Beberapa kali saya mempostingkan berita tentang penggusuran yang terjadi dikota 
dan juga di daerah pedesaan untuk pembangunan megaproyek infrastruktur yang 
sedang dikembangkan Jokowi. Berbagai ormas, organisasi lingkungan dan 
organisasi HAM menyatakan berkali-kali penentangannya terhadap pembangunan 
megaproyek infrastruktur. Pertama, megaproyek infrastruktur hanya mengabdi 
kepada kepentingan investor. Beberapa kali juga saya mempostingkan berita yang 
mencerminkan pendapat berbagai lembaga imperialis seperti Bank Dunia dan para 
pengusaha asing atau swasta yang bicara tentang lemahnya infrastruktur di 
Indonesia. Yang diincar para investor adalah kekayaan alam kita. Misalnya di 
Sulawesi, beberapa desa suku adat  akan ditenggelamkan oleh proyek pembangunan 
tenaga listrik yang akan melayani industri yang berhubungan dengan biji besi, 
emas dan logam dasar. Kemudian juga investasi di perkebunan-perkebunan. Yang 
senang dengan pembangunan mega proyek infrastruktur juga kelas menengah atas, 
karena merekalah yang akan mampu menikmatinya. Bayangkan saja Jokowi akan 
membangun 15 bendara internasional. Dengan jujur saya tanya siapa yang akan 
bisa naik turun pesawat? Siapa yang akan bisa naik turun kereta api cepat 
Jkt-Bandung?Kedua, semua megaproyek itu dibiayai dengan hutang. Apakah 
pembayarannya akan keluar dari kantong Jokowi dan para pejabat pemerintah? 
Akhirnya rakyat juga kan yang harus bayar, termasuk anak cucu dan cicit 
anda.Ketiga, Walhi sudah berkali-kali membuat laporan tentang dampak 
pembangunan megaproyek infrastruktur terhadap lingkungan, seperti misalnya yang 
berhubungan dengan waduk Jatigede di Sumedang dan kereta api cepat Jkt-Bandung. 
Tapi Jokowi sama sekali tidak perduli. Padahal dia sendiri pernah mengakui 
bahwa kereta api cepat Jkt-Bandung sebenarnya bukan prioritas, tapi mengapa 
dijalankan juga?Keempat, pembangunan megaproyek infrastruktur akan menyusutkan 
lebih banyak lagi tanah pertanian subur seperti yang terjadi di Sumedang dan 
desa Sukamulya. Anda sudah lihat video yang saya postingkan tentang penduduk 
Sukamulya yang menyatakan bersedia mati untuk tanah dan kehidupannya? Katanya 
mau swasembada dalam pangan, kok malah tanah pertanian dikorbankan? Tanah 
pertanian/sawah di Jawa, Sumatra dan tempat lainnya di mana rakyatnya makan 
nasi, terus dirampas. Sekarang malah tanam padi di Papua Barat dengan merampas 
tanah adat orang-orang sukubangsa Papua dan membabati hutan-hutannya. Bukannya 
untuk memberi makan kepada rakyat, tapi untuk diexport ke negeri Arab! Bahkan 
tanam beras biologis untuk dieksport, sedangkan rakyatnya makan raskin! Pernah 
ada orang yang membanggakan lumbung padi di Papua. Tapi soalnya lumbung itu 
buat siapa?Kelima, walaupun ini yang terakhir tapi justru yang terpenting, 
karena menyangkut mata pencaharian dan  kehidupan kaum tani serta keluarganya 
dan berbagai komunitas suku bangsa. Anda bayangkan saja, seandainya hidup anda 
dan keluarga anda bergantung kepada tanah, lantas sekarang tanah itu dirampas, 
atau dibeli dengan harga yang sangat tidak pantas. Kemudian anda juga tidak 
diberi tempat dan tanah untuk memulai hidup baru. Tidakkah anda akan berontak 
dan melawan kesewenang-wenangan itu?Saya pernah mempostingkan berita tentang 
tempat di mana rakyat desa-desa yang ditenggelamkan oleh waduk Jatigede harus 
tinggal. Mengenaskan!
Infrastruktur yang sungguh-sungguh dibutuhkan rakyat di segala pelosok 
Indonesia adalah sekolah, klinik, rumah sakit, jembatan, jalan raya ukuran 
kecil dan sedang, tidak perlu jalan tol (yang hanya digunakan oleh mereka yang 
kemana-mana naik mobil), pasar tradisional, etc. Pernah saya lihat video di 
mana orang Swiss bersama penduduk setempat malah yang membangun puluhan 
jembatan dipelosok tanah air. Jembatan itu menyelesaikan soal keselamatan 
anak-anak dan penduduk dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Untuk ini tidak 
perlu ngemis utang.(Romo) Sandiawan menulis sebuah analisa yang sangat baik 
(tentu menurut pendapat saya sendiri, orang lain bisa berpendapat lain) tentang 
penggusuran yang dilakukan Ahok di Jkt. 

    On Tuesday, November 22, 2016 7:12 AM, "Karma, I Nengah [PT. Altus Logistic 
Service Indonesia]" <[email protected]> wrote:
 

  <!--#yiv1510712329 _filtered #yiv1510712329 {font-family:Helvetica;panose-1:2 
11 6 4 2 2 2 2 2 4;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Wingdings;panose-1:5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Wingdings;panose-1:5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Calibri;panose-1:2 15 
5 2 2 2 4 3 2 4;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Tahoma;panose-1:2 11 6 
4 3 5 4 4 2 4;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Verdana;panose-1:2 11 6 4 
3 5 4 4 2 4;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Consolas;panose-1:2 11 6 9 
2 2 4 3 2 4;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:"Helvetica Neue";panose-1:0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0;}#yiv1510712329 #yiv1510712329 p.yiv1510712329MsoNormal, 
#yiv1510712329 li.yiv1510712329MsoNormal, #yiv1510712329 
div.yiv1510712329MsoNormal 
{margin:0in;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";}#yiv1510712329 h1 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:24.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";font-weight:bold;}#yiv1510712329 h2 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:18.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";font-weight:bold;}#yiv1510712329 h5 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:10.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";font-weight:bold;}#yiv1510712329 a:link, #yiv1510712329 
span.yiv1510712329MsoHyperlink 
{color:blue;text-decoration:underline;}#yiv1510712329 a:visited, #yiv1510712329 
span.yiv1510712329MsoHyperlinkFollowed 
{color:purple;text-decoration:underline;}#yiv1510712329 p 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:12.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";}#yiv1510712329 code {font-family:"Courier New";}#yiv1510712329 
pre {margin:0in;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Courier 
New";}#yiv1510712329 tt {font-family:"Courier New";}#yiv1510712329 
span.yiv1510712329Heading2Char {font-family:"Cambria", 
"serif";color:#4F81BD;font-weight:bold;}#yiv1510712329 
span.yiv1510712329Heading1Char {font-family:"Cambria", 
"serif";color:#365F91;font-weight:bold;}#yiv1510712329 
span.yiv1510712329Heading5Char {font-family:"Cambria", 
"serif";color:#243F60;}#yiv1510712329 span.yiv1510712329HTMLPreformattedChar 
{font-family:Consolas;}#yiv1510712329 p.yiv1510712329attach, #yiv1510712329 
li.yiv1510712329attach, #yiv1510712329 div.yiv1510712329attach 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:9.0pt;font-family:"Arial", 
"sans-serif";}#yiv1510712329 p.yiv1510712329bold, #yiv1510712329 
li.yiv1510712329bold, #yiv1510712329 div.yiv1510712329bold 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:10.0pt;font-family:"Arial", 
"sans-serif";font-weight:bold;}#yiv1510712329 p.yiv1510712329green, 
#yiv1510712329 li.yiv1510712329green, #yiv1510712329 div.yiv1510712329green 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:12.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";color:#628C2A;}#yiv1510712329 p.yiv1510712329replbq, 
#yiv1510712329 li.yiv1510712329replbq, #yiv1510712329 div.yiv1510712329replbq 
{margin:3.0pt;font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", 
"serif";}#yiv1510712329 p.yiv1510712329ad, #yiv1510712329 li.yiv1510712329ad, 
#yiv1510712329 div.yiv1510712329ad 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:12.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";}#yiv1510712329 p.yiv1510712329underline, #yiv1510712329 
li.yiv1510712329underline, #yiv1510712329 div.yiv1510712329underline 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:12.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";}#yiv1510712329 span.yiv1510712329yshortcuts {}#yiv1510712329 
p.yiv1510712329ad1, #yiv1510712329 li.yiv1510712329ad1, #yiv1510712329 
div.yiv1510712329ad1 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:12.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";}#yiv1510712329 p.yiv1510712329ad2, #yiv1510712329 
li.yiv1510712329ad2, #yiv1510712329 div.yiv1510712329ad2 
{margin-right:0in;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0in;font-size:12.0pt;font-family:"Times
 New Roman", "serif";}#yiv1510712329 p.yiv1510712329underline1, #yiv1510712329 
li.yiv1510712329underline1, #yiv1510712329 div.yiv1510712329underline1 
{margin-right:0in;margin-left:0in;font-size:12.0pt;font-family:"Times New 
Roman", "serif";text-decoration:underline;}#yiv1510712329 
span.yiv1510712329yshortcuts1 {font-family:"Verdana", 
"sans-serif";font-weight:bold;}#yiv1510712329 span.yiv1510712329yshortcuts2 
{font-family:"Verdana", "sans-serif";font-weight:normal;}#yiv1510712329 
span.yiv1510712329EmailStyle39 {font-family:"Calibri", 
"sans-serif";color:#1F497D;}#yiv1510712329 .yiv1510712329MsoChpDefault 
{font-size:10.0pt;} _filtered #yiv1510712329 {margin:1.0in 1.0in 1.0in 
1.0in;}#yiv1510712329 div.yiv1510712329WordSection1 {}#yiv1510712329 _filtered 
#yiv1510712329 {} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Symbol;} _filtered 
#yiv1510712329 {font-family:"Courier New";} _filtered #yiv1510712329 
{font-family:Wingdings;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Wingdings;} 
_filtered #yiv1510712329 {font-family:Wingdings;} _filtered #yiv1510712329 
{font-family:Wingdings;} _filtered #yiv1510712329 {font-family:Wingdings;} 
_filtered #yiv1510712329 {font-family:Wingdings;} _filtered #yiv1510712329 
{font-family:Wingdings;}#yiv1510712329 ol {margin-bottom:0in;}#yiv1510712329 ul 
{margin-bottom:0in;}-->Maaf apakah, rakyat tidak menikmati hasil proyek 
infrastruktur ini Namun saya tahu kalau dipakai a…  untuk sebuah kasus tanah 
memang merepotkan. Atau mungkin  tanah yang dibeli untuk proyek ini tidak 
sesuai harga pasar, kalau tanahnya yang dibeli sesuai harga pasar saya kira 
yang punya oke saja Inilah yang perlu diperjelas, karena dilapangan beda dengan 
di kantor, karena melibatkan banyak m…. Sebagai contoh teman saya bekerja di 
hu… …., dimana gaji UMK 2.200.000, tapi dia terima cuma 1.300.000 Bayangkan 
lagi 90.000 uangnya menguap    From: [email protected] 
[mailto:[email protected]]
Sent: Monday, November 21, 2016 6:04 PM
To: Yahoogroups; DISKUSI FORUM HLD; GELORA_In
Cc: Roeslan; Lusi.D; Daeng; Gol; Mitri; Rachmat Hadi-Soetjipto; Harry Singgih; 
Jonathan Goeij; Ronggo A.; Lingkar Sitompul; Ajeg; Mang Broto; Farida Ishaja; 
Marsiswo Dirgantoro; [email protected]; Billy Gunadi; Bedjo
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh 
Kekerasan       
Laporan Khusus
 
Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh Kekerasan
 Anugerah Perkasa, CNN Indonesia Rabu, 31/08/2016 15:21 WIB    Ribuan petani 
saat berunjuk rasa depan Istana Negara, beberapa waktu lalu. Mereka meminta 
Presiden Joko Widodo membuat kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan 
petani. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan pembangunan infrastruktur skala besar 
selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalladipenuhi dugaan praktik 
kekerasan dan manipulasi.

Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi menuturkan pembangunan infrastruktur 
berskala besar pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan 
masyarakat setempat. Selain itu, paparnya, pihaknya menemukan praktik dugaan 
kekerasan dan manipulasi.

Diketahui, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai 
salah satu agenda pembangunan. Dia pun mengeluarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 
soal Proyek Strategis Nasional, berisi tentang pembangunan sedikitnya 225 
proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan waduk.

“Proses pengadaan tanah sering dilakukan dengan cara represif,” kata Dianto di 
Jakarta kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.“Sosialisasi diadakan, 
tapi 200 warga berhadapan dengan 500 tentara. Bagaimana bisa terbuka?”

Komnas HAM menemukan dugaan praktik kekerasan itu pada sejumlah proyek 
pembangunan infrastruktur skala besar. Ini macam yang terjadi pada pembangunan 
bandara internasional di Kulon Progo (Yogyakarta) dan Majalengka (Jawa Barat); 
pembangkit listrik di Batang (Jawa Tengah); revitalisasi waduk Jatigede di 
Sumedang (Jawa Barat) 
| 
Baca juga:
 Para Penantang Sultan dari Kulon Progo  |

Dia menuturkan masyarakat lokal dalam setiap pembangunan proyek tersebut tak 
memiliki hak untuk berpartisipasi, serta tak menikmati hasilnya. Komnas HAM 
menyatakan walaupun dilakukan prosedur secara legal, namun proyek infrastruktur 
selalu dipaksakan kepada masyarakat setempat.

Sepanjang tahun lalu, Komnas HAM menerima sedikitnya 70 pengaduan dugaan 
pelanggaran HAM berkaitan dengan soal infrastruktur, dengan sepuluh kasus yang 
tengah ditangani. Komisi itu juga memperkirakan proyek infrastruktur skala 
besar akan meningkatkan konflik agraria di masa mendatang.

Dianto menuturkan dugaan manipulasi yang lain adalah mempersiapkan warga 
tertentu yang mendukung proyek infrastruktur tersebut, ketika warga lainnya 
melakukan penolakan. Hal tersebut, kata dia, dapat memecah konsolidasi di 
tingkat warga bahkan hingga tingkat keluarga.

“Muncul konflik sosial atau horizontal. Ketika itu pecah, maka ini menjadi 
alasan tentara atau polisi masuk,” tegasnya.    Pemiskinan Masyarakat

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Vivi Yulaswati 
menuturkan pembangunan infrastruktur skala besar juga dapat menyebabkan 
pemiskinan masyarakat lokal. Hal tersebut, sambungnya, berkaitan dengan 
persoalan akses di tingkat masyarakat.

Dia menuturkan masyarakat miskin memiliki akses yang cukup panjang untuk 
mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, 
sambungnya, pemerintah lokal harus memiliki kebijakan yang membantu kelompok 
tersebut.

“Pemerintah lokal harus propoor. Mereka harus memastikan masyarakat mendapatkan 
manfaatnya,” kata Vivi kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Salah satu contoh, sambung dia, adalah ketika pembangunan bandara di satu 
lokasi tertentu yang membutuhkan listrik. Tak hanya bandara, sambung Vivi, 
namun juga masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar bandara pun harus 
mendapatkan listrik dengan baik sekaligus jalan untuk mendapatkan akses.

Vivi menegaskan sampai saat ini pihaknya belum melihat hal semacam itu terkait 
dengan pembangunan infrastruktur. Diketahui, pemerintah sendiri diketahui 
menargetkan sekitar Rp5.000 triliun untuk mendanai infrastruktur di pelbagai 
sektor sampai 2019. Di sisi lain, Bappenas mencatat pendanaan lainnya juga 
diperoleh melalui utang luar negeri pada tahun lalu yang mencapai US$15,20 
miliar dengan komposisi terbesar infrastruktur (32,4 persen) dan energi (21,8 
persen). 
| 
Baca juga:
 Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran  |

 

   

Kirim email ke