Sayangnya sampai hari kerja "pekan ini" habisJokowi lagi-lagi tidak menepati kata-katanya sendiri, untuk memutuskan penghapusan ujian nasional.Ini pun masih belum jelas maunya Jokowi, menghapus atau hanya memoratorium.
Dari rapat antara DPR dan Mendikbud terlihat ada kesepakatan untuk moratorium. Sedangkan Jokowi lebih sering bicara penghapusan. Bahkan yang terpenting dari semua ini - tujuan pendidikan di Indonesia - samasekali luput dari setiap pembicaraan. - Jumat, 02 Desember2016, 02:00 WIB Bahas Penghapusan UN, Ceu Popong BikinHeboh di Rapat Komisi X JawaPos.com- Dukungan Partai Golkar ke pemerintahberimplikasi pada kebijakan yang dikeluarkan para menteri di jajaran kabinetkerja. Buktinya, partai berlambang pohon beringin itu sepakat dengan moratoriumUjian Nasional (UN) yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MuhadjirEffendy. Dalam rapatkerja komisi X DPR bersama Muhadjir membahas rencana moratorium UN, AnggotaFraksi Partai Golkar Popong Otje Djunjunan atau yang karib disapa Ceu Popongmengapresiasi kebijakan Muhadjir itu. "Walaupundi sini ada sinis ganti menteri, ganti kebijakan tapi jujur saja saya acungkandua jempol, kalau ada sepuluh jempol," ujarnya dalam rapat, Kamis (1/12). Menurut CeuPopong, wajar saja dia mendukung kebijakan tersebut lantaran Partai Golkarsudah mendukung pemerintah. "Kucingjuga tau (Golkar) sudah mendukung pemerintah, yang memerintah juraganJokowi," sebutnya disambut tepuk tangan dan tawa para anggota lain. Lagipula,sudah ada instruksi presiden terkait kebijakan moratoriun UN. Adapun instruksitersebut berbunyi, pertama, proses penyesuaian kebijakan terutama perubahanregulasi mengenai penyelenggaraan evaluasi pendidikan (PP No.13/2015), sertaperaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (PP No. 17/2010). - From: ajeg Sent: Friday, December 2, 2016 9:13 AM Masih tersisa sekitar 8 jam kerja untuk memutuskan pekan ini. Jumat Pagi, Jokowi Tinjau "Venue" Asian Games di Stadion GBK | | Jumat Pagi, Jokowi Tinjau "Venue&q... | | From: ajeg Sent: Monday, November 28, 2016 9:14 AM Penghapusan atau moratorium? Apa pun, yang terpenting adalah menyusun tujuanpendidikan di Indonesia. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD'45-kah atau tetap sekedar membuat bangsa-berijasah yang diselenggarakan secara bisnis dan dalam tempo selama mungkin? Desentralisasi ujian nasional jangan dijadikan alasanuntuk menggenjot penyerapan APBD selagi APBN megap-megap. "Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudahdiputuskan agar UN didesentralisasi," kata Jokowi Jokowi Putuskan Penghapusan Ujian Nasional Pekan Ini | | Jokowi Putuskan Penghapusan Ujian Nasio... | | - Mendikbud:Presiden Jokowi Setuju Moratorium UN, Tinggal Tunggu Inpres Jumat, 25November 2016 | 21:55 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — MenteriPendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, ia telah bertemuPresiden Joko Widodo untuk membicarakan soal rencana moratorium ujian nasional(UN). Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi telahmenyetujui rencana tersebut. "Pada prinsipnya Pak Presiden sudahmenyetujui, tinggal menunggu Inpres (Instruksi Presiden) sajamudah-mudahan," kata Muhadjir, di Gedung D Kemendikbud, Jakarta, Jumat(25/11/2016).Saat ini, Kementerian Pendidikan danKebudayaan tengah mematangkan persiapan moratorium UN tersebut. "Enam puluh persenpersiapannya," kata Muhadjir. Muhadjir mengungkapkan, untukmerealisasikan rencana tersebut, Kemendikbud telah memanggil para kepala dinaspendidikan provinsi di Indonesia. "Kepala dinas provinsi sudahkami undang semua dan kita beri penjelasan mengenai hal yang mendekati masalahteknis," kata Muhadjir. Kementerian Pendidikan danKebudayaan merencanakan penghentian sementara penyelenggaraan ujian nasional(UN). Rencana tersebut ditargetkanterealisasi pada 2017. Selanjutnya, pelaksanaan ujiankelulusan dilimpahkan kepada pemerintah daerah.Untuk tingkat sekolah dasar (SD),pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten. Sementara itu, pelaksanaan ujiankelulusan bagi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)oleh pemerintah provinsi. Penulis : Dimas Jarot BayuEditor : Inggried Dwi Wednaswary
