Written byI76Friday, April 8, 2022 08:56 Andika Hapus Mitos PKI? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/andika-hapus-mitos-pki/ Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait keluarga keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat menjadi anggota TNI, menuai perdebatan. Masyarakat belum melupakan sejarah di masa lalu terkait pemberontakan PKI. Lantas, mengapa kebijakan sensitif ini diambil Andika?
-------------------------------------------------------------------------------- PinterPolitik.com Tradisi dalam tubuh TNI, khususnya dalam proses seleksi prajurit, di mana keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang mengikuti proses seleksi diubah oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hal ini ditempuh Andika dengan mencabut ketentuan yang selama telah berlangsung lama. Berselang dari pemberitaan kebijakan Jenderal Andika, spanduk bergambar Jenderal Andika berkaos palu arit lambang PKI dipasang di Tanah Abang dan Menteng, Jakarta Pusat. Spanduk provokatif ini dapat dianggap sebagai penolakan terhadap langkah tersebut. Menjadi cerita umum, mendengar kata PKI sampai saat ini masih menjadi momok bagi sebagian atau bahkan mungkin kebanyakan dari penduduk bangsa ini. Narasi PKI juga dijadikan komoditas politik tiap tahun, khususnya saat peringatan G30S/PKI pada 30 September. Jika melihat data, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Oktober 2021, sebanyak 84 persen responden mengaku tidak mempercayai isu kebangkitan PKI yang kerap dihembuskan segelintir kelompok pada setiap September. Hanya 14 persen responden yang percaya isu tersebut. Wacana PKI seolah telah menjadi komoditas yang membudaya dalam perhelatan politik. Berbagai pihak mencoba memanfaatkan isu tersebut, baik sebagai kepentingan politik jangka pendek, hingga menjadikannya seakan tidak akan habis jadi amunisi setiap kontestasi politik. Berkenaan dengan kebijakan Andika, Bambang Soesatyo sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengaku sepakat dengan keputusan Panglima TNI tersebut. Tapi dia tetap memberikan masukan agar Andika dan jajarannya tak boleh lengah, mereka harus pastikan keturunan PKI yang mendaftar adalah yang setia terhadap Pancasila dan NKRI. Prof. Salim Haji Said, Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), mengatakan belum melihat peraturan tertulis, hukum tertulis, yang melarang atau yang mencegah anak-anak keturunan PKI untuk mendaftar masuk menjadi anggota ABRI atau TNI. Salim Said ingin menjelaskan persoalan ini dalam konteks historis, di mana dia mengungkap bahwa dulu saking alerginya ABRI atau TNI terhadap PKI, anak-anak PKI pun tidak mungkin masuk menjadi anggota ABRI atau TNI. Hal itu disebut sebagai bersih lingkungan. Bahkan, anggota TNI yang ketahuan sebagai keturunan PKI akan langsung dikeluarkan karena dinilai tidak bersih lingkungan. Dan tradisi ini telah berlangsung lama hingga saat ini. Oleh karenanya, keputusan Jenderal Andika seolah ingin menghapus stigma tersebut di institusinya. Lantas, seperti apa dendam terhadap PKI yang tiada habis habisnya, hingga melibatkan Panglima TNI Jenderal Andika untuk membuat kebijakan tentang PKI tersebut? PKI Akan Bangkit? Sebagai realitas sosial yang senantiasa mengundang kontroversi, wacana tentang PKI akan senantiasa menarik bagi siapapun, termasuk media dan akademisi. Oleh karena itu, ketika isu PKI menguat karena berbagai faktor, berbagai akademisi yang memberikan komentar tidak pernah lepas untuk menyiarkan dan menginterpretasikan isu tersebut. Banyak kritik sebenarnya tentang peristiwa pemberontakan yang didalangi PKI pada 1965. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai versi atas peristiwa tersebut dengan berbagai perspektif yang satu sama lain tidak jarang bertolak belakang. Versi pertama, dikemukakan akademisi Universitas Cornell, Amerika Serikat (AS) yang menyatakan peristiwa G30S 1965 adalah masalah internal AD, khususnya kelompok militer yang berasal dari divisi Diponegoro. Kedua, versi yang ditulis Antonie C.A. Dake yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalang utama peristiwa tersebut merupakan Presiden Soekarno sendiri. Ketiga, versi sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim, yang menyatakan dalang peristiwa tersebut adalah Jenderal Soeharto. Keempat, versi mantan intelijen AS, Peter Dale Scott, yang menyatakan peristiwa tersebut merupakan bagian dari upaya menjatuhkan Presiden Soekarno yang didalangi CIA. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri Soekarno saat itu yang anti AS dan Inggris. Meski peristiwa 1965 sudah terjadi lebih dari 50 tahun dan mereka yang merupakan keturunan PKI dan simpatisannya saat ini merupakan generasi ketiga (cucu) dan keempat (cicit), tapi riuh kemunculan kembali PKI selalu terangkat. Sejarawan senior Azyumardi Azra, meyakini isu kebangkitan PKI hanya isapan jempol. Tak ada indikator terpercaya yang menunjukkan PKI akan bangkit. Yang muncul hanyalah semacam gerakan yang dimotivasi dendam masa lalu seperti dendam seseorang karena orangtua yang terbunuh di masa PKI yang kemudian membawa dirinya paranoid akan komunisme. Siti Hasanah dalam tulisannya Sejarah Partai Komunis (PKI) dan Bahayanya, mengatakan, setelah PKI terpuruk karena peristiwa di Madiun, banyak yang menganggap PKI telah menghilang. Namun, pada tahun 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya, yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Secara perlahan PKI bangkit kembali setelah sempat dihancurkan pada pemberontakan sebelumnya. Kemungkinan pengalaman akan sejarah kebangkitan PKI yang pernah berhasil dilakukan, jadi semacam pembenaran bahwa kemungkinan-kemungkinan bangkit itu mungkin masih ada. Hal ini juga yang menjawab bahwa isu kebangkitan tidak semua bersandar pada isu politik saja, bahkan sikap paranoid korban akan masa lalu yang kelam. Tentunya dua pandang tentang kebangkitan PKI punya argumentasi yang saling mendekonstruksi satu dengan lainnya. Yang menjadi perhatian penting saat ini adalah keluarga PKI yang telah menjadi korban. Mungkinkah mereka yang telah melintasi beberapa generasi masih mendapatkan dosa pendahulunya? Mungkinkah kebijakan Andika terkait rekrutmen keturunan PKI yang diperbolehkan, merupakan kebijakan yang beranjak dari cara berpikir bahwa tidak manusiawi jika keluarga korban tetap menanggung ‘dosa turunan’ dan diperlakukan tidak setara sebagai warga negara? Lantas, seperti apa memahami kebijakan kontroversial Jenderal Andika ini? Andika Ingin Netralisir? Indra Wibisana dalam tulisannya Benarkah Kekejaman dan Keganasan PKI adalah Mitos?, mengatakan hingga saat ini masih terdapat warga negara Indonesia yang mengalami ketidakadilan karena orang tuanya atau kakek-neneknya adalah anggota PKI, ormas PKI atau simpatisan PKI. Tindakan seperti pengucilan dan diskriminasi di beberapa tempat terlihat jelas. Mereka masih dilarang untuk menjadi aparatur sipil negara atau meniti karier dalam kemiliteran. Stigma komunis dapat digunakan dalam kampanye hitam terhadap seseorang, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pernah dicap sebagai komunis oleh lawan politiknya. Ketidakadilan akan membuahkan dendam, dan rekonsiliasi nasional terhadap orang-orang yang menderita karena orang tua atau kakek-neneknya terkait PKI perlu dilakukan. Kalau rekonsiliasi nasional dilakukan, negara dan bangsa bisa mendapatkan aset yang berharga untuk kemajuan bangsa. Sudah saatnya mata rantai stigma dan banalitas diakhiri. Termasuk juga upaya untuk menjadikan peristiwa 1965 sebagai komoditas kelompok tertentu untuk menyudutkan kompetitor politik. Kemungkinan akar kebijakan Andika berasal dari fenomena di atas, yaitu sebuah upaya untuk memutus mata rantai stigma dan banalitas orang-orang yang mengucilkan keturunan PKI. Dengan melakukan terobosan yang tentunya akan kontroversial, keputusan Andika perlu diapresiasi. Di tengah perdebatan usang soal bahaya komunisme, Andika dengan kebijakannya sebenarnya ingin menyentuh korban dari polemik ini. Hingga kini mereka terus memperjuangkan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi yang seharusnya diterima sebagai warga negara Indonesia. Diharapkan kebijakan Andika adalah upaya untuk menetralisir secara konstruktif, luka yang telah lama mereka emban sebagai orang yang termarjinalkan. Sebagai penutup, apa yang diusahakan Andika, selain sebagai netralisasi, tampaknya juga untuk melawan mitos stigma bahwa keturunan PKI pasti akan membangkitkan PKI. (I76) -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/7DA75C2367764503A8451316A336E5F2%40A10Live.
