Kiriman tulisan bung Taher ini entah mengapa terjadi kerukan format, agar lebih mantap dibaca saya benahi dan kirim ulang, ... Selamat membaca, ...
Salam, ChanCT From: Yoseph T Taher Sent: Saturday, October 1, 2016 2:21 PM GENOSIDA 1965 — APAKAH AKAN DILUPAKAN BEGITU SAJA? OKTOBER 1965 - Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir, dst., yang darahnya halal, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya, dan Bali pada Desember 1965—Januari 1966. Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia. Pembunuhan di Daerah-Daerah “KELOMPOK-KELOMPOK paramiliter pemuda didorong untuk melakukan pembunuhan terhadap sejumlah orang dan diberi dukungan moral dan logistik oleh Angkatan Darat.[1] Di Jawa Timur, Gerakan Pemuda Ansor yang berafiliasi ke NU merupakan tulang punggung utama Angkatan Darat, sementara di Medan adalah Pemuda Pancasila, dan di Bali adalah gerakan Pemuda Ansor dan kelompok-kelompok pengamanan masyarakat anti-PKI yang didukung oleh Partai Nasional Indonesia.”[2] Aceh dan Sumatra Utara PENDUDUK Muslim di Aceh sangat gairah dalam menghabiskan kaum komunis. Mereka memotong leher orang-orang PKI dan menancapkan kepalanya di sepanjang jalan buat tontonan. Pimpinan organisasi Pemuda Pancasila mengatakan kepada pejabat Konsulat Amerika di Medan bahwa organisasi mereka (Pemuda Pancasila) akan membunuh setiap anggota PKI yang dapat mereka tangkap. Organisasi itu tidak akan menyerahkan orang PKI itu kepada penguasa/pemerintah, sebelum mereka mati atau hampir mati. Kantor-kantor PKI, toko, dan rumah-rumah dibakar. Ratusan dan mungkin ribuan kader dan aktivis PKI[3] ditahan di penjara atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat tahanan.[4] American Free Press menulis: “In Aceh, for example, the civilian were ‘decapitated and their heads were placed on stakes along the road’. The bodies often repeatedly slashed with knifes or sword. Then thrown into the river that they would not ‘contaminate Aceh soil’.”[5] Sehingga berhari-hari, berminggu-minggu dan bulan, rakyat tidak berani memakan ikan sungai, karena banyaknya mayat-mayat tak berkepala yang mengambang memenuhi sungai-sungai di Aceh dan Sumatra Utara. Korban buruh perkebunan di Sumatra Utara sedikitnya 100.000 tewas. Sedang di Tapanuli, Utara, Selatan, dan Simalungun, tatanan adat terjungkal setelah milisi Komando Aksi Penumpasan G30S mulai bergerak mengganyang elemen-elemen komunis. Mereka tidak peduli apakah korban adalah paman, satu marga, atau keluarga istrinya. Mereka tidak peduli kendatipun hubungan yang dibentuk hierarki adat itu adalah simpul keutuhan sosial. Riau “SEORANG staf Kedutaan Besar Amerika di Jakarta melaporkan tentang teror militer-muslim yang langsung ditujukan melawan kaum buruh dalam perusahaan minyak vital Caltex: “Muslim dengan sepengetahuan dan pesetujuan pihak militer menjarah rumah-rumah komunis di dalam kota dan menutup gedung-gedungnya di daerah-daerah. Pihak militer menggerebek rumah-rumah pimpinan PKI dan memberitahukan pihak pimpinan perusahaan minyak Caltex pada 29 Oktober 65, akan rencana militer, yang bakal menangkapi anggota-anggota dan pimpinan buruh komunis Perbum, yang menjadi tulang punggung dan kekuatan PKI di Provinsi Riau.”[6] Pada tanggal 18 November 1965 (20 hari setelah pemberitahuan pihak militer kepada Manajer Caltex), maka pihak militer, dengan dibantu oleh organisasi- organisasi buruh muslim dan lokal, melakukan operasi penangkapan atas anggota dan pimpinan organisasi buruh minyak Perbum (Persatuan Buruh Minyak), di seluruh daerah perusahaan Caltex. Ratusan buruh, baik staf maupun non staf, ditangkap dan dikumpulkan dalam satu tempat tahanan yang bernama RTM, Rumah Tahanan Militer, di ibukota provinsi, Pekanbaru. Bagi perusahaan minyak asing Caltex, bukan hal yang sulit untuk mengetahui siapa yang menjadi anggota Perbum, karena semenjak 1 Mei 1964, telah ditandatangani suatu Persetujuan Bersama antara kaum buruh dan majikan, yang disebut CLA (Colective Labour Agreement), di mana kaum buruh diwajibkan memberi surat pernyataan yang ditandatangani kepada majikan untuk memotong gajinya Rp100/bulan guna diserahkan kepada organisasi yang dipilih oleh buruh. Dengan demikian, seluruh buruh minyak yang menjadi anggota Perbum, yang merupakan 75% dari jumlah semua buruh, terdaftar namanya pada perusahaan minyak Caltex! Dan ketika tiba saat militer yang dibantu organisasi buruh muslim dan lokal (PPC, Persatuan Pegawai Caltex), dengan mudah menangkapi anggota-anggota Perbum yang dituduh sebagai organisasi buruh komunis. Di seluruh pelosok daerah, pihak militer menangkapi orang-orang yang yang diduga PKI, dan menjadi anggota atau simpatisan organisasi Pemuda Rakyat, Gerwani, Sobsi, BTI, Lekra, dan sebagainya. Rumah Tahanan Militer menjadi penuh sesak, namun penangkapan terus berlangsung. Dari daerah-daerah kabupaten atau kecamatan, penangkapan berjalan terus, dan para tahanan tersebut, dikatakan, dikirim ke Pekanbaru, ke Rumah Tahanan Militer, namun kenyataannya tidak pernah sampai, hilang lenyap dalam perjalanan, tak tahu kabar beritanya. Sebagai bukti, dapat dijelaskan, dari Kabupaten Bengkalis, 50 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor menuju Pekanbaru, namun tidak seorang pun yang sampai dan tidak diketahui kabar beritanya; dari Bagan Siapi-api, 40 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, namun hanya seorang yang sampai dan dimasukkan ke Rumah Tahanan Militer Pekanbaru; dari Selatpanjang, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, dan tak seorang pun yang sampai; dari Rengat, 50 orang yang ditangkap dan dibawa dengan truk, dan tak seorang pun yang sampai ke Pekanbaru; dari Tembilahan, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan truk, juga tidak ada yang sampai ke Pekanbaru; di Pasir Pengaraian, 50 orang langsung dibunuh tanpa melalui proses. Dari dalam Rumah Tahanan Militer di Pekanbaru sendiri, dalam periode 15 Februari 1966 sampai 16 September 1968, 40 orang tahanan diambil malam dan hilang, dibunuh! Di antara mereka yang diambil dan dibunuh ini banyak yang sebelumnya menjadi pegawai tinggi pada perusahaan minyak asing Caltex, bahkan seorang yang sedang dikirim oleh Caltex belajar di Amerika, dipanggil pulang, dijebloskan ke dalam tahanan, kemudian diambil malam dan dibunuh! Menurut berita yang tersiar di dalam tahanan, seseorang yang berhasil membunuh seorang tahanan komunis ketika itu, mendapat imbalan “uang jasa” sebanyak Rp50.- (lima puluh rupiah) dari “organisasi”. Apakah ini merupakan pembagian “dana” yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui perantaraan Adam Malik, yaitu “bantuan” sebanyak $50 juta(?)—seperti yang diberitakan kepada KAP (Kesatuan Aksi Pengganyangan) Gestapu, yang dipimpin oleh Subchan Z.E. dari NU dan Harry Tjan Silalahi dari Katolik untuk pembantaian komunis? Sumatra Barat Di Sumatra Barat, negeri yang punya budaya “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” juga tak urung melakukan kekejaman-kekejaman pembunuhan terhadap rakyat yang tidak melakukan kesalahan, kecuali dianggap sebagai anggota atau simpatisan PKI. Keadaannya, sama seperti ketika tahun 1958, di mana PRRI menangkapi semua orang yang dianggap komunis, sehingga tak salah kalau dikatakan bahwa orde baru/Soeharto sebenarnya adalah penerusan PRRI dalam skala global, dari Sabang sampai Merauke. Di setiap kampung dan negeri terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum komunis. Bahkan, kaum alim ulama Minangkabau yang berpikiran maju, dari partai Islam Perti, PSII misalnya, juga dibunuh, kemudian difitnahkan bahwa mereka dibunuh oleh PKI, sehingga menambah kebencian dan kemarahan yang membara dari masyarakat yang menelan bulat-bulat fitnah dan rekayasa pihak militer. Pihak militer orde baru, bersama para milisi dari segala macam organisasi komando aksi, mengharubirukan negeri Minangkabau. Seperti contoh, dapat diceritakan keadaan yang terjadi di satu kampung dan kota, Salido dan Painan di pesisir selatan Sumatra Barat: “Setelah kejadian peristiwa awal Oktober 1965 di Jakarta, dalam menanti dan menunggu pidato dari Presiden Soekarno, yang kiranya dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, rakyat yang dalam ketidaktahuan, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Komandan Kodim Painan, Letkol. Purnomo Sipur, yang meneror masyarakat di kota Painan dan sekitarnya. Pasukan Kodim itu dengan kejam dan brutal melakukan penangkapan atas beratus-ratus pemuka masyarakat, rakyat dan ninik mamak di pesisir selatan Kerinci. Beliau-beliau yang ditangkap itu, digiring seperti menggiring hewan ternak, dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan digunduli. Sebagian disuntik oleh dokter, yang adalah seorang wamilda (wajib militer darurat) dan dimuat ke sebuah dump truk yang biasa digunakan buat mengangkut sampah, tanah, atau pecahan batu, dan dibawa ke Bukit Pulai, sekitar 10 km di luar kota Painan. Di sana, para pemuka rakyat yang dijubelkan dalam dump truk itu, dituangkan dari dump truk seperti menuangkan sampah. Dan manusia-manusia yang berjatuhan di belakang truk yang bak bagian depannya dinaikkan itu, atas perintah dan komando Letkol. Purnomo Sipur, diberondong dengan tembakan senjata api. Jerit, pekik dan lolong manusia- manusia tak berdosa, menyebut nama Allah, menggema di Bukit Pulai pada tanggal 9 November 1965 itu. Tubuh-tubuh korban yang secara paksa dihabisi nyawanya itu, bergelimpangan bermandi darah, diiringi dengan sorak-sorai dan tawa ria serdadu-serdadu brutal dan biadab pengikut Jenderal Soeharto, di bawah komando Letkol. Purnomo Sipur. Tidak terhitung jumlahnya anak-anak bangsa, yang di antaranya adalah pejuang Perintis Kemerdekaan RI, ninik mamak dan alim ulama Minangkabau, direnggut secara paksa hak hidupnya oleh rezim biadab orde baru/Soeharto. Syamsudin, seorang bekas anggota Mobrig (Mobile Brigade—TNI), ditangkap oleh militer rezim Soeharto. Tangan dan kakinya diikat pada dua buah pedati yang kemudian ditarik oleh dua ekor kerbau dengan arah yang berlawanan. Tubuh Syamsudin hancur berkecai. Potongan tubuh bertebaran dengan darah yang berserakan membasah bumi Minangkabau! “Pesta” militer yang brutal dan biadab ini mereka lakukan di depan anak dan istri Syamsudin, yang dipaksa untuk menyaksikan “kebudayaan AD/orde baru Jenderal Soeharto! Nurhayani, seorang gadis remaja yang baru saja tamat SMP, ditangkap, karena dia menghalang-halangi Letkol. Purnomo Sipur yang akan menangkap ayah si gadis. Perwira ABRI/Jenderal Soeharto yang gagah perkasa ini, memasukkan Nurhayani ke dalam karung dan mengikatnya, dan melemparkannya ke Batang (Sungai) Nilam di Air Hadji. Para militer yang hebat dan perkasa itu, tertawa terbahak-bahak, sambil minum air kelapa muda, melihat karung yang berisi tubuh Nurhayani menggelepar-gelapar dibawa arus air. Setelah pahlawan-pahlawan rezim Soeharto itu berlalu, keluarga dan sanak saudara Nurhayani, dengan raung dan tangis, mengambil mayatnya dari Sungai Nilam dan mengebumikannya sesuai dengan adat istiadat Minangkabau.” Pengungkapan di atas hanya dari satu daerah kecil Salido dan Painan di pesisir barat Sumatera Barat. Bagaimana dengan daerah, kota dan kabupaten-kabupaten lain seperti Agam, Limapuluhkota, Pasaman, Kerinci, Pesisir Selatan. Dan Padang Pariaman, dll.?[7] Jawa Barat Di Jawa Barat, pembunuhan massal juga terjadi, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil karena militer di Jawa Barat cukup patuh pada perintah Presiden Soekarno untuk tidak saling membunuh. Tapi basis-basis PKI di Subang, Indramayu, dan Cirebon tetap diluluhlantakkan, dibumi-hanguskan, dan dihancurkan. Puluhan ribu orang mati dibunuh hanya dalam tempo dua bulanan. Kenapa pembunuhan di Jabar tidak “sehebat” di Jateng atau Bali misalnya? Dalam hal ini, Prof. Ben Anderson sempat berwawancara dengan Pangdam Siliwangi, Jenderal Ibrahim Ajie, dan bertanya: “Kenapa tidak ada pembunuhan besar-besaran di Jawa Barat?” Jenderal Ajie menjawab: “Sebenarnya memang ada, umpamanya di Indramayu, tetapi tidak meluas. Itu sebabnya karena saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat. Karena merasa bagaimanapun ini sebagian besar orang biasa, orang-orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka itu dibunuh. Saya sudah kasih perintah kepada semua kesatuan di bawah saya, orang ini ditangkap, diamankan. Tapi jangan sampai ada macem-macem.” Ternyata kewibawaan si Adjie yang terkenal jenderal kanan, yang dekat dengan Amerika, itu berlaku penuh, namun pada waktu itu dia dianggap sebagai saingannya Soeharto, lalu dibuang ke London jadi dubes di sana.[8] Pasukan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo, setelah mengharubirukan Jakarta, setelah membunuh dan menangkapi orang-orang kiri terutama komunis, mulai bergerak masuk Jawa Tengah pada bulan Oktober itu, lalu menyebar ke Jawa Timur di bulan November dan kemudian menyebar ke Bali untuk melakukan pembunuhan di bulan Desember 1965. Jawa Tengah MENURUT yang diceritakan dalan film dokumen Shadow Play, pasukan Sarwo Edhi Wibowo, pertama-tama ke Jawa Tengah, membersihkan, menghilangkan para perwira dalam Divisi Diponegoro yang bersimpati kepada G30S. Prof. Ben Anderson dalam satu wawancara mengatakan, bahwa kelompok pimpinan Kodam Diponegoro yang mendukung G30S, Kolonel Suherman — asisten satu, Kolonel Maryono — asisten tiga, Letkol. Usman — asisten empat, dsb, untuk selama kira-kira 48 jam, menguasai hampir seluruh Jawa Tengah, kemudian mereka juga hilang. Tidak pernah di antara mereka ada yang diadili, diajukan ke pengadilan, dsb. Mereka hilang tanpa bekas, dan itu tidak pernah diisukan. Malah kalau membaca laporan dari Buku Putih apa yang terjadi di Jawa Tengah sama sekali tidak menjadi masalah. Jadi semua perhatian dengan sengaja dipusatkan pada apa yang terjadi di Jakarta. Dan, siapa yang tahu tentang mereka yang hilang ini? Kita harus tanyakan kepada pemerintah Indonesia, Suherman di mana? Maryono, Usman di mana? Dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh dari G30S hilang tanpa bekas. Yang tahu bagaimana nasibnya, ya tentara sendiri.[9] Di Boyolali, 21 Oktober 1965, menjadi awal pembantaian massal, ribuan orang ditembaki dan digorok secara biadab. Kuburan massal hasil galian paksa para korban tercipta mendadak. Orang-orang yang menolak membunuh atau menggali kuburan, diancam akan ikut dibunuh. Tubuh-tubuh tanpa kepala bergelimpangan di desa dan kampung perkotaan sekitar Solo, Blora, dan Prambanan. Di Blora sendiri tak kurang 5.000 orang dibantai dengan sadis. Sungai Bengawan Solo, Kali Wedi Klaten, dan Sungai Brantas di Jawa Timur penuh dengan mayat bertubuh tak utuh. Kali jadi merah. Orang ketakutan. Tak jelas siapa kawan, siapa lawan. Jawa Timur LAPORAN dari misionaris Katolik di Kediri menyebut 3 ribu orang tewas dibantai pada November 1965. Jenderal Soemitro, Pangdam Brawijaya mengatakan bahwa “1 orang nyawa jenderal harus ditebus 100 ribu nyawa PKI.” Ia pun mengiringi pembantaian massal di berbagai wilayah di Indonesia. Dia pulalah yang memimpin penangkapan, penggorokan, penembakan ratusan massa sekaligus dan membuang mayat mereka ke dalam lubang yang digali oleh para korban itu sendiri. Diperkirakan 250.000 korban mati atau hilang di Jawa Timur.[10] Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban. “Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati.”[11] Bali Di Bali, pembantaian massal dimulai setelah RPKAD mendarat pada awal Desember 1965. Mereka menggalang milisi-milisi binaan PNI yang disebut Tameng. Mereka juga datang bersama segerombolan milisi Jawa—Madura yang berasal dari Banyuwangi. Pola pembantaian pun kurang lebih sama biadab dengan di Jawa, bahkan mungkin lebih menggila karena ketegangan antara PNI dengan PKI merasuk sampai ke ranah-ranah pribadi di dalam keluarga-keluarga besar. Dengan memanfaatkan adat dan ritual, di beberapa tempat terjadi pembantaian seluruh garis keluarga dengan anggapan akan menghilangkan dendam turunan. Laki-laki berusia 17 tahun ke atas, apalagi kalau ia pandai, tak bakal selamat. Bali harus dibersihkan dari malapetaka, diupacarai dengan banjir darah agar Pulau Dewata suci kembali. Mayat-mayat pun dipotong, dipisahkan tangan, kaki dan kepala dari badan dan dibuang di berbagai tempat supaya unsur-unsur jahat tak bersatu. Rumah demi rumah di suatu desa dibakar, kadang-kadang dengan penghuninya secara hidup-hidup. Kuburan massal yang berisi ratusan mayat bertebaran hampir di seluruh bagian pulau cantik ini. Terkirakan sekitar 80.000—100.000 jadi korban pembantaian. Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000—100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka laporkan.[12] Pembunuhan di Bali ini diperkirakan 5% dari jumlah penduduk Bali sendiri.[13] Dr. Robert Cribb, dosen sejarah pada Australian National University Melbourne, mengatakan: “Kadang-kadang tentara sendiri masuk ke desa membunuh orang, tapi biasanya orang ditangkap, ditahan, dan dikeluarkan di tangan milisia, di tangan organisasi-organsasi yang diadakan oleh tentara untuk dibunuh. Sarwo Edhi yang memimpin RPKAD mengatakan bahwa di Jawa rakyat harus dihasut untuk membunuh orang komunis. Dari saksi, jelas, bahwa di Bali juga RPKAD punya peranan besar menghasut rakyat….”[14] “Ditangkap di satu desa dan dibawa ke desa lain dan dibunuh, supaya orang yang ditangkap tidak kenal dengan si pelaku…. Untuk ini perlu kordinasi. Nah, saya ingin tahu siapa kordinator ini?” tanya Prof.Dr. Henk Schulte Merdbolt, sejarawan Amsterdam University, Netherland.[15] Dalam penyelidikan rakyat Bali sendiri, diketahui beberapa tempat yang menjadi lokasi kuburan massal di Pulau Bali, seperti: di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng, di Desa Rendang dan Nongan Kabupaten Karangasem, di Pantai Masceti Kabupaten Gianyar, di Desa Kapal Kabupaten Badung. Umumnya mereka yang dibantai di Desa Kapal, adalah orang-orang yang ditahan, diambil, dan dikeluarkan dari kamar tahanan dan dibunuh. Di antara mereka adalah Ketut Kandel, Anom Dede, Ir. Sataya Bandem Wirka, Bandem Pageh, I Gede Puger, Anak Agung Kencana, Wayan Duma, Anak Agung Tiaga, Ida Bagus Dupem, Ida Bagus Warjana, Ketut Nadi, Harto Setiadi. Di antara mereka, ada yang ditembak, belum mati lantas dibuang ke lubang dan ditimbun, bahkan ada yang tubuhnya dicincang dan dipotong-potong, leher, kaki dan tangan dicerai-beraikan seperti yang mereka lakukan atas I Gede Puger, tokoh veteran pejuang Bali. Pulau Bali benar-benar bersimbah darah! Hanya dalam beberapa minggu di bulan Desember 1965, antara 80—100 ribu orang mati dalam pembantaian, merupakan 5% dari jumlah penduduk Pulau Bali.[16] Di seluruh Indonesia, dalam waktu beberapa bulan dari mulai Oktober 1965 sampai 3 bulan pertama 1966, menurut perkiraan umum ada sekitar 800 ribu sampai sejuta orang dibunuh dengan berbagai cara. Digorok, disiksa, dipenggali dan kepalanya ditancapkan di pagar rumah korban, dibantai dan ditembaki secara massal, dibakar hidup-hidup bersama rumah dan kampungnya, dibuang ke jurang, sungai dan lautan. Tanah dan harta para anggota PKI atau golongan kiri pun dijarah dan dikuasai oleh tentara dan milisi-milisi ciptaannya macam KAMI, KAPI, KAPPI, dst. Kebencian rasial pun dikobarkan. Kantor, sekolah, rumah, tanah dan daerah pertokoan yang dimiliki kaum etnis Tionghoa, baik yang tergabung dalam Baperki atau tidak, direbut kemudian diduduki sebagai markas tentara, rumah jenderal, kantor Golkar atau markas milisi orba, sampai sekarang. Puluhan ribu orang dipekerjakan di Pulau Buru dan Nusakambangan, memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai orang buangan, dan kebutuhan para perampok kehidupan mereka.[17] Hampir di setiap kota provinsi dan kabupaten didirikan tempat-tempat tahanan orang-orang yang ditangkap dengan tuduhan “ada indikasi” terlibat langsung maupun tak langsung dengan G30S. Ratusan ribu tahanan ditempatkan di dalam kamp-kamp yang sangat tidak memadai dan di bawah standar kemanusian. Tempat, kesehatan, makanan, dan lain-lain yang sangat minim yang semuanya itu hanya bertujuan untuk melenyapkan secara pelan dan bertahap, mengikut apa yang diucapkan Soeharto: “Kalau ditahan terus, siapa yang memberi makan?” Karena kenyataannya, di samping para tahanan yang mati karena sakit, kurang makan dan tekanan batin, dsb., banyak di antaranya yang diambil malam dari tempat tahanannya dan dibunuh. Inilah praktik kekejaman kemanusiaan, kebiadaban, yang dilakukan oleh rezim orba/Soeharto. ------------- [1] baca: RPKAD yang kemudian menjadi Kopassus—Pen. [2] Elizabeth Fuller Collins, “Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan?” [3] yang belum sempat dibunuh—Pen. [4] Marian Wilkinson, Sydney Morning Herald, 10 Juli 1999 [5] http://www.americanfreepress.net [6] Mike Head/Marian Wilkinson, Sydney Morning Herald, 20 Juli 1999 [7] Silakan baca: “Kebiadaban Rezim Soeharto di Sumatra Barat”, www.kabarindonesia.com tanggal 14/2/08 [8] Prof. Ben Anderson, Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal. [9] Prof. Ben Anderson, Tentang Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para Jenderal. [10] [Indymedia-jakarta] Mass Grave in Indonesia [11] Soekarno Menggugat oleh Asvi Warman Adam, Harian Kompas, 6/6/03 [12] Memoar Oey Tjoe Tat [13] [Indymedia-jakarta] Mass Grave in Indonesia [14] film dokumen: “Kawan Tiba Senja”, LPKP 65 Bali & JK 6 [15] film dokumen: “Kawan Tiba Senja”, LPKP 65 Bali & JK 6 [16] film dokumen: “Kawan Tiba Senja”, LPKP 65 Bali & JK 6 [17] [Indymedia-jakarta] Mass Grave in Indonesia
