Haruskah RI Dukung Taliban, Ini Kata Kemlu dan Pakar
Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 19 Agu 2021 06:19 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5687526/haruskah-ri-dukung-taliban-ini-kata-kemlu-dan-pakar?tag_from=wp_hl_judul

Foto: ABC Australia
Jakarta -  Kelompok Taliban mulai menyusun pemerintahan usai menduduki Kabul, 
Afghanistan. Haruskan Pemerintah Indonesia mengeluarkan sikap mendukung atau 
menolak kelompok Taliban?

Seperti diketahui, pemerintah Republik Indonesia (RI) belum menyatakan sikap 
resmi terkait peristiwa politik di Afghanistan tersebut. Juru Bicara 
Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyebut kondisi di Afghanistan perlu 
dicermati.

"Saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan tersebut. Perkembangan politik 
di Afghanistan saat ini sangat dinamis dan mengalir (fluid), perlu waktu untuk 
mencermatinya," ucap Faizasyah saat ditanya soal akankan pemerintah Indonesia 
mengeluarkan sikap terhadap kudeta di Afghanistan, Rabu (18/8/2021).


      Baca juga:
      Kabur dari Afghanistan, Presiden Ashraf Ghani Kini Berada di Uni Emirat 
Arab 

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, 
Hikmahanto Juwana, menyebut pemerintah Indonesia jangan terburu-buru 
menyampaikan sikapnya soal konflik tersebut. Kondisi di Afghanistan masih bisa 
berubah-ubah.

"(Harus) menunggu. Kita tidak mau kalau buru-buru mengakui, kemudian endorse 
salah satu faksi, malah ujung-ujungnya kita dianggap mencampuri urusan internal 
negara-negara lain," katanya saat dihubungi terpisah.

"Jangan tergesa-gesa. Buktinya sekarang Wakil Presiden dari pemerintahan 
(sebelum kudeta), menyatakan sikap bahwa menurut konstitusi, dia yang menjadi 
Presiden (Ashraf Ghani) karena presidennya melarikan diri ke luar negeri)," 
ucapnya.

      Baca juga:
      Cerita Warga Afghanistan soal Ngerinya Bandara Kabul Usai Taliban 
Berkuasa 

Ada beberapa hal buruk terjadi jika Indonesia tergesa-gesa menyampaikan sikap. 
Bisa saja Indonesia mendukung kelompok yang akhirnya dijatuhkan atau kalah 
dalam perebutan kekuasaan.

"Bisa dipandang oleh pemerintah yang berkonflik sebagai mencampuri urusan dalam 
negeri yang terjadi di Afghanistan. Itu jadi tidak baik kalau keluar pemimpin 
yang tidak diakui oleh pemerintah kita," katanya.

(aik/knv)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/B1473D643B4549A48071D93F82EEFA34%40A10Live.

Reply via email to