Jokowi-Biden Buat Tiongkok Gentar?G69 - Tuesday, July 6, 2021 19:00 https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-biden-buat-tiongkok-gentar Sejumlah warga di Solo, Jawa Tengah (Jateng), mengenakan topeng dengan muka Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden (kanan) sambil membawa bendera dua negara guna menyambut pelantikan presiden AS yang baru pada 20 Januari 2021. (Foto: Antara) 6 min read
Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan segera membangun pusat maritime di Batam, Kepulauan Riau. Apakah ini jadi upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan Joe Biden di AS untuk membuat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) gentar? -------------------------------------------------------------------------------- PinterPolitik.com Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk membangun pusat pelatihan maritim baru di Batam dengan nilai 3,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 50,6 miliar. Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Kim, menegaskan bahwa pembangunan pusat maritim tersebut merupakan sebuah upaya lanjutan antara kedua negara untuk meningkatkan keamanan khususnya di kawasan Laut China Selatan (LCS). Pusat pelatihan ini terletak di lokasi yang strategis karena dekat dengan Selat Malaka, Batam, Kepulauan Riau, dan LCS. Seperti yang diketahui secara umum bahwa Selat Malaka merupakan sebuah lokasi yang sangat strategis. Menurut U.S. Energy Information Administration, Selat Malaka merupakan jalur strategis bagi perdagangan minyak. Bahkan, sekitar 85-90 persen perdagangan minyak dunia melintasi jalur ini. Hal ini membuktikan bahwa Selat Malaka memiliki posisi yang ‘menguntungkan’ bagi sejumlah pihak yang bisa melihat potensi wilayah tersebut. Qatar, misalnya, mampu mengoptimalkan jalur tersebut untuk melakukan perdagangan LNG (liquefied natural gas) dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok juga tidak mengalihkan perhatiannya dari Selat Malaka. Tiongkok, contohnya, menggantungkan mayoritas perdagangannya di jalur tersebut. Menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS), 60 persen perdagangan Tiongkok melintasi jalur Selat Malaka dan LCS. Baca Juga: Jokowi “Lirik” Diplomasi Iklim Biden? Sementara, khusus AS perhatiannya lebih mengarah kepada kerja sama militer dan pertahanan. Salah satu contohnya adalah Angkatan Laut AS (US Navy) yang bekerja sama dengan Jepang dengan platform Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) di Selat Malaka. Mengutip dari The Diplomat, kapal USS William P. Lawrence dengan Izumo dan Murasame berlatih militer bersama di lokasi tersebut. Tidak hanya dengan Jepang, AS dengan kapal induk USS Ronald Reagan juga pernah melakukan latihan militer bersama dengan India di LCS dan sempat melintas di Selat Malaka. Kapal induk itu membawa sejumlah jet tempur serta diperkuat dengan kapal jelajah yang memiliki peluru kendali. Komandan armada tempur AS yaitu Laksamana Muda George Wikoff menilai bahwa hal ini merupakan upaya negeri Paman Sam untuk menjaga keamanan di LCS. Bukan tidak mungkin, dengan meningkatnya aktivitas sejumlah negara besar di sekitar kawasan Selat Malaka dan LCS, kawasan-kawasan ini dianggap menjadi wilayah yang strategis. Namun, apa yang membuat wilayah-wilayah laut ini dinilai sangat penting secara strategis? Lantas, apakah dua wilayah laut ini juga berkaitan dengan rencana pembangunan Pusat Maritim Indonesia-AS di Batam? Pentingnya Selat Malaka Tidak hanya India dan Jepang, AS juga terus menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lainnya yang berada di jalur Selat Malaka. Adapun negara-negara tersebut yaitu Indonesia dan Singapura. Maka dari itu, wajar apabila AS membangun kehadiran militernya di dua negara tersebut. Di Singapura, meski tidak ditegaskan secara gamblang disebutkan ada pangkalan militer AS, faktanya Global Security menyebutkan bahwa kapal laut perang AS sering bersandar di Pelabuhan Sembawang sejak tahun 1960. Tidak hanya sekedar bersandar, tetapi pada tahun 1990, Wakil Presiden Singapura Quayle dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengizinkan militer AS untuk melakukan latihan hingga menggunakan fasilitas di Pelabuhan Sembawang. Sepertinya hal serupa juga terlihat pada kesepakatan pembangunan pusat pelatihan militer baru di Batam. Pusat pelatihan memang bukan merupakan merupakan pangkalan militer seutuhnya bagi AS namun sejumlah fasilitas seperti ruang kelas, barak dan landasan peluncuran juga tersedia di lokasi tersebut. Terlebih, pusat pelatihannya juga terletak di posisi yang strategis yakni Selat Malaka, Batam, Kepulauan Riau dan LCS. Baca Juga: ‘Amunisi’ Biden Bayangi Jokowi? Pemilihan Selat Malaka untuk pusat pelatihan militer bukanlah hal asing bagi AS karena negeri ‘Paman Sam’ ini sudah beberapa kali melakukan latihan militer di lokasi tersebut. Satu alasan yang memicu pergerakan AS di jalur Selat Malaka merupakan salah satu bentuk upaya untuk membatasi manuver Tiongkok yang memprioritaskan jalur tersebut untuk perdagangan. Ternyata, hal tersebut tidak lepas dari proyeksi pemerintah Tiongkok yang ingin meningkatkan keamanan energi di negaranya, mengingat pasokan minyak alam yang ada di Tiongkok tidak mencukupi untuk memberikan jaminan atas keamanan energi. Sementara, Selat Malaka dinilai memiliki banyak dampak positif untuk mendukung tujuan tersebut. Dalam tulisan The Importance of the Malacca Dilemma in the Belt Road Initiative karya Yu Zhong, dijelaskan bahwa negara-negara sekitar yang mayoritas merupakan negara ASEAN dinilai bisa mendukung cita-cita Tiongkok, yakni proyek Belt and Road Initiative, karena sejumlah negara juga memiliki cadangan minyak cukup melimpah. Hal ini menjadi pertimbangan, mengingat adanya upaya pemerintah Tiongkok untuk menjadikan negaranya pemasok minyak terbesar mengalahkan AS. Kesempatan untuk menjadi pemasok terbesar juga cukup terbuka mengingat upaya pengamanan wilayah tersebut oleh negara-negara ASEAN belum cukup kuat menandingi kekuatan militer Tiongkok. Alhasil, banyak friksi yang terjadi antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Salah satunya dengan Indonesia. Sebagai negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di ASEAN, ternyata keamanan laut Indonesia masih memerlukan perhatian khusus – terlebih dengan adanya isu temuan drone pengintai kedalaman Selat Malaka yang diduga milik Tiongkok. Baca Juga: Jokowi dan Siasat Ideologis Biden di Asia Peristiwa ini menjadi pertanda bahwa ada indikasi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Maka dari itu, kuat dugaan bahwa pembangunan pusat pelatihan maritim yang ada di Batam ini bertujuan untuk menjaga keamanan Indonesia dari ancaman baik domestik maupun transnasional. Lantas, apa dampaknya pusat maritim ini pada Tiongkok? Efek Gentar untuk Tiongkok? Selama ini Indonesia juga disibukkan dengan adanya kapal Tiongkok yang masuk secara ilegal di perairan Natuna. Tindakan tersebut bahkan dilakukan secara berulang-ulang, seperti misalnya pada 11 Januari 2020 lalu dengan adanya temuan 30 kapal ikan asing bersama dengan kapal coast guard Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan Natuna. Kemudian, pada 12 September 2020 lalu, Bakamla menemukan kapal coast guard Tiongkok yang masuk ke perairan Indonesia. Hal ini disebut sebagai bentuk klaim negeri Tirai Bambu tersebut atas nine-dash line atau 9 garis putus-putus yang dinilai melintasi perairan Natuna. Atas dasar inilah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menegaskan bahwa negaranya tidak melanggar hukum internasional dan memiliki hak untuk memasuki wilayah perairan tersebut. Padahal, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menyatakan bahwa telah ada penetapan terkait batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada masing-masing negara. Maka, hak yang diperoleh yaitu melakukan eksploitasi dan kebijakan di wilayah perairan tersebut. Namun, Tiongkok tidak mengakui ZEE di LCS. Akibatnya kapal milik Tiongkok berulang kali masuk ke wilayah perairan Natuna. Jika melihat manuver aktif Tiongkok di kawasan LCS, maka wajar jika Indonesia mengizinkan adanya pembangunan pusat maritim di Batam yang notabene berdekatan dengan kawasan LCS. Tindakan ini mengarah ke upaya deterrence Indonesia terhadap Tiongkok. Menurut buku The Globalization of World Politics karya John Baylis, dijelaskan bahwa upaya deterrence atau membuat efek gentar terhadap negara yang dianggap mengancam bisa terealisasi dengan penggunaan kekuatan militer. Upaya deterrence ini juga merupakan salah satu cara untuk mendorong tercapainya suatu kebijakan luar negeri. Melihat keterlibatan AS dengan membangun pusat maritim membuat isu perebutan kekuasaan dan pengaruh di LCS, menarik untuk ditunggu terutama respons dari Tiongkok. (G69) -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/0A5750C2446C4836B85C97F3CD39EE16%40A10Live.
