Maaf, ketinggalan sebagian dari laporan tentang "Kegelisahan Orang Seko..."
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Sofyan Djalil mengatakan proyek infrastruktur memang menjadi prioritas dalam 
pembangunan. Ini termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan hingga waduk raksasa. 
Untuk mendukung infrastruktur, dia menuturkan, pihaknya menargetkan 25 juta 
sertifikat akan diterbitkan hingga 2019. 

“Bagaimana strategi jangka panjang perlindungan masyarakat adat?” 

“Sejauh ini tak ada masalah. Dengan undang-undang baru semua masalah selesai,” 
kata Sofyan.

Undang-undang yang dimaksud Sofyan adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan 
itu disebutkan ganti kerugian tanah ulayat diberikan dalam bentuk tanah 
pengganti, permukiman kembali atau bentuk lain yang disepakati masyarakat hukum 
adat. 

Sofyan menyatakan hal lainnya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan 
konflik tanah adalah program reforma agraria.

Masalahnya, tak sesederhana itu. 

AMAN mencatat sedikitnya 217 kasus kriminalisasi masyarakat adat terjadi 
sepanjang 2003—2014. Ini mulai dari Sumatra Utara hingga Maluku Utara. Tak 
hanya soal infrastruktur, persoalan pun datang dari sektor bisnis lainnya macam 
pertambangan dan perkebunan skala besar. Organisasi itu mengkhawatirkan program 
pembangunan terus menghancurkan wilayah adat masyarakat di Nusantara.

Dan reforma agraria seperti yang disampaikan Sofyan, bisa jadi, ilusi semata.

| 
Baca juga:
Para Penantang Sultan dari Kulon Progo |

Kepala BPN periode 2005—2012 Joyo Winoto pun sempat menyebutkan reforma agraria 
sebagai upaya penyelesaian konflik. Namun nyatanya, masalah lahan adat tak 
pernah terselesaikan. Joyo, dalam satu iklan layanan pertanahan, menyatakan 
pentingnya membela hak tanah rakyat.

“Hak rakyat atas tanah harus terus dikembangkan,” kata Joyo dalam video yang 
diluncurkan pada 2009. “Dan inilah pentingnya, kita melaksanakan reforma 
agraria.”

Dalam pelaksanaannya, lembaga itu justru memasifkan sertifikat lahan untuk 
petani. Mulai dari Garut, Batang, Lampung hingga Buol. Legalisasi tanah, 
demikian AMAN, justru semakin mempercepat hilangnya sumber-sumber agraria.


| Ilustrasi tambang bijih besi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara meyakini 
keberadaan PLTA Seko bukan untuk masyarakat, melainkan industri. 
(Thinkstock/Kapook2981) |

“Reforma agraria itu salah arah,” kata Ruka Sumbolinggi, Deputi II Urusan 
Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik AMAN. “Padahal, reforma agraria yang 
sesungguhnya adalah mengakui hak tanah masyarakat adat.”

AMAN menyatakan pihaknya sudah memberikan peta wilayah adat 6,8 juta hektare 
kepada pemerintah sejak 2012 lalu, namun belum ada hasilnya. Kini, kata Rukka, 
pihaknya terus berhadapan dengan pelbagai macam bisnis besar yang menghancurkan 
wilayah adat. 

AMAN memperkirakan masyarakat adat bakal kehilangan sekitar 2 juta hektare 
lahan karena proses pembangunan. Di pelbagai pelosok, sambungnya, 
letupan-letupan konflik tanah terus bermunculan.

“Apa sikap yang paling ekstrim masyarakat adat?” 

“Kami akan kembali bakar-bakar. Memalang jalan,” kata Rukka. 

Rencana ini pun mengingatkan aksi ekstrem oleh kelompok petani atau masyarakat 
adat lainnya, sekitar 5 tahun silam. 

Ada Muhammad Ridwan, petani asal Pulau Padang, Riau, yang menjahit mulutnya 
karena melawan perusahaan raksasa kertas pada 2011. Ada pula Abas Ubuk, 
pemimpin Suku Anak Dalam, yang melakukan aksi jalan kaki Jambi—Jakarta pada 
2013 karena konflik dengan perusahaan sawit. 

Masalahnya, lahan mereka tak jua kembali. 

Dan kini, ada kegelisahan orang-orang Seko. Mungkin kecemasan Mahir Takaka tak 
bisa diabaikan begitu saja. (asa/agk)

Kirim email ke