Kalau pagi masih kedelai, sorenya sudah jadi tempe, wah, ya hebat, kemajuan dalam proses pembuatan tempe..... Op do 14 jul. 2022 om 22:10 schreef 'j.gedearka' via GELORA45 < [email protected]>:
> > > > https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2502-mencla-mencle > > > > Kamis 14 Juli 2022, 05:00 WIB > > Mencla-mencle > > Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial > > Mencla-mencle MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. > SEORANG teman uring-uringan di kedai kopi. Dia mengaku kecewa atas > kebijakan pejabat di negeri ini yang ia sebut ibarat pagi kedelai, sore > tempe. Ungkapan itu dimaksudkan sebagai sindiran terhadap sikap > inkonsistensi, plin-plan, mencla-mencle. Ia terus saja nyerocos. Kata dia, > lidah para pemimpin di negeri ini memang tidak bertulang. Kemudian ia > melantunkan sepenggal lirik lagu Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bob > Tutupoly: ‘memang lidah tak bertulang tak berbekas kata-kata’. Saya mencoba > menyimak jalan pikiran teman itu. Dalam hati, saya membenarkannya sebab > para pemimpin itu amat kampiun dalam hal bersilat lidah. Dan, ciri paling > menonjol dari para jago bicara ialah inkonsistensi. Kemudian saya > menasihati temanku. “Apa yang engkau katakan 100% benar, tapi belum 100% > yang benar engkau katakan.” Bukankah Presiden Joko Widodo, saat pidato > dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2021, sudah mengakui > kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan mencla-mencle? Presiden > mengatakan tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, > tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan > permasalahan dan tantangan. “Pengetatan dan pelonggaran mobilitas > masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan > merujuk kepada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai > kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak > konsisten,” kata Jokowi menjelaskan kebijakan di masa pandemi covid-19. > Elok nian bila para pejabat menjelaskan secara terbuka latar belakang > perubahan sebuah keputusan sehingga tidak disebut plin-plan. Itu karena > ucapan merupakan cermin pikiran dan pribadi seseorang. Ambil contoh > kebijakan pemerintah pusat yang merevisi kenaikan level pemberlakuan > pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jakarta dari 2 ke 1 hanya dalam > satu hari. Alasan revisi yang disampaikan Direktur Jenderal Bina > Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal ialah terkait angka > penularan dan kematian covid-19 yang melandai setelah sempat ada kenaikan. > Tetap saja penjelasan tersebut belum mampu menjawab persoalan perubahan > kebijakan hanya dalam waktu satu hari. Begitu juga menyangkut kebijakan > pencabutan izin Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, > yang hanya berumur empat hari. Saat membekukan izin pada 7 Juli 2022, > Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono, > memastikan pihaknya sebagai regulator memiliki kuasa administratif untuk > membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran > hukum berat. Ketika mengumumkan pembatalan pencabutan izin operasian pondok > pesantren pada 12 Juli 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia > dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pembatalan itu atas arahan dari > Presiden Joko Widodo. Masih ada kebijakan lain yang berumur pendek. > Misalnya, kebijakan larangan ekspor batu bara hanya berlaku selama 12 hari. > Begitu juga terkait kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO yang > mampu bertahan selama tiga pekan. Kebijakan berumur pendek bisa dilihat > dari dua sisi. Pertama, pemerintah terkesan tergesa-gesa mengambil > kebijakan untuk mengatasi persoalan yang amat mendesak. Kedua, setelah > menyadari ada kekeliruan dalam mengambil keputusan, pemerintah tidak > malu-malu mencabut kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik tentu saja > kebijakan yang terbuka untuk dikoreksi jika terbukti ada jalan keluar yang > lebih baik lagi. Bukan soal panjang pendek umur kebijakan, jauh lebih > penting ialah kebijakan itu bermanfaat untuk masyarakat. Meski demikian, > elok nian bila dalam mengambil keputusan akal mendahului tindakan sehingga > tidak malu kemudian. Kiranya wejangan Felix A Nigro dan Lloyd Nigro, > keduanya ahli kebijakan publik, selalu menjadi rujukan. Setidaknya ada dua > dari tujuh kesalahan yang perlu dihindari dalam proses pembuatan kebijakan. > Pertama, cara berpikir yang sempit. Membuat keputusan hanya untuk memenuhi > kebutuhan seketika sehingga melupakan antisipasi ke masa depan seperti > dalam kasus pembatalan pencabutan izin pondok pesantren. Kedua, terlalu > menyederhanakan sesuatu seperti dalam kasus larangan ekspor batu bara dan > minyak goreng. Keputusan diambil hanya mempertimbangkan gejala-gejala di > depan mata tanpa mencoba mempelajari secara mendalam sebab-sebab timbulnya > masalah tersebut. Teman saya masih saja uring-uringan. Saya meyakinkan dia > bahwa semua kebijakan yang diambil pemerintah pasti dilandasi niat baik. > Akan tetapi, jika terlalu sering gonta-ganti kebijakan dalam waktu singkat, > yang salah pasti pejabatnya, mencla-mencle. > > Sumber: > https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2502-mencla-mencle > > > > > > > -- > Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari > Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20220714221033.68c3048c1b99878cd623ebbc%40upcmail.nl > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAG8tavhk15Ly7Hy%2Bd2ObJNRr0QFcmL2kNmQC7Cww591f0y-%3DCQ%40mail.gmail.com.
