Minggu 13 Nov 2016, 17:26 WIB Jokowi: Kok Urusan terkait Ahok di DKI Digeser ke Saya, Ada Apa?
| | | | | | | | | | | Jokowi: Kok Urusan terkait Ahok di DKI Digeser ke Saya, Ada Apa? "Ini urusan DKI. Lah kok urusannya digeser ke Presiden, ke saya? Coba kita pakai kalkulasi nalar saja. Ini ... | | | | Jabbar Ramdhani - detikNews Foto: Agung Pambudhy Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pada Februari 2017, Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak di 101 daerah. Namun dia merasa heran, mengapa yang menjadi sorotan hanya gelaran Pilkada di Jakarta. "Pilkada tahun depan, 2017 awal di bulan Februari di seluruh Indonesia ada 111 daerah yang akan menggelar pilkada. Baik pemilihan gubernur-calon gubernur, wali kota-wakil wali kota, pemilihan bupati-wakil bupati. Tapi kenapa energi dan konsentrasi kita hanya habis di Jakarta? Apa hitung-hitungannya. Apa kalkulasinya?" kata Jokowi di acara Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jl. Gatoto Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016). Jokowi kemudian menyinggung masalah yang sedang melilit Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, jika masalah tersebut adalah masalah hukum, maka dia menyerahkan kasus tersebut pada proses hukum yang berlaku. Jokowi mengatakan sudah menyerahkan hal itu kepada aparat penegak hukum bahkan sebelum adanya aksi demonstrasi Gerakan Nasional Penegak Fatwa MUI (GNPF MUI). Dia menegaskan, bahwa dia tidak melakukan intervensi sama sekali dalam proses yang sedang berjalan. "Sejak awal sudah saya sampaikan, sebelum demo saya sampaikan, proses hukum silakan diproses di wilayah hukum. Kalau saya disuruh intervensi, ya tidaklah. Begitu sekali saya intervensi proses hukum, yang lain-lain akan satu-satu (datang) ke saya," ujar Jokowi. "Apa seperti itu yang kita maui? Saya tidak mau seperti itu. Silakan diproses di wilayah hukum. Sebelum tanggal 4 November, sudah saya sampaikan (hal itu). Dan saksi sudah dipanggil, saksi ahli juga sudah dipanggil. Memang belum selesai. Bahkan proses itu ada yang dua tahun ada, setahun ada, 6 bulan ada," imbuhnya. Jokowi menegaskan, terkait kasus ini, dia ingin adanya proses hukum yang cepat, tegas dan transparan. Dia pun merasa heran, mengapa kasus ini dikait-kaitkan padanya. Terhadap hal-hal yang dikaitkan padanya, Jokowi tidak terlalu ambil pusing. "Yang saya lebih heran, ini kan masalah DKI. Ini urusan DKI. Lah kok urusannya digeser ke Presiden, ke saya? Coba kita pakai kalkulasi nalar saja. Ini ada apa? Lah kalau saya sih senyam-senyum saja," katanya. Sebagaimana diketahui, urusan terkait Ahok di DKI adalah pidato kontroversial Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, beberapa waktu lampau. Saati itu, Ahok menyebut soal Al Maidah ayat 51. Singkat cerita, masyarakat tak terima dan berdemonstrasi pada 4 November lalu di depan Istana Merdeka kantor Presiden Jokowi, agar Ahok diadili seadil-adilnya. Bareskrim Polri sedang memproses laporan soal pidato kontroversial Ahok itu. (jbr/dnu)
