Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan
di Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan
Tanggal 28-29 April 2008
 
            Rombongan Bapak Dirjen Perbendaharaan tiba di Medan sekitar pukul 
15.00 WIB, hari Senin tanggal 28 April 2008, setelah mengikuti rombongan 
Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, ke Banda Aceh yang meresmikan Gedung 
Keuangan Negara yang baru selesai dibangun. Dari Bandara Polonia Medan, Dirjen 
Perbendaharaan, Bapak Herry Purnomo, yang didampingi Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan, Bapak Siswo Sujanto, dan jajaran eselon III Setditjen 
Perbendaharaan langsung menuju KPPN Percontohan Medan II. Setelah beberapa saat 
meninjau kegiatan di front office KPPN Medan II, beliau kemudian mengunjungi 
setiap ruangan yang ada di lantai I (satu lantai dengan KPPN Medan II, yaitu 
Bidang AKLAP, Bidang PP, dan Subbag TU/RT) Kanwil II Ditjen Perbendaharaan 
Medan.
            Di setiap ruangan Bapak Dirjen Perbendaharaan menyempatkan diri 
berdialog dengan para pegawai. Saat memasuki ruangan seksi Bimtek&PSAP, beliau 
menyaksikan kegiatan analisa LKPP KPPN yang dilakukan para pegawai Bidang Aklap 
dan berpesan agar kegiatan analisa LKPP KPPN oleh kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya. Selain itu beliau juga 
berpesan agar secara proaktif menyampaikan masukan-masukan ke kantor pusat 
tentang hal apapun, karena masih banyak yang harus dibenahi.
            Pada kesempatan tersebut Bapak Dirjen Perbendaharaan juga 
menginstruksikan agar mulai menekankan pentingnya penerapan PPBS (Planning, 
Programming, Budgeting System) di satker-satker dengan penekanan pada penetapan 
output kegiatan pada masing-masing satker pada saat penyusunan RKA-KL.
            Setelah itu beliau melanjutkan kunjungannya di lantai III dengan 
memasuki ruangan-ruangan yang ada di sana (Bidang PA I, PA II, dan Bagian 
Umum). Kemudian beristirahat di ruangan Kakanwil.
            Hari kedua kunjungan Dirjen Perbendaharaan,Bapak Herry Purnomo, 
beserta rombongan di Medan diisi dengan acara tatap muka dengan para pejabat 
eselon III dan IV beserta seluruh staf Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan, 
KPPN Medan I, dan KPPN Medan II. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut 
selain dihadiri oleh Kakanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan juga dihadiri oleh 
Kakanwil I Banda Aceh dan para kepala KPPN lingkup Kanwil I Ditjen 
Perbendaharaan Banda Aceh dan Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan.
            Acara dimulai dengan sambutan dari Bapak A. Rahman Ritonga selaku 
Kepala Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan. Dalam sambutannya beliau 
menyampaikan beberapa hal, antara lain mengenai tindak lanjut Rapimtas tanggal 
27-29 Februari 2008 di Jakarta yang sudah dilaksanakan di lingkup kanwil II 
Ditjen Perbendaharaan Medan, antara lain penyusunan surat-surat edaran Kakanwil 
tentang Percepatan dan Akurasi LKPP, Percepatan realisasi DIPA, penerapan SOP 
KPPN Percontohan pada KPPN konvensional, dan pengarsipan serta pelaksanaan 
sosialisasi tentang gratifikasi di 11 KPPN lingkup Kanwil II Ditjen 
Perbendaharaan Medan.
            Selanjutnya juga disampaikan tentang masalah persebaran SDM di 
lingkup Kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan, penyusunan laporan keuangan, dan 
layout KPPN Percontohan. Dijelaskan beliau bahwa persebaran SDM di lingkup 
kanwil II Ditjen Perbendaharaan Medan secara kuantitas tidak memiliki kendala 
yang serius, namun bukan berarti juga tanpa masalah. Karena sebagaimana terjadi 
pada kanwil-kanwil lain yang memiliki KPPN Percontohan, KPPN dan Kanwil yang 
berada satu kota dengan KPPN Percontohan mengalami masalah kelebihan jumlah 
pegawai, hal tersebut dialami oleh KPPN Medan I dan Kanwil II Ditjen 
Perbendaharaan Medan.
            Mengenai proses penyusunan laporan keuangan, Bapak Kakanwil II 
Ditjen Perbendaharaan Medan menyampaikan bahwa aplikasi memegang peranan 
penting di dalamnya. Pada kesempatan itu beliau mengatakan bahwa aplikasi yang 
digunakan masih mengalami beberapa kelemahan. Oleh karenanya beliau 
mengharapkan Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk terus memperbaiki 
kelemahan-kelemahan aplikasi yang ada demi memperlancar proses penyusunan 
laporan keuangan.
            Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dan arahan 
dari Bapak Dirjen Perbendaharaan. Setelah memberikan salam, beliau memulai 
sambutannya dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan 
nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pegawai Kanwil I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh dan Kanwil II Ditjen 
Perbendaharaan Medan atas segala upaya perubahan yang telah dilakukan dalam 
mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Beliau juga meminta maaf atas 
segala keinginan dan harapan para pegawai yang belum dapat dipenuhi, karena 
menurut beliau tidak semua keinginan pegawai dapat dipenuhi.
            Dalam arahannya, Bapak Dirjen Perbendaharaan mengingatkan kepada 
seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan bahwa reformasi birokrasi yang saat ini 
tengah dilaksanakan bukan terfokus pada masalah remunerasi tetapi pada masalah 
mengubah mindset dan kultur lama ke kultur baru. Kultur lama yang menyimpang 
(melanggar aturan dan menyalahgunakan wewenang) harus dihilangkan  dan diganti 
dengan kultur baru yaitu memberi pelayanan terbaik dan tidak menyalahgunakan 
wewenang. Beliau juga menasehatkan kita agar jangan terpengaruh oleh lingkungan 
luar (instansi lain) yang belum mau berubah. Perubahan harus dimulai dari dalam 
dan bukan menunggu pihak luar. Hal tersebut juga ditekankan oleh Menteri 
Keuangan yang menegaskan bahwa bila dalam enam bulan tidak ada perubahan maka 
remunerasi yang sudah kita nikmati saat ini akan dicabut. Dalam hal perubahan 
kultur lama ke kultur baru, Bapak Dirjen Perbendaharaan juga menekankan 
perubahan tersebut tidak hanya bagi Kanwil dan KPPN sebagai Kuasa BUN namun 
juga bagi Kanwil dan KPPN selaku KPA dalam menangani pengelolaan dana DIPA 
masing-masing dimana kadang-kadang harus berhubungan dengan pihak 
ketiga/rekanan (pengadaan barang dan jasa).
Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang ditampilkan oleh Ditjen 
Perbendaharaan dalam menjawab tantangan Ibu Menteri Keuangan yaitu pembentukan 
KPPN Percontohan. Sampai saat ini telah terbentuk 27 KPPN Percontohan dan 
direncanakan sampai dengan bulan Juni 2008 nanti telah terbentuk 32 KPPN 
Percontohan. KPPN Percontohan sebagai ikon Ditjen Perbendaharaan memiliki 
beberapa karakteristik, yaitu: one stop service, transparan, tanpa biaya (zero 
cost), SOP yang sederhana, IT based, penyaringan SDM melalui proses assesment 
sehingga memenuhi unsur kualitas dan kuantitas, dan yang terpenting adalah mau 
mengubah mindset-nya.
            Bapak Dirjen Perbendaharaan mengatakan bahwa perubahan mindset 
harus menjadi perhatian utama kita. Terlebih lagi saat ini KPK sedang 
mengevaluasi proses perubahan mindset di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. 
Salah satu contoh dari cara yang telah mereka gunakan adalah dengan menguji 
pegawai KPPN di salah satu kanwil dengan memberi sejumlah imbalan 
(gratifikasi). Bapak Dirjen Perbendaharaan memberikan perhatian yang besar atas 
masalah ini dan menghimbau kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk 
tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kejadian di Bandung agar 
dijadikan pelajaran. “Hentikan setor ke atasan, karena yang jadi korban justru 
ujung tombak yang berhubungan langsung dengan bendahara satker” demikian 
dikatakan Bapak Dirjen Perbendaharaan. 
            Selanjutnya Bapak Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan untuk 
mengubah kebiasaan lama dalam menyambut tamu dari kantor pusat. Tamu agar 
dijemput secara wajar, cukup dengan mobil dinas, tidak perlu rombongan dan 
tidak perlu juga disiapkan VIP room. Tidak perlu memberi oleh-oleh dan 
sebagainya. Kepala kantor sebagai leader harus memulainya dan berani berkata 
tidak terhadap permintaan pelayanan tamu, karena untuk perjalanan dinas sudah 
diterapkan sistem at cost.
            Perubahan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan bukan tidak 
menimbulkan permasalahan baru. Dikatakan oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan bahwa 
pembentukan KPPN Percontohan di 30 provinsi telah mengakibatkan bertumpuknya 
jumlah pegawai di hampir seluruh kanwil. Beliau juga mengatakan bahwa jumlah 
pegawai Ditjen Perbendaharaan yang saat ini berjumlah sekitar 11.000 orang 
sangat berlebih karena idealnya Ditjen Perbendaharaan hanya membutuhkan jumlah 
pegawai sekitar 6000-7000 orang. Menghadapi permasalahan jumlah SDM, Bapak 
Dirjen Perbendaharaan memberikan alternatif solusi yang akan ditempuh, tanpa 
ada yang dirugikan, antara lain dengan pengalihan status, yaitu memindahkan 
status pegawai ke instansi lain, atau pensiun dini.
            Namun begitu, Bapak Dirjen Perbendaharaan berharap bahwa SDM yang 
ada saat ini tetap berdaya guna. Seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan 
diharapkan dapat berfungsi sebagai guru dan pelayan bagi mitra kerja, memiliki 
kreativitas dan harus menggali pekerjaan (bukan menunggu pekerjaan), fast 
learning (berpikir cepat), serta ikhlas dalam bekerja. Selain itu beliau juga 
meminta kepada para pejabat untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan 
leadership bagi kantor yang dipimpinnya. Karena peran pimpinan memberi 
sumbangsih terbesar dalam memberi “warna institusi”. Dalam hal ini alat 
monitoring juga sangat diperlukan.         
            Tantangan yang dihadapi oleh Ditjen Perbendaharaan ke depan begitu 
besar. Disampaikan Bapak Dirjen Perbendaharaan bahwa Ditjen Perbendaharaan 
memiliki peran strategis, seperti misalnya outlook ekonomi yang dilakukan di 
tingkat eselon I dasarnya adalah Buku Merah yang berasal dari Laporan Kas 
Posisi (LKP) yang dihasilkan oleh KPPN. Oleh karena itu, keakuratan penyusunan 
LKP di tingkat KPPN menjadi sangat penting. Beliau berharap para kepala KPPN 
agar memberi perhatian atas data LKP yang dikirim ke pusat. Jangan hanya 
berpatokan pada “tanda biru” yang berarti bahwa data sudah dikirim namun isi 
dan keakuratan datanya harus juga diperiksa terlebih dahulu. Dalam rangka 
keakuratan dan kelancaran proses pengiriman data LKP, Bapak Dirjen 
Perbendaharaan mengatakan bahwa saat ini sudah dibuat sebuah layanan intranet 
berbasis web untuk memonitor pengiriman data ke kantor pusat.
            Peran strategis lain dari Ditjen Perbendaharaan yaitu pengamanan 
pemotongan DIPA yang akan dilakukan pemerintah. Bapak Dirjen Perbendaharaan 
mengingatkan kepada para kepala KPPN agar bersiap untuk menjadi “bumper” di 
lapangan dalam menghadapi protes dari kuasa pengguna anggaran. Kanwil juga 
diingatkan agar tidak memberikan dispensasi apapun yang bertentangan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan walaupun 
mendapatkan tekanan. Selain itu, beberapa program seperti penerapan PPBS 
(Planning, Programming, Budgeting System), BLU, penyusunan LKPP, SPAN 
(reformasi keuangan negara, business process baru), dan TSA juga akan menjadi 
faktor penting dalam sistem perbendaharaan dan cash management pemerintah. 
Dalam kaitannya dengan TSA, para kepala KPPN dihimbau untuk bisa mengoptimalkan 
idle cash dan membuat cash forecasting.
            Dalam hal penataan organisasi, akan dibentuk sebuah direktorat baru 
yang akan diberi nama Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Ada satu hal yang 
baru dalam pembentukan direktorat ini, yaitu pengisian eselon II-nya akan 
dilakukan secara open bidding. Siapa saja, baik dari dalam maupun luar Ditjen 
Perbendaharaan, yang sudah memenuhi persyaratan dapat mengajukan diri untuk 
diseleksi menjadi pejabat eselon II Direktorat Transformasi Perbendaharaan.
            Selain hal yang sudah disebutkan di atas, Bapak Dirjen 
Perbendaharaan juga memberikan perhatian yang tinggi bagi pengembangan SDM di 
Ditjen Perbendaharaan. Kantor pusat sudah meluncurkan program beasiswa S1 dan 
S2 dalam negeri dan akan terus melanjutkan program ini di tahun-tahun yang akan 
datang. Program-program pendidikan formal yang diikuti oleh pegawai, baik dalam 
bentuk beasiswa maupun biaya sendiri, diharapkan sejalan dengan kebutuhan 
organisasi (jurusan yang dipilih akan diarahkan).
            Program pelatihan saat ini juga sering dilakukan guna meningkatkan 
kompetensi pegawai dan program ini akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
di lapangan. Untuk mendukung usaha pengembangan pegawai tersebut, akan dibuat 
sebuah layanan e-learning berbasis web yang akan menyediakan berbagai bahan 
diklat, assesment, dan lain sebagainya. 
            Di akhir arahannya, Bapak Dirjen Perbendaharaan berpesan kepada 
para kepala kantor dan kepala kanwil untuk mengembangkan leadership serta 
memberikan perhatian kepada para pegawai. Perhatian yang beliau maksud bukan 
perhatian dalam hal materi, tetapi perhatian yang bersifat immateri, misalnya 
dengan menemani pegawai yang harus bekerja sampai larut malam. Beliau juga 
berpesan kepada para kepala kantor dan kepala kanwil untuk menghilangkan sifat 
“angker” yang ada pada mereka. Pejabat harus mau bersikap terbuka, tidak lagi 
meminta untuk dilayani secara berlebihan, dan jangan hanya duduk dalam 
ruangannya terus seharian. Para pegawai juga harus berani ”mengintip” atasan 
agar atasan tidak berlaku seenaknya. Pesan beliau ini langsung disambut tepuk 
tangan meriah dari seluruh peserta acara.
            Bapak Dirjen Perbendaharaan juga menekankan agar build in control 
(pengawasan melekat di dalam) harus jalan. Sedangkan untuk meningkatkan 
kualitas (quality control) beliau mengingatkan untuk tidak usah menunggu 
instruksi dalam hal melakukan sesuatu yang baik, perlunya intensitas 
pelaksanaan GKM  dan diskusi-diskusi, meningkatkan peran pimpinan, input 
perbaikan dan komunikasi (optimalisasi IT).
            Dalam rangka mempererat kebersamaan, perlu diadakan 
kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan lain-lain, dimana 
pembiayaannya agar dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus 
”menginjak kaki orang lain”.
            Selanjutnya Bapak Dirjen Perbendaharaan mengingatkan agar 
berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau ibu-ibu darma 
wanita, agar melakukan transfer sejumlah uang.
            Di akhir acara, Bapak Dirjen Perbendaharaan memberi kesempatan 
kepada para peserta acara terutama pelaksana/pegawai non-eselon untuk 
mengajukan pertanyaan atau usul. Sedangkan bagi pejabat eselon III dan IV akan 
diberi kesempatan bertanya setelah jam istirahat. Para peserta, terutama para 
karyawati, sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian 
ditanggapi oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan, Bapak Siswo Sujanto.
            Acara berakhir sekitar pukul 12.00 WIB karena Bapak Dirjen 
Perbendaharaan berkenan kembali ke Jakarta pada jam 13.00 WIB. Selanjutnya 
setelah beristirahat, makan siang, dan sholat dhuhur, Bapak Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan beserta jajaran eselon III lingkup Setditjen Perbendaharaan 
mengadakan pertemuan dengan para pejabat eselon III dan IV untuk membicarakan 
beberapa hal, antara lain mengenai layanan intranet berbasis web dan menampung 
pertanyaan-pertanyaan dari para pejabat eselon III dan IV Kanwil II Ditjen 
Perbendaharaan Medan dan eselon III Kanwil I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh. 
Acara ini berlangsung sampai sore hari.(AY, KHA dan EM)
 
 
 
 
   
_________________________________________________________________
Easily edit your photos like a pro with Photo Gallery.
http://get.live.com/photogallery/overview

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Hentikan korupsi dana APBN dengan alasan apa pun.
Hentikan sekarang juga.Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/forum-prima/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/forum-prima/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke