Puan Tidak Serius Kritik Jokowi?R53 - Thursday, August 19, 2021 23:00
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/puan-tidak-serius-kritik-jokowi
 
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Nasional Tempo.co)
6 min read

Ketua DPR Puan Maharani kerap kali memberikan kritik terhadap kebijakan 
pemerintahan Jokowi, khususnya penanganan pandemi Covid-19. Namun, alih-alih 
menggunakan wewenangnya sebagai anggota DPR, mengapa kritik hanya dilakukan 
melalui media sosial dan media massa?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be 
nothing.” – Elbert Hubbard, penulis asal Amerika Serikat

PDIP dengan jelas ingin mengembalikan trah Soekarno, atau mungkin tepatnya trah 
Megawati. Ini tergambar jelas dari seteru antara pendukung Puan Maharani dan 
Ganjar Pranowo dalam merebut tiket Pilpres 2024.

Terkhusus Puan, situasinya mungkin tidak sebaik Ganjar. Setidaknya kesimpulan 
itu dapat ditarik dari persepsi publik dalam berbagai rilis survei. Sadar atas 
situasi tersebut, langkah untuk menampilkan wajah kritis tampaknya tengah 
dipilih.

Melihat gestur-gestur yang ada, Puan tampil sebagai pengkritik atas berbagai 
kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), khususnya penanganan pandemi 
Covid-19. Gestur-gestur itu telah diprediksi PinterPolitik dalam artikel Nasib 
Puan Ditentukan Jokowi? pada 23 Februari 2021.  

Tesis artikel tersebut sederhana, Puan dapat memanfaatkan posisinya sebagai 
Ketua DPR untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Terkait posisinya yang 
notabete satu partai dengan Presiden Jokowi, pada dasarnya itu bukanlah suatu 
masalah.

Kita dapat merujuk kasus Marzuki Alie ketika menjadi Ketua DPR periode 
2009-2014 untuk menepis sentimen tersebut. Kendati Marzuki Alie adalah politisi 
Partai Demokrat, alumnus Universiti Utara Malaysia ini nyatanya tidak jarang 
memberikan kritik tajam terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 9 Januari 2012, misalnya, Marzuki Alie mengkritik realisasi APBN 2011 yang 
tidak optimal. Lalu pada 11 Oktober 2013, Marzuki Alie bahkan secara spesifik 
menyinggung SBY. Saat itu, Ia menyarankan agar SBY tidak perlu marah atas 
pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq yang menyebut namanya dalam persidangan kasus 
korupsi dan pencucian uang.

Well, pada dasarnya langkah Puan yang bersikap kritis atas pemerintahan Jokowi 
saat ini begitu mudah ditebak. Mengapa demikian?

 
Langkah yang Mudah Ditebak
Prediksi tersebut tidak datang seperti yang disebutkan Lawrence R. Samuel dalam 
tulisannya Why Do We Think So Much of the Future?, yang menyebut prediksi masa 
depan semacam hasrat psikologis. Prediksi Puan akan berlaku kritis adalah buah 
dari kalkulasi variabel. Poin ini ditegaskan Michael D. Ward dan Nils 
Metternich dalam tulisannya Predicting the Future Is Easier Than It Looks.

Menurut mereka, prediksi masa depan, seperti melakukan prediksi politik tidak 
lagi mustahil, melainkan telah menjadi hal yang benar-benar dapat dilakukan. 
Dengan adanya revolusi di bidang statistika, konfigurasi variabel-variabel 
politik menjadi data telah memungkinkan kita untuk mengetahui peluang 
terjadinya suatu fenomena politik.

Pada kasus Puan, setidaknya ada empat variabel kunci yang menjadi pertimbangan. 
Pertama, wacana Puan maju di gelaran Pilpres sudah harum baunya sejak 2018. 
Saat itu ramai pemberitaan soal PDIP yang memprioritaskannya sebagai cawapres 
Jokowi.

Kedua, sampai saat ini elektabilitas Ganjar masih di atas Puan. Berbagai 
peristiwa politik, mulai dari insiden mematikan mikrofon, hingga sempat disebut 
di korupsi bansos Covid-19 juga menggerus citra Puan.

Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, posisi sebagai Ketua DPR sangat 
strategis bagi Puan untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Puan juga dapat 
dengan mudah menjawabnya bahwa kritik-kritik tersebut semata-mata sebagai 
pemenuhan tanggung jawab sebagai legislatif.

Keempat, mengacu pada kasus Presiden SBY di periode keduanya, besar kemungkinan 
Presiden Jokowi akan terkena second-term curse atau kutukan periode kedua. Coba 
bayangkan, dengan status SBY sebagai ketua partai saja gejolak terus 
berdatangan, apalagi Jokowi yang merupakan kader partai biasa.

Seperti yang dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Jokowi Mulai 
Ditinggalkan?, kutukan periode kedua pada dasarnya bukan karena Presiden 
kehilangan power secara hukum, melainkan kehilangan power secara politik. 
Mereka yang selama ini membentengi Presiden tengah mencari proyeksi tunggangan 
baru karena kapal akan berlabuh.

Nah, mengacu pada empat variabel tersebut, sangat besar kemungkinan Puan akan 
mengkritik pemerintahan Jokowi untuk menaikkan elektabilitasnya.

Akan tetapi, apabila mengacu pada gestur-gestur politik yang ada, Puan 
tampaknya tidak benar-benar serius untuk memberikan kritik. Mengapa demikian?



Dramaturgi Politik?
Terkait simpulan tersebut, pernyataan politisi Partai Gerindra Arief Poyuono 
pada 6 Agustus sangat menarik untuk direnungkan.

"Kritikan ketua DPR RI hingga Ibas dll terkait penanganan Covid-19 cuma adu 
bacot doang. Ayo gelar mosi tidak percaya kepada Jokowi terkait penanganan 
Covid -19," begitu ungkapnya.

Selain itu, Arief menyebut DPR dapat membentuk panitia khusus atau pansus 
penanganan Covid-19 karena pandemi telah memakan banyak korban jiwa.

 
Mengutip Hukum Online, penggunaan istilah mosi tidak percaya pada dasarnya 
tidak tepat karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit 
mengatur hal tersebut. Mengacu pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), lebih tepat mengatakan Puan 
seharusnya menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan 
pendapat yang dimiliki DPR.

Seperti kata Arief, jika Puan benar-benar serius mengkritik pemerintahan 
Jokowi, sudah seharusnya ketiga hak tersebut digunakan. Penegasan tersebut 
sejalan dengan teori law as a tool of sosial engineering dari Roscoe Pound. 
Hukum adalah alat yang berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Untuk memberikan perubahan, Puan dan rekan-rekan di DPR seharusnya menggunakan 
hukum, bukannya sekadar menebar pandangan kritis dan baliho-baliho di pinggir 
jalan. Lagipula, bukankah Puan sendiri yang menegaskan bahwa pemimpin itu di 
lapangan, bukan di media sosial?

Jika kritik-kritik terhadap eksekutif hanya sebatas tebaran quote-quote di 
media sosial ataupun media massa, tidak mengejutkan apabila terdapat pihak yang 
menyebut Puan tengah memainkan dramaturgi politik.

Dramaturgi (dramaturgy) adalah konsep yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. 
Konsep ini mengadopsi istilah di teater atau drama terkait adanya front stage 
dan backstage untuk menjelaskan interaksi sosial.

Dalam politik, dramaturgi kerap dikutip untuk menjelaskan bagaimana semunya 
realitas politik. Front stage atau apa ditampilkan di hadapan publik sering 
kali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi (backstage).

Baca Juga: Gantikan PDIP, Demokrat Dukung Jokowi?

Atas persoalan ini, khususnya Puan yang tidak menggunakan haknya sebagai 
anggota DPR, dugaannya mungkin dua. Pertama, Puan tengah memainkan dramaturgi 
politik. Kritik-kritik yang ada tidaklah serius karena diperuntukkan untuk 
mendulang simpati publik semata.

Kedua, mungkin belum digunakan. Menimbang pada Pilpres 2024 masih tiga tahun 
lagi, menggunakan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat, 
mungkin dinilai akan menimbulkan keriuhan politik, khususnya di tengah situasi 
pandemi. Apalagi, bagaimana pun juga, Jokowi adalah bagian dari PDIP.

Jika benar-benar serius, Puan mungkin akan menggunakan hak-hak tersebut 
menjelang Pilpres 2024. Pada saat itu, PDIP tidak lagi memiliki kepentingan 
untuk “menjaga” Jokowi dan bersiap memajukan sosok baru sebagai kandidat.

Well, pada akhirnya hanya waktu yang dapat menjawab apakah kritik-kritik Puan 
akan menjadi serius atau tidak.

Jika kritik Puan hanya dramaturgi, Presiden Jokowi cukup menyikapinya seperti 
pernyataan Elbert Hubbard di awal tulisan. Jangan lakukan apa pun dan jangan 
katakan apa pun. Sejauh ini, saran Hubbard tampaknya telah dilakukan. (R53)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/E7F33C8493B84019B9F6B4B3C43A2ECF%40A10Live.

Reply via email to