http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161019205839-20-166636/wajah-muram-papua-di-tangan-jokowi/
Analisis
Wajah Muram Papua di Tangan Jokowi
Abraham Utama, CNN Indonesia
Kamis, 20/10/2016 08:32 WIB
LIPI meminta Presiden Jokowi secara intensif menggelar dialog inklusif dengan
seluruh elemen masyarakat Papua. Jakarta dan Jayapura tak boleh saling curiga.
(Dok. Agus Suparto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo merupakan presiden Indonesia yang paling
sering menyapa masyarakat Papua. Dalam dua tahun terakhir, ia sudah lima kali
berkunjung ke Papua.
Desember 2014, Jokowi merayakan natal di Jayapura. Satu tahun kemudian ia
menutup 2015 di Raja Ampat.
Jokowi tidak ingkar. Kepada penduduk di dua provinsi paling timur Indonesia
itu, ia berjanji untuk setidaknya tiga kali dalam setahun menginjakkan kaki di
Bumi Cenderawasih.
Beberapa hari jelang dua tahun pemerintahannya yang jatuh Kamis (20/10), Jokowi
ada di Papua. Ia meresmikan satu bandara vital di Yahukimo dan enam pembangkit
listrik baru.
"Insya Allah Papua dan Papua Barat tidak lagi gelap di tahun 2019," ucap Jokowi
melalui akun Twitternya, Senin kemarin.
Lihat juga:
'Jangan Lihat Papua dengan Logika Jawa'
Jokowi memang tengah giat mendirikan beragam infrastruktur baru di Papua dan
Papua Barat. Tidak hanya sektor kelistrikan dan akses transportasi, pelayanan
serta sarana pendidikan, ekonomi, dan kesehatan juga ia genjot.
"Saya tahu medannya berat, inilah tantangan program proyek yang ada di Papua
dan Papua Barat. Saya tahu itu, tapi jangan diundur-undur," ujarnya kepada
Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir di Sentani.
Penelitian yang disusun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Jaringan Damai
Papua pada 2015 menyebut infrastruktur sebagai persoalan besar di dua provinsi
itu.
Namun melalui policy brief bertajuk Bersama-sama Membangun Papua Damai, mereka
menyatakan Papua tidak melulu soal keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar
manusia.
Masyarakat Papua masih terus distigmatisasi dan diperlakukan tidak serupa warga
negara di daerah lain. Persoalan politik, hukum, dan keamanan masih menjadi
duri dalam daging dalam hubungan Papua dan Jakarta.
Lihat juga:
Bara Konflik Papua dan Diplomasi 'Ultranasionalis' Indonesia
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Adriana Elisabeth mengatakan, kebijakan
Jokowi terhadap Papua awalnya komprehensif. Ia berkata, selain hadir secara
fisik, Jokowi juga menerapkan kebijakan ekstrem yang belum pernah ada
sebelumnya, yaitu pembebasan tahanan politik Papua.
Akan tetapi, menurut Adriana, Jokowi akhirnya lebih mengedepankan pembangunan
infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut pilihan itu tidak akan
menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.
"Kalau infrastruktur dikejar, tidak ada jaminan bahwa permasalahan
politik,hukum, dan keamanan akan membaik dan selesai," tuturnya.
Kehidupan warga Desa Wogekel Wanam, Merauke. (CNN Indonesia/Andry
Novelino)
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut setidaknya terdapat sembilan
kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan Jokowi.
Kasus itu antara lain penembakan di Yahukimo (Maret 2015), kericuhan Tolikara
(Juli 2015), kematian sejumlah anak di Nduga (November 2015) dan kasus saham PT
Freeport Indonesia yang disebut Pigai mengabaikan masalah sosial warga lokal.
Kerja kolektif Papuan Behind Bars mencatat, hingga Maret 2016, sebanyak 32
warga Papua dilekatkan status tahanan politik. Setahun sebelumnya, 1083 orang
Papua ditangkap secara sewenang-wenang di seluruh Indonesia atas beragam
tuduhan kejahatan. Angka itu diklaim yang tertinggi sejak 2012.
Juni lalu, saat ditemui di Jakarta, Kapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw
telah menyatakan sikapnya terhadap gerakan kemerdekaan Papua yang diinisiasi
Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
"Dengan alasan apapun, kalau menggunakan label KNPB, akan kami larang," ucapnya
tentang gerakan tersebut.
KNPB merupakan kelompok yang mendukung United Liberation Movement for West
Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua. Sementara ULMWP adalah gerakan
yang mendapatkan dukungan negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Melanesian
Spearhead Group.
Dialog
LIPI menyarankan Jokowi untuk menunjuk seorang perantara yang menghubungkan
Jakarta dan Jayapura. Adriana berkata, posisi itu sebaiknya dipegang pejabat
setingkat menteri yang memahami Papua luar-dalam dan memiliki jaringan
internasional luas.
Menjalin dialog yang inklusif, kata Adriana, merupakan tugas utama si perantara
itu. Dialog itu digelar secara rutin dan melibatkan seluruh elemen masyarakat
Papua, termasuk ULMWP yang kini didukung generasi muda Papua kritis.
"Dialog itu adalah sebuah pendekatan dan bukan solusi untuk Papua," kata
Adriana.
Lihat juga:
Jokowi Diminta Terbuka soal Pelanggaran HAM di Papua
Tak kalah penting, LIPI mendorong Jokowi mengubah wajah Jakarta di mata
masyarakat Papua. Selama ini, TNI dan Polri menjadi representasi pemerintah
pusat di Papua.
Kekerasan yang dilakukan personel institusi keamanan dan pertahanan itu di
Papua dianggap ekuivalen dengan perbuatan pemerintah pusat.
"Penataan aparat di sana harus sesuai dengan kebutuhan. Yang jadi pertanyaan,
kenapa hal itu sulit diubah," kata Adriana. Kebijakan keamanan di Papua masih
berorientasi pada state security, bukan human security.
Ribuan massa tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berunjuk
rasa di Waena, Kota Jayapura, Selasa (31/5). Aksi tersebut menuntut pembebasan
Tahanan Politik (Tapol) Papua yang dijerat pasal makar. (ANTARA FOTO/Indrayadi
TH)
Jokowi saat ini masih memiliki tiga tahun untuk menyicil implementasi solusi
atas persoalan Papua. Simultan adalah kata kunci.
Seperti gagasannya tentang revolusi mental, aspek manusia dalam persoalan Papua
merupakan bagian yang tidak boleh dikesampingkan.
Papua tidak boleh gelap dan muram lagi. (abm/asa)
