Walaupun saya tidak di KPPN tapi bolehlah jawabannya mewakili KPPN. Kalau jawaban no.2, saya jawab salah pak, soalnya kita pake per 66/2005 pasal 4 angka 6 ayat a point 8, pasal 9 angka 2 point b dan pasal 11. Karena dalam konsideran Per 66/2005 disebutkan mengingat 1., 2. dan seterusnya.
Kalau No. 1, silahkan saja. tetapi kalau memeriksa tagihan dengan memperhatikan padal dalam UU kayaknya kurang pas. takutnya ada tagihan yang tidak sesuai dengan UUD 45 jangan-jangan bisa ditolak juga tagihannya. Jadi saya ngak jawab keduanya benar atau keduanya salah. Alhamdulilah.... Ini sangat tambah menarik kalau pakarnya bisa memberikan pendapat neh. ________________________________ Dari: salman harits <[EMAIL PROTECTED]> Kepada: [email protected] Terkirim: Kamis, 23 Oktober, 2008 15:55:36 Topik: Re: Bls: [Forum Prima] kontroversi uang muka kerja Terima kasih, atas penjelasannya. Kalau penjelasan mas mandar (saya anggap mewakili KPPN ya...) benar, artinya dibenarkan adanya uang muka kerja, maka saya jadi bingung karena ada dua praktik
