Written byR53Monday, June 20, 2022 17:13

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kunci-wamendagri-megawati-khawatirkan-tito/
Kunci Wamendagri, Megawati Khawatirkan Tito?
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama dengan Tito Karnavian saat masih 
menjadi Kapolri (Foto: JawaPos.com)
Dalam reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022, politisi PDIP John Wempi Wetipo 
digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) 
menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Apakah ini bentuk kekhawatiran 
Megawati terhadap Tito Karnavian?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Reshuffle atau perombakan kabinet yang dinanti akhirnya terjadi. Seperti biasa, 
perombakan kabinet terjadi pada hari Rabu, tepatnya 15 Juni 2022. Ada dua 
menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). 

Mereka adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menggantikan M. Lutfi sebagai 
Menteri Perdagangan (Mendag), mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menggantikan 
Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN), Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menggantikan Surya 
Tjandra sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor 
sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), dan politisi PDIP John Wempi 
Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen 
PUPR) menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Empat pos pertama dapat disebut sebagai politik akomodasi. PAN telah masuk 
koalisi sehingga partai biru layak diberi jatah kursi. Hadi Tjahjanto adalah 
orang kepercayaan Jokowi. 

Sementara, Raja Juli dan Afriansyah Noor diberikan wakil menteri karena PSI dan 
PBB tidak masuk parlemen. Kasusnya mirip dengan Perindo yang diberikan Wakil 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf).

Nah, dari kelima pos baru itu, yang paling menarik adalah pergeseran John Wempi 
Wetipo. Ini jelas bukan politik akomodasi karena kursi PDIP tidak bertambah. 
Posisinya juga tidak berubah menjadi menteri, melainkan tetap wakil menteri 
(wamen). 

Tentu, pertanyaannya sederhana. Mengapa Wempi Wetipo digeser ke Wamendagri? 
Perhitungan politik apa yang membuat Megawati Soekarnoputri meminta pergeseran 
itu?

 
Politik Jalan Tengah?
Jika kita mengikuti isu perombakan kabinet, posisi Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) telah lama dikait-kaitkan dengan PDIP. Sebelumnya ada isu akan 
terjadi tukar guling antara Tjahjo Kumolo dengan Tito Karnavian. 

Tito menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan-RB), sementara Tjahjo menjadi Mendagri. Isu lainnya, Tri Rismaharini 
(Risma) yang disebut menjadi Mendagri. 

Entah siapa pun itu, yang jelas, Tjahjo dan Risma adalah politisi PDIP. 
Munculnya isu ini merupakan afirmasi kuat bahwa partai banteng mengincar kursi 
yang diduduki Tito. Lantas, apa pentingnya posisi Mendagri bagi PDIP?

Alasannya sederhana dan sangat vital, yakni pemilihan penjabat (Pj) kepala 
daerah. Mungkin dapat dikatakan, secara politik, pandemi Covid-19 merupakan 
suatu berkah. Pemilihan berbagai kepala daerah digeser ke 2024. Imbasnya, 
pemerintah melalui Kemendagri mendapat mandat untuk memilih Pj kepala daerah.

Posisi kepala daerah sangat penting bagi partai politik. Tidak sebatas sebagai 
simbol prestasi partai, secara khusus, itu demi mengamankan pemilihan 
legislatif (pileg). Lantas, dengan peran sebesar itu, serta ambisi PDIP untuk 
kembali menang di Pileg 2024, mengapa posisi Tito tidak digeser? 
Jawabannya sederhana. Tito terlalu kuat untuk digeser. Sama seperti Hadi 
Tjahjanto, Tito merupakan salah satu orang yang paling dipercaya Jokowi. 
Pembuktian sederhana atas itu adalah pernyataan politisi senior PDIP, Trimedya 
Panjaitan, pada 16 Juni 2016. 

Terangnya, PDIP terkejut dengan keputusan Jokowi yang menunjuk Tito Karnavian 
sebagai calon tunggal Kapolri karena namanya tidak masuk ke dalam daftar nama 
yang diajukan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi Polri ataupun Komisi Kepolisian 
Nasional.

“Dari dua nama yang awalnya diberikan dan kemudian diberikan satu lagi, enggak 
ada namanya pak Tito. Makanya kita surprise,” ungkap Trimedya.

Terlebih lagi, Tito merupakan Kapolri termuda saat itu. Ia melompati empat 
angkatan, yakni 1983, 1984, 1985, dan 1986. Mengacu pada tradisi hierarkis 
militer dan kepolisian, butuh kepercayaan yang tinggi dari Presiden Jokowi 
untuk mengambil keputusan itu. Kita tentu ingat, salah satu senior yang 
dilangkahi adalah Budi Gunawan (BG), sosok yang disebut begitu dekat dengan 
Megawati.

Dengan konteks kedekatan personal dan pentingnya posisi Mendagri, ini merupakan 
rintangan besar bagi PDIP untuk mendapatkan pos Mendagri yang sebelumnya 
diperoleh pada kabinet periode pertama. Oleh karenanya, patut diduga pos 
Wamendagri adalah win-win solution atau jalan tengah.

Dalam game theory (teori permainan), ini dikenal sebagai non-zero-sum game. Ini 
merupakan situasi yang kontras dengan zero-sum game, di mana hanya salah satu 
pihak yang mendapat keuntungan. Dalam non-zero-sum game, kedua pihak yang 
berkompetisi atau terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan.

Di titik ini, kedua pihak, yakni Presiden Jokowi dan Megawati mendapatkan 
keuntungan. Bagi Jokowi, Tito sebagai orang kepercayaannya bertahan sebagai 
Mendagri. Sementara Megawati mendapatkan pos di Kemendagri, meskipun sebagai 
wakil menteri. Kursi Wamendagri juga memang kosong.

 
Kehebatan sekaligus Kekhawatiran Megawati?
Selain sebagai win-win solution atau non-zero-sum game, pergeseran posisi Wempi 
Wetipo juga menunjukkan kelihaian politik Megawati. Ada dua alasan untuk ini. 

Alasan pertama, entah kebetulan atau tidak, Wempi Wetipo dan Tito memiliki 
irisan dengan Papua. Wempi merupakan orang Papua, sementara Tito adalah Kapolda 
Papua pada 2012-2014. Mungkin Wempi dipilih agar Tito tidak merasa “terancam” 
dengan kehadirannya.

Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisannya Indonesia in 2015: The 
People’s President’s Rocky Road and Hazy Outlooks in Democratic Consolidation 
menjelaskan bahwa Megawati kerap memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan 
strategis untuk mengontrol dan melemahkan pengaruh Presiden Jokowi.
Mengutip Hamayotsu dan Nataatmadja, Tito tentu sadar terdapat kepentingan 
politik PDIP yang ingin menempatkan orangnya di Wamendagri. Agar tidak terjadi 
ketegangan yang tidak diinginkan, partai banteng perlu memilih sosok yang 
membuat Tito tidak merasa terancam.

Alasan kedua, pergeseran ini sepertinya adalah langkah lanjutan dari strategi 
pemenangan PDIP. Perlu diingat, Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian 
“basah”. Ada banyak proyek pembangunan yang ditangani. 

Menggunakan kacamata politik realis dalam tulisan Hans J. Morgenthau yang 
berjudul The Evil of Politics and the Ethics of Evil, mungkin dapat dikatakan, 
setelah mengamankan logistik, sekarang saatnya mengamankan kebutuhan penempatan 
Pj kepala daerah.

Strategi ini mengikuti penjabaran kekuasaan (power) dari Alvin Toffler dalam 
buku Powershift. Menurut Toffler, kekuasaan merupakan akumulasi dari tiga 
kekuatan, yakni massa (muscle), logistik (money), dan strategi (mind). Setelah 
mendapatkan kekuatan logistik (money), sekarang PDIP butuh mengamankan banyak 
kepada daerah (muscle). Singkat cerita, pergeseran posisi Wempi merupakan 
bagian dari strategi besar (mind) PDIP untuk mengamankan target menang tiga 
kali berturut-turut di Pileg 2024. 

Namun, di sini persoalannya menjadi menarik. Philip Chard dalam tulisannya 
Power can reveal how insecure a person is, menyebutkan bahwa perilaku 
menunjukkan atau mencari power ternyata berbanding lurus dengan tingkat 
ketidakpercayaan diri (insecure) seseorang. 

Lebih lanjut, menurut Janne Autto dalam tulisannya Fear and insecurity in the 
politics of austerity, persoalan psikologis itu ternyata juga menghinggapi 
politisi.

Mengutip Chard dan Autto, non-zero-sum game PDIP atas penempatan Wempi sebagai 
Wamendagri dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan diri partai banteng 
atas ambisi hattrick-nya. Jika PDIP merasa di atas angin, untuk apa mereka 
sampai rela melakukan win-win solution dengan menerima pos Wamendagri?

Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Megawati memiliki dua 
kekhawatiran. Pertama, ia khawatir atas keputusan Tito terkait penempatan Pj 
kepala daerah. Kedua, Megawati sebenarnya tidak sepercaya diri itu untuk 
kembali menang di Pileg 2024.

Well, sebagai penutup tentu perlu digarisbawahi bahwa sekelumit analisis dalam 
tulisan ini adalah interpretasi semata. Sebagai animal symbolicum seperti 
penuturan filsuf Ernst Cassirer, kita senantiasa membuat pemaknaan atas 
variabel-variabel politik yang bisa ditangkap. (R53)


-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/A536B9ECC1E64EE4B7FE4B5F019282D2%40A10Live.

Reply via email to