http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/18/ogt9hl385-sultan-hb-x-sebut-ada-potensi-ancaman-terhadap-kesultanan-yogya
Friday, 18 November 2016, 07:03 WIB Sultan HB X Sebut Ada Potensi Ancaman Terhadap Kesultanan Yogya Red: Muhammad Subarkah Republika/Rakhmawaty La'lang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) , Sri Sultan Hamengkubuwono X saat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (17/11). REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sidang uji materi undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (KDIY) terhadap UUD 1945, yakni pasal 18B ayat 1, digelar pada Kamis (17/11). Sidang keempat itu menghadirkan Sultan Hamengkubuwono X sebagai pihak terkait. Sultan dalam kesempatan itu mempersoalkan pasal 18 ayat 1 huruf m UU 13 tahun 2012 tentang KDIY. Menurut dia, huruf m pada pasal tersebut, menimbulkan ketidakpastian karena seolah ingin mengatakan pemegang tahta itu harus seorang laki-laki. Walaupun, pasal itu juga merugikan seorang laki-laki yang belum atau tidak memiliki istri. Bunyi pasal 18 ayat 1 huruf m: Bahwa syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur itu harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. "(Harusnya kata 'istri') Dihilangin, atau, istri garing (garis miring) suami, dan adik kandung garing saudara kandung," tutur dia usai memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, Kamis (17/11). Menurut Sultan, seharusnya tidak perlu diatur adanya syarat menyerahkan daftar riwayat seperti dalam pasal 18 ayat huruf m itu. Semestinya, cukup hanya memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf a sampai n, kecuali huruf m dalam UU nomor 13 tahun 2012 tentang KDIY. Sultan mengatakan, kata 'istri', 'saudara kandung', dan 'anak', dalam pasal 18 ayat 1 huruf m itu dapat menimbulkan potensi masalah tersendiri yang bisa digunakan oleh pihak yang berburu kekuasaan untuk melebarkan urusan internal ke luar keraton. Lanjut Sultan, kondisi demikian akan mengancam kedaulatan keraton karena urusan internal keraton terseret melebar di luar keraton yang bisa memancing kekisruhan, baik dari dalam maupun dari luar keraton. "Tentunya mengancam eksistensi kesultanan dan kadipaten. Ini layak direnungkan guna diantisipasi pencegahan dan penyelesaian masalahnya karena kekisruhan akan dengan mudah dimainkan dinamika politik yang terjadi," tutur dia. (Umar Mukhtar) Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT
