Ketika Duterte Bilang “Go To Hell, Obama”
http://www.berdikarionline.com/ketika-duterte-bilang-go-to-hell-obama/ Puncak dari kemarahan Sukarno terhadap imperialisme Amerika Serikat (AS) menggeledek melalui kata-kata: go to hell with your aid. Kata-kata yang diucapkan oleh Sukarno di tahun 1964 sekaligus pernyataan talak-tiga terhadap AS. 43 tahun kemudian, di Amerika Latin, tepatnya di negara bernama Venezuela, seorang Presiden juga melontarkan kata-kata yang hampir sama: go to hell, gringos! Hugo Chavez, nama Presiden itu, sangat geram dengan intervensi AS atas politik negerinya. Dan tiga hari yang lalu, Presiden Filipina yang baru tiga bulan menjabat, Rodrigo Duterte, juga melontarkan kata-kata yang hampir sama: go to hell, Obama. Duterte meradang setelah kebijakannya memerangi narkoba di negerinya dihujani kritik oleh Washington. “Alih-alih membantu kami, yang pertama kali menyerang adalah Departemen Luar Negeri. Jadi Anda bisa pergi ke neraka, Obama. Anda bisa pergi ke neraka,” kata Duterte, seperti dilansirReuters, Selasa (4/10/2016). Ini bukan kali pertama Duterte menyerang Obama dan Amerika. Pada awal September lalu, jelang pertemuan negara-negara ASEAN di Laos, Duterte mengeluarkan kata makian: Putang ina (anak pelacur). Makian khas Filipina itu ditujukan kepada Obama. Duterte memang anomali dalam politik Filipina yang dikenal manut terhadap Paman Sam. Bukan hanya karena cara bicaranya yang ceplas-ceplos dan gaya mementahnya yang informal, tetapi juga sikapnya yang berani bertabrakan dengan kepentingan negara-negara adikuasa. Dia seperti kuda liar yang sulit ditunggangi oleh negara adikuasa manapun. Pertengahan September lalu, dia mengancam akan mengusir tentara AS dari wilayah Filipina Selatan. Belakangan, karena AS mengancam akan berhenti jualan senjata ke negerinya, Duterte mengaku akan berpaling ke pangkuan Rusia dan Tiongkok. Dia juga pernah mengancam keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan keberanian itu, apakah Duterte bisa disandingkan dengan Sukarno dan Chavez? Harapan baru Filipina Duterte adalah politisi yang muncul di tengah momentum yang tepat dengan pendekatan yang tepat. Pertama, persoalan ekonomi yang tidak terselesaikan, khususnya kemiskinan dan ketimpangan, yang melahirkan ketidakpuasaan massal rakyat Filipina. Kedua, rakyat Filipina sudah muak dengan gaya kepemimpinan politik lama, terutama “kekuatan kuning”–Aquino dan keturunannya–yang dianggap korup, tidak kompeten, dan tidak tegas. Pada titik itu, mayoritas rakyat Filipina tidak puas dengan gaya politik yang normal atau moderat/tengah. Sebaliknya, mereka merindukan gaya politik yang tidak biasa alias radikal. Duterte muncul dengan gaya baru: cara bicara ceplas-ceplos, tampilan merakyat, dan terkesan apa-adanya. Dia juga mewakili gaya kepemimpinan yang tegas, terutama pengalamannya memerangi pengedar narkoba dan kriminalitas di Davao. Yang lebih penting lagi, dia membawa retorika anti-oligarki di masa kampanye. Retorika itu sangat mengena di telinga rakyat Filipina yang sudah muak dengan tatanan ekonomi yang hanya membolehkan 0,1 persen elit menguasai kue ekonomi. Dengan slogannya, perubahan segera tiba (change is coming), Duterte menjadi harapan baru bagi rakyat Filipina. Itulah yang membuatnya begitu gampang menapaki jalan menuju Istana Malacañang–Istana Kepresidenan Filipina. “Perang melawan si miskin” Sejauh ini, kerja besar Duterte difokuskan pada perang suci melawan narkoba dan kriminalitas. Jumlah korbannya tidak sedikit: sudah lebih 3600 orang. Sekitar 2.275 diantaranya tewas di tanganvigilante. Perang inilah yang menuai kritik banyak pihak, baik aktivis HAM maupun pihak internasional (AS, Eropa dan PBB). Banyak orang yang dituduh pengedar narkoba mati di jalanan, tanpa proses pengadilan. Mungkin narkoba memang persoalan besar di Filipina. Apalagi jika berkelindan dengan kriminalitas. Namun, memerangi narkoba hanya dengan membunuhi pengedarnya saja, tanpa menyentuh ke akar persoalannya, yakni kemiskinan, hanya akan menjadi ajang pembantaian manusia. Tak salah, Walden Bello, seorang bekas anggota parlemen dari partai progressif Akbayan, menyebut perang suci Duterte itu sebagai “perang melawan si miskin”. “Menyelesaikan persoalan narkoba dengan pembunuhan hanya menyentuh gejalanya saja, tetapi tidak pada penyebabnya,” ujar Bello. Bello, yang dikenal sebagai profesor sosiologi dan aktivis kiri, mengatakan penggunaan narkoba di kalangan kaum miskin sangat lazim lantaran bisa menjadi jalan keluar pintas atas realitas kemiskinan. “Kemiskinan bukan hanya kekurangan materi, tetapi keputusasaan, ketidakberdayaan dan hidup tanpa martabat,” jelasnya. Baginya, perang melawan narkoba harus diarahkan pada akar masalahnya, yakni kemiskinan. Caranya: ciptakan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, upah layak, redistribusi kekayaan, dan lain-lain. Namun, kendati Duterte dihujani kritik soal pelanggaran HAM, popularitasnya masih sangat tinggi. Survei terbaru dari institut penelitian Social Weather Stations (SWS) menyebutkan, sebanyak 73 persen warga Filipina puas dengan kepemimpinan Durerte. Dan hanya 11 persen yang menyatakan tidak puas. Duterte anti-imperialis? Memang terlalu dini untuk menilai Duterte itu progressif atau tidak. Namun, setidaknya ada satu ukuran yang bisa dipakai: seperti apa haluan ekonomi dan politiknya? Di sinilah letak kekurangannya. Dari 10 poin agenda ekonomi Duterte, tidak satupun yang eksplisit anti-neoliberal. Hanya dua poin yang agak melegakan bagi si miskin, yakni investasi untuk pembangunan manusia (pendidikan dan kesehatan) dan perlindungan sosial melalui transfer tunai kepada si miskin (mirip BLT di Indonesia). Sisanya masih bicara agenda investasi dan bisnis. Duterte juga belum mau keluar dari jerat IMF. Duterte tidak seberani Sukarno dan Chavez yang berani menolak membayar utang najis dan utang illegal yang dijeratkan oleh rentenir (IMF dan Bank Dunia) ke negerinya. Duterte juga masih mengadopsi pendekatan privatisasi terselubung ala Bank Dunia, yaitu public-private partnership (PPP), untuk mempercepat proyek infrastruktur publik. Tetapi retorika Duterte memang progressif. Duterte selalu bicara “tao muna ha” (rakyat yang utama/prioritas), kendati belum ada kebijakannya yang eksplisit menyentuh rakyat banyak. Saat kampanye, dia berjanji akan melakukan land-reform dan memperbaiki irigasi bagi pertanian. Sayang, hingga sekarang land-reform itu belum jalan-jalan juga. Saat kampanye, Duterte berjanji akan menghapus sistim kerja kontrak yang sangat menghisap buruh. Sayang, hingga kini janji itu juga belum ditunaikan. Namun, komentar Duterte tentang serikat buruh beberapa kali mengecewakan. Dia pernah bilang akan menghajar serikat buruh yang mengganggu iklim investasi. Ya, dalam urusan ekonomi, Duterte belumlah seradikal Chavez atau Sukarno. Belum satupun perusahaan asing yang sudah dinasionalisasi oleh pemerintahan Duterte. Dia juga belum mengusir IMF dan Bank Dunia dari negerinya. Raymond Samuel
