Benur - Benar Benur - Bentur Tidak benar mengurus benur, kebentur KPK. KKP vs. KPK ? KPK tangkap KaKaP
Op vr 27 nov. 2020 om 18:48 schreef 'j.gedearka' via GELORA45 < [email protected]>: > > > -- > j.gedearka <[email protected]> > > > > > > > https://news.detik.com/kolom/d-5271916/ekologi-politik-kebijakan-ekspor-benur?tag_from=wp_cb_kolom_list > > > > Kolom > > Ekologi Politik Kebijakan Ekspor Benur > > Anta Nasution - detikNews > > Jumat, 27 Nov 2020 11:11 WIB > 2 komentar > SHARE > URL telah disalin > Kolase Edhy Prabowo, menteri kelautan dan perikanan yang ditangkap KPK > Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK (Foto: dok. detikcom) > Jakarta - > Jagad nasional dihebohkan dengan terjaringnya Menteri dan beberapa Pejabat > Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) > yang dilakukan oleh KPK pada Rabu (25/11) dini hari. OTT tersebut terkait > dengan penetapan eksportir benih lobster atau benur di lingkungan KKP. Saat > ini KPK telah menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam > kasus tersebut. > > Ekspor benih lobster kembali diizinkan melalui Peraturan Menteri Kelautan > dan Perikanan No 12 tahun 2020. Sebelum Permen ini diteken, terlebih dahulu > sudah menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan pada masa Menteri KP > sebelumnya Susi Pudjiastuti, untuk ekspor benih lobster dilarang melalui > Permen KP No.56 tahun 2016. Alasannya untuk menjaga dan memastikan > keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster. > > Menteri Edhy beralasan mengizinkan ekspor benih lobster untuk > kesejahteraan nelayan. Karena menurutnya peraturan sebelumnya membuat para > nelayan tidak bisa menangkap benih lobster. Terlepas dari alasan yang > dikemukakan Menteri Edhy, tulisan ini akan membahas permasalahan kebijakan > ekspor benih lobster melalui pendekatan ekologi politik. > > P akar ekologi politik Forsyth (2003)menjelaskan bahwa ekologi politik > selama ini diartikan oleh para akademisi sebagai kondisi sosial dan politik > yang meliputi penyebab, pengalaman, dan pengelolaan masalah lingkungan. > Perlu dipahami bahwa makna permasalahan lingkungan di sini sangat luas. > Selama ini pendekatan ekologi politik lebih banyak digunakan dalam > menganalisis permasalahan lingkungan atau sumber daya alam yang ada di > darat. > > Namun, bukan berarti pendekatan ekologi politik tidak bisa digunakan untuk > menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan laut termasuk sumber daya > perikanan. Karena pada dasarnya pendekatan ekologi politik hadir sebagai > alat analisis relasi kuasa sebelum sebuah kebijakan tentang pengelolaan > lingkungan dan sumber daya alam disahkan. > > Masalah Struktural > > Benih lobster atau yang disebut benur merupakan bagian penting dalam > keberlanjutan sumber daya perikanan. Banyak yang berpendapat bahwa > permasalahan ekologi pada sumber daya perikanan disebabkan karena rendahnya > kesadaran lingkungan, kurangnya teknologi, pengetahuan yang terbatas, dan > masalah-masalah konvensional lainnya. Sudut pandang tersebut tidak > selamanya benar --dan kalaupun itu benar, tetap ada hal lain yang lebih > struktural di belakangnya. > > Pendekatan ekologi politik mencoba menawarkan sudut pandang dan solusi > dari tataran struktural dan kebijakan dalam memotret permasalahan > pengelolaan sumber daya perikanan. Tentunya kebijakan mengizinkan ekspor > benur akan berdampak secara ekologis bagi keberlanjutan sumber daya > perikanan dalam hal ini lobster. > > Kebijakan mengizinkan ekspor benur dalam pendekatan ekologi politik tidak > bisa hanya dilihat sebagai suatu langkah KKP untuk meningkatkan > kesejahteraan nelayan. Juga harus dilihat sebagai upaya dari aktor-aktor > selain nelayan yang memiliki kepentingan secara ekonomi maupun politik > untuk menguasai atau memonopoli bisnis ekspor benur dengan mengandalkan > relasi kuasa politik. > > Aktor-Aktor Berkepentingan > > Secara sederhana ekologi politik menganalisis permasalahan dan perubahan > yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dalam hal ini sumber > daya lobster dari proses politik yang melibatkan aktor-aktor > berkepentingan. Setidaknya ada tiga aktor yang berkepentingan dalam > kebijakan ekspor benur, yaitu pemerintah, eksportir, dan nelayan. > > Adiwibowo (2020) mengemukakan bahwa jantung kajian ekologi politik > bertumpu pada relasi kuasa yang melandasi setiap fenomena perubahan sumber > daya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan > kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan terdapat > relasi kuasa yang mempengaruhi kebijakan tersebut. > > Sejak awal ketika ekspor benih lobster mulai diijinkan pada pertengahan > tahun lalu, indikasi adanya monopoli sudah tercium. Pada saat itu santer > diberitakan terdapat beberapa calon perusahaan eksportir benih lobster yang > terafiliasi dengan Menteri Edhy, baik afiliasi secara partai maupun relasi. > Walaupun kabar tersebut sempat dibantah oleh Menteri Edhy. > > Seharusnya KKP perlu melakukan analisis aktor-aktor yang berkepentingan > sebelum mengeluarkan kebijakan ekspor benih lobster sebagai langkah > preventif untuk mencegah terjadinya monopoli. Selain itu, KKP harusnya > tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga harus menjadi aktor > penengah yang memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak yang > seimbang bagi semua aktor, khususnya nelayan yang menjadi alasan utama > Menteri Edhy mengeluarkan kebijakan ekspor benur. > > Namun tampaknya KKP belum melakukan analisis aktor-aktor berkepentingan > secara mendalam. Terbukti beberapa hari yang lalu Komisi Pengawas > Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan dugaan adanya monopoli jasa kargo > dalam ekspor benih lobster. > > Berkaca pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020 > bahwa eksportir benur harus terdaftar terlebih dahulu di KKP sebelum dapat > mengekspor benur. Pendaftaran ini diselenggarakan oleh Direktorat Jendral > yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perikanan Tangkap. > > Aturan tersebut menegaskan bahwa KKP memiliki tanggung jawab sepenuhnya > untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi eksportir benih > lobster. Hal ini dalam kaca mata ekologi politik dinilai sangat rawan > karena walaupun pada pelaksanaannya terdapat proses dan persyaratan, namun > tetap saja relasi kuasa politik mempunyai andil yang besar untuk menetapkan > aktor yang bermain dalam bisnis ekspor benur. Hal ini terbukti dengan > tertangkapnya Menteri Edhy karena diduga menerima gratifikasi dari > perusahaan yang terkait eksportir benur. > > Langkah Selanjutnya > > Ekologi politik melihat sebuah fenomena perubahan sumber daya dari proses > politik yang terjadi di belakangnya. Fenomena kebijakan ekspor benih > lobster menunjukkan adanya indikasi oligarki yang kemungkinan selama masa > Menteri Susi menjabat berusaha untuk "ditenggelamkan" melalui pelarangan > ekspor Benur dan mencoba bangkit kembali pada masa Menteri Edhy. > > Penelitian Herdiansyah (2018) menjelaskan bahwa dibutuhkan keseimbangan > hierarki pada masing-masing peran dalam pendekatan ekologi politik. Negara > dalam hal ini KKP harus berperan melindungi dan mengayomi pihak swasta ;dan > nelayan, pun sebaliknya pihak swasta dan nelayan patuh terhadap sistem yang > dibuat KKP. > > Momentum ditangkapnya Menteri Edhy oleh KPK harus menjadi pendorong bagi > KKP untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menyikapi kebijakan ekspor > benur. KKP dapat memulai langkahnya dengan mengkaji ulang dari awal apakah > sebenarnya kebijakan ekspor benur merupakan solusi yang tepat dari > permasalahan yang dihadapi nelayan. Atau jangan-jangan kebijakan ini hanya > sekedar memfasilitasi para aktor jahat pemain ekspor benur. > > Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kebijakan ekspor benur > ini lebih banyak terindikasi jahatnya dari pada kebermanfaatannya untuk > ekologi dan nelayan. Jika kebijakan ekspor benur ini tetap dibiarkan tanpa > dikaji ulang, maka dapat dipastikan akan berujung pada menguatnya oligarki > yang menghasilkan monopoli perdagangan yang tidak sehat dan berujung pada > maraknya tindak pidana korupsi. > > Anta Maulana Nasution peneliti Bidang Kemaritiman pada Pusat Penelitian > Politik LIPI > > (mmu/mmu) > ekspor benur lobster > suap ekspor benur > edhy prabowo ditangkap kpk > > > > > > > > -- > Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari > Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201127184843.628f9c3e7cbff438dec8494a%40upcmail.nl > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAG8tavjYxUg6JNCqA-z0%3Do%2B8hrYNhhdzGux7snYTTz4ej9hr5A%40mail.gmail.com.
