Rasisme Mencekik Leher “Demokrasi ala AS” 2021-07-20 15:43:06 http://indonesian.cri.cn/20210720/4272e432-9200-5f79-7754-812fcda1ac56.htmlRekor HAM Amerika Serikat masih sangat buruk, akan tetapi mereka tanpa malu berperan sebagai “Pembela HAM” di seluruh dunia dan dengan kasar main tuding urusan dalam negeri dan kondisi HAM negara lain. Pemerintah AS pandai main “standar ganda” dan tutup mata terhadap rasisme didalam negeri sendiri, akan tetapi tetap ada tokoh AS yang berwawasan berani menelanjangi AS, dan membongkar kemunafikan pemerintah AS dan “demokrasi ala Amerika Serikat”.
Rasisme dijadikan alat politik pemerintah AS Tanggal 27 Januari tahun 2017, pemerintah AS mengeluarkan sebuah perintah eksekutif, melarang warga negara Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman masuk wilayah Amerika Serikat. Karena perintah AS tersebut melibatkan negara-negara Islam, maka disebut sebagai “Larangan Muslim”. Larangan AS tersebut mengundang protes luas di dalam negeri AS bahkan seluruh dunia. John Feffer, penanggung jawab Kebijakan Luar Negeri dalam Fokus di Institut Studi Kebijakan mengatakan, Presiden Amerika Serikat waktu itu, Donald Trump, menjadikan rasisme sebagai alat untuk menghancurkan segala komitmen AS terhadap liberalisme internasional. Kebijakan luar negeri pemerintah AS selalu mengandung unsur rasisme. Pemerintah AS tak henti-hentinya melemparkan tanggung-jawab pandemi Covid-19 kepada Tiongkok, sebenarnya mereka sendiri sudah tahu bahwa konspirasi begitu pasti akan menimbulkan sentimen anti-warga keturunan Asia. Grup Krisis Internasional (International Crisis Group) berpendapat bahwa sejumlah politikus AS, termasuk Donald Trump dengan sengaja memperalat rasisme, bukannya mendorong persatuan antar suku. Sejumlah organisasi internasional juga mengkritik keras pemerintah Trump yang mencabut rencana penempatan kembali mayoritas pengungsi AS, tidak rela menerima orang yang meminta perlindungan, melaksanakan perintah larangan perjalanan terhadap beberapa negara Muslim dan sikapnya terhadap para imigran. Pada hakikatnya, ekstremisme orang kulit putih telah menjadi sumbu peristiwa konflik antar suku di AS. Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Biro Investigasi Federal (FBI) AS mengatakan, motif kekerasan serupa kasus penembakan merupakan ideologi supremasi orang kulit putih. Mantan agen FBI, Michael Germain yang sekarang bekerja di Pusat Riset Keadilan Brennan, Universitas New York, mengatakan bahwa FBI tidak pernah memandang rata semua oknum teroris. Dikatakannya, “Pekerjaan setiap agen FBI berfokus pada kaum Muslim dan kaum Muslim di AS, akan tetapi, malah diremehkan ancaman fatal dari supremasi orang kulit putih.” “Tak diragukan lagi, jumlah korban yang dibunuh oleh kaum Supremasi Orang Kulit Putih dan organisasi sayap kanan jauh lebih banyak daripada organisasi lain. Akan tetapi kami tutup mata terhadap aktivitas kekerasan sayap kanan ekstrem dan rasial ” . “Politik Separatis” yang semakin meluas Trump pernah berkali-kali melontarkan argumentasi yang menghina agama Islam, dan juga ada sejumlah anak buahnya yang menentang agama Islam. Asisten pertama Presiden Trump untuk Urusan Keamanan Negara Flynn menilai agama Islam sebagai “tumor ganas”. Dia mengatakan bahwa Islamisme adalah sebuah “gagasan politik” yang “bersembunyi di belakang agama”, maka ketakutan terhadap Muslim adalah “rasional”. Mantan Kepala Strategi Trump, Bannon pernah mengategorikan agama Islam sebagai “agama yang paling ekstrem didunia”, dan mengatakan bahwa kaum Muslim sedang berusaha membentuk “Angkatan Kelima (Fifth Column). Tahun 2019, Trump menginjeksikan unsur rasis ketika mengkritik anggota Partai Demokrat sayap liberal. Dia mengatakan bahwa 4 orang anggota Kongres kulit berwarna harus kembali ke negerinya yang “bobrok dan penuh kejahatan”. Akan tetapi, Trump tidak mempedulikan fakta bahwa 4 orang wanita tersebut adalah warganegara Amerika Serikat, dan 3 di antaranya lahir di AS. Argumentasi Trump yang agresif tersebut mengundang kecaman keras anggota Partai Demokrat, dan mereka menilai bahwa argumentasi Trump tersebut bersifat rasisme dan akan mengakibatkan perpecahan serius. Kondisi HAM yang buruk, “standar ganda” yang memuakkan Mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Brian Hooker pernah mengirim sebuah MoU kepada Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson waktu itu, dengan mengusulkan bahwa AS harus menjadikan HAM sebagai senjata terhadap lawannya, seperti Iran dan Tiongkok. Tapi dia mengusulkan pula untuk menutup sebelah mata terhadap sekutunya yang “menindas rakyatnya”, seperti Mesir dan Arab Saudi. MoU tersebut sepertinya telah merumuskan kebijakan pemerintah Trump mengenai masalah HAM, dan mantan Menteri Luar Negeri AS waktu itu Mike Pompeo, kerap kali memberikan tekanan dalam masalah HAM, tapi sasaran kritiknya hampir semua adalah pemerintah yang bermusuhan dengan AS, ada juga negara yang hanya bisa mendatangkan kepentingan strategis yang terbatas bagi AS. Presiden merangkap CEO Group Krisis Internasional Robert Malley mengatakan, “tidak selaras perkataan dan perbuatan pemerintahan AS yang lalu, baik pemerintah Partai Republik maupun Partai Demokrat dalam memajukan HAM dan melindungi kepentingan AS. Di bawah pemerintahan Trump, perbedaan antara perkataan dan perbuatan menjadi “lembah”. Dapat dilihat dari hal-hal tersebut, demorasi munafik ala Amerika Serikat yang menjunjung tinggi rasisme, bahkan supremasi orang kulit putih tidak mendapat dukungan. Di dalam negeri, AS sendiri mendiskriminasi dan bermusuhan dengan kelompok Muslim, di dunia internasional, mereka menimbulkan malapetaka kemanusiaan di Suriah, Irak, Afghanistan dan negara-negara lain. Perbuatan AS itu pada akhirnya pasti akan mengalami kegagalan total. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/8FFB64E1B9724246B20DC8DAC0976462%40A10Live.
