Terima kasih atas penjelasannya buat Ahmad_psap, meski sudah dibahas sebelumnya. Penjelasan seperti ini masih sangat diperlukan untuk sekedar memberikan sedikit obat dari penasaran dan gundah dihati jika ada pertanyaan dari keluarga di kampung, bapak, ibu, bibi, paman yang hanya mengetahui anaknya bekerja di KPPN nunjauh diseberang lautan. Banyak lembaga survei mulai dari yang sudah punya nama keren beken seperti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) atau Lembaga Survei Indonesia (LSI) ternyata kedua lembaga ini beda loh. Pertama disebutkan Direktur eksekutifnya Denny JA sedangkan yang kedua Saiful Mujani begitu tertulis di web resminya. Selain data yang kita peroleh dari BPS atau Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ada juga dari lembaga survei partai politik. Ini akan jadi pembelajaran berharga dan masyarakat kita akan semakin terbiasa dengan hasil survei. Kita tinggalkan dulu survei mensurvei. Persoalan yang masih krusial tentu persoalan yang mungkin bukan ada di eselon I DJPBN saja apalagi setelah reformasi birokrasi digulirkan yaitu efektivitas dan efisiensi SDM dihampir semua Kementerian/Lembaga. Jumlah penduduk yang besar 235 juta, letak geografis yg luas penyebaran penduduk yang terkonsentrasi, tingkat pendidikan yang masih rendah (baca: bedakan dengan masyarakat terdidik), pengangguran dan kemiskinan yang tinggi lebih-lebih setelah krisis global, KKN yang masih menggurita. Tentu perlu penyelesaian yang bersifat segera dan luar biasa. Agar tidak berlomba dengan kebobolan disana-sini yang kadang dilakukan oleh orang berpendidikan namun belum terdidik. Pengahadapi ketidak pastian ini jangan dibarengi dengan pesimisme. Optimisme itu datangnya dari Tuhan jadi tidak salah sering-sering mengadu kepadaNya sambil introspeksi diri. Sebab perubahan itu selalu dimulai dari dalam diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan semoga bermanfaat buat saya pribadi yang sedang mencoba introspeksi diri.
jamblank item Pada tanggal 18/02/09, Ahmad psap <[email protected]> menulis: > > Membaca pemberitaan Editorial Media Indonesia Edisi Jum'at, 6 February 2009 > yang menyatakan bahwa KPPN merupakan salah satu Instansi terburuk > berdasarkan survey yang dilakukan KPK terhadap 105 unit layanan yang berada > di 40 departemen/instansi tingkat pusat dan 52 kota/kabupaten dengan total > responden 9.390 orang, ada beberapa hal yang perlu kita pahami : > 1. Bahwa agaknya perlu diklarifikasi kembali bahwa KPPN merupakan instansi > terburuk. Pertimbangannya, andaikan KPK melakukan survey menyeluruh terhadap > KPPN yang terdapat 52 kota yang disurvey, hal itu belum bisa dijadikan > sebuah kesimpulan, mengingat sampel yang diambil kurang dari 30 % KPPN > (Berdasarkan statistik, KPPN yang berjumlah 178 KPPN yang berada pada 160 > kota). > > 2. Bahwa media indonesia dalam pemberitaannya hanya mengangkat satu sisi > saja (survey KPK) dan tidak memberikan referensi survey yang telah dilakukan > lembaga lain sehingga tidak berimbang dan cacat berita. Mungkin > pertimbangannya hanya agar pemberitaannya terlihat bombastis saja. > > Dengan demikian, saya berpendapat kita tidak perlu malu, berkecil hati > apalagi dianggap gagal dalam menuntaskan reformasi birokrasi ini... > > Tetap semangat...dan give your best performance for your organization...!! > > > >
