Judulnya bombastis tak sesuai dengan kemampuan yang mulia. On Wed, Jan 12, 2022 at 2:02 AM Chan CT <[email protected]> wrote:
> Jokowi Bisa “Taklukkan” Jepang? > *A43 * <https://www.pinterpolitik.com/author/a43-162>*- Tuesday, January > 11, 2022 18:30* > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-bisa-taklukkan-jepang > *Joko Widodo (Jokowi) (kiri) yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur > DKI Jakarta menerima kunjungan Fumio Kishida (kanan) yang juga masih > menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang pada tahun 2014 silam. > (Foto: Liputan6)* > > *7 min read* > > *Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor batu > bara pada Januari 2022 demi menjaga kebutuhan pasokan energi dalam negeri. > Namun, sejumlah negara – seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) – > melayangkan protes. Bisakah Jokowi “taklukkan” Jepang?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/> > > Siapa yang tidak kenal dengan permainan papan (*board game*) yang dikenal > sebagai *Monopoly* atau Monopoli? Hampir setiap orang setidaknya pernah > sekali berpartisipasi dalam *board games* seperti ini. > > Sebenarnya, permainan papan satu ini hampir mirip dengan jalannya > perdagangan di dunia nyata. Pemain harus melakukan sejumlah kegiatan – > membeli dan menjual properti seperti rumah dan hotel – dengan tujuan untuk > membuat bangkrut pemain-pemain lawan. > > Mungkin, di dunia nyata, upaya untuk “membangkrutkan” lawan ini disebut > sebagai kompetisi – yang mana keuntungan optimal perlu dikejar dengan > cara-cara yang ada. Namun, tentunya, tidak semua perdagangan harus > menihilkan pihak-pihak lain. > > Dalam perdagangan antarnegara, misalnya, terdapat perbedaan komoditas yang > diproduksi setiap negara. Dengan perbedaan ini, negara-negara memiliki > keuntungan tersendiri bila saling menjual dan membeli barang dan jasa yang > mereka miliki. > > Mungkin, contohnya adalah kesepakatan pembelian jet tempur Sukhoi antara > Rusia dan Indonesia yang kabarnya terancam batal. Meskipun masih belum > jelas kelanjutannya, kesepakatan ini sebenarnya didasarkan pada perolehan > keuntungan bagi masing-masing pihak (*relative* *gains*) yang mana > Indonesia memperoleh jet tempur sedangkan Rusia mendapatkan sejumlah > komoditas pangan. > > Namun, tentunya, faktor keuntungan komparatif antarnegara bukanlah penentu > utama dalam perdagangan internasional. Setiap negara pasti akan > mementingkan kebutuhan masing-masing – entah itu kepentingan politik atau > kepentingan ekonominya sendiri. > > Contoh paling nyata adalah ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk > melarang ekspor batu bara pada bulan Januari 2022. Pemerintahan Joko Widodo > (Jokowi) pun menyebutkan kebijakan ini hanya bersifat temporer untuk > memenuhi kebutuhan pasokan energi batu bara bagi pembangkit listrik. > > Bila dipikirkan, menjadi masuk akal apabila kebutuhan sendiri perlu > didahulukan. Namun, tentu saja, keputusan seperti ini bukanlah tanpa > konsekuensi. > > *Baca Juga: **Siasat Luhut ‘Lenyapkan’ Batu Bara* > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/siasat-luhut-lenyapkan-batu-bara> > [image: Ekspor Batu Bara di-Stop] > <https://www.instagram.com/p/CYQ4eVWFWbx/> > > Sejumlah negara – seperti Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Filipina – > telah melayangkan protes. Pada intinya, mereka merasa keberatan dengan > keputusan pelarangan ekspor tersebut karena dapat mengancam pasokan batu > bara yang dibutuhkan oleh ekonomi mereka. > > Protes negara-negara ini sebenarnya dapat dimaknai lain melalui kacamata > politik internasional. Pasalnya, bukan tidak mungkin kepentingan > masing-masing negara turut campur dalam perdagangan komoditas seperti batu > bara ini di tingkat internasional. > > Lantas, mengapa pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melarang ekpsor batu > bara bila keputusan tersebut bisa mengancam kebutuhan ekonomi negara-negara > lain? Kondisi internasional seperti apa yang mendasari? > *Kembalinya Merkantilisme?* > > Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kondisi pasar dan perdagangan > internasional yang dianggap ideal adalah di mana setiap negara bisa > melakukan kegiatan jual beli antara satu sama lain dengan keuntungan > maksimum. Namun, faktanya, unsur-unsur lain turut mempengaruhi, seperti > faktor politik. > > Mungkin, contoh nyata dari masuknya kepentingan politik dalam perdagangan > internasional adalah perang dagang yang sempat meletus antara Amerika > Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 2018 silam. > Salah satu alasan Presiden AS Donald Trump kala itu adalah agar > perusahaan-perusahaan negeri Paman Sam dapat bersaing dengan lebih adil ( > *fair*). > > Apa yang dilakukan pemerintahan Trump kala itu bisa diamati dengan salah > satu pendekatan dalam teori-teori ekonomi politik internasional (EPI), > yakni merkantilisme. Mengacu pada tulisan karya Laura LaHaye yang berjudul > *Mercantilism*, merkantilisme merupakan pendekatan ekonomi nasionalisme > yang bertujuan untuk membangun negara yang lebih kaya dan lebih kuat. > > Bagaimana caranya? Biasanya, negara-negara akan membuat sejumlah instrumen > kebijakan perdagangan – seperti penerapan tarif dan kuota dalam ekspor > dan/atau impor. Apapun cara yang digunakan, negara seperti ini ingin > memperoleh posisi yang lebih menguntungkan (*advantage*) dalam neraca > perdagangannya. > > Pendekatan ekonomi seperti ini banyak digunakan pada abad ke-16 hingga > abad ke-18 di Eropa karena negara-negara saat itu banyak dikuasai oleh > perusahaan-perusahaan dagang seperti East India Company (EIC) dan > Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Buruknya adalah, bila sengketa > dagang terjadi, konflik bersenjata dan perang malah turut membara. > > *Baca Juga: **Di Balik Jokowi dan Pengusaha Batu Bara* > <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/di-balik-jokowi-dan-pengusaha-batu-bara> > [image: Jepang Protes Pemerintahan Jokowi] > <https://www.instagram.com/p/CYY0rRJhcU4/> > > > Era merkantilisme sebenarnya telah berakhir dengan berkembangnya konsep > perdagangan bebas (*free trade*) ala liberalisme. Rezim internasional > yang didasarkan pada perdagangan tanpa batas dan liberalisasi pasar ini pun > semakin berkembang setelah Perang Dunia II berakhir – dengan kehadiran > *General > Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 dan World Trade > Organization (WTO) pada tahun 1995. > > Bukan tidak mungkin, rezim perdagangan bebas ini kini mulai meluruh. > Edward Alden dalam tulisannya yang berjudul “Free Trade Is Dead. Risky > ‘Managed Trade’ Is Here.” di *Foreign Policy* menjelaskan bahwa rezim ini > telah berakhir dengan adanya berbagai ancaman keamanan baru, seperti > ancaman Tiongkok terhadap AS dan perubahan iklim. > > Belum lagi, WTO kini dianggap telah melemah dengan hilangnya hegemoni > utama yang bisa memimpin rezim ini – akibat kebijakan-kebijakan nasionalis > Trump di AS dan meningkatnya persaingan negara itu dengan Tiongkok. WTO > yang biasanya mengatur penyelesaian sengketa pun semakin tidak efektif. > > Dengan berubahnya rezim perdagangan kini, lantas, bagaimanakah pengaruhnya > terhadap Indonesia dalam panggung politik internasional? Mungkinkah ini > saatnya Indonesia mengambil kesempatan demi pemenuhan kebutuhannya sendiri? > > > *Bisa “Taklukkan” Jepang?* > > Pemerintahan Jokowi bisa saja dianggap mendukung sejumlah nilai dalam > perdagangan bebas – seperti dengan menerima investasi yang menguntungkan > dari negara mana pun. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Jokowi juga > menerapkan sejumlah kebijakan proteksionis. > > Pelarangan ekspor bijih nikel pada awal tahun 2020 lalu, misalnya, > merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan ambisi > perekonomiannya, yakni hilirisasi. Dengan hilirisasi nikel, diharapkan > Indonesia mendapatkan keuntungan lebih bagi negaranya sendiri dengan > menjual produk jadi dari nikel, seperti baterai litium untuk kendaraan > bertenaga listrik. > > Selain nikel, pemerintahan Jokowi juga baru-baru ini mencanangkan > pelarangan ekspor batu bara pada bulan Januari 2022 – meski kini telah > diizinkan kembali. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasokan batu > bara sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik PLN. > > Kebijakan ini akhirnya langsung diprotes oleh sejumlah negara. Salah > satunya adalah Jepang yang menganggap batu bara Indonesia sangat dibutuhkan > untuk keberlangsungan aktivitas ekonominya. > > *Baca Juga: **Mampu Indonesia Lepas dari Batu Bara?* > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mampu-indonesia-lepas-dari-batu-bara> > [image: Lampu Hijau Luhut untuk Batu Bara] > <https://www.instagram.com/p/CYlRJxkoYem/> > > Konsekuensi ini menarik untuk diamati. Pasalnya, reaksi Jepang, Korsel, > dan Filipina menunjukkan bahwa negara-negara tersebut secara tidak langsung > bergantung dengan kehadiran Indonesia. > > Menariknya, batu bara sebagai sumber energi ini menjadi faktor penting > dalam politik internasional – khususnya bila diamati dari kacamata > realisme. Giedrius Česnakas dalam tulisanya yang berjudul *Energy > Resources in Foreign Policy* menjelaskan bahwa sumber energi menjadi > salah satu jenis kekuatan keras (*hard* *power*) sebuah negara dalam > menjalankan politik luar negeri. > > Bukan tidak mungkin, posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar > di dunia – yakni sebesar 455 juta ton (2019) – memberikan negara kepulauan > ini *hard power* yang bisa digunakan dalam bermanuver di panggung politik > dunia. Pasalnya, bagaimana pun juga, dalam dunia politik yang anarki ini, > Indonesia perlu menghalau pengaruh-pengaruh asing yang memiliki kepentingan > tertentu. > > Jepang, misalnya, dinilai memiliki dominasi teknologi terhadap Indonesia – > khususnya dunia otomotif. Mungkin, inilah mengapa Jepang menjadi salah satu > negara yang bereaksi keras ketika pemerintahan Jokowi ingin mengembangkan > kendaraan bertenaga listrik yang disebut-sebut menjadi pesaing utama bagi > kendaraan berbahan bakar fosil – yang mana pasarnya di Indonesia dikuasai > oleh perusahaan-perusahaan Jepang. > > Selain itu, pemerintahan Jokowi bisa saja menggunakan kebijakan dagang ini > sebagai daya tawar terhadap Jepang. Salah satunya adalah soal kereta cepat > Jakarta-Surabaya yang akan dibantu pembangunannya oleh negara tersebut. > > Namun, silang pendapat dikabarkan terjadi karena pemerintahan Jokowi > menginginkan agar jalur kereta cepat tersebut dapat digabungkan dengan > jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap oleh konsorsium > Indonesia-Tiongkok. Padahal, Tiongkok sendiri merupakan rival Jepang saat > menawarkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. > > Lagipula, seperti yang dijelaskan oleh Peter van der Wint dalam tulisannya > yang berjudul *Bargaining in International Relations*, kekuatan fisik dan > sumber seperti ini bisa menjadi sejumlah determinan dalam daya tawar > (*bargaining > power*). Meski begitu, itu semua kembali pada pertimbangan dan > kepentingan pemerintah Indonesia sendiri dalam menghadapi Jepang – entah > itu kepentingan dagang, bisnis, atau politik. > > Seperti permainan Monopoli yang disebutkan di awal, tujuan pemain dalam > gim tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan menghabisi para > lawan. Meski begitu, dunia politik internasional tidaklah sesederhana itu > dengan banyaknya lapisan kepentingan yang ada. Bukan begitu? (A43) > > *Baca Juga: **Jokowi dan Populisme Batu Bara* > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-dan-populisme-batu-bara> > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EEC887FD95E94610AE57FDDD9C39012E%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EEC887FD95E94610AE57FDDD9C39012E%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2Ah9de06vROoi3kaRpU2cz-h%2Bocw53Y5WLPbGVoBpkbWA%40mail.gmail.com.
