Bukti relokasi ke rusunawa justru menciptakan masalah baru.Sementara mencari
solusi pekerjaan, perlu diadakan pemutihan atau amnesty tunggakan sewa.
On Thursday, October 27, 2016 4:28 AM, Tatiana Lukman
<jetaimemuc...@yahoo.com> wrote:
Ribuan Penghuni Rusun Menunggak Sewa
Rabu, 26 Oktober 2016 | 16:19 WIB
Kompas.com/Robertus BelarminusSejumlah warga Bukit Duri di Tebet, Jakarta
Selatan yang terkena dampak proyek normalisasi Ciliwung mengikuti proses
pengundian untuk menempati Rusun Rawa Bebek. Kamis (6/10/2016)
JAKARTA, KOMPAS —
Sebanyak 6.516 penghuni atau 46 persen dari total 13.896 penghuni rumah susun
pemerintah menunggak pembayaran sewa lebih dari tiga bulan. Selain tidak
disiplin, sebagian penghuni menunggak karena tak punya penghasilan tetap
ataupun pendapatan yang turun drastis.
Kepala Bidang Pembinaan Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan
dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Mely Budiastuti, Selasa (25/10), mengatakan,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memberdayakan warga yang direlokasi
dari pinggiran sungai, waduk, ataupun kolong jalan dengan memberikan pelatihan
keterampilan, sarana usaha, dan modal melalui kredit lunak.Namun, ada kendala
terutama terkait jalur pemasaran dan target konsumen pembeli produk.
Terkait tunggakan itu, Pemprov DKI mendapat dukungan dari Bazis DKI Jakarta
yang akan menanggung tunggakan sewa penghuni, terutama yang tidak punya
kemampuan bekerja.
Susah lunasi
Di Rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur, 60 persen dari 690 unit yang dihuni itu
menunggak sewa unit. Lokasi rusunawa yang jauh dari permukiman membuat warga
sulit mendapat pekerjaan.
Pemberdayaan ekonomi oleh pengelola rusunawa dilakukan lewat tenda kuliner,
pertanian kota, dan kerajinan batik. Namun, langkah ini belum membuat penghuni
yang berasal dari relokasi Waduk Pluit, Kalijodo, dan daerah lainnya itu bisa
lancar membayar sewa unit.
Christine (32), penghuni Rusunawa Pulo Gebang sejak direlokasi dari Waduk Pluit
empat tahun silam, mengaku pelunasan tunggakan sewa rusun Rp 5 juta sangat
berat. Sehari-hari, ia berjualan makanan di rusunawa itu. Namun, keuntungannya
masih tipis sebab pelanggannya adalah sesama penghuni rusunawa yang juga
terbelit masalah ekonomi.
Siti Bunga Rustanty (71), warga Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat,
menunggak biaya sewa lebih dari Rp 3 juta. Ia tinggal sendirian di unit itu.
Dua anaknya tinggal di unit berbeda. Ia kesulitan membayar biaya sewa karena
nyaris tak memiliki penghasilan. Saat ini, ia hanya membantu mengasuh anak
tetangganya. Bayarannya bergantung keikhlasan orangtua anak. Padahal, tiap
bulan ia harus membayar biaya token listrik dan makan sehari-hari.
”Dulu, sewaktu di Kapuk (rumah lama), saya bisa bekerja membelah teri. Sekarang
nggak bisa lagi,” ujar Siti.
Petugas administrasi Unit Pengelola Rumah Susun II Jakarta Barat, Setia Riani
mengatakan, pihaknya masih menginventarisasi warga yang benar-benar tidak mampu
atau lalai membayar sewa unit.
Dari total 640 warga Rusunawa Pesakih, 50 persen di antaranya pernah menunggak
sewa bulanan. Rata-rata, warga mengaku kesulitan ekonomi karena kehilangan
pekerjaan. Pengelola berusaha memberikan kemudahan dengan mencicil sewa unit
sesuai kemampuan. Namun, jika tunggakan sudah tiga bulan berturut-turut, surat
peringatan tetap dilayangkan dan sambungan listrik dimatikan.
”Kami kirimkan surat peringatan I, II, dan III berturut-turut. Kalau warga mau
mencicil secara bertahap, kami berikan dispensasi,” kata Riani.
Sejak rusunawa itu diresmikan Desember 2014, sudah dua orang diusir karena
tidak menempati unit dan menunggak uang sewa lebih dari tiga bulan.
Menurut Riani, pengelola rusun sudah memberikan pelatihan keterampilan.
Lowongan tenaga kebersihan dan satuan pengaman juga diambil dari warga rusun.
Namun, keterbatasan lowongan kerja membuat tidak semua warga bisa tertampung di
sana.
(DEA/MKN/MDN/HLN)
