*ANALYSA YANG MAPAN DAN MEMBUMI - ENAK DIBACA - MUDAH DICERNAK dan terutama dikupas dalam Tingkat Akademis yang Objektive / Rationil (tanpa Guncangan Emosionil ).* *Marc.*
2016-11-09 2:08 GMT+01:00 'Chan CT' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > > > *From:* B.DORPI P. > *Sent:* Wednesday, November 9, 2016 8:19 AM > > > *http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2016/11/pergeseran-kepemimpinan-jokowi-rizal.html* > <http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2016/11/pergeseran-kepemimpinan-jokowi-rizal.html> > > Selasa, 08 November 2016 > > > > *Pergeseran Kepemimpinan Jokowi * > > *RIZAL MALLARANGENG* > > > > "Indonesia's Widodo, maverick no longer". Itulah judul kolom *Hamish > McDonald* di Nikkei Asian Review baru-baru ini. Wartawan senior Australia > ini rupanya mulai khawatir: Presiden Jokowi, setelah dua tahun memerintah, > berubah menjadi politisi normal, bukan lagi pendobrak yang militan, > maverick. > > > > Pesimisme McDonald seperti ini berasal dari hasil penelitian *Eve > Warburton, *ilmuwan politik di Australian National University. Penelitian > Warburton menarik karena setidaknya dia memberi kerangka yang sistematis > untuk mendiskusikan ciri khas pemerintahan Jokowi yang saat ini sudah > memasuki tahun ketiga. > > > > Konsepnya yang mencuri perhatian adalah *neo-developmentalisme.* Ia > mengingatkan kita pada perdebatan lama tentang karakteristik pemerintahan > Jenderal Soeharto. Dengan konsep ini, Warburton berargumen bahwa > Jokowi—setelah menang pilpres dengan citra kerakyatan yang berada di luar > sistem—kini *mengembangkan praktik patronase yang sama dengan sebelumnya. > * > > > > *Bedanya, kalau Pak Harto otoriter, Jokowi harus bermain dalam panggung > demokrasi. Namun, esensi keduanya sama: the exercise of power digunakan > untuk mencapai tujuan non-kerakyatan, seperti deregulasi, disiplin fiskal, > pengembangan infrastruktur, dengan menafikan tujuan lainnya.* > > > > Dalam hal Jokowi, Eve Warburton menjelaskan bahwa kini semangatnya untuk > memimpin gebrakan pemberantasan korupsi sudah menipis, sementara > kemampuannya untuk melakukan manuver politik justru semakin canggih dan > licin. > > > > Jadi, singkatnya, seperti dikatakan Hamish McDonald di atas, Presiden > Jokowi sekarang sudah menjadi normal: seorang pemimpin yang beradaptasi dan > memanfaatkan lingkungan sekitarnya, bukan mengubah, apalagi > mentranformasikan lingkungan tersebut. > > > > *Sang penguasa telah menghirup opium kekuasaan yang membius. Benarkah? > Terhadap argumen yang lumayan berat seperti itu, apa yang bisa kita > katakan?* > > > > Saya cenderung melihat konsep Eve Warburton sebagai sebuah konstruksi > intelektual yang agak berlebihan. Namun harus diakui, pengamatan ilmuwan > muda dari "Negeri Kanguru" ini terhadap evolusi kekuasaan Jokowi cukup jeli > dan cenderung akurat. Kita setuju pada fakta yang dia ungkapkan: setelah > tersudut dan terombang-ambing di tahun pertama, *mantan Wali Kota Solo > itu kini telah menguasai medan sepenuhnya tanpa oposisi yang berarti. * > > > > *The prince is now reigning supreme.* Pertanyaan kita adalah apakah fakta > tersebut berhubungan langsung dengan praktik patronase politik, sebagaimana > yang disimpulkan Eve Warburton? > > > > Patronase seperti apa persisnya yang dipersoalkan di sini? Katakanlah > Partai Golkar: setelah berubah dari oposisi menjadi pendukung pemerintah, > salah seorang kadernya mendapat kursi di kabinet, yaitu Airlangga Hartarto, > Menteri Perindustrian. > > > > Bagi saya, hal ini bukanlah praktik patronase, tetapi lebih sebagai seni > membangun koalisi yang memang niscaya dalam demokrasi. Lagi pula, pilihan > terhadap Airlangga cukup meritokratis, sebab dia mampu dan memiliki > pengalaman panjang dalam perumusan kebijakan industri. > > > > Kita tentu boleh mengkritik pilihan pada Airlangga, sebagaimana kita bisa > saja menolak pengangkatan Wiranto sebagai Menkopolhukam karena perannya > dalam prahara Timor-Leste dulu. > > > > Namun, semua itu harus didasarkan pada argumen spesifik yang bersifat > individual, tidak bisa disamaratakan begitu saja dengan mengatakan bahwa > kedua tokoh tersebut adalah bagian dari patronase politik. Contoh kecil ini > mengharuskan kita berhati-hati dalam membuat sebuah kesimpulan umum. > > > > Konsep besar, seperti sistem patronase politik, memang enak didengar dan > menarik sebagai bahan diskusi akademik. Tapi kalau sembarangan, konsep > tersebut malah akan mengacaukan pengertian kita pada kenyataan yang > sesungguhnya. > > > > Prioritas Masalah berikutnya dalam penjelasan Eve Warburton adalah pada > pilihan prioritas kebijakan Jokowi. Dalam kondisi Indonesia saat ini, > apakah pendobrakan yang transformatif hanya dapat dilakukan lewat kebijakan > anti korupsi yang bergelora? > > > > Membangun jalan raya, mengefisienkan badan usaha milik negara (BUMN), > membuka lapangan kerja; kalau semua ini berhasil dilakukan, apakah > akibatnya tidak transformatif? Apa persisnya yang kita maksud dengan > transformasi masyarakat? Seorang ilmuwan tidak bisa berlindung di balik > konsep besar seperti neo-developmentalisme untuk menghindari pertanyaan > seperti itu. > > > > *There must be a conceptual justification,* suatu hal yang sayangnya > tidak dilakukan Eve Warburton. Hal ini membuat analisisnya terkesan > sepihak, lebih mirip sebagai pamflet politik, bukan uraian akademis yang > dingin dan berimbang. > > > > *Selain itu, dalam soal prioritas kebijakan, saya melihat bahwa sejauh ini > Jokowi tidak terpenjara, tetapi tumbuh dalam kekuasaan. **Ia telah > meninggalkan retorika era kampanye, dengan memilih kebijakan yang memang > perlu dan mungkin dilakukan.* > > > > Kalau dia berkeras untuk setia pada citranya semula sebagai kandidat di > luar sistem—seperti yang diharapkan Eve Warburton, Hamish McDonald, dan > banyak tokoh lainnya di dalam dan luar negeri—maka sekarang Jokowi mungkin > sudah kebingungan sendiri, terkucil dari pemerintahan yang harus > dipimpinnya. > > > > Pergeseran posisi demikian boleh saja disebut sebagai normalisasi Jokowi. > Sebutan ini hanya masalah semantik. Yang jelas, kita justru patut bersyukur > bahwa dia telah berubah. Pertanyaan penting sekarang adalah apakah dengan > kekuasaan eksekutif yang kini sepenuhnya telah ia kendalikan, plus dukungan > mayoritas kursi di DPR, Presiden ke-7 RI ini memang mampu mengukir sukses > besar? > > > > Mampukah dia membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan taraf > pendidikan secara berarti, membangun jalan tol 1.000 kilometer? > > > > Semoga Jawaban semua itu tentu tidak bisa diberikan sekarang. Kita masih > perlu bersabar satu atau dua tahun lagi. Pada saat itulah kita bisa menilai > apakah Jokowi akan menjadi tokoh transformatif atau sebaliknya, seorang > pemimpin yang hanya sibuk dengan akumulasi kekuasaan demi kekuasaan itu > semata. Buat saya, dari segi kebijakan, arah perjalanan Jokowi sekarang > sudah di jalur yang benar. Kondisi perekonomian dunia memang sedang tidak > bersahabat, tetapi hal ini pasti tidak permanen. > > > > Lagi pula, masih banyak hal yang bisa dilakukan agar Indonesia keluar dari > perangkap negara berpenghasilan menengah,*middle income trap,* yang bisa > membuat kita hanya berjalan di tempat. > > > > *Jokowi memiliki sejumlah menteri yang andal.* Kombinasi *Sri Mulyani dan > Rini Soemarno*, dua perempuan cerdas yang tangguh dengan posisi kabinet > paling strategis, serta beberapa tokoh lainnya, yaitu *Luhut Pandjaitan, > Susi Pudjiastuti, Basuki Hadimuljono, dan Ignasius Jonan,* mestinya sudah > lebih dari cukup untuk melakukan banyak terobosan. > > > > Dengan pembantu sekaliber mereka, plus sedikit keberuntungan, Jokowi > seharusnya bisa menggerakkan gunung. Kita berdoa semoga semua itu memang > terjadi. > > > > RIZAL MALARANGENG, > > PENDIRI FREEDOM INSTITUTE JAKARTA > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
