Maaf apakah, rakyat tidak menikmati hasil proyek infrastruktur ini
Namun saya tahu kalau dipakai a…  untuk sebuah kasus tanah memang merepotkan.
Atau mungkin  tanah yang dibeli untuk proyek ini tidak sesuai harga pasar, 
kalau tanahnya yang dibeli sesuai harga pasar saya kira yang punya oke saja
Inilah yang perlu diperjelas, karena dilapangan beda dengan di kantor, karena 
melibatkan banyak m….
Sebagai contoh teman saya bekerja di hu… …., dimana gaji UMK 2.200.000, tapi 
dia terima cuma 1.300.000
Bayangkan lagi 90.000 uangnya menguap

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, November 21, 2016 6:04 PM
To: Yahoogroups; DISKUSI FORUM HLD; GELORA_In
Cc: Roeslan; Lusi.D; Daeng; Gol; Mitri; Rachmat Hadi-Soetjipto; Harry Singgih; 
Jonathan Goeij; Ronggo A.; Lingkar Sitompul; Ajeg; Mang Broto; Farida Ishaja; 
Marsiswo Dirgantoro; [email protected]; Billy Gunadi; Bedjo
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh 
Kekerasan


Laporan Khusus
Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh Kekerasan
Anugerah Perkasa, CNN Indonesia
Rabu, 31/08/2016 15:21 WIB

[Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh Kekerasan]Ribuan petani saat berunjuk 
rasa depan Istana Negara, beberapa waktu lalu. Mereka meminta Presiden Joko 
Widodo membuat kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan petani. (CNN 
Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan 
pembangunan infrastruktur skala besar selama pemerintahan Presiden Joko Widodo 
dan Jusuf Kalla dipenuhi dugaan praktik kekerasan dan manipulasi.

Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi menuturkan pembangunan infrastruktur 
berskala besar pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan 
masyarakat setempat. Selain itu, paparnya, pihaknya menemukan praktik dugaan 
kekerasan dan manipulasi.

Diketahui, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai 
salah satu agenda pembangunan. Dia pun mengeluarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 
soal Proyek Strategis Nasional, berisi tentang pembangunan sedikitnya 225 
proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan waduk.

“Proses pengadaan tanah sering dilakukan dengan cara represif,” kata Dianto di 
Jakarta kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu. “Sosialisasi diadakan, 
tapi 200 warga berhadapan dengan 500 tentara. Bagaimana bisa terbuka?”

Komnas HAM menemukan dugaan praktik kekerasan itu pada sejumlah proyek 
pembangunan infrastruktur skala besar. Ini macam yang terjadi pada pembangunan 
bandara internasional di Kulon Progo (Yogyakarta) dan Majalengka (Jawa Barat); 
pembangkit listrik di Batang (Jawa Tengah); revitalisasi waduk Jatigede di 
Sumedang (Jawa Barat)
Baca juga:
Para Penantang Sultan dari Kulon 
Progo<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830195456-20-154975/para-penantang-sultan-dari-kulon-progo/>

Dia menuturkan masyarakat lokal dalam setiap pembangunan proyek tersebut tak 
memiliki hak untuk berpartisipasi, serta tak menikmati hasilnya. Komnas HAM 
menyatakan walaupun dilakukan prosedur secara legal, namun proyek infrastruktur 
selalu dipaksakan kepada masyarakat setempat.

Sepanjang tahun lalu, Komnas HAM menerima sedikitnya 70 pengaduan dugaan 
pelanggaran HAM berkaitan dengan soal infrastruktur, dengan sepuluh kasus yang 
tengah ditangani. Komisi itu juga memperkirakan proyek infrastruktur skala 
besar akan meningkatkan konflik agraria di masa mendatang.

Dianto menuturkan dugaan manipulasi yang lain adalah mempersiapkan warga 
tertentu yang mendukung proyek infrastruktur tersebut, ketika warga lainnya 
melakukan penolakan. Hal tersebut, kata dia, dapat memecah konsolidasi di 
tingkat warga bahkan hingga tingkat keluarga.

“Muncul konflik sosial atau horizontal. Ketika itu pecah, maka ini menjadi 
alasan tentara atau polisi masuk,” tegasnya.

Pemiskinan Masyarakat

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Vivi Yulaswati 
menuturkan pembangunan infrastruktur skala besar juga dapat menyebabkan 
pemiskinan masyarakat lokal. Hal tersebut, sambungnya, berkaitan dengan 
persoalan akses di tingkat masyarakat.

Dia menuturkan masyarakat miskin memiliki akses yang cukup panjang untuk 
mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, 
sambungnya, pemerintah lokal harus memiliki kebijakan yang membantu kelompok 
tersebut.

“Pemerintah lokal harus propoor. Mereka harus memastikan masyarakat mendapatkan 
manfaatnya,” kata Vivi kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Salah satu contoh, sambung dia, adalah ketika pembangunan bandara di satu 
lokasi tertentu yang membutuhkan listrik. Tak hanya bandara, sambung Vivi, 
namun juga masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar bandara pun harus 
mendapatkan listrik dengan baik sekaligus jalan untuk mendapatkan akses.

Vivi menegaskan sampai saat ini pihaknya belum melihat hal semacam itu terkait 
dengan pembangunan infrastruktur. Diketahui, pemerintah sendiri diketahui 
menargetkan sekitar Rp5.000 triliun untuk mendanai infrastruktur di pelbagai 
sektor sampai 2019. Di sisi lain, Bappenas mencatat pendanaan lainnya juga 
diperoleh melalui utang luar negeri pada tahun lalu yang mencapai US$15,20 
miliar dengan komposisi terbesar infrastruktur (32,4 persen) dan energi (21,8 
persen).
Baca juga:
Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran 
Penggusuran<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830125502-20-154805/benteng-terakhir-sukamulya-melawan-gempuran-penggusuran/>


Kirim email ke