http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161018_indonesia_wawancara_jokowi_1
 Wawancara eksklusif Presiden Jokowi: Harapan warga terlalu tinggi 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161018_indonesia_wawancara_jokowi_1
 19 Oktober 2016

 Kirim 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161018_indonesia_wawancara_jokowi_1#share-tools


 
 Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi berbicara banyak hal 
dalam wawancara khusus dengan wartawan BBC Yalda Hakim. Percakapan Yalda Hakim 
dari BBC dengan Presiden Jokowi berlangsung di kota kelahirannya, Solo, sebelum 
terbang ke Papua dan melanjutkan lawatan ke Manado.
 Berefleksi atas dua tahun kepemimpinannya, Jokowi menceritakan kekagetannya 
atas tugas berat presiden, masalah ekonomi, hingga urusan hukuman mati, kebiri, 
dan ekstrimisme. Berikut bagian pertama petikan wawancara eksklusif itu.
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi mengaku kaget juga 
menjadi presiden Indonesia. Ketika Anda terpilih sebagai presiden, dua tahun 
lalu, kemenangan Anda dalam pemilihan presiden digambarkan sebagai sesuatu yang 
bersejarah, dan banyak kalangan melihatnya sebagai awal dari suatu era baru. 
Apakah Anda merasa memenuhi harapan–harapan itu?
 Ya memang, harapan masyarakat terlalu besar, terlalu tinggi. Dan ya, itulah 
masyarakat kita. Tetapi apapun yang bisa saya kerjakan, saya akan bekerja keras 
untuk menyelesaikan, untuk agar harapan-harapan itu bisa terwujud, saya kira 
yang paling penting itu.
 Presiden Jokowi tetapkan kebijakan 'Satu Harga BBM' di Papua 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161018_indonesia_jokowi_papua_kunjungan
 Hukuman kebiri 'bisa langsung diterapkan' 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161012_indonesia_hukuman_kebiri
 Istana Presiden pahami kekecewaan mama-mama Papua 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160501_indonesia_pasar_mama_papua_tanggapan
 Yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya, kita berikan Kartu Indonesia Sehat 
sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa ke rumah sakit, dan tidak membayar. 
Kemudian untuk murid-murid dari keluarga tidak mampu kita berikan Kartu 
Indonesia Pintar sehingga mereka bisa bersekolah ke jenjang SMA atau SMK.
 Dan juga untuk perputaran ekonomi di daerah, di desa-desa, anggaran untuk dana 
desa tahun yang lalu Rp20,5 triliun, tahun ini 2016 Rp47 triliun, saya kira 
hal-hal seperti ini yang akan kelihatan nantinya.
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi mengajak wartawan BBC 
Yalda Hakim berjalan kaki di pusat kota Solo saat Hari Bebas Kendaraan. Apakah 
Anda terkejut oleh betapa besarnya cakupan tugas Anda?
 Ya, memang penduduk Indonesia sangat besar 252 juta dan negara Indonesia juga 
adalah negara besar. Dan saya memang kaget juga jadi Presiden dan harus 
mengelola 17.000 pulau, mengelola 252 juta penduduk Indonesia. Sesuatu yang itu 
tidak mudah karena ada kurang lebih 340 etnis di Indonesia, beda warna kulit, 
beda rambut, berbeda bahasa lokal.
 Inilah saya kira besarnya keaneka-ragaman bangsa Indonesia. Dan tantangannya 
juga besar, tantangannya juga banyak. Tapi dengan dukungan rakyat saya meyakini 
tantangan-tantangan itu satu persatu bisa kita selesaikan.
 Mari kita bicara tentang hal yang mengejutkan banyak pihak sesudah Anda 
menjadi presiden. Anda tergolong bergaris keras dalam banyak sekali isu. 
Catatan Anda tentang Hak Asasi Manusia, misalnya. Ambil saja contoh tentang 
eksekusi hukuman mati. Memang bukan hal baru dalam hukum Indonesia, namun di 
bawah pemerintahan Anda sudah terjadi 18 eksekusi, hamper sama dengan yang 
terjadi di masa Presiden Yudhoyono selama 10 tahun.
 Konstitusi kita sangat menghormati hak asasi manusia, tetapi undang-undang 
kita memperbolehkan eksekusi mati. Jadi kalau sudah diputuskan oleh pengadilan 
bahwa itu di eksekusi ya akan kita jalankan dieksekusi mati.
 Tapi jangan dilihat yang dieksekusi saja, lihatlah korban dari narkoba, sehari 
30 sampai 50 generasi muda Indonesia mati karena narkoba. Sehingga harus 
dilihat korbannya, pengedarnya juga dilihat, jangan dilihat dari satu sisi.
 Jadi Anda menghadapi persoalan obat bius?
 Ya, karena ada 4,5 juta orang Indonesia addict narkoba.
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi mengganggap, konstitusi 
Indonesia sangat menghormati HAM, kendati masih ada hukuman mati. Sejawat Anda, 
Presiden Duterte yang baru mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu, 
menggunakan pasukan pembunuh untuk membasmi obat bius. Anda ingin 
memberlakukannya pula di sini?
 Di sini ‘kan saya mengikuti undang-undang yang ada, di sini eksekusi mati 
masih diperbolehkan oleh undang-undang Indonesia, itu yang ikuti, kita 
mengikuti undang-undang.
 Tetapi Kepala Badan Narkotika Nasional (Budi Waseso) mengatakan dia ingin 
meniru kebijakan Filipina di negeri ini, karena dia pikir itu merupakan hal 
yang bagus…
 Aturan hukum di Indonesia akan kita ikuti, Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, Kepala BNN juga akan mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia, 
peraturan hukum yang ada di Indonesia.
 Soal LGBT, benarkah pemerintah Jokowi lepas tangan? 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160217_indonesia_lgbt_perlindungan
 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160217_indonesia_lgbt_perlindunganPBB
 prihatinkan wacana hukum kebiri, LGBT, perkawinan anak 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160221_indonesia_un_prihatin_kebiri
 Dunia dilanda krisis pengungsi, Indonesia dilanda intoleransi 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160223_indonesia_laporan_amnestyHak
 atas fotoBBC INDONESIAImage captionDi Solo, Presiden Jokowi mengajak Yalda 
Hakim dan tim BBC ke kawasan tempat ia dibesarkan. Banyak yang sudah dijatuhi 
hukuman mati. Namun juga muncul pertanyaan apakah mereka benar-benar bersalah 
atau patut mendapat hukuman itu. Sebagian terpidana ada yang mengidap gangguan 
mental. Sistem hukum Anda masih bersalah dengan korupsi…
 Masalah korupsi ini akan kita perbaiki terus menerus. Kami sangat keras sekali 
terhadap korupsi. Sudah ada 9 menteri yang masuk penjara karena korupsi, ada 19 
gubernur yang masuk penjara karena korupsi, ada 300 lebih bupati dan walikota 
yang masuk penjara karena korupsi ada ratusan anggota parlemen juga yang masuk 
penjara karena korupsi. Kita keras terhadap korupsi tapi ini adalah proses 
perbaikan yang terus menerus konsisten yang akan kita lakukan.
 Yang juga menyita perhatian dunia adalah hukum kebiri yang baru saja 
diberlakukan…
 Sekali lagi, Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia, konstitusi kita 
juga sangat menghargai hak asasi manusi, tetapi untuk pelecehan seksual tidak 
ada kompromi, kita tegas,tegas, sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia dan 
akan diberikan hukuman maksimal untuk pelecehan seksual. Tidak ada kompromi 
juga untuk itu.
 Indonesia laksanakan eksekusi hukuman mati ketiga di bawah Presiden Jokowi 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_eksekusi_ketiga
 Soal eksekusi, internasional 'harus hormati hukum' Indonesia 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_eksekusi_internasional
 Jokowi: Eksekusi adalah kedaulatan Indonesia 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150224_jusufkalla_brasil_eksekusi
 Pelajaran Mary Jane Veloso untuk pembenahan hukum RI 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150429_analisis_eksekusiHak
 atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi di tengah anak-anak di 
kawasan tempatnya dibesarkan.Apa buktinya bahwa hukum kebiri berhasil? Saya 
kira kalau ada konsistensi kita melakukan pendekatan dengan cara-cara hukum 
Indonesia, saya meyakini ini akan sangat mengurangi dan menghilangkan hal-hal 
yang berkaitan dengan pelecehan seksual.
 Menurut Komnas HAM, mereka melihat di bukti di negara-negara lain, hukum 
kebiri tidak berhasil, terlalu mahal dan seharusnya dana untuk itu disalurkan 
bagi para korban.
 Saya kira jangan dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenyataannya di 
Indonesia menurut Komisi Perempuan dan Anak dengan adanya undang-undang kebiri 
itu, justru pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan menjadi turun, 
tanyakan pada mereka turun, turun drastis.
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi dan Ibu Negara, Iriana 
Widodo, jelang sarapan di sebuah warung makan di Solo. Undang-undang ini juga 
dikecam keras oleh Ikatan Dokter Indonesua –menurut mereka melanggar etika 
professional dan para anggota IDI dianjurkan tidak melaksanakannya. Bagaimana 
bisa jalan kalau para dokter menolak melaksanakannya.
 Ya, silakan kalau memang dokter tidak mau mengeksekusi. Tetapi kita juga ‘kan 
memiliki dokter yang lain, bisa saja dokter dari militer, bisa saja dokter dari 
birokrasi kita. Saya kira masih banyak yang mau.
 Tidak adakah cara lain menghadapi pedofilia selain kebiri?
 Saya kira saya serahkan ke dokter Indonesia. Tapi yang jelas kalau sudah ada 
eksekusinya oleh pengadilan ya akan dilaksanakan. Bisa dokter dari militer bisa 
dokter dari birokrasi pemerintah

 

Kirim email ke