Opini Prof. Dr. Sutan Remy Sjah kelihatannya bersandar pada pendapat dana operasional itu merupakan hak gubernur yang bahkan boleh diambil pribadi. Saya rasa opini ini menyesatkan, dana operasional jelas untuk membantu operasional sama sekali bukan untuk pribadi, bahkan ada kasus korupsi mantan Menteri ESDM Jero Wacik yg divonis 4 th karena menggunakan dana operasional untuk pribadi.
Menurut saya yg dilakukan Ahok hal yg biasa saja dan memang seharusnya begitu, bila sebelumnya ada korupsi dana operasional yg tidak ketangkap itu urusan lain tapi jangan dijadikan norma. Kutipan: Dana operasional Gubernur ini benar-benar merupakan hak dari AHOK untuk menggunakannya bahkan bila mau, AHOK boleh saja mengambilnya untuk keperluan pribadi. Namun meski demikian, AHOK tak pernah berniat untuk memperkaya diri sendiri dengan adanya dana operasional yang sangat besar tersebut. ---In [email protected], <chalik.hamid@...> wrote : Tulisan Prof. Dr. Sutan Remy Sjah: “AHOK Dan JAKARTA” Share http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.posnesia.com%2Fjakarta%2Ftulisan-prof-dr-sutan-remy-sjah-ahok-dan-jakarta.htmlTweet https://twitter.com/intent/tweet?text=Tulisan%20Prof.%20Dr.%20Sutan%20Remy%20Sjah%3A%20%E2%80%9CAHOK%20Dan%20JAKARTA%E2%80%9D&url=http://www.posnesia.com/jakarta/tulisan-prof-dr-sutan-remy-sjah-ahok-dan-jakarta.html Tak ada Gubernur di daerah lain yang punya dana operasional rata-rata hingga Rp. 5 Milyar per bulan kecuali Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (AHOK). Dana operasional Gubernur ini adalah mutlak wewenang dan hak dari AHOK dalam menggunakannya untuk keperluan apapun juga terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah. Sebab dana ini adalah sebagai kompensasi atas usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh PAD (Pendapatan Asli daerah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang tunjangan operasional Kepala Daerah. Tunjangan operasional ini dalam bentuk insentif pajak dan retribusi. Terkait dengan peraturan tersebut AHOK pernah menjelaskan, apabila di sebuah provinsi memiliki PAD sebesar Rp 500 miliar, maka Gubernur berhak mengambil 1 persen dari dana tersebut. Sama halnya seperti yang pernah ia lakukan ketika menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Oleh karena untuk DKI jakarta PAD-nya mencapai triliunan rupiah maka Gubernur hanya diberikan hak untuk menggunakan 0,15 persen di antaranya. “Kami pun bingung pakainya, makanya saya ambil 0,12 persen. Saya mau kasih uang operasional saya kepada Wali Kota dan SekDa supaya kalau ke kawinan atau undangan, mereka ada uang,” kata AHOK. Bila diasumsikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp. 44 Triliun per tahun sebagaimana yang pernah disampaikan oleh AHOK, maka untuk tahun ini kemungkinan besar akan meningkat. Dari jumlah tersebut maka dana operasional yang berhak diambil oleh Gubernur DKI adalah sebesar 0.15%, atau hingga mencapai nilai sebesar Rp. 66 Miliar pertahun, atau rata-rata sekitar Rp. 5.5 Milyar per bulan. Dengan demikian memang benar adanya kabar bahwa Gubernur DKI adalah Gubernur terkaya di Indonesia. Bila AHOK mau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. niscaya AHOK akan menjadi mantan pejabat yang kaya raya setelah jabatannya berakhir tahun depan. Namun demikian yang terjadi justru AHOK adalah satu-satunya Gubenur yang mengembalikan sisa dana operasional ke kas negara sebesar Rp. 4.8 Miilyar yang tidak sempat digunakan semasa menjalankan tugas bersama Gubernur Jokowi pada tahun 2014 lalu. Selain AHOK, mana ada Gubernur lainnya di negeri ini yang mengembalikan uang operasional, ketika mereka legser dari jabatannya? Dana operasional Gubernur ini benar-benar merupakan hak dari AHOK untuk menggunakannya bahkan bila mau, AHOK boleh saja mengambilnya untuk keperluan pribadi. Namun meski demikian, AHOK tak pernah berniat untuk memperkaya diri sendiri dengan adanya dana operasional yang sangat besar tersebut. AHOK menggunakan dana operasional Gubernur diantaranya untuk menolong warga miskin yang membutuhkan antara lain membantu membiayai warga kurang mampu yang sedang sakit, orang-oramg cacat, anak-anak terlantar, menebus ijasah warga yang ditahan oleh sekolah atau perguruan tinggi, membantu meringankan beban para janda mantan pejabat atau orang-orang yang dahulu pernah berjasa kepada bangsa dan negara dan lain sebagainya. Dana operasional Gubernur itupun juga tidak semuanya dikuasai oleh AHOK namun sebagian didistribusikan kepada Wakil Gubernur, Walikota dan SekDa. Sebagaimana AHOK pernah menyampaikan bahwa setiap bulan AHOK memberikan jatah uang operasional kepada Sekda DKI sebesar Rp. 100 Juta yang penggunaannya di serahkan sepenuhnya kepada SekDa. AHOK hanya berpesan agar uang tersebut digunakan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas melayani warga Jakarta. Jadi jangan heran jika AHOK dapat menyumbang kepada warga hingga ratusan juta rupiah, sebab AHOK memiliki dana operasional yang cukup besar. Tapi dana ini sesungguhnya bisa saja ditahan oleh AHOK sampai akhir jabatannya dan kemudian dibawanya pulang, sebab memang penggunaan dana tersebut tidak perlu dilaporkan kepada pihak manapun. Itulah AHOK. Sebagai Gubenur AHOK benar-benar bejuang untuk kepentingan warganya, bahkan untuk uang operasional yang bisa saja dibawa pulang untuk keperluan pribadi, namun AHOK tetap saja tak mau melakukannya. AHOK memilih menggunakan uang itu untuk membantu warganya yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan selalu ingin menolong warga agar terlepas dari persoalan yang menjerat kehidupannya. Sumber (https://www.facebook.com/groups/saveahok/permalink/1293577800661180/)
