Ass Wr Wb Dear Milis Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada suatu unit organisasi, baik swasta maupun Pemerintahan, semua sama tdk ada bedanya yg membedakan hanya sistem penggajian personalia dan kreatifitas personalian disuatu tempat unit organisasi. sy juga turut prihatin atas yg menimpanya kawan kita di BC ini tapi apalah yg terjadi hal itu hanya kenangan utk dikenang. Jabatan,kemewahan,kehidupan yg berkelebihan bergelimang dengan harta itu tdk lain semua orang sangat berharap. Kalau boleh usul bahwa disuatu unit organisasi perlu diadakan perubahan sistem yaitu selaras dngn formasi birokrasi yg berjalan ini, untuk pelayanan disuatu tempat unit organisasi perlu diadakan perubahan sistem, jadi bagaimana caranya user mengurus sesuatu tdk lagi berhubungan dngn sumber pengelola dokumen, user sebaiknya melunasi kewajibannya via perbankan alur dokumen dipersempit sehingga dalam pemotongan rantai alur dokumen diperpendek dan selektif maka hasilnya akan max dan jauh dari KKN. begitu juga dikantor kita ini selama ini pemutusan mata rantai dipersingkat sehingga dimungkinkan sangat pendek untuk KKN, ditempat kita ini sdh bagus tinggal memoles sedikit nantinya kedepannya akan bersih KKN.tapi perlu diingat lo, suatu kebijaksanaan pasti ada imbasnya tak lain personalia banyak jadi berkorban sehingga kalau dalam hal ini tdk dilakukan dengan sangat bijak maka hasilnya tdk akan bagus dan bila menghasilkan bagus tapi tidak langgeng hanya sesaat saja. kiranya itu yg dapat sy urun rembug dan bila ada prkata yg kurang berkenan mohon dimaafkan.trimakasih Wass Wr Wb Hamba Allah
lebih jelas lagi, contohnya ya yang terjadi di KPU BC Tanjung Priok beberapa hari lalu. > Lantas kenapa ini (yang lulus seleksi ternyata semestinya tidak "pantas" lulus) bisa terjadi? > Menurut saya ini sangat besar kemungkinannya.
