Wang Yi Adakan Pertemuan Virtual dengan Para Diplomat Negara-negara Berkembanag Asia-Afrika untuk Jenewa 2022-08-16 11:02:53https://indonesian.cri.cn/2022/08/16/ARTIPKpEm1OaeLRrdCEXTscg220816.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.9
Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada hari Senin kemarin (15/8) mengadakan pertemuan virtual dengan para diplomat negara-negara berkembang Asia dan Afrika untuk Jenewa yang datang berkunjung ke Tiongkok. Wang Yi menyatakan, menghadapi wabah Covid-19 yang terus merebak, situasi internasional terus mengalami keguncangan dan pikiran Perang Dingin yang muncul kembali, kita membutuhkan sebuah PBB yang kuat daripada waktu kapanpun. Hendaknya dengan teguh dipelihara sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, memelihara tata tertib internasional yang berdasarkan hukum internasional, dan memelihara pedoman fundamental hubungan internasional yang berdasarkan azas tujuan dan prinsip Piagam PBB. Hendaknya lebih lanjut meningkatkan kerepresentatifan dan hak bersuara negara-negara berkembang, jangan membiarkan lembaga multilateral menjadi alat negara tertentu dan grup negara tertentu untuk memanipulasi dan menentukan urusan internasional. Wang Yi memaparkan asal usul masalah Taiwan dan pendirian serius pihak Tiongkok, dan menekankan bahwa dalam menghadapi setiap provokasi terang-terangan pihak AS, pihak Tiongkok akan memberikan tanggapan semestinya yang layak, ini adalah hak sah Tiongkok untuk memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, juga merupakan prinsip tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Para diplomat menyatakan, Resolusi Majelis Umum PBB No.2758 sudah menentukan bahwa prinsip Satu Tiongkok merupakan kesepahaman masyarakat internasional, juga juga dasar politik berbagai negara dalam menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok. Taiwan dan Xinjiang adalah bagian dari Tiongkok, urusan dalam negeri Tiongkok tak boleh diintervensi oleh negara lain, dan urusan dalam negeri berbagai negara pun tak boleh diintervensi oleh negara lainnya. Masalah HAM tak boleh dipolitisasi, dan tindakan perlindungan hak sah Tiongkok seharusnya memperoleh dukungan tegas dari masyarakat internasional. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/77146B88DBD647ECA5A8831E5574984F%40A10Live.
