Bung Hamid kok gak ada sumbernya, padahal artikel sangat bagus. Kalau dihubungkan dengan kejadian saat ini kayak masuk akal, dimana uang di hambur-hamburkan hanya unutk beli nasi bungkus dan sewa kendaraan Info di FB masak sponsor dari Tuhan, memangnya tuhan bisa bikin uang
From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Thursday, November 03, 2016 2:19 PM To: Yahoo! Inc.; Jaringan Kerja Indonesia; Gelora 45; Sastra Pembebasan; Yahoo! Inc.; Yahoo! Inc.; DISKUSI FORUM HLD Subject: [**EXTERNAL**] Trs: [GELORA45] SUBIANTO: MENGAPA JOKOWI HARUS DIJATUHKAN MELALUI AHOK?? Pada Kamis, 3 November 2016 6:56, "kh djie [email protected]<mailto:[email protected]> [GELORA45]" <[email protected]<mailto:[email protected]>> menulis: 02/11/16 17.29.30: SUBIANTO: MENGAPA JOKOWI HARUS DIJATUHKAN MELALUI AHOK?? Demo yg konon akan besar2-an di Istana Negara dll pd 4 November 16 ditujukan menekan Jokowi supaya tidak melindungi Ahok. Supaya Jokowi nyuruh Kapolri penjarakan Ahok. Apakah Jokowi akan nuruti tekanan itu? Hanya orang bodoh yg percaya. Jika Tuntutan mereka itu dipenuhi maka akan berlanjut dgn tekanan berikutnya. Jokowi tahu skenario itu. Mereka para penggerak demo dan para bandarnya berusaha sekuat tenaga supaya Jokowi jatuh sebelum MARET 2017. Mengapa?? Saat itu lah masa berlaku Tax Amnesty berakhir. Berarti para pengemplang pajak yg tidak ikut TA akan menjadi sasaran buruan petugas pajak. Untuk memburu para pengemplang pajak itu, Jokowi telah menyiapkan Ditjen Pajak sekuat lembaga sejenis di Amerika Serikat, IRS. Lembaga pajak ini akan bergerak seperti KPK. Mengapa Ditjen Pajak diperkuat? Ya, karena pajak akan dijadikan sumber utama pembiayaan pembangunan, sesuai potensi yg ada. Selama ini potensi pajak luar biasa, tapi tidak jadi riil karena banyak pengusaha dan politisi tidak bayar pajak karena bisa kongkalikong dgn penguasa. Jokowi mau praktek kotor masa lalu itu diakhiri. Dia mau bersih. Pajak menjadi titik tolak karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban bayar pajak menjadi sumber dari praktek2 kotor dlm bisnis, birokrasi, dan politik. Praktek kotor yg selama ini terjadi adalah sebagai berikut: Kolusi pebisnis-birokrat-politisi memungkinkan semua pihak itu ngemplang pajak. Dari pajak yg seharusnya masuk kas negara, mereka punya dana berlebih untuk gaya hidup mereka, juga untuk menggerakkan mesin politik, demi memperkuat posisi diri pribadi atau kelompoknya. Mereka dgn leluasa mampu membayari ormas-ormas bayaran untuk tujuan mereka. Para petinggi Ormas-ormas itu pun senang krn hidup mereka dicukupi, termasuk bisa punya Hammer. Apa jadinya jika aksi BERSIH Jokowi dijalankan? Mereka akan kehilangan dana ekstra yg besar, dan yg lebih penting aliran uang mereka akan terbuka jelas karena ada kewajiban membuat laporan SPT. Jadi, mereka akan jauh lebih sulit untuk mengendalikan partai, dan membayari Ormas-ormas bayaran. Siapa mereka itu? Ditjen Pajak sudah mengantongi nama-nama mereka, juga dana mereka. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan setelah periode TA pertama berakhir September lalu, masih sekitar 3.000 komisaris dan direksi perusahaan tambang yg belum melaporkan pajaknya. Itu baru sektor pertambangan, belum sektor politik, birokrat, penguasa daerah, dll. Pada contoh pertambangan, kalangan ini sudah sama2 tahu bahwa ada satu perusahaan tambang batubara kelas berat yg ngemplang pajak 10 tahun sebanyak Rp 18 Triliyun!! Si bos perusahaan bisa ngemplang sedemikian lama krn dulu bagian dr kekuasaan! Partai dg gampang dia kendalikan. Si bos itu kini sudah pasti resah. Begitu pun para politisi yang hidup dari uang kemplangan pajak itu. Gerak politik mereka jelas makin sempit krn tak lagi gampang mendapatkan mesiu jika sampai Jokowi terus berkuasa. Maka jelas sudah aksi "tangkap Ahok" tak lebih dari bentuk ketakutan orang-orang kotor yg takut disapu BERSIH Jokowi. Sapu bersih melalui jalur pajak ini hanyalah salah satu dr beberapa strategi Jokowi un mereformasi sistem politik-ekonomi Indonesia yg sudah sakit parah oleh ulah para pengusaha-birokrat-politisi hitam. Jokowi belajar dari pengalaman AS. Untuk menumpas Mafia, pemerintah AS dulu menggunakan dinas pajak IRS, bukan FBI. Untuk persiapan membuat Dirjen Pajak sehebat IRS Kemenkeu kini sudah "menyekolahkan" sekitar 2.000 orang pajak muda untuk belajar cara kerja IRS di AS, dan di beberapa negara lainnya. Maka sebelum itu terjadi, Jokowi harus dilengserkan dengan berbagai cara. Jika sampai Maret 2017 upaya mereka itu gagal, maka hidup dan gerak mereka akan makin sulit. Bahkan sebagian dr mereka sudah pasti bakal masuk bui, atau kabur ke luar negeri dan masuk DPO Interpol. (**) . Sent from my iPhone [https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif]
