Nah, sekarang pendapatnya WALHI. Ada orang yang khawatir berita-berita 
dipelintirkan. Tidak perlu khawatir! Berita seperti ini sama sekali bukan 
pemelintiran atau manipulasi!!! Lagi pula kita punya otak untuk memilah-milah 
berita yang merupakan penipuan atau pemelintiran atau kebenaran. Tapi memang 
tergantung juga kepada keberpihakan masing-masing orang. Para pendukung fanatik 
dan buta Jokowi tentu tidak senang dengan berita-berita yang begini. Karena 
yang dilihat hanya "kemegahan, gemerlapan" mega proyek MP3EI. Matanya buta dan 
telinganya tuli terhadap perjuangan kaum tani dan kaum suku bangsa yang 
mempertahankan tanah dan kelangsungan hidupnya dengan segala cara termasuk 
menghadapi pemukulan, penyiksaan aparat militer, pemenjaraan dan 
pembunuhan.Siapa yang minta pembangunan megaproyek infrastruktur itu? Kaum 
pemodal! Kalau modal tidak diputar, jadi busuk!

Pembangunan Infrastruktur, Utang hingga Penggusuran
21 November 2016Rencana pembangunan infrastruktur pada era Joko Widodo hingga 
2019 [Foto: istimewa]Koran Sulindo – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik 
kebijakan pemerintah yang membangun infrastruktur secara masif. Bahkan 
pembangunan infrastruktur pada era Presiden Joko Widodo itu disebut nyaris sama 
dengan era Orde Baru.Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan, 
pembanguna infrastruktur yang mirip zaman Soeharto itu berdampak besar. 
Pertama, utang luar negeri akan menumpak sehingga akan ditanggung oleh generasi 
selanjutnya.“Kemudian, pembangunan infrastruktur juga akan berdampak buruk bagi 
lingkungan dan masyarakat,” kata Nur dalam keterangan resminya di Jakarta, 
Senin (21/11).Apa yang disampaikan Nur tersebut tidaklah berlebihan. Terbaru 
adalah penggusuran pemukiman warga dan persawahan di Sukamulya, Majalengka, 
untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Dengan mengatasnamakan 
pembangunan, justru menciptakan konflik agraria antara negara dengan 
masyarakat.Celakanya, seperti di zaman Soeharto, cara yang ditempuh pemerintah 
hari ini nyaris serupa: mengerahkan aparat keamanan untuk merepresi rakyat. Ia 
menduga pembangunan itu hanya demi kepentingan pengusaha, sedangkan masyarakat 
sama sekali tidak mendapatkan manfaat atas pembangunan itu.Pada era Jokowi 
pembangunan infrastruktur berjalan secara intensif. Presiden sebelumnya, Susilo 
Bambang Yudhoyono melalui skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah meletakkan dasar pembangunan 
infrastruktur.Jokowi –  kendati selalu menolak meneruskan MP3EI – justru pada 
periodenya ini merupakan tahap pelaksanaan dari pembangunan tersebut. Dan yang 
perlu diingat infrastruktur merupakan salah satu proyek utama dalam mega proyek 
MP3EI.Untuk melaksanakan berbagai macam proyek infrastruktur itu, pemerintah 
Jokowi menetapkan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp 4.800 triliun  hingga 
2019. Sedangkan kemampuan pemerintah hanya sekitar Rp 1.131 triliun, sehingga 
ada kekurangan dana yang cukup besar.Seperti yang sudah disebutkan, kekurangan 
dana ini umumnya ditutupi melalui investasi asing atau utang. Dan Nur 
mengingatkan itu akan menumpuk utang luar negeri yang akan ditanggung generasi 
selanjutnya.Lembaga bentukan Bank Dunia yaitu International Finance 
Coorporation (IFC) menyebutkan jika Indonesia ingin terus bersaing sebagai 
negara yang tumbuh secara ekonomi, maka proyek infrastrukur sangat penting 
sebagai jawaban untuk membuka sumbatan kran (result in bottleneck) investasi 
yang selama ini menyumpal Indonesia akibat jeleknya infrastruktur di Indonesia 
.Bersama Bank Dunia, IFC menyalurkan utang sebesar US$ 12 miliar untuk empat 
tahun. Di luar itu tiap-tiap lembaga tersebut telah menggelontorkan US$ 1 
miliar pada tahun ini.  IFC pula yang kemudian memberi modal kepada Jokowi 
untuk menghimpun dana ke dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur bernama PT 
Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI ini juga yang memperoleh pembiayaan dari 
dana yang terkumpul dalam BPJS), yang juga akan dikelola Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP).Sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur Indonesia 
dipastikan semakin bertambah. berbagai lembaga keuangan domestik dan 
internasional seperti Indonesia Infrastructure Fund (IIF), Japan Bank For 
International Cooperation (JBIC), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia 
hingga yang terbaru AIIB  siap membiayai proyek infrastruktur yang tersebar di 
Indonesia.Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro 
dalam suatu acara juga pernah berujar kondisi perekonomian Indonesia mirip 
ketika masih dijajah Belanda. Itu antara lain karena Indonesia hanya 
mengandalkan sumber daya alam untuk ekspor.Semasa era kolonial, Belanda 
menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya untuk dikirik ke negaranya. Sumber 
daya alam Indonesian dikeruk habis, bahkan pada suatu masa menetapkan sistem 
tanam paksa. Di zaman modern ini, kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan 
era kolonial. Karena itu, situasi ini harus disikapi secara bijak jika tidak 
ingin kembali ke zaman “kegelapan”. [KRG]

Kirim email ke