REFLEKSI. 

 

PENERBANGAN BUTA TELAH MEMBWA NKRI TERJEBAK DALAM JARINGAN  

NEOLIBERALISME DAN MENJADI NEGARA JAJAHANNYA.

 

Haluan  NKRI sebenarnya sudah ada, ini ditunjukakn secara jelas oleh UUD 45
naskah asli, khususnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila 1 Juni 1945. Dari sini
jelas bahwa negara kita (NKRI) sudah mempunyai haluan yang jelas, tegas dan
revolusioner, yang sudah kita setujui bersama. Jadi disini yang kita
perlukan adalah negra (yang dalam uraian ini saya ibaratkan sebagai suatu
Pesawat Terbang); jadi dalam konteks ini NKRI harus mempunyai pengemudi
(pilot) yang  sudah berpengalaman banyak dalam dunia penerbangan, dan setia
pada UUD  45 naskah asli, khususnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila 1
Juni1945;

 

Sayangnya yang kita saksikan sekarang ini jalannya NKRI nyasar tak karuan
tujuannya, dalam konteks ini, perlu diperiksa apa yang tidak benar (salah)
dalam pesawat terbang yang menggunakan logo NKRI ini. Apakah pesawat ini
sudah bobrok, ataukah pengemudinya (pilot)  belum cukup pengalaman dalam
mengemudikan pesawat terbang yang sangat komples peralatan elektroniknya?

 

Untuk mudahnya menganalisa masalah ini, bailah kita ibaratkan bahwa kita
bangsa Indonesia saat ini sedang baerada dalam perjalaan penerbangan, yang
menggunakan pesawat terbang dengan logo NKRI); tapi sayangnya perlengkapan
Navigasinya, yaitu ADF ( Automatic Direction Finder), suatau peralatan
navigasi yang menunjukkan arah tujuan penerbangan, yang di tuju. Dalam
konteks ini katakanlah bahwa pesawat terbang yang berlogo NKRI itu
bertujunan menuju pada suatu Masyarakat yang adil dan makmur, tanpa adanya
penghisapan manusia atas manusia. Jadi dalam konteks ini pesawat terbang
seharusnya mengikuti kordinat yang ditunjukkan oleh ADF,  yang mengarah
memasuki orbit UUD 45, khususnya Pasal 33 UUd 45, dan Pancasila 1 juni 1945.
Celakanya ADF pesawat sidah tidak berfungsi sebagai mana seharusnya,
sehingga sang Pilotnya hanya meraba-raba, dan tidak tahu pasti kearah mana
pesawat terbang yang di kendalikannya itu. 

 

Kecuali ADF ada juga aparat yang disebut VOR (Very hight Frequensi
Omnidirection Radio range); yang dalam penerbangan adalah suatu instrumen
yang menunjukkan secara tepat kordinat tempat-tempat yang dituju.Misalnya
dengan VOR, maka penerbang (pilot) pesawat terbang secara mudah bisa menuju
pada temat yang sudah ditentukan oleh jatwalnya. Tapi VOR itu bisa disalah
gunakan; Misalnya dalam keadaan perang, dengan menggunakan VOR, maka pilot
dengan bantuan VOR dapat secara mudah untuk melepaskan Bom ditempat yang
sudah ditentukan.  Oleh karena itu dalam era Bung Karno yang saat itu
berkonfrontasi dengan Malaysia ditahun 1964-1965 saya menentang pemasangan
VOR di pulau nyamuk kalau ngak salah ingatan, karena dengan VOR penerbang
pesawat perang Ingris bisa dengan mudah menenbak lapangan terbang militer
AURI atau istana kepresidennan dengan menggunakan petunjuk yang sudah ada
dalam VOR. Dalam konteks ini VOR, saya ibaratkan sebagai Pasal 33 UUD 45,
yang secara tepat menunjukan jalan untuk menuju pada suatu masyarakat yang
adil dan makmur, tanpa penghisapan manusia  atas manusia. Tapi sayang aparat
VOR juga sudah tidak berfungsi lagi, jadi sang pilot hanya meraba-raba saja,
sehingga bisa salah arah dan kesasar ketempat yang berbahaya. Selain itu ada
juga alat yang disebut DME (Distance Measuring Equipment) adalah aparat yang
menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan, untuk mencapai tujuan yang di
sesuaikan dengan kecepatan penerbangan. Dalam konteks ini DME dapat
diartikan sebagai janka waktu yang diperlukan bagi pembangunan semesta
berencana, yang berdasarkan pada  GBHN (Garis besar Haluan Negara).

Selain dari itu ada juga RADAR Cuaca adalah alat untuk menjamin keselamatan
penerbangan, yang dapat memberikan laporan tentang keadaan cuaca yang akan
di lewati dalam penerbangan, mengetahui tentang tebal-tipisnya udara,
ketinggian pesawat terbang, kecepatan, dan lain-lain penghalang, yang bisa
menyebabkan  ketidak stabilan penerbangan, dan masih banyak lagi hal-hal
yang bisa ditunjukkan ole Radar Cuaca tersebut.  Sayang Radar pesawat juga
tidak beres (rusak), jadi jalannya penerbangang tidak lagi nyaman.

 

Dalam kontekeks ini Radar bagi NKRI berarati untuk memeriksa kebersihan
pemerintahan, misalnya tentang Korupsi (KKN), pelanggaran HAM, ormas-ormas
anarkis, sparatis, teroris dll; yang bisa mengganggu kesatuan bangsa, dan
negara, dan juga untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam melaksanakan
UUD 45, Khususnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila 1 Juni 1945.

 

Diatas  sudah saya katakan bahwa semua alat perlengkapan navigasi pesawat
yang kita naiki, yaitu pesawat terbang yang berlogo NKRI sudah rusak, atau
sengaja dirusak sehingga semuanya tidak berfungsi lagi sebagai mana
seharusnya. 

 

Menurut  pengamatan saya semua peralatan Navigasi pesawat terbang  yang
menggunakan loga NKRI seraca sadar dirusak oleh para elite  bangsa ini,
yaitu para pendekar politik busuk NKRI; Ini tercermin dalam Empat kali
amandemen, yang telah melumpuhkan UUD 45 nmaskah asli, khususnya pasal 33
UUD 45.

Oleh karena semua aparat navigasi pesawat terbang dengan logo NKRI telah
rusak, maka ibaratnya sekarang ini kita sedang barada dalam perjalanan
penerbangan B U T A , sehingga terjebak masuk dalam jaring-jaring (orbit)
Neoliberalisme, yang anti UUD 45, Khususnya Pasal 33 UUD  45, dan Pancasila
1 Juni 1945 dan juga tidak akan mempunyai hari depan bagi Ekologi.

 

Kesimpulam akhir : Kita harus  menganti semua alat-alat Navigasi yang rusak,
agar dapat menemukan kembali jalan yang benar untuk menuju pada Indonesia
Merdeka dengan Kostitusi UUD 45 naskah asli, khususnya Pasal 33 UUD 45
naskah asli, dan Pancasila 1 Juni 1945, menuju pada suatu masyarakat yang
adil dan makmur tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia. 

Ini berarti bahwa kita bangsa Indonesia harus berani melakukan Reformasi
sosial yang fundamental atau mendasar; atau Retooling menurut istilah Bung
Karnao, yaitu retooling dibidang  Politik,bidang Ekonomi, bidang sosial,
bidang mental dan kebudayaan, bidang keamanan,bidang pembentukan badan-badan
baru,dan bidang para pelaksana. Semuanya ini diperlukan untuk menjalankan
haluan NKRI yang sesuai dengan Prolkamsi Kemerdekaan Kita (17.Agustus.1945),
yaitu melaksanakan amanat penderitaan Rakyat, menuju pada suatu masyarakat
yang adil dan makmur tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia, yang
oleh Bung Karno disebut masyarakat sosialisme Indonesia.

 

Roeslan.

 

 

 

 

Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Gesendet: Samstag, 8. Oktober 2016 17:17
An: Undisclosed-Recipient:;
Betreff: [GELORA45] Indonesia masih perlu haluan negara

 

  

Benarkah selama 71 tanun bahtera NKRI berlayar tanpa haluan? Lantas
Jawasentris bukan haluan utama?  hehehehehe

 

http://www.antaranews.com/berita/589165/indonesia-masih-perlu-haluan-negara

 

 


Indonesia masih perlu haluan negara


Sabtu, 8 Oktober 2016 21:58 WIB | 235 Views

Pewarta: Zumrotun Solichah

Das Bild wurde vom Absender entfernt. Indonesia masih perlu haluan negara

Mahfud MD (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jember (ANTARA News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan
Indonesia masih memerlukan haluan negara karena akhir-akhir ini banyak yang
menilai jalannya pemerintahan salah arah karena sudah tidak sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.

"Kita masih butuh haluan negara, namun haluan negara saat ini belum tentu
bernama GBHN seperti pada zaman Orde Baru," kata Mahfud dalam seminar
nasional di Jember, Jawa Timur, Sabtu sore.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Fakultas Hukum,
Universitas Jember, bersama Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menggelar seminar
nasional bertema "Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"
dengan menghadirkan sejumlah pakar konstitusi.

Menurut Mahfud, pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, peta jalan haluan
negara Indonesia bukan bernama GBHN, melainkan bernama Manifesto Politik
(Manipol) yang dituangkan di dalam Ketetapan MPRS No. II/ MPRS/1960 tentang
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama
1961-1969 (GBPPNSB).

"Jadi meskipun dasarnya sama-sama Pasal 3 UUD 1945, namun pemerintahan Orde
Lama dan Orde Baru memberi nama dan masa keberlakuan yang berbeda atas
haluan negara tersebut," kata Mahfud.

Pada era reformasi. lanjut dia, Indonesia juga mempunyai haluan negara
sebagai turunan dari UUD 1945 yang sudah diamendemen yakni UU Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Jangkauan pembangunan Indonesia menurut UU SPPN dan UU RPJPN adalah 20
tahunan untuk jangka panjang, lima tahun untuk jangka menengah, dan tahunan
untuk jangka pendek," ucap guru besar hukum tata negara itu.

"Haluan negara kita di bawah UUD pada era reformasi ini memang tidak diberi
baju hukum Tap MPR karena berdasar sistem ketatanegaraan sekarang MPR tidak
lagi mengeluarkan Tap yang bersifat mengatur," kata Ketua Asosiasi Pengajar
Hukum Tata Negara itu.



Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT C ANTARA 2016



Kirim email ke