Bikin Nuklir, Jokowi-Putin Tantang AS?Written byA43Friday, July 8, 2022 18:00

https://www.pinterpolitik.com/cross-border/bikin-nuklir-jokowi-putin-tantang-as/Presiden
 Rusia Vladimir Putin dikabarkan menawari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 
bekerja sama dalam pengembangan nuklir. Mungkinkah ini menjadi siasat Jokowi 
dan Putin untuk menantang pemerintahan Joe Biden di Amerika Serikat (AS)?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Film mata-mata memang tidak ada habisnya. Film dengan tema-tema seperti ini 
selalu memiliki penggemar-penggemarnya tersendiri, mulai dari franchise 007, 
Mission Impossible, hingga yang dicampur dengan unsur komedi seperti Johnny 
English.

Namun, ada franchise lain yang sempat menarik perhatian penggemar film laga dan 
mata-mata, yakni The Man from U.N.C.L.E. (2015). Film yang diadaptasi dari seri 
televisi yang dirilis pada tahun 1964 dengan judul yang sama ini mengambil 
Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sebagai latar 
belakangnya.

Namun, alih-alih bersaing dengan satu sama lain, mata-mata Central Intelligence 
Agency (CIA) dan Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) justru bekerja sama 
untuk menghalau potensi ancaman yang bisa berdampak ke seluruh dunia, yakni 
pengembangan senjata nuklir milik swasta.

Pengembangan senjata nuklir ini ternyata dilakukan oleh sepasang pebisnis yang 
bernama Alexander dan Victoria Vinciguerra – yang mana terinspirasi oleh 
ideologi Nazi. Tujuannya pun juga untuk memberikan senjata tersebut kepada 
sisa-sisa jaringan Nazi.

Tentunya, kerja sama antara CIA dan KGB bisa jadi menguntungkan. Pasalnya, baik 
AS maupun Uni Soviet sama-sama merupakan musuh dari Jerman Nazi kala Perang 
Dunia II.

Bukan tidak mungkin, kebutuhan akan kerja sama antara Uni Soviet dan AS dalam 
film ini menandakan bahwa senjata nuklir memang memiliki ancaman yang sangat 
besar – khususnya bila di bawah kendali entitas yang sulit diprediksi seperti 
pengikut Nazi. 

Situasi problematik yang bisa muncul terkait senjata nuklir ini bisa ditarik ke 
dunia nyata di era kontemporer. Pasalnya, kala bertemu pada 30 Juni lalu, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan tawaran bantuan pengembangan nuklir 
dari Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Meski disebut untuk tujuan pengadaan energi bersih, istilah “nuklir” seakan 
selalu menimbulkan konotasi tertentu. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, 
misalnya, meminta pemerintahan Jokowi untuk menolak tawaran tersebut bila 
pengembangan nuklir itu bertujuan untuk membuat senjata pemusnah massal. 

 
Namun, dalam sejarahnya, Indonesia bukanlah negara yang bebas dari aspirasi 
untuk memiliki senjata nuklir. Presiden Soekarno, misalnya, pernah memiliki 
cita-cita agar negara kepulauan ini bisa memiliki senjata nuklir pada tahun 
1950-an hingga 1960-an.

Berkaca dari hal ini, timbul pertanyaan akan apakah ada cita-cita serupa pada 
pemerintahan Jokowi. Apa sebenarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Jokowi 
bila punya teknologi nuklir? Mengapa Putin lantas memilih Indonesia sebagai 
negara yang ditawarinya?

Paspor Jokowi ke ‘Big Boys’?
Masih ingat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Februari 2020 silam? Kala 
itu, Luhut bercerita soal pengalamannya ketika bertemu dengan jenderal-jenderal 
dari berbagai negara dalam kegiatan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. 

Sang Menko Marves merasa Indonesia tidak dihiraukan dibandingkan dengan 
negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Utara (Korut). 
Salah satu faktornya – menurut Luhut – adalah karena Indonesia tidak memiliki 
senjata nuklir.
Apa yang dibilang Luhut bisa jadi benar. Pasalnya, mengacu pada penjelasan José 
Goldemberg dalam tulisannya yang berjudul Nuclear Energy in Developing 
Countries, penguasaan teknologi nuklir oleh sebuah negara dianggap menjadi 
“paspor” untuk menentukan citra negara tersebut. 

Britania (Inggris) Raya dan Prancis, misalnya, mengembangkan senjata nuklir 
pada tahun 1950-an dan 1960-an agar bisa duduk satu meja dengan kekuatan nuklir 
lainnya, seperti AS dan Uni Soviet. Bukan tidak mungkin, dengan memiliki 
senjata nuklir, kekuatan dan citra negara-negara tersebut semakin 
diperhitungkan di panggung politik dunia. 

Bukan tidak mungkin, berkaca dari apa yang dilakukan oleh Britania Raya dan 
Prancis, Indonesia bisa saja memperoleh “paspor” yang sama agar bisa bermain di 
level yang lebih tinggi dalam panggung politik internasional. Ini bisa jadi 
jalan bagi Jokowi untuk memiliki daya tawar (leverage) lebih dalam menjalankan 
diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara lain.

 
Sebagai middle power (kekuatan tengah), Indonesia bisa memainkan peran cukup 
besar dalam permainan politik antar-negara. Apalagi, bila Jokowi benar-benar 
ingin diperhitungkan, penguasaan teknologi nuklir bisa menjadi “paspor” yang 
bisa diandalkan untuk “bermain” dengan para ‘big boys’ seperti AS, Tiongkok, 
dan Rusia.

Meningkatnya citra Indonesia di panggung politik dunia pun bisa menguntungkan 
pemerintahan Jokowi. Diplomasi yang berorientasi pada kepentingan domestik 
bukan tidak mungkin akan berjalan lebih lancar dengan citra yang lebih baik di 
panggung dunia.

Apalagi, bila pemerintahan Jokowi ingin menjalankan peran perdamaian layaknya 
yang ramai diberitakan akhir-akhir ini. Citra yang lebih baik membuat Indonesia 
bisa saja memiliki daya tawar (leverage) yang lebih ketika berinteraksi dengan 
negara-negara ‘big boys’.

Namun, bila penguasaan teknologi nuklir bisa membuat “status” Indonesia 
meningkat di panggung internasional, mengapa Putin memilih Indonesia? Apa yang 
membuat negara ini bisa menjadi penting bagi Rusia dalam panggung politik 
internasional?

Putin Mau Sasar Tiongkok?
Dalam menjalankan politik luar negeri, Putin bukan tidak mungkin membutuhkan 
geo-strategi untuk memperoleh posisi yang lebih menguntungkan dalam geopolitik. 
Bukan tidak mungkin, Indonesia menjadi salah satu bagian dari puzzle 
geo-strategi yang dibutuhkan oleh Rusia.

Sebagai negara yang terletak di antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan 
Indo-Pasifik, bukan tidak mungkin Indonesia memiliki signifikansi dalam 
geo-strategi Rusia. Bukan tidak mungkin, Rusia juga memerlukan Indonesia untuk 
menghalau kekuatan-kekuatan lain di kawasan ini.

AS, misalnya, kini bisa dibilang menjadi “musuh bebuyutan” Rusia di tengah 
invasi yang dilancarkan Putin ke Ukraina. Bagaimana tidak? AS dan negara-negara 
sekutunya memberikan sanksi ekonomi yang bertubi-tubi bagi Moskow.
Selain itu, Rusia bisa jadi juga tengah membangun tatanan dunia baru. Mengacu 
pada tulisan John J. Mearsheimer yang berjudul Bound to Fail, tatanan dunia ala 
Barat bisa jadi menimbulkan ketidakpuasan di antara negara-negara lain, seperti 
Tiongkok dan Rusia.

 
Tatanan dunia baru ini bisa dibangun melalui usulan “G8” yang baru – mengingat 
G7 yang memiliki pengaruh besar pada tatanan ekonomi dunia banyak didominasi 
oleh negara-negara Barat dan sekutu AS, seperti Britania Raya, Prancis, Jerman, 
Kanada, Italia, dan Jepang. Sebagai salah satu negara yang menjadi anggota G20, 
suara Indonesia bisa menjadi penting untuk menjaga posisi Rusia di 
organisasi-organisasi ini.

Nuklir bisa menjadi daya tawar dari Rusia yang menarik bagi Indonesia agar mau 
menjadi anggota dari “G8” yang baru. Apalagi, ketidakpastian diprediksi bakal 
semakin mewarnai hubungan antar-negara ke depannya. 

Bahkan, diprediksi jumlah senjata nuklir di dunia bisa saja semakin banyak – 
melihat konflik bersenjata bisa terjadi setiap saat, seperti apa yang terjadi 
di antara Rusia dan Ukraina. Bukan tidak mungkin, negara-negara di masa depan 
akan memainkan kembali senjata nuklir sebagai deterrence (upaya membuat negara 
lain berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu) terhadap satu sama lain. 

Menariknya, AS bukan hanya satu-satunya kekuatan besar yang tidak disukai oleh 
Putin. Terdapat negara tetangga Rusia yang sebenarnya juga dilihat sebagai 
ancaman oleh pemerintahan Putin meskipun di luarnya terlihat sangat ramah satu 
sama lain, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Mengacu pada buku Sarah Kirchberger, Svenja Sinjen, dan Nils Wörmer yang 
berjudul Russia-China Relations: Emerging Alliance or Eternal Rivals?, hubungan 
Rusia dan Tiongkok sebenarnya tidaklah begitu baik karena Rusia merasa khawatir 
meskipun di luarnya tampak saling berteman.

Alhasil, Rusia menjadikan nuklir sebagai jawaban. Senjata nuklir dijadikan 
pemimpin-pemimpin Rusia sebagai bagian dari strategi deterrence terhadap 
Tiongkok.

Kehadiran Indonesia dalam strategi nuclear deterrence Rusia bisa jadi 
memperkuat negara yang dipimpin oleh Putin tersebut. Secara tidak langsung, 
kebangkitan Tiongkok juga bisa mengancam posisi Rusia sebagai penantang utama 
bagi AS.

Namun, semua ini adalah gambaran dari kemungkinan kepentingan yang dimiliki 
oleh Rusia terhadap Indonesia. Sejauh ini, kemungkinan kerja sama juga baru 
dilaksanakan pada tingkatan nuklir dengan tujuan damai. (A43)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/9450CD0CCB2D4079840289038D4165AB%40A10Live.

Reply via email to