Arahnya kelihatan jelas.... sekali, Luhut Luhut!---Tim ahli tersebut terdiri 
dari sejumlah akademisi bidang hukum dan ditunjuk oleh Luhut Binsar Pandjaitan 
saat menjabat Menko Polhukam.Menurut Imdadun, tim ahli berpendapat tidak ada 
pelanggaran berat HAM dalam kasus peristiwa 1965....
http://nasional.kompas.com/read/2016/09/22/21395701/adakah.pelanggaran.berat.ham.dalam.kasus.1965.

Adakah Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus 1965?
Kamis, 22 September 2016 | 21:39 WIB   
   - 
    
   - 
    
   - 
    
   - 
    
   - 
0SharesKristian ErdiantoKetua Komnas HAM Imdadun Rahmat saat ditemui di kantor 
Kemenko Polhukam, Kamis (22/9/2016).JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengakui ada perbedaan pendapat 
antara Komnas HAM dengan tim ahli yang dibentuk Kementerian Koordinator bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan terkait penyelesaian kasus 1965.Imdadun mengatakan, 
perbedaan pendapat tersebut terjadi saat Komnas HAM diundang untuk memberi 
masukan rekomendasi penyelesaian kasus 1965 sebelum diserahkan kepada 
PresidenJoko Widodo."Ada banyak yang berbeda, bukan hanya Komnas HAM saja yang 
beda. Bahkan Pak Agus Widjojo (Ketua Pengarah Simposium Nasional) saja banyak 
mendapat perbedaan mendasar. Kami sempat memberi masukan, tapi tak tahu apakah 
selanjutnya ada perubahan sebelum dibawa ke Presiden Jokowi," ujar Imdadun, 
saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).Tim 
ahli tersebut terdiri dari sejumlah akademisi bidang hukum dan ditunjuk oleh 
Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat Menko Polhukam.Menurut Imdadun, tim ahli 
berpendapat tidak ada pelanggaran berat HAM dalam kasus peristiwa 1965."Tapi 
memang dalam rapat itu, ada statement demikian. Setelah kemudian kami beri 
masukan, saya tak tahu apakah statement itu berubah atau tidak," kata 
Imdadun.Selain itu, lanjut Imdadun, rekomendasi akhir yang diserahkan kepada 
Presiden Jokowi dirumuskan secara sepihak oleh tim ahli yang ditunjuk oleh 
Kemenko Polhukam.Menurut dia, setelah Komnas HAM menyerahkan hasil simposium 
nasional soal peristiwa 1965, Komnas HAM tidak dilibatkan dalam merumuskan 
rekomendasi penyelesaian kasus tersebut.Simposium Nasional merupakan prakarsa 
Menko Polhukam, Komnas HAM, Kapolri, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), 
Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung.Sementara itu, dalam 
membuat rekomendasi penyelesaian, Tim Ahli Kemenko Polhukam juga menggabungkan 
hasil simposium tandingan yang diadakan skelompok purnawirawan militer dan 
sejumlah organisasi masyarakat pada awal Juni 2016.Pelaksanaannya merupakan 
reaksi pihak militer yang menentang pelaksanaan simposium nasional 
sebelumnya."Tim ahli bentukan Pak Luhut, juga mengambil sumber dari simposium 
tandingan. Lalu bahannya diambil, digabungkan, dan dinilai dari kaca mata tim 
ahli (bentukan Luhut). Ini di luar kerja sama 7 lembaga tadi," kata 
Imdadun.Meskipun perumusan hasil dua rekomendasi simposium 1965 dilakukan pada 
masa Luhut, Imdadun mengatakan, hasil rumusan tim ahli sampai kepada Presiden 
saat Menko Polhukam sudah dijabat Wiranto.Wiranto sendiri belum berkomentar 
terkait substansi akhir rekomendasi tersebut.Dia hanya membenarkan bahwa 
rekomendasi itu kini sudah ada di tangan Presiden.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
   
   - Pengadilan Rakyat 1965 di Belanda
   - Mengungkap Tragedi 1965

| Penulis | : Kristian Erdianto |
| Editor | : Inggried Dwi Wedhaswary |


  • [GELORA45] Adakah Pelang... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke