Assalamu 'alaikum wr.wb
Rekan-rekan miliser
dengan diterbitkannya Perpres Nomor 52 tahun 2009, merupakan kabar gembira bagi
guru PNS yang belum mempunyai sertifikasi sehingga tidak mendapatkan tunjangan
profesi, akan mendapatkan tunjangan tambahan sebesar Rp 250 ribu per bulan.
Dalam SE-01/PB/2010 mengenai tambahan penghasilan guru PNS Depag, ada 2 hal
yang menarik yang bisa saja menimbulkan penafsiran berbeda dari satker
bersangkutan :
1. Tunjangan tambahan guru PNS
2. Pengenaan pajak PPH psl 21 dengan tarif 15% bersifat final.
Merujuk pada SE-01/PB/2010, PP 52 tahun 2009, PMK 223/PMK.07/2009, sebetulnya
sangat jelas yang mendapatkan tunjangan tambahan tersebut adalah guru yang
belum menerima tunjangan profesi yang berstatus PNS. Namun masih saja ada
satker, maupun pemda yang menanyakan apakah tunjangan tambahan tersebut di atas
dapat diterima oleh guru CPNS?
* Peraturan tersebut di atas sebenarnya cukup dijadikan dasar bahwa
Guru CPNS, tidak mendapatkan tunjangan tambahan tersebut. disamping itu, dapat
kita liat dalam PER 26/PB/2006 ttg tatacara pembayaran tunjangan umum, dalam
pasal 4 disebutkan bahwa CPNS yang diangkat dan ditugaskan sebagai Guru setelah
tanggal 11 Mei 2006 mendapatkan tunjangan umum dan tidak dibayarkan tunjangan
pendidikannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tunjangan tambahan bagi guru
berstatus CPNS tidak berhak. Kalau untuk tunjangan pendidikan saja tidak dapat
dibayarkan, apalagi tambahannya.SE-01/PB/2010 menyebutkan pembayaran tambahan
penghasilan tersebut di atas dikenakan pajak 15% final, menurut saya ini suatu
kekeliruan. SE-01 tersebut tidak jauh berbeda dengan PMK 223/PMK.07/2009 yang
mengatur alokasi dan pedoman umum tambahan pengahsilan bagi guru Daerah. dalam
pasal 5 angka (5) dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa pembayaran tambahan
penghasilan tersebut dikenakan pajak PPh
psl 21 dengan tarif 15% final sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan. Bunyi SE-01 dan PMK 223 sedikit
berbeda, dengan adanya kalimat penjelas dalam PMK 223 yang tidak ada dalam
SE-01.
* Dikhawatirkan satker akan memungut pajak sesuai SE-01 yaitu 15%
final. Menurut hemat saya, PPh pasal 21 yang dikenakan adalah 15% final dari
penghasilan bruto yang diterima, namun apabila tidak sesuai dengan ketentuan
perpajakan maka dinyatakan lain. dalam PP 45 tahun 1994 ttg pembayaran PPh bagi
pejabat negara....PNS, TNI, anggota POLRI, bahwa bagi mereka dengan pangkat
pangkat III/a keatas yang mendapatkan penghasilan tambahan dari APBN/APBD
dikenakan PPh psl 21 dengan tarif 15% final. sedangkan bagi golongan III..a ke
bawah tidak dikenakan PPH pasal 21 (tidak dipungut). Dan dalam UU 36 tahun 2008
mengenai perubahan keempat tentang PPH, saya belum menemukan tarif 15%, karena
tarif progresif dalam pasal 17 mengatur 5% ( s.d 50 juta), 15% (di atas 50 juta
s.d 250juta), 25% (di atas 250 juta s.d 500 juta), dan 30% (di atas 500
juta).Dari 2 hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :
1. tunjangan tambahan guru hanya dibayarkan bagi guru yang berstatus
PNS, untuk guru yang berstatus CPNS tidak berhak mendapatkan tunjangan tambahan.
2. pembayaran tambahan penghasilan yang diterima, dikenakan PPh pasal
21 dengan tarif 15% final bagi guru golongan III/a ke atas, dan bagi guru
dengan golongan III/a ke bawah, tidak dipungut PPh pasal 21 (nihil).Mohon
masukan teman-teman, apabila ada penafsiran yang keliru
Wassalamu 'alaikum wr.wb
Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk
Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka
browser. Dapatkan IE8 di sini!
http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
