Beberarapa perubahan paradigma 1. Abdi vs Negara Selama ini kita manganggap bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah sebuah pengabdian pada negara hingga slogan yang mengemuka adalah "jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang hisa kamu berikan untuk negera" (Kennedy-terjemahan) yang sangat tepat untuk situasi revolusi tahun 1960an (Sukarno dan Kennedy). Namun, untuk zaman seperti sekarang ini kepedulian negara untuk mengakomodasi kebutuhan para abdinya perlu menjadi 'central issue' karena SDM adalah satu-satunya asset yang tidak pernah secara mutlak dimilki oleh negara. Tawaran-tawaran keuntungan finansial dan non-finansial yang lebih besar dari 'external environment' menjadi tantangan tersendiri bagi institusi negara dalam mempertahankan SDM yang dimilikinya Pelajaran: jangan salahkan mereka yang meninggalkan ke-PNS-an atau ke-PBN-an untuk kehidupan yang 'lebih baik', tapi evaluasi manajemen SDM karena tidak mampu membuat kebijakan yang dapat memikatkan komitmen mereka. 2. Abdi vs Raja Kecil Hubungan bawahan dan atasan didominasi oleh paternalistik dan 'high power distance' yang menempatkan atasan sebagai pihak yang superior di hadapan bawahannya. Slogan yang sering muncul melalui paradigma ini adalah bahwa atasan tidak pernah dan tidak berhak dipersalahkan, termasuk (mohon maaf! ini cuma contoh kecil) himbauan pak Dirjen saat kunjungan di Medan, "Hentikan setor ke atasan..." (kenapa tidak "Hentikan meminta setoran kepada bawahan...") Kasus-kasus temuan korupsi yang lebih banyak menjerumuskan bawahan ketimbang atasan, lebih kurang, terpengaruh oleh paradigma ini. Pada masa sekarang ini, kesadaran bahwa 'atasan tidak dapat berbuat banyak tanpa bawahan' perlu dikembangkan sehingga pola-pola 'servant leadership' dapat diberdayakan. Pelajaran: jangan pernah mengabaikan pendapat dan pemikiran bawahan
3. Ikhlas vs ucapan terima kasih Pandangan terhadap keikhlasan terhadap pemberian orang lain kepada kita seringkali dilihat dari sudut pandang kita selaku penerima. Seringkali kita beranggapan bahwa kita tidak pernah meminta untuk diberi sesuatu atas pelayanan yang kita berikan, jadi mereka pasti memberi kita dengan keikhlasan. Kita seringkali lupa bahwa keikhlasan dalam memberi sangat sulit dimunculkan manakala kekhawatiran akan kesulitan yang akan dihadapi dengan 'tidak memberi' ada dalam benak kita. Sekarang kita perlu membalik paradigma ini dengan menanamkan keikhlasan (hanya kepada Alloh) pada diri kita sehingga kita tidak ikhlas bila orang lain menghargai pelayanan kita dengan materi atau pemberian hadiah dll. Pelajaran: dapat dikatakan tidak ikhlas bila kita menerima pemberian orang lain yang diduga menerima pelayanan dari kita. Silahkan ditambahkan sendiri.... Majulah Indonesiaku Jayalah PBN-ku --- In [email protected], endah marty <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan > di Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan > Tanggal 28-29 April 2008 > > Rombongan Bapak Dirjen Perbendaharaan tiba di Medan sekitar pukul 15.00 WIB, hari Senin tanggal 28 April 2008, setelah mengikuti rombongan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, ke Banda Aceh yang meresmikan Gedung Keuangan Negara yang baru selesai dibangun. Dari Bandara Polonia Medan, Dirjen Perbendaharaan, Bapak Herry Purnomo, yang didampingi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Bapak Siswo Sujanto, dan jajaran eselon III Setditjen Perbendaharaan langsung menuju KPPN Percontohan Medan II. Setelah beberapa saat meninjau kegiatan di front office KPPN Medan II, beliau kemudian mengunjungi setiap ruangan yang ada di lantai I (satu lantai dengan KPPN Medan II, yaitu Bidang AKLAP, Bidang PP, dan Subbag TU/RT) Kanwil II Ditjen erbendaharaan Medan. > Di setiap ruangan Bapak Dirjen Perbendaharaan menyempatkan diri berdialog dengan para pegawai. Saat memasuki ruangan seksi Bimtek&PSAP, beliau menyaksikan kegiatan analisa LKPP KPPN yang dilakukan para pegawai Bidang Aklap dan berpesan agar kegiatan analisa LKPP KPPN oleh kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya. Selain itu beliau juga berpesan agar secara proaktif menyampaikan masukan-masukan ke kantor pusat tentang hal apapun, karena masih banyak yang harus dibenahi. > Pada kesempatan tersebut Bapak Dirjen Perbendaharaan juga menginstruksikan agar mulai menekankan pentingnya penerapan PPBS (Planning, Programming, Budgeting System) di satker-satker dengan penekanan pada penetapan output kegiatan pada masing-masing satker pada saat penyusunan RKA-KL. > Setelah itu beliau melanjutkan kunjungannya di lantai III dengan memasuki ruangan-ruangan yang ada di sana (Bidang PA I, PA II, dan Bagian Umum). Kemudian beristirahat di ruangan Kakanwil. > Hari kedua kunjungan Dirjen Perbendaharaan,Bapak Herry Purnomo, beserta rombongan di Medan diisi dengan acara tatap muka dengan para pejabat eselon III dan IV beserta seluruh staf Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan, KPPN Medan I, dan KPPN Medan II. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut selain dihadiri oleh Kakanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan juga dihadiri oleh Kakanwil I Banda Aceh dan para kepala KPPN lingkup Kanwil I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh dan Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan. > Acara dimulai dengan sambutan dari Bapak A. Rahman Ritonga selaku Kepala Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan beberapa hal, antara lain mengenai tindak lanjut Rapimtas tanggal 27-29 Februari 2008 di Jakarta yang sudah dilaksanakan di lingkup kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan, antara lain penyusunan surat-surat edaran Kakanwil tentang Percepatan dan Akurasi LKPP, Percepatan realisasi DIPA, penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN konvensional, dan pengarsipan serta pelaksanaan sosialisasi tentang gratifikasi di 11 KPPN lingkup Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan. > Selanjutnya juga disampaikan tentang masalah persebaran SDM di lingkup Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan, penyusunan laporan keuangan, dan layout KPPN Percontohan. Dijelaskan beliau bahwa persebaran SDM di lingkup kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan secara kuantitas tidak memiliki kendala yang serius, namun bukan berarti juga tanpa masalah. Karena sebagaimana terjadi pada kanwil-kanwil lain yang memiliki KPPN Percontohan, KPPN dan Kanwil yang berada satu kota dengan KPPN Percontohan mengalami masalah kelebihan jumlah pegawai, hal tersebut dialami oleh KPPN Medan I dan Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan. > Mengenai proses penyusunan laporan keuangan, Bapak Kakanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan menyampaikan bahwa aplikasi memegang peranan penting di dalamnya. Pada kesempatan itu beliau mengatakan bahwa aplikasi yang digunakan masih mengalami beberapa kelemahan. Oleh karenanya beliau mengharapkan Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk terus memperbaiki kelemahan-kelemahan aplikasi yang ada demi memperlancar proses penyusunan laporan keuangan. > Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Dirjen Perbendaharaan. Setelah memberikan salam, beliau memulai sambutannya dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Kanwil I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh dan Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan atas segala upaya perubahan yang telah dilakukan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Beliau juga meminta maaf atas segala keinginan dan harapan para pegawai yang belum dapat dipenuhi, karena menurut beliau tidak semua keinginan pegawai dapat dipenuhi. > Dalam arahannya, Bapak Dirjen Perbendaharaan mengingatkan kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan bahwa reformasi birokrasi yang saat ini tengah dilaksanakan bukan terfokus pada masalah remunerasi tetapi pada masalah mengubah mindset dan kultur lama ke kultur baru. Kultur lama yang menyimpang (melanggar aturan dan menyalahgunakan wewenang) harus dihilangkan dan diganti dengan kultur baru yaitu memberi pelayanan terbaik dan tidak menyalahgunakan wewenang. Beliau juga menasehatkan kita agar jangan terpengaruh oleh lingkungan luar (instansi lain) yang belum mau berubah. Perubahan harus dimulai dari dalam dan bukan menunggu pihak luar. Hal tersebut juga ditekankan oleh Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa bila dalam enam bulan tidak ada perubahan maka remunerasi yang sudah kita nikmati saat ini akan dicabut. Dalam hal perubahan kultur lama ke kultur baru, Bapak Dirjen Perbendaharaan juga menekankan perubahan tersebut tidak hanya bagi Kanwil dan KPPN sebagai Kuasa BUN namun juga bagi Kanwil dan KPPN selaku KPA dalam menangani pengelolaan dana DIPA masing-masing dimana kadang-kadang harus berhubungan dengan pihak ketiga/rekanan (pengadaan barang dan jasa). > Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang ditampilkan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam menjawab tantangan Ibu Menteri Keuangan yaitu pembentukan KPPN Percontohan. Sampai saat ini telah terbentuk 27 KPPN Percontohan dan direncanakan sampai dengan bulan Juni 2008 nanti telah terbentuk 32 KPPN Percontohan. KPPN Percontohan sebagai ikon Ditjen Perbendaharaan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: one stop service, transparan, tanpa biaya (zero cost), SOP yang sederhana, IT based, penyaringan SDM melalui proses assesment sehingga memenuhi unsur kualitas dan kuantitas, dan yang terpenting adalah mau mengubah mindset-nya. > Bapak Dirjen Perbendaharaan mengatakan bahwa perubahan mindset harus menjadi perhatian utama kita. Terlebih lagi saat ini KPK sedang mengevaluasi proses perubahan mindset di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Salah satu contoh dari cara yang telah mereka gunakan adalah dengan menguji pegawai KPPN di salah satu kanwil dengan memberi sejumlah imbalan (gratifikasi). Bapak Dirjen Perbendaharaan memberikan perhatian yang besar atas masalah ini dan menghimbau kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kejadian di Bandung agar dijadikan pelajaran. "Hentikan setor ke atasan, karena yang jadi korban justru ujung tombak yang berhubungan langsung dengan bendahara satker" demikian dikatakan Bapak Dirjen Perbendaharaan. > Selanjutnya Bapak Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan untuk mengubah kebiasaan lama dalam menyambut tamu dari kantor pusat. Tamu agar dijemput secara wajar, cukup dengan mobil dinas, tidak perlu rombongan dan tidak perlu juga disiapkan VIP room. Tidak perlu memberi oleh-oleh dan sebagainya. Kepala kantor sebagai leader harus memulainya dan berani berkata tidak terhadap permintaan pelayanan tamu, karena untuk perjalanan dinas sudah diterapkan sistem at cost. > Perubahan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan bukan tidak menimbulkan permasalahan baru. Dikatakan oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan bahwa pembentukan KPPN Percontohan di 30 provinsi telah mengakibatkan bertumpuknya jumlah pegawai di hampir seluruh kanwil. Beliau juga mengatakan bahwa jumlah pegawai Ditjen Perbendaharaan yang saat ini berjumlah sekitar 11.000 orang sangat berlebih karena idealnya Ditjen Perbendaharaan hanya membutuhkan jumlah pegawai sekitar 6000-7000 orang. Menghadapi permasalahan jumlah SDM, Bapak Dirjen Perbendaharaan memberikan alternatif solusi yang akan ditempuh, tanpa ada yang dirugikan, antara lain dengan pengalihan status, yaitu memindahkan status pegawai ke instansi lain, atau pensiun dini. > Namun begitu, Bapak Dirjen Perbendaharaan berharap bahwa SDM yang ada saat ini tetap berdaya guna. Seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat berfungsi sebagai guru dan pelayan bagi mitra kerja, memiliki kreativitas dan harus menggali pekerjaan (bukan menunggu pekerjaan), fast learning (berpikir cepat), serta ikhlas dalam bekerja. Selain itu beliau juga meminta kepada para pejabat untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan leadership bagi kantor yang dipimpinnya. Karena peran pimpinan memberi sumbangsih terbesar dalam memberi "warna institusi". Dalam hal ini alat monitoring juga sangat diperlukan. > Tantangan yang dihadapi oleh Ditjen Perbendaharaan ke depan begitu besar. Disampaikan Bapak Dirjen Perbendaharaan bahwa Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis, seperti misalnya outlook ekonomi yang dilakukan di tingkat eselon I dasarnya adalah Buku Merah yang berasal dari Laporan Kas Posisi (LKP) yang dihasilkan oleh KPPN. Oleh karena itu, keakuratan penyusunan LKP di tingkat KPPN menjadi sangat penting. Beliau berharap para kepala KPPN agar memberi perhatian atas data LKP yang dikirim ke pusat. Jangan hanya berpatokan pada "tanda biru" yang berarti bahwa data sudah dikirim namun isi dan keakuratan datanya harus juga diperiksa terlebih dahulu. Dalam rangka keakuratan dan kelancaran proses pengiriman data LKP, Bapak Dirjen Perbendaharaan mengatakan bahwa saat ini sudah dibuat sebuah layanan intranet berbasis web untuk memonitor pengiriman data ke kantor pusat. > Peran strategis lain dari Ditjen Perbendaharaan yaitu pengamanan pemotongan DIPA yang akan dilakukan pemerintah. Bapak Dirjen Perbendaharaan mengingatkan kepada para kepala KPPN agar bersiap untuk menjadi "bumper" di lapangan dalam menghadapi protes dari kuasa pengguna anggaran. Kanwil juga diingatkan agar tidak memberikan dispensasi apapun yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan walaupun mendapatkan tekanan. Selain itu, beberapa program seperti penerapan PPBS (Planning, Programming, Budgeting System), BLU, penyusunan LKPP, SPAN (reformasi keuangan negara, business process baru), dan TSA juga akan menjadi faktor penting dalam sistem perbendaharaan dan cash management pemerintah. Dalam kaitannya dengan TSA, para kepala KPPN dihimbau untuk bisa mengoptimalkan idle cash dan membuat cash forecasting. > Dalam hal penataan organisasi, akan dibentuk sebuah direktorat baru yang akan diberi nama Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Ada satu hal yang baru dalam pembentukan direktorat ini, yaitu pengisian eselon II-nya akan dilakukan secara open bidding. Siapa saja, baik dari dalam maupun luar Ditjen Perbendaharaan, yang sudah memenuhi persyaratan dapat mengajukan diri untuk diseleksi menjadi pejabat eselon II Direktorat Transformasi Perbendaharaan. > Selain hal yang sudah disebutkan di atas, Bapak Dirjen Perbendaharaan juga memberikan perhatian yang tinggi bagi pengembangan SDM di Ditjen Perbendaharaan. Kantor pusat sudah meluncurkan program beasiswa S1 dan S2 dalam negeri dan akan terus melanjutkan program ini di tahun-tahun yang akan datang. Program-program pendidikan formal yang diikuti oleh pegawai, baik dalam bentuk beasiswa maupun biaya sendiri, diharapkan sejalan dengan kebutuhan organisasi (jurusan yang dipilih akan diarahkan). > Program pelatihan saat ini juga sering dilakukan guna meningkatkan kompetensi pegawai dan program ini akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk mendukung usaha pengembangan pegawai tersebut, akan dibuat sebuah layanan e-learning berbasis web yang akan menyediakan berbagai bahan diklat, assesment, dan lain sebagainya. > Di akhir arahannya, Bapak Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada para kepala kantor dan kepala kanwil untuk mengembangkan leadership serta memberikan perhatian kepada para pegawai. Perhatian yang beliau maksud bukan perhatian dalam hal materi, tetapi perhatian yang bersifat immateri, misalnya dengan menemani pegawai yang harus bekerja sampai larut malam. Beliau juga berpesan kepada para kepala kantor dan kepala kanwil untuk menghilangkan sifat "angker" yang ada pada mereka. Pejabat harus mau bersikap terbuka, tidak lagi meminta untuk dilayani secara berlebihan, dan jangan hanya duduk dalam ruangannya terus seharian. Para pegawai juga harus berani "mengintip" atasan agar atasan tidak berlaku seenaknya. Pesan beliau ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta acara. > Bapak Dirjen Perbendaharaan juga menekankan agar build in control (pengawasan melekat di dalam) harus jalan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas (quality control) beliau mengingatkan untuk tidak usah menunggu instruksi dalam hal melakukan sesuatu yang baik, perlunya intensitas pelaksanaan GKM dan diskusi-diskusi, meningkatkan peran pimpinan, input perbaikan dan komunikasi (optimalisasi IT). > Dalam rangka mempererat kebersamaan, perlu diadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan lain-lain, dimana pembiayaannya agar dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus "menginjak kaki orang lain". > Selanjutnya Bapak Dirjen Perbendaharaan mengingatkan agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau ibu-ibu darma wanita, agar melakukan transfer sejumlah uang. > Di akhir acara, Bapak Dirjen Perbendaharaan memberi kesempatan kepada para peserta acara terutama pelaksana/pegawai non-eselon untuk mengajukan pertanyaan atau usul. Sedangkan bagi pejabat eselon III dan IV akan diberi kesempatan bertanya setelah jam istirahat. Para peserta, terutama para karyawati, sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Bapak Siswo Sujanto. > Acara berakhir sekitar pukul 12.00 WIB karena Bapak Dirjen Perbendaharaan berkenan kembali ke Jakarta pada jam 13.00 WIB. Selanjutnya setelah beristirahat, makan siang, dan sholat dhuhur, Bapak Sekretaris Ditjen Perbendaharaan beserta jajaran eselon III lingkup Setditjen Perbendaharaan mengadakan pertemuan dengan para pejabat eselon III dan IV untuk membicarakan beberapa hal, antara lain mengenai layanan intranet berbasis web dan menampung pertanyaan-pertanyaan dari para pejabat eselon III dan IV Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan dan eselon III Kanwil I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh. Acara ini berlangsung sampai sore hari.(AY, KHA dan EM) > > > > > > _________________________________________________________________ > Easily edit your photos like a pro with Photo Gallery. > http://get.live.com/photogallery/overview > > [Non-text portions of this message have been removed] >
