Biar ane aja yg jawab. Istilah penggusuran itu sendiri apakah benar?
Apa arti penggusuran itu? Ada orang datang, menduduki tanah negara, mendirikan rumah diatas tanah negara, lalu diusir DKI/ahok, apakah salah? Hanya ahok yang berani menggugat hal milik DKI ini. gubernur2 sebelumnya tidak ada yg berani, mau atau didiamkan. Setiap tahun yg tinggal kena banjir dan hidup dalam kekumuhan. Ahok mengambil hak DKI kembali, kasih solusi dgn rusun, naik transportasi umum gampang dll. Pengembang didatangkan utk mendirikan rusun, taman dll. Istilah ahok retribusi yg artinya DKI mendapatkan keuntungan lebih, bukan barter. Banyak argumentasi kedua belah pihak di youtube. Banyak sekali. Kalau mau lihat, baca dan merenungi. Kalo hanya teriak2 menggusur, tidak diganti rugi, tidak dibayar uang kerohiman, ham dll tanpa mengerti apa yg terjadi, itu buta namanya! HAM nya siapa yg ente tuntut? HAM nya yg tinggal? Gimana HAM nya pemilik? Gimana HAMnya pemerintah dalam memfasilitasi kehidupan yg lebih baik kpd warga? Inilah masalah yg ada. Inilah realitas yg terjadi. Jangan bertindak seolah2 jadi pejuang HAM tanpa mengerti artinya. Ane mau lihat kalau tanah ente diduduki orang lain gimana? Ente usir ndak orang itu? Emangnya ente sebaik DKI, dibiarkan orang itu dan disuruh mendirikan bangunan diatas tanah ente? Masalahnya adalah ketika penduduk yg pindah ke rusun tidak dapat pekerjaan. ditempat lama itu sudah menjadi pemukiman dimana bisnis informal sudah berjalan. Di rusun tempat baru lain perkaranya. Ini sumber masalahnya. Sandyawan itu hanya menyerang 1 hal: dialog. Dialog inilah yang sebetulnya diharapkan utk memecahkan masalah kehilangan pekerjaan/mata pencaharian itu. Kalau ini terselesaikan ya mestinya semuanya berjalan lancar. Dipihak ahok/DKI, budget sudah dianggarkan dan mereka tidak mengantisipasi ada biaya diluar anggaran. Cari pekerjaan itu tidak ada dalam rencana DKI/ahok. Begitu juga biaya2 lainnya misalnya kalau ada yg tidak bisa bayar angsuran tidak masuk dalam anggaran. Mulailah mengikuti apa yg terjadi. Mulailah lihat youtube drpd nulis2 asbun dan hanya berdasarkan mau jadi pahlawan HAM. Lihat masalahnya dari 2 belah pihak. Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Sunday, November 20, 2016 12:26 AM To: Gelora45 <[email protected]> Subject: Re: [GELORA45] Re: Jokowi vs Ahok Lha, kok tanya pada saya. Kalau orang tidak dapat kartu2 tersebut, ya nuntut pada A Hok lah . 2016-11-20 6:19 GMT+01:00 [email protected] <mailto:[email protected]> [GELORA45] <[email protected] <mailto:[email protected]> >: mereka2 yg tidak digusur dapat juga berbagai kartu atau tidak? rusun itu dikasih atau sewa? ahok yg merencanakan menggusur seharusnya ahok yg mengajukan, anda aneh sekali. mengatasi banjir memang tugas ahok. saya bisa melihat dan memahami pentingnya revitalisasi sungai2 itu, tetapi itu bukan berarti harus mengorbankan sekian banyak orang begitu saja jadi tumbal tanpa ganti rugi atau uang kerohiman sama sekali. ---In [email protected] <mailto:[email protected]> , <djiekh@... <mailto:djiekh@...> > wrote : Ya, semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dan disetujui. Lihat saja, apa ada usuL DPRD untuk mengubah sesuatu dan apa alasannya. Dari pihak A Hok dikatakan, ada kartu sakit, ada kartu sekolah, ada kartu bantuan orang miskin, ada kartu bus gratis, ada rusun. Kalau mau meyakinkan A Hok ya, mesti dengan perhitungan pakai angka, dihitung perlu berapa triljoen untuk pembeayaannya dan tentunya dengan perhitungan akibatnya kalau itu dilaksanakan. Apa orang2 Jakarta akan setuju tiap kali terus kebanjiran atau solidaritasnya begitu tinggi o.k. sama2 menderita, biari saja mereka yang belum dipindah ? 2016-11-20 3:09 GMT+01:00 jonathangoeij@... <mailto:jonathangoeij@...> [GELORA45] <[email protected] <mailto:[email protected]> >: bisa, dgn persetujuan dprd. lagipula yg namanya penggusuran tentu direncanakan sebelumnya. ---In [email protected] <mailto:[email protected]> , <djiekh@... <mailto:djiekh@...> > wrote : Uang yang tersedia untuk suatu budget tertentu, tidak bisa dipakai untuk sesuatu di luar budget itu. Apalagi mau dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah dianggarkan. Lha ini justru yang diawasi ketat oleh A Hok laporan keuangan on-line dari bank. Semua ya harus berdasarkan APBD yang disetujui bersama dengan DPRD. 2016-11-19 22:04 GMT+01:00 jonathangoeij@... <mailto:jonathangoeij@...> [GELORA45] <[email protected] <mailto:[email protected]> >: APBD DKI saking banyak yg nganggur sampai dipotong menkeu, sebenarnya bisa kalau dialihkan utk bayar ganti rugi atau kerohiman atau apalah utk para tergusur tinggal dajukan ke dprd sudah beres. Cuman sayangnya hati para pemimpin itu tdk utk para proletar. ---In [email protected] <mailto:[email protected]> , <ajegilelu@... <mailto:ajegilelu@...> > wrote : Tanggal 4 Agustus 2016, Jokowi membeberkan 10 propinsi yang pelit menggunakan APBD. Ternyata, DKI paling pelit. Ahok pun berkelit. “Kita harus lihat itu, (Jokowi) kan cuma ngomong doang, kita mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung.” Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok Berkelit <http://ekbis.sindonews.com/read/1128763/33/disindir-jokowi-soal-serapan-apbd-ahok-berkelit-1470306481> <https://s.yimg.com/vv/api/res/1.2/9q33EcP9x1DRwBkGgyp58w--/YXBwaWQ9bWFpbDtmaT1maWxsO2g9ODA7dz04MA--/https:/cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2016/08/04/33/1128763/disindir-jokowi-soal-serapan-apbd-ahok-berkelit-gcW.jpg.cf.jpg> Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok...
