Terima kasih bung Chan, maklumlah computer saya mati (tidak bias buka internet) dari May sampai Agustus 2016, jadi susah untuk menulis artikel. Terima kasih atas bantuan bung. Salam.

------ Original Message ------
From: "'Chan CT' [email protected] [GELORA45]" <[email protected]>
To: "GELORA_In" <[email protected]>
Sent: Saturday, 1 Oct, 2016 At 5:13 PM
Subject: [GELORA45] Fw: GENOSIDA 1965
    
  
      
                    
  


Kiriman tulisan bung Taher ini entah mengapa terjadi kerukan  format, agar lebih mantap dibaca saya benahi dan kirim ulang, ...

Selamat membaca, ...

 

Salam,

ChanCT

 



From: Yoseph T Taher


Sent: Saturday, October 1, 2016 2:21 PM




GENOSIDA 1965
—  APAKAH AKAN DILUPAKAN BEGITU  SAJA?
 
OKTOBER 1965 - Setelah lebih dari  dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan  organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan  mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai  golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir, dst., yang darahnya halal,  maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam  bentuk pembunuhan massal.
 
Dan itulah yang terjadi di Jawa  Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo  sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu  berikutnya, dan Bali pada Desember 1965—Januari 1966. Sudah sangat dikenal  pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3  juta jiwa manusia.
 
Pembunuhan di Daerah-Daerah
 
“KELOMPOK-KELOMPOK  paramiliter pemuda didorong untuk melakukan pembunuhan terhadap sejumlah orang  dan diberi dukungan moral dan logistik oleh Angkatan Darat.[1]
 
Di Jawa Timur, Gerakan Pemuda  Ansor yang berafiliasi ke NU merupakan tulang punggung utama Angkatan Darat,  sementara di Medan adalah Pemuda Pancasila, dan di Bali adalah gerakan Pemuda  Ansor dan kelompok-kelompok pengamanan masyarakat anti-PKI yang didukung oleh  Partai Nasional Indonesia.”[2]
 
Aceh dan Sumatra Utara
 
PENDUDUK Muslim di Aceh sangat  gairah dalam menghabiskan kaum komunis. Mereka memotong leher orang-orang PKI  dan menancapkan kepalanya di sepanjang jalan buat tontonan. Pimpinan organisasi  Pemuda Pancasila mengatakan kepada pejabat Konsulat Amerika di Medan bahwa  organisasi mereka (Pemuda Pancasila) akan membunuh setiap anggota PKI yang dapat  mereka tangkap. Organisasi itu tidak akan menyerahkan orang PKI itu kepada  penguasa/pemerintah, sebelum mereka mati atau hampir mati. Kantor-kantor PKI,  toko, dan rumah-rumah dibakar. Ratusan dan mungkin ribuan kader dan aktivis  PKI[3] ditahan di penjara atau di  tempat-tempat yang dijadikan tempat tahanan.[4]
 
American Free Press menulis:
“In Aceh, for example, the civilian were  ‘decapitated and their heads were  placed on stakes along the road’. The  bodies often repeatedly slashed with knifes or sword. Then thrown into the river  that they would not ‘contaminate Aceh soil’.”[5]
 
Sehingga berhari-hari, berminggu-minggu dan bulan,  rakyat tidak berani memakan ikan sungai, karena banyaknya mayat-mayat tak  berkepala yang mengambang memenuhi sungai-sungai di Aceh dan Sumatra  Utara.
 
Korban buruh perkebunan di Sumatra Utara sedikitnya 100.000  tewas. Sedang di Tapanuli, Utara, Selatan, dan Simalungun, tatanan adat  terjungkal setelah milisi Komando Aksi Penumpasan G30S mulai bergerak  mengganyang elemen-elemen komunis. Mereka tidak peduli apakah korban adalah  paman, satu marga, atau keluarga istrinya. Mereka tidak peduli kendatipun hubungan yang dibentuk  hierarki adat itu adalah simpul keutuhan sosial.
 
Riau
 
“SEORANG staf Kedutaan  Besar Amerika di Jakarta melaporkan  tentang teror militer-muslim yang langsung ditujukan melawan kaum buruh dalam perusahaan  minyak vital Caltex: “Muslim dengan  sepengetahuan  dan pesetujuan pihak militer menjarah rumah-rumah komunis di dalam kota dan menutup  gedung-gedungnya di daerah-daerah. Pihak militer menggerebek rumah-rumah  pimpinan PKI dan memberitahukan pihak pimpinan perusahaan minyak Caltex pada 29  Oktober 65, akan rencana militer, yang bakal menangkapi anggota-anggota dan  pimpinan buruh komunis Perbum, yang menjadi tulang punggung dan kekuatan PKI di  Provinsi Riau.”[6]
 
Pada tanggal 18 November 1965 (20 hari setelah  pemberitahuan pihak militer kepada Manajer Caltex), maka pihak militer, dengan  dibantu oleh organisasi- organisasi buruh muslim dan lokal, melakukan operasi  penangkapan atas anggota dan pimpinan organisasi buruh minyak Perbum (Persatuan  Buruh Minyak), di seluruh daerah perusahaan Caltex. Ratusan buruh, baik staf  maupun non staf, ditangkap dan dikumpulkan dalam satu tempat tahanan yang  bernama RTM, Rumah Tahanan Militer, di ibukota provinsi,  Pekanbaru. Bagi perusahaan minyak asing Caltex, bukan hal yang sulit  untuk mengetahui siapa yang menjadi anggota Perbum, karena semenjak 1 Mei 1964,  telah ditandatangani suatu Persetujuan Bersama antara kaum buruh dan majikan,  yang disebut CLA (Colective Labour  Agreement), di mana kaum buruh diwajibkan memberi surat pernyataan yang  ditandatangani kepada majikan untuk memotong gajinya Rp100/bulan guna diserahkan  kepada organisasi yang dipilih oleh buruh.
 
Dengan demikian, seluruh buruh minyak yang menjadi anggota  Perbum, yang merupakan 75% dari jumlah semua buruh, terdaftar namanya pada  perusahaan minyak Caltex! Dan ketika tiba saat militer yang dibantu organisasi  buruh muslim dan lokal (PPC, Persatuan Pegawai Caltex), dengan mudah menangkapi  anggota-anggota Perbum yang dituduh sebagai organisasi buruh  komunis.
 
Di seluruh pelosok daerah,  pihak militer menangkapi orang-orang yang  yang diduga PKI, dan menjadi anggota atau simpatisan organisasi Pemuda  Rakyat, Gerwani, Sobsi, BTI, Lekra, dan sebagainya. Rumah Tahanan Militer menjadi  penuh sesak, namun penangkapan terus berlangsung. Dari daerah-daerah kabupaten  atau kecamatan, penangkapan berjalan terus, dan para tahanan tersebut,  dikatakan, dikirim ke Pekanbaru, ke Rumah Tahanan Militer, namun kenyataannya  tidak pernah sampai, hilang lenyap dalam perjalanan, tak tahu kabar  beritanya.
 
Sebagai bukti, dapat dijelaskan, dari  Kabupaten Bengkalis, 50 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor menuju  Pekanbaru, namun tidak seorang pun yang sampai dan tidak diketahui kabar  beritanya; dari Bagan Siapi-api, 40 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor,  namun hanya seorang yang sampai dan dimasukkan ke Rumah Tahanan Militer Pekanbaru;  dari Selatpanjang, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, dan tak  seorang pun yang sampai; dari Rengat, 50 orang yang ditangkap dan dibawa  dengan truk, dan tak seorang pun yang sampai ke Pekanbaru; dari Tembilahan, 30  orang ditangkap dan dibawa dengan truk, juga tidak ada yang sampai ke Pekanbaru;  di Pasir Pengaraian, 50 orang langsung dibunuh tanpa melalui proses.  Dari  dalam Rumah Tahanan Militer di Pekanbaru sendiri, dalam periode 15 Februari 1966  sampai 16 September 1968, 40 orang tahanan diambil malam dan hilang, dibunuh! Di  antara mereka yang diambil dan dibunuh ini banyak yang sebelumnya menjadi  pegawai tinggi pada perusahaan minyak asing Caltex, bahkan seorang yang sedang  dikirim oleh Caltex belajar di Amerika, dipanggil pulang, dijebloskan ke dalam  tahanan, kemudian diambil malam dan dibunuh! Menurut berita yang tersiar di  dalam tahanan, seseorang yang berhasil membunuh seorang tahanan komunis ketika  itu, mendapat imbalan “uang jasa” sebanyak Rp50.- (lima puluh rupiah) dari  “organisasi”. Apakah ini merupakan pembagian “dana” yang diberikan oleh Amerika  Serikat melalui perantaraan Adam Malik, yaitu “bantuan” sebanyak $50  juta(?)—seperti yang diberitakan kepada KAP (Kesatuan Aksi Pengganyangan)  Gestapu, yang dipimpin oleh Subchan Z.E. dari NU dan Harry Tjan Silalahi dari  Katolik untuk pembantaian komunis?
 
Sumatra  Barat
 
Di Sumatra Barat, negeri yang punya budaya “berat  sama dipikul, ringan sama dijinjing” juga tak urung melakukan  kekejaman-kekejaman pembunuhan terhadap rakyat yang tidak melakukan kesalahan,  kecuali dianggap sebagai anggota atau simpatisan PKI. Keadaannya, sama seperti  ketika tahun 1958, di mana PRRI menangkapi semua orang yang dianggap komunis,  sehingga tak salah kalau dikatakan bahwa orde baru/Soeharto sebenarnya adalah  penerusan PRRI dalam skala global, dari Sabang sampai Merauke.  
 
Di setiap kampung dan negeri terjadi pembunuhan-pembunuhan  terhadap kaum komunis. Bahkan, kaum alim ulama Minangkabau yang berpikiran maju,  dari partai Islam Perti, PSII misalnya, juga dibunuh, kemudian difitnahkan bahwa  mereka dibunuh oleh PKI, sehingga menambah kebencian dan kemarahan yang membara  dari masyarakat yang menelan bulat-bulat fitnah dan rekayasa pihak militer.  Pihak militer orde baru, bersama para milisi dari segala macam organisasi  komando aksi, mengharubirukan negeri Minangkabau. Seperti contoh, dapat diceritakan keadaan yang terjadi di  satu kampung dan
kota, Salido dan Painan di pesisir selatan Sumatra Barat:  
“Setelah kejadian peristiwa awal Oktober  1965 di Jakarta, dalam menanti dan menunggu pidato dari Presiden Soekarno, yang  kiranya dapat menjelaskan apa yang  sebenarnya  terjadi, rakyat yang dalam ketidaktahuan, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Komandan Kodim  Painan, Letkol. Purnomo Sipur, yang meneror  masyarakat di kota Painan dan sekitarnya. Pasukan Kodim itu dengan kejam dan  brutal melakukan penangkapan atas beratus-ratus pemuka masyarakat, rakyat dan  ninik mamak di pesisir selatan Kerinci.
 
Beliau-beliau yang ditangkap itu, digiring seperti  menggiring hewan ternak, dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan digunduli.  Sebagian disuntik oleh dokter, yang adalah seorang wamilda (wajib militer  darurat) dan dimuat ke sebuah dump truk yang biasa digunakan buat mengangkut  sampah, tanah, atau pecahan batu, dan dibawa ke Bukit Pulai, sekitar 10 km di  luar kota Painan. Di sana, para pemuka rakyat yang dijubelkan dalam dump truk  itu, dituangkan dari dump truk seperti menuangkan sampah.
 
Dan manusia-manusia yang berjatuhan di belakang truk yang  bak bagian depannya dinaikkan itu, atas perintah dan komando Letkol. Purnomo  Sipur, diberondong dengan tembakan senjata api. Jerit, pekik dan lolong manusia-  manusia tak berdosa, menyebut nama Allah, menggema di Bukit Pulai pada tanggal 9  November 1965 itu. Tubuh-tubuh korban yang secara paksa dihabisi nyawanya itu,  bergelimpangan bermandi darah, diiringi dengan sorak-sorai dan tawa ria  serdadu-serdadu brutal dan biadab pengikut Jenderal Soeharto, di bawah komando  Letkol. Purnomo Sipur. Tidak terhitung jumlahnya anak-anak bangsa, yang di  antaranya adalah pejuang Perintis Kemerdekaan RI, ninik mamak dan alim ulama  Minangkabau, direnggut secara paksa hak hidupnya oleh rezim biadab orde  baru/Soeharto.
 
Syamsudin, seorang bekas anggota Mobrig (Mobile  Brigade—TNI), ditangkap oleh militer rezim Soeharto. Tangan dan kakinya diikat  pada dua buah pedati yang kemudian ditarik oleh dua ekor kerbau dengan arah yang  berlawanan. Tubuh Syamsudin hancur berkecai. Potongan tubuh bertebaran dengan  darah yang berserakan membasah bumi Minangkabau! “Pesta” militer yang brutal dan  biadab ini mereka lakukan di depan anak dan istri Syamsudin, yang dipaksa untuk  menyaksikan “kebudayaan AD/orde baru Jenderal Soeharto!
 
Nurhayani, seorang gadis remaja yang baru saja tamat SMP,  ditangkap, karena dia menghalang-halangi Letkol. Purnomo Sipur yang akan  menangkap ayah si gadis. Perwira ABRI/Jenderal Soeharto yang gagah perkasa ini,  memasukkan Nurhayani ke dalam karung dan mengikatnya, dan melemparkannya ke  Batang (Sungai) Nilam di Air Hadji. Para militer yang hebat dan perkasa itu,  tertawa terbahak-bahak, sambil minum air kelapa muda, melihat karung yang berisi  tubuh Nurhayani menggelepar-gelapar dibawa arus air. Setelah pahlawan-pahlawan rezim Soeharto itu berlalu,  keluarga dan sanak saudara Nurhayani, dengan raung dan tangis, mengambil  mayatnya dari Sungai Nilam dan mengebumikannya sesuai dengan adat istiadat  Minangkabau.”
 
Pengungkapan di atas hanya dari  satu daerah kecil Salido dan Painan di pesisir barat Sumatera Barat. Bagaimana  dengan daerah, kota dan kabupaten-kabupaten lain seperti Agam, Limapuluhkota,  Pasaman, Kerinci, Pesisir Selatan. Dan Padang Pariaman, dll.?[7]
 
Jawa Barat
 
Di Jawa Barat, pembunuhan massal  juga terjadi, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil karena militer di Jawa  Barat cukup patuh pada perintah Presiden Soekarno untuk tidak saling membunuh.  Tapi  basis-basis PKI di Subang, Indramayu, dan Cirebon tetap diluluhlantakkan,  dibumi-hanguskan, dan dihancurkan. Puluhan ribu orang mati dibunuh hanya dalam  tempo dua bulanan.
 
Kenapa pembunuhan di Jabar tidak “sehebat” di Jateng atau  Bali misalnya? Dalam hal ini, Prof. Ben Anderson sempat berwawancara dengan  Pangdam Siliwangi, Jenderal Ibrahim Ajie, dan bertanya: “Kenapa tidak ada  pembunuhan besar-besaran di Jawa Barat?” Jenderal Ajie menjawab: “Sebenarnya  memang ada, umpamanya di Indramayu, tetapi tidak meluas. Itu sebabnya karena  saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat. Karena merasa bagaimanapun ini  sebagian besar orang biasa, orang-orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka itu  dibunuh. Saya sudah kasih perintah kepada semua kesatuan di bawah saya, orang  ini ditangkap, diamankan. Tapi jangan sampai ada macem-macem.”  
 
Ternyata kewibawaan si Adjie  yang terkenal jenderal kanan, yang dekat dengan Amerika, itu berlaku penuh,  namun pada waktu itu dia dianggap sebagai saingannya Soeharto, lalu dibuang ke  London jadi dubes di sana.[8]
 
Pasukan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo, setelah  mengharubirukan Jakarta, setelah membunuh dan menangkapi orang-orang kiri  terutama komunis, mulai bergerak masuk Jawa Tengah pada bulan Oktober itu, lalu  menyebar ke Jawa Timur di bulan November dan kemudian menyebar ke Bali untuk  melakukan pembunuhan di bulan Desember 1965.
 
Jawa Tengah
 
MENURUT yang diceritakan dalan film dokumen Shadow Play, pasukan Sarwo Edhi Wibowo,  pertama-tama ke Jawa Tengah, membersihkan, menghilangkan para perwira dalam  Divisi Diponegoro yang bersimpati kepada G30S.
 
Prof. Ben Anderson dalam satu wawancara mengatakan, bahwa  kelompok pimpinan Kodam Diponegoro yang mendukung G30S, Kolonel Suherman —  asisten satu, Kolonel Maryono — asisten tiga, Letkol. Usman — asisten empat,  dsb, untuk selama kira-kira 48 jam, menguasai hampir seluruh Jawa Tengah,  kemudian mereka juga hilang.
 
Tidak pernah di antara mereka  ada yang diadili, diajukan ke pengadilan, dsb. Mereka hilang tanpa bekas, dan  itu tidak pernah diisukan. Malah kalau membaca laporan dari Buku Putih apa yang terjadi di Jawa  Tengah sama sekali tidak menjadi masalah. Jadi semua perhatian dengan sengaja  dipusatkan pada apa yang terjadi di Jakarta. Dan, siapa yang tahu tentang mereka  yang hilang ini? Kita harus tanyakan kepada pemerintah Indonesia, Suherman di  mana? Maryono, Usman di mana? Dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh dari  G30S hilang tanpa bekas. Yang tahu bagaimana nasibnya, ya tentara sendiri.[9]
 
Di Boyolali, 21 Oktober 1965, menjadi awal pembantaian  massal, ribuan orang ditembaki dan digorok secara biadab. Kuburan massal hasil  galian paksa para korban tercipta mendadak.
 
Orang-orang yang menolak membunuh atau menggali kuburan,  diancam akan ikut dibunuh. Tubuh-tubuh tanpa kepala bergelimpangan di desa dan  kampung perkotaan sekitar Solo, Blora, dan Prambanan. Di Blora sendiri tak  kurang 5.000 orang dibantai dengan sadis. Sungai Bengawan Solo, Kali Wedi  Klaten, dan Sungai Brantas di Jawa Timur penuh dengan mayat bertubuh tak utuh.  Kali jadi merah. Orang ketakutan. Tak jelas siapa kawan, siapa  lawan.
 
Jawa Timur
 
LAPORAN dari misionaris Katolik di Kediri menyebut 3 ribu  orang tewas dibantai pada November 1965.
 
Jenderal Soemitro, Pangdam  Brawijaya mengatakan bahwa “1 orang nyawa  jenderal harus ditebus 100 ribu nyawa  PKI.” Ia pun mengiringi pembantaian massal di berbagai wilayah di Indonesia.  Dia pulalah yang memimpin penangkapan, penggorokan, penembakan ratusan massa  sekaligus dan membuang mayat mereka ke dalam lubang yang digali oleh para korban  itu sendiri. Diperkirakan 250.000 korban mati atau hilang di Jawa  Timur.[10]
 
Peristiwa pembantaian di Jawa  Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965.  Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak  berani menguburkan korban. “Awas kalau  kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di  bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah  mati.”[11]
 
Bali
 
Di Bali, pembantaian massal dimulai setelah RPKAD mendarat  pada awal Desember 1965. Mereka menggalang milisi-milisi binaan PNI yang disebut  Tameng. Mereka juga datang bersama segerombolan milisi Jawa—Madura yang berasal  dari Banyuwangi. Pola pembantaian pun kurang lebih sama biadab dengan di Jawa,  bahkan mungkin lebih menggila karena ketegangan antara PNI dengan PKI merasuk  sampai ke ranah-ranah pribadi di dalam keluarga-keluarga besar. Dengan  memanfaatkan adat dan ritual, di beberapa tempat terjadi pembantaian seluruh  garis keluarga dengan anggapan akan menghilangkan dendam turunan. Laki-laki  berusia 17 tahun ke atas, apalagi kalau ia pandai, tak bakal  selamat.
 
Bali  harus  dibersihkan dari malapetaka, diupacarai dengan banjir darah agar Pulau Dewata  suci kembali. Mayat-mayat pun dipotong, dipisahkan tangan, kaki dan kepala dari  badan dan dibuang di berbagai tempat supaya unsur-unsur jahat tak  bersatu.
 
Rumah demi rumah di suatu desa dibakar, kadang-kadang  dengan penghuninya secara hidup-hidup. Kuburan massal yang berisi ratusan mayat  bertebaran hampir di seluruh bagian pulau cantik ini. Terkirakan sekitar  80.000—100.000 jadi korban pembantaian.
 
Tim Pencari Fakta yang dibentuk  oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000—100.000 jiwa  telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa  sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka  laporkan.[12] Pembunuhan di Bali  ini diperkirakan 5% dari jumlah penduduk Bali sendiri.[13]
 
Dr. Robert Cribb, dosen sejarah  pada Australian National University Melbourne, mengatakan: “Kadang-kadang tentara sendiri masuk ke desa  membunuh orang, tapi biasanya orang ditangkap, ditahan, dan dikeluarkan di  tangan milisia, di tangan organisasi-organsasi yang diadakan oleh tentara untuk  dibunuh. Sarwo Edhi yang memimpin RPKAD mengatakan bahwa di Jawa rakyat harus  dihasut untuk membunuh orang komunis. Dari saksi, jelas, bahwa di Bali juga  RPKAD punya peranan besar menghasut rakyat….”[14]
 
“Ditangkap di satu desa dan dibawa ke desa  lain dan dibunuh, supaya orang yang ditangkap tidak kenal dengan si pelaku….  Untuk ini perlu kordinasi. Nah, saya ingin tahu siapa kordinator ini?” tanya  Prof.Dr. Henk Schulte Merdbolt, sejarawan Amsterdam University,  Netherland.[15]
 
Dalam penyelidikan rakyat Bali  sendiri, diketahui beberapa tempat yang menjadi lokasi kuburan massal di Pulau  Bali, seperti: di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng, di Desa Rendang dan Nongan  Kabupaten Karangasem, di Pantai Masceti Kabupaten Gianyar, di Desa Kapal  Kabupaten Badung. Umumnya mereka yang dibantai di  Desa Kapal, adalah orang-orang yang ditahan, diambil, dan dikeluarkan dari kamar  tahanan dan dibunuh.
 
Di antara mereka adalah Ketut Kandel, Anom Dede, Ir. Sataya  Bandem Wirka, Bandem Pageh, I Gede Puger, Anak Agung Kencana, Wayan Duma, Anak  Agung Tiaga, Ida Bagus Dupem, Ida Bagus Warjana, Ketut Nadi, Harto Setiadi. Di  antara mereka, ada yang ditembak, belum mati lantas dibuang ke lubang dan  ditimbun, bahkan ada yang tubuhnya dicincang dan dipotong-potong, leher, kaki  dan tangan dicerai-beraikan seperti yang mereka lakukan atas I Gede Puger, tokoh  veteran pejuang Bali.
 
Pulau Bali benar-benar bersimbah  darah! Hanya dalam beberapa minggu di bulan Desember 1965, antara 80—100 ribu  orang mati dalam pembantaian, merupakan 5% dari jumlah penduduk Pulau  Bali.[16]   Di seluruh Indonesia, dalam waktu beberapa  bulan dari mulai Oktober 1965 sampai 3 bulan pertama 1966, menurut perkiraan  umum ada sekitar 800 ribu sampai sejuta orang dibunuh dengan berbagai cara.  Digorok, disiksa, dipenggali dan kepalanya ditancapkan di pagar rumah korban,  dibantai dan ditembaki secara massal, dibakar hidup-hidup bersama rumah dan  kampungnya, dibuang ke jurang, sungai dan lautan.   Tanah dan harta para anggota PKI atau golongan kiri  pun dijarah dan dikuasai oleh tentara dan milisi-milisi ciptaannya macam KAMI,  KAPI, KAPPI, dst. Kebencian rasial pun dikobarkan. Kantor, sekolah, rumah, tanah dan daerah  pertokoan yang dimiliki kaum etnis Tionghoa, baik yang tergabung dalam Baperki  atau tidak, direbut kemudian diduduki sebagai markas tentara, rumah jenderal,  kantor Golkar atau markas milisi orba, sampai sekarang. Puluhan ribu  orang dipekerjakan di Pulau Buru dan Nusakambangan,  memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai orang buangan, dan  kebutuhan para perampok kehidupan mereka.[17]
 
Hampir di setiap kota provinsi dan kabupaten didirikan  tempat-tempat tahanan orang-orang yang ditangkap dengan tuduhan “ada indikasi”  terlibat langsung maupun tak langsung dengan G30S.
 
Ratusan ribu tahanan ditempatkan di dalam kamp-kamp yang  sangat tidak memadai dan di bawah standar kemanusian. Tempat, kesehatan,  makanan, dan lain-lain yang sangat minim yang semuanya itu hanya bertujuan untuk  melenyapkan secara pelan dan bertahap, mengikut apa yang diucapkan Soeharto: “Kalau ditahan terus, siapa yang memberi  makan?” Karena kenyataannya, di samping para tahanan yang mati karena sakit,  kurang makan dan tekanan batin, dsb., banyak di antaranya yang diambil malam  dari tempat tahanannya dan dibunuh. Inilah praktik kekejaman kemanusiaan,  kebiadaban, yang dilakukan oleh rezim orba/Soeharto.
 
-------------
[1] baca: RPKAD yang kemudian menjadi Kopassus—Pen.
[2]  Elizabeth Fuller Collins, “Indonesia:  Sebuah Budaya Kekerasan?”
[3] yang belum sempat dibunuh—Pen.
[4]  Marian Wilkinson, Sydney Morning  Herald, 10 Juli 1999
[5]  http://www.americanfreepress.net
[6]  Mike Head/Marian Wilkinson, Sydney  Morning Herald, 20 Juli 1999
[7]  Silakan baca: “Kebiadaban Rezim Soeharto  di Sumatra Barat”,
www.kabarindonesia.com tanggal 14/2/08
[8] Prof. Ben Anderson, Tentang  Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para  Jenderal. [9] Prof. Ben Anderson, Tentang  Pembunuhan Massal 65 dan Tentang Matinya Para  Jenderal.
[10] [Indymedia-jakarta] Mass Grave in  Indonesia
[11] Soekarno Menggugat oleh Asvi Warman  Adam, Harian Kompas,  6/6/03
[12] Memoar Oey Tjoe  Tat
[13] [Indymedia-jakarta] Mass Grave in  Indonesia
[14]  film dokumen: “Kawan Tiba Senja”,  LPKP 65 Bali & JK 6
[15]  film dokumen: “Kawan Tiba Senja”,  LPKP 65 Bali & JK 6
[16]  film dokumen: “Kawan Tiba Senja”,  LPKP 65 Bali & JK 6
[17] [Indymedia-jakarta] Mass Grave in  Indonesia
 


      
                

                

Kirim email ke