Sebenarnya presiden Indonesia siapa ? On Wed, 12 Jan 2022 at 14.51 Sunny ambon <[email protected]> wrote:
> Judulnya bombastis tak sesuai dengan kemampuan yang mulia. > > On Wed, Jan 12, 2022 at 2:02 AM Chan CT <[email protected]> wrote: > >> Jokowi Bisa “Taklukkan” Jepang? >> *A43 * <https://www.pinterpolitik.com/author/a43-162>*- Tuesday, January >> 11, 2022 18:30* >> >> https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-bisa-taklukkan-jepang >> *Joko Widodo (Jokowi) (kiri) yang kala itu masih menjabat sebagai >> Gubernur DKI Jakarta menerima kunjungan Fumio Kishida (kanan) yang juga >> masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang pada tahun 2014 >> silam. (Foto: Liputan6)* >> >> *7 min read* >> >> *Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor batu >> bara pada Januari 2022 demi menjaga kebutuhan pasokan energi dalam negeri. >> Namun, sejumlah negara – seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) – >> melayangkan protes. Bisakah Jokowi “taklukkan” Jepang?* >> ------------------------------ >> >> *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/> >> >> Siapa yang tidak kenal dengan permainan papan (*board game*) yang >> dikenal sebagai *Monopoly* atau Monopoli? Hampir setiap orang setidaknya >> pernah sekali berpartisipasi dalam *board games* seperti ini. >> >> Sebenarnya, permainan papan satu ini hampir mirip dengan jalannya >> perdagangan di dunia nyata. Pemain harus melakukan sejumlah kegiatan – >> membeli dan menjual properti seperti rumah dan hotel – dengan tujuan untuk >> membuat bangkrut pemain-pemain lawan. >> >> Mungkin, di dunia nyata, upaya untuk “membangkrutkan” lawan ini disebut >> sebagai kompetisi – yang mana keuntungan optimal perlu dikejar dengan >> cara-cara yang ada. Namun, tentunya, tidak semua perdagangan harus >> menihilkan pihak-pihak lain. >> >> Dalam perdagangan antarnegara, misalnya, terdapat perbedaan komoditas >> yang diproduksi setiap negara. Dengan perbedaan ini, negara-negara memiliki >> keuntungan tersendiri bila saling menjual dan membeli barang dan jasa yang >> mereka miliki. >> >> Mungkin, contohnya adalah kesepakatan pembelian jet tempur Sukhoi antara >> Rusia dan Indonesia yang kabarnya terancam batal. Meskipun masih belum >> jelas kelanjutannya, kesepakatan ini sebenarnya didasarkan pada perolehan >> keuntungan bagi masing-masing pihak (*relative* *gains*) yang mana >> Indonesia memperoleh jet tempur sedangkan Rusia mendapatkan sejumlah >> komoditas pangan. >> >> Namun, tentunya, faktor keuntungan komparatif antarnegara bukanlah >> penentu utama dalam perdagangan internasional. Setiap negara pasti akan >> mementingkan kebutuhan masing-masing – entah itu kepentingan politik atau >> kepentingan ekonominya sendiri. >> >> Contoh paling nyata adalah ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk >> melarang ekspor batu bara pada bulan Januari 2022. Pemerintahan Joko Widodo >> (Jokowi) pun menyebutkan kebijakan ini hanya bersifat temporer untuk >> memenuhi kebutuhan pasokan energi batu bara bagi pembangkit listrik. >> >> Bila dipikirkan, menjadi masuk akal apabila kebutuhan sendiri perlu >> didahulukan. Namun, tentu saja, keputusan seperti ini bukanlah tanpa >> konsekuensi. >> >> *Baca Juga: **Siasat Luhut ‘Lenyapkan’ Batu Bara* >> <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/siasat-luhut-lenyapkan-batu-bara> >> [image: Ekspor Batu Bara di-Stop] >> <https://www.instagram.com/p/CYQ4eVWFWbx/> >> >> Sejumlah negara – seperti Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Filipina – >> telah melayangkan protes. Pada intinya, mereka merasa keberatan dengan >> keputusan pelarangan ekspor tersebut karena dapat mengancam pasokan batu >> bara yang dibutuhkan oleh ekonomi mereka. >> >> Protes negara-negara ini sebenarnya dapat dimaknai lain melalui kacamata >> politik internasional. Pasalnya, bukan tidak mungkin kepentingan >> masing-masing negara turut campur dalam perdagangan komoditas seperti batu >> bara ini di tingkat internasional. >> >> Lantas, mengapa pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melarang ekpsor batu >> bara bila keputusan tersebut bisa mengancam kebutuhan ekonomi negara-negara >> lain? Kondisi internasional seperti apa yang mendasari? >> *Kembalinya Merkantilisme?* >> >> Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kondisi pasar dan perdagangan >> internasional yang dianggap ideal adalah di mana setiap negara bisa >> melakukan kegiatan jual beli antara satu sama lain dengan keuntungan >> maksimum. Namun, faktanya, unsur-unsur lain turut mempengaruhi, seperti >> faktor politik. >> >> Mungkin, contoh nyata dari masuknya kepentingan politik dalam perdagangan >> internasional adalah perang dagang yang sempat meletus antara Amerika >> Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 2018 silam. >> Salah satu alasan Presiden AS Donald Trump kala itu adalah agar >> perusahaan-perusahaan negeri Paman Sam dapat bersaing dengan lebih adil ( >> *fair*). >> >> Apa yang dilakukan pemerintahan Trump kala itu bisa diamati dengan salah >> satu pendekatan dalam teori-teori ekonomi politik internasional (EPI), >> yakni merkantilisme. Mengacu pada tulisan karya Laura LaHaye yang berjudul >> *Mercantilism*, merkantilisme merupakan pendekatan ekonomi nasionalisme >> yang bertujuan untuk membangun negara yang lebih kaya dan lebih kuat. >> >> Bagaimana caranya? Biasanya, negara-negara akan membuat sejumlah >> instrumen kebijakan perdagangan – seperti penerapan tarif dan kuota dalam >> ekspor dan/atau impor. Apapun cara yang digunakan, negara seperti ini ingin >> memperoleh posisi yang lebih menguntungkan (*advantage*) dalam neraca >> perdagangannya. >> >> Pendekatan ekonomi seperti ini banyak digunakan pada abad ke-16 hingga >> abad ke-18 di Eropa karena negara-negara saat itu banyak dikuasai oleh >> perusahaan-perusahaan dagang seperti East India Company (EIC) dan >> Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Buruknya adalah, bila sengketa >> dagang terjadi, konflik bersenjata dan perang malah turut membara. >> >> *Baca Juga: **Di Balik Jokowi dan Pengusaha Batu Bara* >> <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/di-balik-jokowi-dan-pengusaha-batu-bara> >> [image: Jepang Protes Pemerintahan Jokowi] >> <https://www.instagram.com/p/CYY0rRJhcU4/> >> >> >> Era merkantilisme sebenarnya telah berakhir dengan berkembangnya konsep >> perdagangan bebas (*free trade*) ala liberalisme. Rezim internasional >> yang didasarkan pada perdagangan tanpa batas dan liberalisasi pasar ini pun >> semakin berkembang setelah Perang Dunia II berakhir – dengan kehadiran >> *General >> Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 dan World Trade >> Organization (WTO) pada tahun 1995. >> >> Bukan tidak mungkin, rezim perdagangan bebas ini kini mulai meluruh. >> Edward Alden dalam tulisannya yang berjudul “Free Trade Is Dead. Risky >> ‘Managed Trade’ Is Here.” di *Foreign Policy* menjelaskan bahwa rezim >> ini telah berakhir dengan adanya berbagai ancaman keamanan baru, seperti >> ancaman Tiongkok terhadap AS dan perubahan iklim. >> >> Belum lagi, WTO kini dianggap telah melemah dengan hilangnya hegemoni >> utama yang bisa memimpin rezim ini – akibat kebijakan-kebijakan nasionalis >> Trump di AS dan meningkatnya persaingan negara itu dengan Tiongkok. WTO >> yang biasanya mengatur penyelesaian sengketa pun semakin tidak efektif. >> >> Dengan berubahnya rezim perdagangan kini, lantas, bagaimanakah >> pengaruhnya terhadap Indonesia dalam panggung politik internasional? >> Mungkinkah ini saatnya Indonesia mengambil kesempatan demi pemenuhan >> kebutuhannya sendiri? >> >> >> *Bisa “Taklukkan” Jepang?* >> >> Pemerintahan Jokowi bisa saja dianggap mendukung sejumlah nilai dalam >> perdagangan bebas – seperti dengan menerima investasi yang menguntungkan >> dari negara mana pun. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Jokowi juga >> menerapkan sejumlah kebijakan proteksionis. >> >> Pelarangan ekspor bijih nikel pada awal tahun 2020 lalu, misalnya, >> merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan ambisi >> perekonomiannya, yakni hilirisasi. Dengan hilirisasi nikel, diharapkan >> Indonesia mendapatkan keuntungan lebih bagi negaranya sendiri dengan >> menjual produk jadi dari nikel, seperti baterai litium untuk kendaraan >> bertenaga listrik. >> >> Selain nikel, pemerintahan Jokowi juga baru-baru ini mencanangkan >> pelarangan ekspor batu bara pada bulan Januari 2022 – meski kini telah >> diizinkan kembali. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasokan batu >> bara sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik PLN. >> >> Kebijakan ini akhirnya langsung diprotes oleh sejumlah negara. Salah >> satunya adalah Jepang yang menganggap batu bara Indonesia sangat dibutuhkan >> untuk keberlangsungan aktivitas ekonominya. >> >> *Baca Juga: **Mampu Indonesia Lepas dari Batu Bara?* >> <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mampu-indonesia-lepas-dari-batu-bara> >> [image: Lampu Hijau Luhut untuk Batu Bara] >> <https://www.instagram.com/p/CYlRJxkoYem/> >> >> Konsekuensi ini menarik untuk diamati. Pasalnya, reaksi Jepang, Korsel, >> dan Filipina menunjukkan bahwa negara-negara tersebut secara tidak langsung >> bergantung dengan kehadiran Indonesia. >> >> Menariknya, batu bara sebagai sumber energi ini menjadi faktor penting >> dalam politik internasional – khususnya bila diamati dari kacamata >> realisme. Giedrius Česnakas dalam tulisanya yang berjudul *Energy >> Resources in Foreign Policy* menjelaskan bahwa sumber energi menjadi >> salah satu jenis kekuatan keras (*hard* *power*) sebuah negara dalam >> menjalankan politik luar negeri. >> >> Bukan tidak mungkin, posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara >> terbesar di dunia – yakni sebesar 455 juta ton (2019) – memberikan negara >> kepulauan ini *hard power* yang bisa digunakan dalam bermanuver di >> panggung politik dunia. Pasalnya, bagaimana pun juga, dalam dunia politik >> yang anarki ini, Indonesia perlu menghalau pengaruh-pengaruh asing yang >> memiliki kepentingan tertentu. >> >> Jepang, misalnya, dinilai memiliki dominasi teknologi terhadap Indonesia >> – khususnya dunia otomotif. Mungkin, inilah mengapa Jepang menjadi salah >> satu negara yang bereaksi keras ketika pemerintahan Jokowi ingin >> mengembangkan kendaraan bertenaga listrik yang disebut-sebut menjadi >> pesaing utama bagi kendaraan berbahan bakar fosil – yang mana pasarnya di >> Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Jepang. >> >> Selain itu, pemerintahan Jokowi bisa saja menggunakan kebijakan dagang >> ini sebagai daya tawar terhadap Jepang. Salah satunya adalah soal kereta >> cepat Jakarta-Surabaya yang akan dibantu pembangunannya oleh negara >> tersebut. >> >> Namun, silang pendapat dikabarkan terjadi karena pemerintahan Jokowi >> menginginkan agar jalur kereta cepat tersebut dapat digabungkan dengan >> jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap oleh konsorsium >> Indonesia-Tiongkok. Padahal, Tiongkok sendiri merupakan rival Jepang saat >> menawarkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. >> >> Lagipula, seperti yang dijelaskan oleh Peter van der Wint dalam >> tulisannya yang berjudul *Bargaining in International Relations*, >> kekuatan fisik dan sumber seperti ini bisa menjadi sejumlah determinan >> dalam daya tawar (*bargaining power*). Meski begitu, itu semua kembali >> pada pertimbangan dan kepentingan pemerintah Indonesia sendiri dalam >> menghadapi Jepang – entah itu kepentingan dagang, bisnis, atau politik. >> >> Seperti permainan Monopoli yang disebutkan di awal, tujuan pemain dalam >> gim tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan menghabisi para >> lawan. Meski begitu, dunia politik internasional tidaklah sesederhana itu >> dengan banyaknya lapisan kepentingan yang ada. Bukan begitu? (A43) >> >> *Baca Juga: **Jokowi dan Populisme Batu Bara* >> <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-dan-populisme-batu-bara> >> > -- >> Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google >> Grup. >> Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, >> kirim email ke [email protected]. >> Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi >> https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EEC887FD95E94610AE57FDDD9C39012E%40A10Live >> <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EEC887FD95E94610AE57FDDD9C39012E%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> >> . >> > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2Ah9de06vROoi3kaRpU2cz-h%2Bocw53Y5WLPbGVoBpkbWA%40mail.gmail.com > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2Ah9de06vROoi3kaRpU2cz-h%2Bocw53Y5WLPbGVoBpkbWA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CALcuTPS4TE3_YMB3GzXJWNVSyU_6Va4Ovt_GKWpTpeyt1DjQPA%40mail.gmail.com.
