Kalo' gitu sama lah pak... Ibaratnya masyarakat DKI hanya disajikan 2 menu pilihan tanpa ada pilihan lain.
Dalam Pilkadal ( Pemilihan Kepala Daerah Langsung ) hanya dimungkinkan calon dari parpol, Calon independen nggak mungkin layauuuu. Ini semua disebabkan oleh UU yang dibuat oleh DPR hanya mementingkan agenda parpol bukan agenda rakyat. Jika calon independen mau maju mungkin harus "berperang" dulu di Mahkamah Konstitusi mengajukan Judisial Review. Calon Gubernur DKI yang satu dari polisi yang satu dari birokrat. Yang dari polisi dibayangi bayang-bayang kinerja polisi yang jelek dalam hal pelayanan masyarakat. Yang satu juga dibayangi bayang-bayang kinerja pejabat pemda yang jelek juga dalam pelayanan masyarakat. Mestinya masyarakat harus tahu track record dari calon-calon yang bertarung, calon yang dari PKS mestinya memaparkan apa saja yang dia lakukan selama jadi wakapolri, mengapa pelayanan polri kepada masyarakat kurang baik, jika saat dia berkuasa tidak mampu merubah kultur anggota polri bagaimana mungkin dia dapat merubah kultur pegawai pemda ? (Anggota Polri saja yang yang berlatar belakang pendidikan milter sulit apalagi pegawai pemda :-):-) ) Begitu juga dengan calon yang dari gabungan parpol juga mesti memaparkan apa yang telah dia lakukan, selama dia jadi wagub apa saja yang dia lakukan ? mengapa pelayanan pada masyarakat masih juga jelek ? Jika pada saat dia memegang amanah yang lebih kecil ( wagub ) dia tidak bisa memperbaiki pelayanan pada masyarakat apalagi saat dia memegang amanah yang lebih besar ( gubernur ), apa bisa dia ??? Duh.kasihan rakyat DKI. Untung saya nggak tinggal di DKI he.he.he.. Assalamualaikum. rekan rekan semua, beberapa waktu yang lalu, sejumlah kader PKS, mengadakan survai kemungkinan pemenangan calon yang di usungnya ( pilkada dki ), di tempat saya ( tanjung priok ).kebetulan waktu itu di rumah ketua RW kami. kami heran, kenapa survai semacam itu tidak pada saat penunjukan calonya. kalau calonya dari aparat ( apalagi ini dari kepolisian ), kami tidak bisa menjawab kemungkinan menang kalahnya, kita semua tahu institusi ini ( kepolisian ), saya tidak memvonis bahwa semua aparat tidak bener, tetapi mungkin rekan -rekan pernah berurusan dengan instirusi ini , apa mungkin pernah bikin SIM, lapor kehilangan sesuatu, bikin surat ini/itu dsb, gimana rasanya? padahal kita tahu bahwa sicalon ini, memiliki kedudukan tingggi di tempatnya, seharusnya tahu dong keluhan masayarakat selama ini, tentang kepolisian. jadi sebagai warga jakarta ( sebagai pribadi)i, kami tidak bisa berharap banyak perbaikan jika calon ini jadi memangkan pilkada dki. mungkin rekan-rekan punya pendapat yang berbeda?? wassalam harwoto
******************************************************** Mailing List FUPM-EJIP ~ Milistnya Pekerja Muslim dan DKM Di kawasan EJIP ******************************************************** Ingin berpartisipasi dalam da'wah Islam ? Kunjungi situs SAMARADA : http://www.usahamulia.net Untuk bergabung dalam Milist ini kirim e-mail ke : [EMAIL PROTECTED] Untuk keluar dari Milist ini kirim e-mail ke : [EMAIL PROTECTED] ********************************************************
