:) Jadi, mulai lihat ya dari mana sumber bahaya di negeri ini berasal. Dalam situasi ini saya tetap mendukung Presiden RI, sekalipun pejabatnya terlihat kebingungan dengan status 'petugas'.
Bingung itu bagus, selama diikuti dengan buka mata dan bukan cuma pasang kuping. - Sedikit tambahan soal penggusuran. - adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi Rakyat - karena itu penggusuran tidak bisa dibenarkan Walhasil, warga yang terpaksa mendiami tanah negara adalah tanggungjawab pemerintah. Siapapun presiden atau kepala daerahnya wajib bertanggungjawab atas keadaan ini serta akibat yang timbul dari keadaan tsb (al. masuknya aliran listrik, keberhakkan, adat, terbitnya sertifikat, dsb). Persoalan mendasarnya adalah, partai-partai khususnya pemenang pemilu/pemegang kekuasan, selalu bersikap seolah pemerintah bentukkannya adalah pemerintahan partai. Sehingga muncul klaim-klaim pemerintahannya berbeda dari pemerintahan lain, sekalipun mengaku sama berpegang pada Proklamasi 17-8-45, UUD'45, Pancasila, dan NKRI. Jelas kelihatan ada kesalahkaprahan yang parah atau sengaja disalahmengertidalam memahami ketatanegaraan dan otonomi daerah. Cilakanya, partai-partai yang harusnya memberi pendidikan politik malah menjerumuskan Rakyat untuk larut dalam kesalahkaprahan ini. Dari kejadian akhir-akhir ini mestinya Jokowi tersadar apa yang sebenarnya terjadi. Berjuanglah agar tidak terseret dalam percekcokan aktor-aktor politik. Bekerjalah sebagai Presiden RI. Presidennya Bangsa Indonesia. --- jonathangoeij@... wrote: kalau Ahok sendiri tidak akan bisa memindahkan hakim itu begitu saja, yg bisa tentu dep kehakiman. saya rasa penggusuran2 itu memang merupakan kelanjutan program Jokowi atau setidaknya ditopang Jokowi, hal ini selain pemindahan tugas hakim itu juga bisa dilihat perubahan pendapat menteri agraria yg sebelumnya berkata para tergusur itu punya hak kemudian balik kucing. Awalnya menteri agraria mengatakan ini: "Ini kan prosesnya ada pembiaran lama, jadi mereka sudah punya keberhakan, adat, sertifikat," kata Ferry di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (19/2/2016). Oleh karena itu, Ferry meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertimbangkan faktor keberhakan tanah warga Kalijodo. http://news.liputan6.com/read/2440270/menteri-agraria-warga-kalijodo-berhak-atas-tanahnya kemudian balik kucing: "Nggak (perlu ganti rugi), statusnya tanah negara yang peruntukannya bagi ruang terbuka hijau. Langkah yang dilakukan Pemprov sudah benar," kata Ferry di Gedung DPR RI, Selasa (1/3/2016). http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301185231-20-114679/menteri-agraria-tak-perlu-ganti-rugi-penggusuran-kalijodo/ setelah itu menteri agraria diganti, kasihan juga sudah balik kucing juga tetap diganti ha ha ha. --- ajegilelu@... wrote : Tepatnya, Ahok itu sok kuasa sehingga presiden pun mau dia dikte. Hebatnya lagi, yang menentang Ahok akan dia bunuh. "saya bunuh di depan anda" --- jonathangoeij@... wrote: warga mengajukan class action juga hakimnya dipindah Ketua Majelis Hakim Kasus Bukit Duri Dipindahtugaskan Ke Sumatera https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/193727 apa yg dilakukan ahok pada dasarnya hanyalah pendekatan kekuasaan --- djiekh@... wrote : Siapa yang bilang ganti rugi ?Kalau yang punya sertifikat tanah, boleh coba minta ganti rugi lewat pengadilan.Mungkin dapat ? 2016-11-20 23:53 GMT+01:00 jonathangoeij@...:bung Djie, pada dasarnya berbagai kartu itu social welfare dan sama sekali bukan ganti rugi.rusun juga sekedar public housing sama sekali bukan ganti rugi. --- djiekh@... wrote : Lha, kok tanya pada saya. Kalau orang tidak dapat kartu2 tersebut, ya nuntut pada A Hok lah . 2016-11-20 6:19 GMT+01:00 jonathangoeij@... :mereka2 yg tidak digusur dapat juga berbagai kartu atau tidak?rusun itu dikasih atau sewa? ahok yg merencanakan menggusur seharusnya ahok yg mengajukan, anda aneh sekali. mengatasibanjir memang tugas ahok. saya bisa melihat dan memahami pentingnyarevitalisasi sungai2 itu, tetapi itu bukan berarti harus mengorbankansekian banyak orang begitu saja jadi tumbal tanpa ganti rugi atau uangkerohiman sama sekali. --- djiekh@... wrote: Ya,semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dandisetujui. Lihat saja, apa ada usuL DPRD untuk mengubah sesuatu dan apaalasannya. Dari pihak A Hok dikatakan, ada kartu sakit, ada kartusekolah, ada kartu bantuan orang miskin, ada kartu bus gratis, adarusun. Kalau mau meyakinkan A Hok ya, mesti dengan perhitungan pakaiangka, dihitung perlu berapa triljoen untuk pembeayaannya dan tentunyadengan perhitungan akibatnya kalau itu dilaksanakan. Apa orang2 Jakartaakan setuju tiap kali terus kebanjiran atau solidaritasnya begitu tinggio.k. sama2 menderita, biari saja mereka yang belum dipindah ? 2016-11-20 3:09 GMT+01:00 jonathangoeij@... : bisa, dgn persetujuan dprd.lagipula yg namanya penggusuran tentu direncanakan sebelumnya. --- djiekh@... wrote : Uangyang tersedia untuk suatu budget tertentu, tidak bisa dipakai untuksesuatu di luar budget itu. Apalagi mau dipakai untuk sesuatu yang tidakpernah dianggarkan. Lha ini justru yang diawasi ketat oleh A Hoklaporan keuangan on-line dari bank. Semua ya harus berdasarkan APBD yangdisetujui bersama dengan DPRD. 2016-11-19 22:04 GMT+01:00 jonathangoeij@... : APBDDKI saking banyak yg nganggur sampai dipotong menkeu, sebenarnya bisakalau dialihkan utk bayar ganti rugi atau kerohiman atau apalah utk paratergusur tinggal dajukan ke dprd sudah beres. Cuman sayangnya hati parapemimpin itu tdk utk para proletar. --- ajegilelu@... wrote: Tanggal 4Agustus 2016, Jokowi membeberkan 10 propinsi yang pelit menggunakan APBD. Ternyata, DKI paling pelit. Ahok punberkelit. “Kita haruslihat itu, (Jokowi) kan cuma ngomong doang, kita mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung.” Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok Berkelit | | Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok... | | Sebelumnya,April 2015, Ahok menyalahkan Jokowi: “Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowidong. Kan 10 bulan Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok.” Serapan APBD 2014 rendah, Ahok salahkan Jokowi | | Serapan APBD 2014 rendah, Ahok salahkan... | |
