-- j.gedearka <[email protected]> https://mediaindonesia.com/opini/365848/kkp-butuh-pemimpin-profesional-berani-dan-dekat-dengan-nelayan Rabu 02 Desember 2020, 21:55 WIB KKP Butuh Pemimpin Profesional, Berani, dan Dekat dengan Nelayan Bisman Nababan, Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB dan Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri DPP HNSI | Opini KKP Butuh Pemimpin Profesional, Berani, dan Dekat dengan Nelayan Dok pribadi Bisman Nababan BANYAKNYA permasalahan yang dihadapi nelayan dan kompleksitas dalam pembangunan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, mensyaratkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) seyogianya dipimpin oleh seorang profesional. Selain itu tidak berasal dari partai atau simpatisan partai, memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, berani, dan dekat dengan nelayan. Dia pun harus lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kementerian ini didirikan semenjak 20 tahun lalu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan devisa dari sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, kesejahteraan nelayan belum meningkat dan penghasilan devisa dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah yaitu baru sekitar 3,26% dari total devisa Indonesia. Nelayan semestinya sejahtera dan makmur mengingat mereka tidak melakukan upaya untuk membibitkan ikan dan memelihara perkembangan ikan, seperti petani melakukan upaya terhadap penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan proses pascapanen. Nelayan hanya tinggal menangkap ikan dan menjualnya. Namun demikian, kenyataannya nelayan kita merupakan lapisan masyarakat paling miskin dalam lapisan masyarakat Indonesia. Mengelola laut dan perikanan tidaklah mudah mengingat laut Indonesia sangat luas, dan berada di antara puluhan ribu pulau serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Contoh, bilamana digunakan semua DIPA KKP untuk biaya pengawasan laut Indonesia dari pencurian ikan maka semua biaya DIP KKP tersebut tidaklah cukup. Jumlah nelayan Indonesia 90% merupakan nelayan kecil (pemilik perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor < 5 GT). Indonesia hanya memiliki kapal ikan sebanyak 0,68% (3.671 buah) yang memiliki kapasitas >30 GT. Di samping itu, pendidikan para nelayan kita masih relatif sangat rendah. Peralatan para nelayan kecil ini juga umumnya masih menggunakan teknologi tradisional. Bahan bakar minyak untuk kapal motor nelayan kecil ini juga belum bisa disuplai oleh pemerintah. Baru sekitar 30% pelabuhan perikanan di Indonesia yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan. Umumnya stok BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk nelayan hanya cukup selama 10 hari setiap bulan. Jumlah anak buah kapal yang masih relatif banyak per kapal (karena menggunakan teknologi tradisional), mestinya dapat dikurangi dengan menggunakan teknologi terkini untuk efisiensi dan peningkatan upah mereka. Misalnya menggunakan teknologi sederhana untuk sortir ikan, teknologi sederhana untuk menarik dan menggulung alat tangkap, dan lain-lain. Seyogianya pemerintah memperbanyak kapal nelayan dengan kapasitas besar agar kapal-kapal nelayan kita yang menguasai perairan ZEE kita bukan kapal asing. Dengan demikian kapal-kapal nelayan kita akan menjadi mata telinga aparat penegak hukum di laut dan melaporkan setiap adanya kegiatan illegal fishing, illegal transshipment, dan tindakan ilegal lainnya di laut. Nelayan juga membantu menjaga keamanan negara dan garda terdepan dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan negara di laut. Undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia yang tergolong sangat banyak, namun tidak juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan. Begitu juga belum adanya peningkatan devisa yang nyata dari sektor kelautan dan perikanan. Hal ini terjadi mungkin karena undang-undang dan peraturan itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya oleh pihak terkait dan tidak ada pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait tersebut. Aturan dan proses perizinan yang terlalu banyak dikeluarkan berbagai instansi pemerintah, membuat banyak nelayan habis waktu, tenaga, dan uang untuk mengurus perizinan sebuah kapal ikan agar bisa berangkat untuk menangkap ikan. Bahkan sering urusan izin baru selesai berbulan-bulan atau tahunan, dan kadang sebelum keluar surat izin terakhir masa berlaku, surat izin lainnya sudah kadaluarsa. Dalam beberapa periode sebelumnya, para pimpinan KKP banyak yang tersandung masalah hukum karena mungkin harus memikirkan pundi-pundi organisasi yang memberangkatkan atau mengutus pimpinan tersebut. Merujuk pada kompleksitas masalah nelayan dan perikanan kelautan di Indonesia seperti disebutkan di atas, Menteri KKP seyogianya berasal dari kalangan profesional yang paham tentang kompleksitas kelautan dan perikanan Indonesia. Dia juga harus mengerti betul tentang persoalan nelayan dan dekat dengan mereka. Pun harus memiliki visi kelautan dan perikanan nasional yang mendunia, menguasai aspek ekonomi, teknologi dan politik, memiliki karakter yang tegas, mengayomi, berintegritas, berwibawa, tidak otoriter, mampu bekerja sama dengan antar lintas departemen atau kementerian. Selain itu, memahami arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dari pemerintah (Presiden RI). TAGS: # Kelautan # Maritim Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/365848/kkp-butuh-pemimpin-profesional-berani-dan-dekat-dengan-nelayan -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201202170038.98bf0f380b6d9f0a44d0026a%40upcmail.nl.
