http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/18/12405661/bisnis.ahok.di.kepulauan.seribu
Kolom
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting;
Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.
.
Bisnis Ahok di Kepulauan Seribu
Jessi Carina Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanen ikan kerapu di
perairan Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2016).
Oleh: Saidiman Ahmad
Ribuan orang memadati jalan Merdeka Selatan Jakarta Jumat lalu. Mereka
memprotes pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Apa
yang sebetulnya dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu? Mari kita cuplik.
Selasa siang yang terik itu, 27 September 2016, Ahok asyik mengayunkan jaring
ke dalam keramba. Ada beberapa ikan yang terjerat. Seekor kerapu berwarna gelap
ia angkat. "Ini satu ekor bisa Rp 300.000 loh. Kalau dijual restoran yang sudah
matang bisa jutaan ini," ujar Ahok (Kompas.com, 27/09).
Investasi
Pada kunjungan dinas itu, Ahok menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk
membantu peningkatan ekonomi warga melalui program budidaya ikan. Melalui skema
investasi, pemerintah provinsi akan menyediakan bantuan berupa keramba, bibit
ikan dan pakan kepada para nelayan.
Pada tahap pertama, ada 10 unit yang dikembangkan berisi 40 keramba seluas 3
kali 3 meter. Dengan jumlah benih rata-rata 250 per kotak, dibutuhkan sekitar
10 ribu benih ikan.
Pada 27 September lalu, Ahok telah menyebar 4 ribu benih ikan. Pemberian benih
lanjutan sebanyak 4 ribu akan dilakukan pada bulan November dan 2 ribu pada
bulan Desember.
Sementara itu, pemerintah provinsi juga akan menggelontorkan biaya pakan dan
biaya hidup selama lima bulan ke depan. Biaya yang akan dikeluarkan sekitar 90
juta rupiah.
Keuntungannya akan dibagi 80:20, di mana warga pengelola budidaya akan
memperoleh 80 persen dari keuntungan, sementara pemodal, yakni Pemprov,
memeroleh 20 persen.
Sebetulnya ini kurang lazim dalam dunia bisnis. Dalam dunia tauke, pola
kerjasama semacam ini akan membagi keuntungan 10:90, di mana pengelola
mendapatkan 10 persen dari keuntungan, sementara pemilik modal mendapatkan 90
persen. Tapi ini bukan bisnis murni, melainkan kebijakan sosial yang dibungkus
dengan paradigma bisnis.
Mengapa dilakukan dalam bentuk bisnis? Pertanyaan ini sangat relevan mengingat
pola kebijakan publik pada masyarakat demokratis yang sekarang mengalami
kecenderungan redistribusi langsung.
Negara mengambil pajak dari warga kaya untuk kemudian didistribusikan secara
tunai pada masyarakat yang kurang beruntung. Pola kebijakan publik semacam ini
terlihat bagus di awal pelaksanaannya, namun memiliki cacat yang bisa
melumpuhkan.
Kebijakan ini bisa berjalan ketika negara memiliki dana, namun akan mati bila
negara sudah mulai kehabisan sumber daya.
Selain itu, pola kebijakan transfer tunai itu juga akan menyebabkan budaya
ketergantungan warga kurang beruntung pada pemerintah.
Tren kebijakan sosial yang diterapkan di pelbagai negara selalu menyertakan
prasyarat perubahan kultur dan perilaku masyarakat miskin.
Contohnya adalah bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin dengan syarat
seluruh bayi yang ada dalam keluarga si miskin melakukan kunjungan rutin ke
rumah sakit untuk imunisasi. Contoh lain adalah bantuan dengan syarat kehadiran
anak di sekolah mencapai target tertentu.
Yang dibutuhkan oleh warga miskin lebih dari bantuan langsung kebutuhan pokok.
Yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat untuk keluar dari lingkaran
kemiskinan adalah akses pada modal dan budaya kerja keras.
Karena itu, kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip bisnis bisa menjadi
solusi bagi keberlangsungan siklus ekonomi.
Dalam sebuah acara talkshow di Berita Satu, Nadiem Makarim (pendiri dan CEO
Go-Jek) menyatakan bahwa salah satu motivasi dia menciptakan Go-Jek adalah
kepedulian sosial.
Dia melihat bahwa Go-Jek yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis itu
sesungguhnya adalah upaya untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di ibu kota.
Dia melihat bahwa kemacetan membuat kegiatan ekonomi warga tidak efektif dan
efisien. Karena itu, mengatasi kemacetan adalah upaya untuk meningkatkan
ekonomi. Nadiem berpendapat bahwa program sosial yang bisa berkelanjutan adalah
bisnis.
Di dalam bisnis, semua pihak bekerja berdasarkan kepentingan pribadi.
Besar-kecilnya pemenuhan kepentingan pribadi ditentukan oleh seberapa besar
usaha dan upaya para pihak yang menjalankan bisnis itu.
Selama kepentingan pribadi ada di situ, maka selama itu pula kegiatan bisnis
akan berjalan dan dipertahankan. Situasi di mana semua orang mengejar
kepentingan pribadinya akan menciptakan kemaslahan umum yang berkelanjutan.
The Tragedy of the Common
Yang juga menarik dari program Basuki Tjahaja Purnama ini adalah mengapa ia
memilih budidaya dan bukan memperbaiki teknologi dan alat tangkap ikan?
Mayoritas warga Kepulauan Seribu mengandalkan penghasilan dari laut. Dari tahun
ke tahun, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. Dalam kacamata sederhana,
mestinya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah membantu peningkatan
kemampuan nelayan untuk menangkap ikan. Dengan begitu, secara cepat penghasilan
warga bisa bertambah.
Yang dilakukan oleh Ahok justru sebaliknya. Ia tawarkan pada warga untuk
memelihara dan membesarkan ikan.
Pada 20 September 2016 dan di banyak kesempatan lain, Ahok menyatakan bahwa ke
depan kegiatan tangkap ikan di laut lepas akan semakin ditinggalkan. Dunia
perikanan akan masuk ke dalam budidaya.
Pandangan Ahok ini memiliki konsekuensi yang cukup jauh. Ini akan menimbulkan
semacam revolusi dunia nelayan. Selama ini paradigma konvensional melihat laut
sebagai ladang tempat menuai hasil yang takkan pernah habis. Karena itu,
nelayan bekerja untuk memetik hasil laut tanpa harus berkontribusi menumbuhkan
dan merawat hasil laut itu sendiri.
Sedangkan melalui budidaya, nelayan bergerak dari sekedar penangkap hasil laut
menjadi pencipta dan perawat hasil laut. Di sini, nelayan diberi beban
tanggung-jawab. Besar-kecilnya hasil tergantung dari kerja-keras merawat
keramba dan ikan-ikan di dalamnya.
Dengan adanya tanggung-jawab semacam ini, masing-masing individu akan menjaga
laut, minimal laut tempat keramba mereka berada, karena itu terkait erat dengan
penghasilan mereka.
Mari kita pakai analogi bunga agar lebih jelas. Biasanya bunga liar yang tumbuh
pinggir jalan atau tempat umum tidak tumbuh secara maksimal. Bunganya
kecil-kecil. Gampang kering. Kerdil. Padahal semua orang senang memandang dan
mencium harum baunya.
Bandingkan dengan bunga yang ada di tanam pribadi. Biasanya bunga di taman
pribadi lebih berseri dan lebih harum.
Itu terjadi karena pada lapangan umum atau pinggir jalan umum, tidak ada yang
merasa memiliki. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar peduli dan
pertanggungjawab atas pertumbuhan bunga tersebut.
Sementara di taman pribadi, minimal ada satu individu yang bertanggung-jawab
penuh untuk menyiram dan memberi pupuk.
Demikian halnya dengan ikan di laut. Kian hari ikan di laut lepas kian
berkurang. Di pinggiran pantai, hanya ikan-ikan kecil yang kekurangan gizi yang
bertahan hidup. Tidak ada yang peduli karena hasil dari kepedulian individu itu
tidak akan dimonopoli oleh si individu itu sendiri.
Akibatnya, semua ingin memetik hasil tapi tak mau berkontribusi merawat dan
membesarkan ikan-ikan. Beda halnya jika ada kepastian bahwa mereka yang merawat
dan membesarkan, mereka pula yang akan memetik hasil.
Melalui pola budidaya, laut di pinggiran pantai bisa kembali produktif
menghasilkan ikan-ikan berkualitas tinggi. Ikan-ikan yang dirawat dengan
sepenuh usaha.
Ahok tidak ingin menjalankan bisnis ini perkelompok, melainkan per-orang. Dalam
praktiknya, budidaya ikan ini bisa dilakukan per-kelompok, tapi tetap yang
bertanggung-jawab adalah perorangan.
Prinsip ini kelihatan sepele, tapi sangat penting. Pertanggung-jawaban pada
perorangan akan membuat kerja lebih efektif karena ada mekanisme kontrol yang
jelas.
Kerja kelompok biasanya tidak akan berjalan efektif karena masing-masing
anggota bisa saling mengandalkan. Akibatnya, kegiatan budidaya ikan bisa
terbengkalai.
Bertempat di perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang, 8 orang alumnus
sekolah perikanan asal Kepulauan Seribu dipersiapkan menjadi pembudidaya
professional.
Mereka diberi modal keramba, bibit ikan, dan pakan. Ke depan, mereka diharapkan
menjadi pengusaha di bidang perikanan.
Pada bulan Februari 2017, diperkirakan panen pertama sebanyak 4 ribu ekor ikan
dengan perkiraan hasil sebanyak 87,5 juta rupiah. Artinya, pengelola akan
memperoleh hasil pertama sekitar 70 juta rupiah (80%) dan pemodal (Pemprov)
sebesar 17,5 juta rupiah (20%).
Melalui program budidaya tahap awal ini, warga Kepulauan Seribu akan
mendapatkan pelatihan langsung dari para alumnus sekolah perikanan. Mereka juga
akan melihat bagaimana budidaya itu dijalankan.
Ke depan, warga yang telah siap akan menjadi pemain-pemain utama dalam budidaya
ini. Sangat mungkin mereka juga akan menjadi pemasok utama kebutuhan ikan di
ibu kota, bahkan ekspor.
Walaupun membahas kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu, inisiatif pengembangan
ekonomi warga ini luput dari materi orasi pada demonstrasi besar di depan
Balaikota hari Jumat yang lalu. Sayang sekali.
Editor : Wisnubrata
