Di pantai utara dan selatan jawa Timur banyak orang buka tambak udang.
Mereka kontrak sewa sawah diubah jadi tambak udang :
Petani ditanya sawahnya per ha dapat menghasilkan padi berapa ton., dan
petani dapat sewa kontrak di bayar di muka setiap tahun seharga sekian ton
padi. Jadi kalau padi haga naik, ya sewanya dinaikkan.
Petani dapat pekerjaan, dibayar untuk memelihara udang. Sebagian untuk jaga
malam supaya udang tidak dicuri orang. Di pntai Selatan sampai dijag
polisi, kemudian marinier. Kalau di pantai utara, dengan petani orang
Madura, sama sekali tidak diperlukan penjagaan pakai polisi atau marinir.
Sama sekali aman, idak ada pencurian.
Bila tambaknya setelah beberapa tahun, lahannya sudah tidak baik untuk
tambak udang, tambak udangnya dikembalikan dalam bentuk sudah diubah jadi
sawah kembali.
Apa petani yang kehilangan tanahnya untuk lapangn udara tidak dapat
dikontrak semacam di atas.
Kontrak sewa bisa menguntungkan kedua pihak. Untuk pihak bandara udara,
tidak perlu keluar uang sekaligus banyak.Kalau ex petani boleh dapat hasil
tambahan untuk kerja angkat koper, mungkin menarik. Asal saja semuanya
dengan kontrak hitam putih, jangan sampai petani diakali.
Kalau bandara maju, ada hotel dll., bisa beri harga tanah lebih tinggi, dan
petaninya mungkin mau jual,
Di Taiwan dulu, petani dai hasil pnjualan tanah berubah jadi pmilik/sopir
taxi atau menanam modalnya di industri yang sudah berjalan baik.


2016-11-21 11:03 GMT+01:00 Tatiana Lukman [email protected]
[GELORA45] <[email protected]>:

>
>
> Laporan KhususKomnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh Kekerasan
> *Anugerah Perkasa*, CNN Indonesia
> Rabu, 31/08/2016 15:21 WIB
>
> [image: Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh Kekerasan]Ribuan petani
> saat berunjuk rasa depan Istana Negara, beberapa waktu lalu. Mereka meminta
> Presiden Joko Widodo membuat kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan
> petani. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
> *Jakarta, CNN Indonesia *-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan
> pembangunan infrastruktur skala besar selama pemerintahan Presiden Joko
> Widodo dan Jusuf Kalla
> *dipenuhi dugaan praktik kekerasan dan manipulasi.*
> Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi menuturkan* pembangunan
> infrastruktur berskala besar pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan
> korporasi, bukan masyarakat setempat.* Selain itu, paparnya, pihaknya
> menemukan praktik dugaan kekerasan dan manipulasi.
>
> Diketahui, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur
> sebagai salah satu agenda pembangunan. Dia pun mengeluarkan Perpres Nomor 3
> Tahun 2016 soal Proyek Strategis Nasional, berisi tentang pembangunan
> sedikitnya 225 proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit
> listrik dan waduk.
>
> “*Proses pengadaan tanah sering dilakukan dengan cara represif,”* kata
> Dianto di Jakarta kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
> *“Sosialisasi diadakan, tapi 200 warga berhadapan dengan 500 tentara.
> Bagaimana bisa terbuka?”*
> Komnas HAM menemukan dugaan praktik kekerasan itu pada sejumlah proyek
> pembangunan infrastruktur skala besar. I*ni macam yang terjadi pada
> pembangunan bandara internasional di Kulon Progo (Yogyakarta) dan
> Majalengka (Jawa Barat); pembangkit listrik di Batang (Jawa Tengah);
> revitalisasi waduk Jatigede di Sumedang (Jawa Barat)*
> Baca juga:*Para Penantang Sultan dari Kulon Progo
> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830195456-20-154975/para-penantang-sultan-dari-kulon-progo/>*
> Dia menuturkan masyarakat lokal dalam setiap pembangunan proyek tersebut
> tak memiliki hak untuk berpartisipasi, serta tak menikmati hasilnya. Komnas
> HAM menyatakan walaupun dilakukan prosedur secara legal,* namun proyek
> infrastruktur selalu dipaksakan kepada masyarakat setempat.*
>
> Sepanjang tahun lalu, Komnas HAM menerima sedikitnya 70 pengaduan dugaan
> pelanggaran HAM berkaitan dengan soal infrastruktur, dengan sepuluh kasus
> yang tengah ditangani.* Komisi itu juga memperkirakan proyek
> infrastruktur skala besar akan meningkatkan konflik agraria di masa
> mendatang.*
>
> Dianto menuturkan dugaan manipulasi yang lain adalah mempersiapkan warga
> tertentu yang mendukung proyek infrastruktur tersebut, ketika warga lainnya
> melakukan penolakan. Hal tersebut, kata dia, dapat memecah konsolidasi di
> tingkat warga bahkan hingga tingkat keluarga.
>
> “Muncul konflik sosial atau horizontal. Ketika itu pecah, maka ini menjadi
> alasan tentara atau polisi masuk,” tegasnya.
>
> *Pemiskinan Masyarakat*
>
> Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Vivi Yulaswati
> menuturkan* pembangunan infrastruktur skala besar juga dapat menyebabkan
> pemiskinan masyarakat lokal*. Hal tersebut, sambungnya, berkaitan dengan
> persoalan akses di tingkat masyarakat.
>
> Dia menuturkan masyarakat miskin memiliki akses yang cukup panjang untuk
> mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu,
> sambungnya, pemerintah lokal harus memiliki kebijakan yang membantu
> kelompok tersebut.
>
> “Pemerintah lokal harus *propoor*. Mereka harus memastikan masyarakat
> mendapatkan manfaatnya,” kata Vivi kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu
> lalu.
>
> Salah satu contoh, sambung dia, adalah ketika pembangunan bandara di satu
> lokasi tertentu yang membutuhkan listrik. Tak hanya bandara, sambung Vivi,
> namun juga masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar bandara pun harus
> mendapatkan listrik dengan baik sekaligus jalan untuk mendapatkan akses.
>
> Vivi menegaskan sampai saat ini pihaknya belum melihat hal semacam itu
> terkait dengan pembangunan infrastruktur. Diketahui, pemerintah sendiri
> diketahui menargetkan sekitar Rp5.000 triliun untuk mendanai infrastruktur
> di pelbagai sektor sampai 2019. Di sisi lain, Bappenas mencatat pendanaan
> lainnya juga diperoleh melalui utang luar negeri pada tahun lalu yang
> mencapai US$15,20 miliar dengan komposisi terbesar infrastruktur (32,4
> persen) dan energi (21,8 persen).
> Baca juga:*Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran
> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830125502-20-154805/benteng-terakhir-sukamulya-melawan-gempuran-penggusuran/>*
>
> 
>

Kirim email ke