Tidak salah kata bung Nesare yang sudah lama dan berulangkali debat dengan bung 
Goei itu, ... debat kusir! Lari dan loncat kesana-sini kalau sudah kepepet, ... 
dibilang kebablasan dengan usul uruk Vic.Bay, dia berdalih kejar keuntungan. 
Padahal juga jelas, ditinjau dari sudut “penghijauan” maupun “keuntungan”, 
usulnya itu juga kebablasan! TIDAK melihat dari KEBUTUHAN konkrit!

Vic. Bay itu kalau diuruk hanya tertinggal menjadi sungai Ciliwung, begitu 
luasnya Vic.Bay berubah menjadi daratan, belum tentu nilai tanah yang 
didapatkan akan tetap makin tinggi dan lebih menguntungkan! Apalagi kalau 
program rekalamasi Vic. Bay itu dari awal sudah dikeluarkan. Mengapa? 

Pertama keindahan Vic. Bay yang diuruk akan menyempit menjadi sungai Ciliwung 
itu juga akan merosot drastis, makin menyempit keindahan pemandangan laut 
dengan sendirinya melorot. Kedua, sebaliknya dengan makin luasnya daratan yg 
akan terjadi di Vic. Bay itu, nilai hasil tanah reklamasi tahap-I pasti TIDAK 
akan tinggi, karena akan terhalang pemandangan lautnya oleh reklamasi tahap-II, 
Tahap-III, ... yang bisa melihat laut terbuka yaa cuma yang barisan terdepan 
saja, kan!  Jadi, usul bung Goei ini kebablasan, TANPA melihat KEBUTUHAN 
pemerintah HK dalam melaksanakan reklamasi untuk memecahkan masalah konkrit 
yang dihadapi. 

Sekarang kalau kita lihat dari sudut “penghijauan” atau “lingkungan hidup”, 
bung juga tanpa melihat KEBUTUHAN konkrit yang dihadapi kehidupan manusia 
didunia ini yang terus bertambah bludak. Sementara orang bilang penghuni dibumi 
ini sudah terasa penuh, kurangnya daratan untuk dihuni. Bumi kita hanya 
belasan% daratan, sedang lebih 95% adalah laut, dengan makin banyaknya umat 
manusia yang hidup dibumi dan memadati daratan yang ada, yang terjadi jalan 
keluarnya ya harus memperluas wilayah daratan, ... dengan perencanaan 
masing-masing negara sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Itulah juga yang 
dilakukan pem. HK, ... yang dirancang tahun 1980-an dimasa koloni Inggris! 
Jadi, kalau bung hendak menuding reklamasi Vic. Bay yg dirancang koloni Inggris 
itu merusak lingkungan, cobalah ajukan secara kongkrit, dimana masalah! Tidak 
asal jeplak, lalu menuding saya hanya mengecam pendemo kelompok Demokrat-HK 
yang begundal koloni Inggris itu! Bukankah sejak awal sudah saya nyatakan, 
bahwa perancangan reklamasi Vic. Bay itu sesuai KEBUTUHAN yang dihadapi HK, 
menata lebih baik pelabuhan Ferry dan memperluas jalan-raya di Central, dan, 
... tentunya ketika itu juga sudah diperhitungkan masalah “penghijauan” dan 
yang pasti gembong-gembong kaum Demokrat juga ikut menyetujui dan mensahkan! 
Kenapa dalam pelaksanaan reklamasi tahap-II, setelah diurus orang HK sendiri 
lalu berbalik menentang dan memboikot TANPA PEDULIKAN kerugian besar bagi 
pemerintah HK yang saat itu sedang defisit?!

Salam,
ChanCT



From: kh djie [email protected] [GELORA45] 
Sent: Saturday, February 18, 2017 2:10 AM
To: Gelora45 
Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara

  

Apa sudah ada yang menghitung berapa naiknya permukaan air laut dengan adanya 
reklamasi ? Semua baru bisa dikatakan berpengaruh besar atau kecil kalau sudah 
dinyatakan dengan angka berdasarkan perhitungan.
Misalkan volume reklamasi yang di bawah permukaan laut x m3.
Luas permukaan laut seluruh dunia y m2
Kenaikan permukaan laut karena reklamasi z = x/y dalam m
Kalau sudah dihitung baru dapat dikatakan significant atau tidak, juga bila 
dibandingkan dengan volume es yang meleleh yang menyebabkan kenaikan permukaan 
laut.

2017-02-17 16:59 GMT+01:00 Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] 
<[email protected]>:

    


  Bung Chan, kelihatannya sekarang jadi terbalik anda yg jadi pencinta 
lingkungan  ha ha ha padahal alasan anda mengecam para demonstran pencinta 
lingkungan hidup itu khan masalah duit "membuat kerugian besar pada pemerintah 
HK, hanya berdalih “penghijauan”, yang katanya reklamasi itu merusak 
lingkungan, mempersempit Victoria Bay jadi sungai" sekarang saya kasih solusi 
yg bisa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintahan HK anda kok malah tidak 
setuju.

  Alasan utama diadakan reklamasi itu khan cuman menambah tanah itu saja, tidak 
lebih tidak kurang, tapi tahukah tanah yg bisa didapat itu toh kenyataannya 
mengurangi tanah ditempat yang lain dus sebenarnya hanya ngerampok. Anggap saja 
HK reklamasi, Jakarta reklamasi, banyak tempat diseluruh dunia reklamasi, terus 
apa akibatnya? Yang pertama jelas permukaan air laut akan naik yang akan 
menggenangi dataran lain, di Indonesia saja setiap tahun ada berapa banyak 
pulau kecil yang tenggelam baik pulau kosong ataupun berpenghuni. Anda lihat 
ditambah dgn pembangunan Beijing, Jakarta, dan kota2 lain yg tidak 
memperhatikan lingkungan seperti yg telah anda singgung sebelumnya kurangnya 
tanah resapan ataupun banyaknya asap yg tak terkontrol, lihat saja salju saja 
sampai kotor berminyak begitu, akan menambah pemanasan global yang akan membuat 
es dikutub leleh akibatnya menambah tinggi permukaan air laut, dan kembali lagi 
pulau tenggelam dan dataran berkurang.

  Ini saya belum bicara hal yg dikemukakan Susi dibawah itu.

  ---In [email protected], <jonathangoeij@...> wrote :



  kalau menyempit 300-500 meter tidak salah, apakah salah kalau 500-1000 meter 
atau sekalian diuruk semua atau di-sisa-in sedikit seluas kali ciliwung. 
kemacetan kebutuhan perumahan dll khan sudah jauh lebih dibanding 1980-an.


  ---In [email protected], <SADAR@...> wrote :


  Lho, ... bung sendiri mengatakan keindahan Vivtoria Bay itu membuat harga 
tanah dipantai melonjak tinggi, kalau Vic.Bay nya direklamasi habis menjadi 
daratan, dimana lagi keindahan itu? Itulah yang saya bilang kebablasan, ...!

  Bukankah reklamasi itu dirancang sesuai dengan KEBUTUHAN mendesak yang 
dianggap bisa mengatasi masalah yang dihadapi?! Ketika itu, dari sudut pandang 
tahun 1980-an, melihat kemacetan jalan di HK, khususnya diCentral, dirancanglah 
areklamasi memperluas daratan utara pulau HK, terbagi dalam 2 tahap. Tahap-I, 
Untuk memposisikan semua pelabuhan Ferry HK-Macau dan Ferry HK ke beberapa 
pulau-pulau sekitar, yg seluruhnya berjumlah 7 pelabuhan itu, dan tahap-II, 
reklamasi menarik garis lurus dengan deretan pelabuhan Ferry itu sampai Wan 
Chai, Gedung Exhibition, untuk perluasan jalan-raya dan entah pembangunan 
berapa Gedung lagi disitu.

  Bahwa Vic. Bay jadi sedikit menyempit sekitar 3-5ratus Meter tentu saja tidak 
salah! Tapi kalau dianggap merusak lingkungan, saya bilang itu sungguh 
keterlaluan! Itu mengada-ada untuk sabotase saja!

  Salam,
  ChanCT


  From: jonathangoeij@... [GELORA45]
  Sent: Friday, February 17, 2017 11:49 AM
  To: [email protected]
  Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara

    
  kebablasannya dimana bung Chan? bukankah harga tanah mahal banget dengan 
diuruknya victoria bay khan dapat tambahan tanah yg luar biasa, kebutuhan 
perumahan bisa dipenuhi, bisnis berkembang, duit bertambah.



  ---In [email protected], <SADAR@...> wrote :


  Dalam kondisi sekarang ini, tentu pemikiran itu dikatakan kebablasan, yang 
tidak seharusnya begitu! Prinsip saya, kebutuahn dan kepentingan hidup MANUSIA 
harus didahulukan dan menjadi pertimbangan utama! Bukan sebaliknya, boleh saja 
kepentingan umat manusia yang dikorbankan untuk penghijauan dan atas nama demi 
lingkungan! Tapi nanti entah 100-200 tahun yang akan datang, dimana populasi 
melonjak dan HK sudah tidak ada cukup tanah daratan untuk dihuni, mungkin saja 
Victoria Bay ditutup jadi tanah daratan untuk dibangun rumah tinggal, atau umat 
manusia harus sebagian hijrah ke Mars? hehehee, ...

  Salam,
  ChanCT


  From: jonathangoeij@... [GELORA45]
  Sent: Friday, February 17, 2017 11:10 AM
  To: [email protected]
  Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara

    

  pingin tahu pendapat anda, seandainya victoria bay diuruk saja dijadikan 
tanah sehingga bisa dikembangkan bagaimana?




  ---In [email protected], <SADAR@...> wrote :


  Lho, masalah banjir Beijing itu karena perancang kota kurang perhatikan 
adanya perubahan cuaca didunia yang jadi lebih ekstrim, disatu saat bisa kering 
tanpa hujan, disaat lain turun hujan jauh lebih lebat yang pernah dialami, ... 
jadi pembuatan lubang-lubang dan got perluasan kota masih dengan kapasitas 
penampungan air hujan yang dahulu.

  Sedang program reklamasi HK itu dirancang dan disahkan oleh Parlemen HK, 
dimana gembong-gembong demokrat juga ikut menyetujui dan mensahkan! Kenapa 
pelaksanaan ditahap ke-II, setelah HK kembali kepangkuan ibu-pertiwi malah 
ditentang hanya dengan alasan penghijauan, merusak lingkungan tanpa pedulikan 
kerugian besar bagi penduduk HK! Itu kan jelas, TUJUAN mereka, kaum Demokrat HK 
itu menjegal bahkan hendak membuat Pemerintah HK bangkrut! TIDAK mempedulikan 
kepentingan warga HK!

  Apanya yang bertolak-belakang, ...? Tidak mengerti apa maksud anda, ...

  Salam,
  ChanCT


  From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45]
  Sent: Friday, February 17, 2017 12:01 AM
  To: Chan CT ; [email protected]
  Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara




  Bung Chan, contoh anda tentang Beijing and Hong Kong secara prinsip 
keberpihakan anda bertolak belakang, pada contoh Beijing anda mengemukakan 
penyebab banjir karena kurangnya tanah resapan tidak memperhatikan lingkungan 
sedang pada contoh Hong Kong anda mengabaikan atau justru menyalahkan mereka 
yang memperhatikan lingkungan yang anda cap hanya berdalih penghijauan.



  On Thursday, February 16, 2017 7:21 AM, Chan CT <sadar@...> wrote:




  Bung Lusi yb,

  Saya belum pernah pelajari sebab-sebab terjadinya banjir Jkt selama ini, jadi 
sulit kasih pendapat siapa yang benar dan ilmiah dalam mengatasi banjir di 
Jakarta, ... Biarlah sementara ini dikerjakan program Ahok dalam mengatasi 
banjir Jkt sampai selesai, apa benar banjir Jkt. bisa terselesaikan dengan 
baik. Saya yakin Ahok ketika bikin program mengatasi banjir juga sudah gunakan 
ahli-pengairan dan sudah disahkan DPRD Jkt untuk dilaksanakan! Pro-kontra 
komentar yang keluar selama ini belum tentu mengetahui program mengatasi banjir 
Ahok secara keseluruhannya, dan, ... masih jauh dari selesai!

  Namun saya pernah baca laporan mengapa Beijing belasan tahun yl. terkendala 
banjir dibanyak wilayah sekalipun hujan tidak lebat? Memang menarik sehubungan 
pembangunan kota metropolitan, dimana bangunan tinggi pencakar langit terjadi, 
jalan lalu-lintas begitu lebar dan panjang, dan, ... praktis tidak nampak 
adanya tanah lagi, karena adanya trotoar dari pinggir jalan masuk sampai 
gedung-gedung, ... akibatnya, lapisan bumi kota Beijing itu tidak ada lagi 
tanah yang mampu menghisap air hujan. Sedang lubang got-got dipinggir jalan 
ternyata tidak berkecukupan menampung air hujan yang memang juga lebih ekstrim 
dalam tahun-tahun terakhir ini. Jadi, saat bangun kota-modern juga harus 
perhitungkan bangun penampungan air dibawah tanah yang jauh lebih BESAR, dan 
berkemampuan membuang air lebih cepat dari air hujan yang turun dari langit 
itu. Itulah yang kemudian dibangun di Beijing beberapa tahun terakhir ini, ... 
dan berhasil mengatasi banjir.

  Masalah reklamasi pantai utara Jkt, saya juga tidak mengikuti bagaimana 
program itu direncanakan dan dilaksanakan, dengan menebas gunung-gunung di 
Banten? Yang saya tahu bagaimana caranya HK, melakukan reklamasi tahap-I sejak 
awal 1980, dimasa koloni Inggris, tanah yang digunakan untuk menguruk itu dari 
galian terowongan jalan MTR. Jadi dipadu pembangunan jalur MTR dengan reklamasi 
memperluas daratan pesisir utara pulau HK. Tapi, pada saat  pelaksanaan 
tahap-II, di awal tahun 2004 hendak membongkar pelabuhan Ferry di Central 
(lama) yang sudah dipindah beroperasi ketempat baru hasil reklamasi itu, 
diprotes dan ditentang keras kelompok Demokrat dengan aksi-aksi demo menduduki 
pelabuhan, ... proyek jadi harus tertunda sampai berapa bulan, dan, ... 
pemerintah HK yang sedang defisit TETAP harus bayar ganti-rugi dengan 
terbengkalainya proyek reklamasi tahap-II itu. Begitulah kelompok Demokrat HK 
yang jelas begundalnya koloni Inggris berhasil mengacau dan membuat kerugian 
besar pada pemerintah HK, hanya berdalih “penghijauan”, yang katanya reklamasi 
itu merusak lingkungan, mempersempit Victoria Bay jadi sungai, ...! Padahal 
Gembong-Gembong mereka yang duduk di legislatif HK juga IKUT menyetujui dan 
mensahkan program reklamasi dimasa koloni Inggris dahulu! Ada-ada saja ulahnya 
merongrong pemerintah HK, ... tanpa peduli kerugian yg diderita warga HK!

  Salam,
  ChanCT


  -----原始郵件-----
  From: 'Lusi D.' lusi_d@... [GELORA45]
  Sent: Thursday, February 16, 2017 5:50 PM
  To: [email protected] ; [email protected] ; Hsin Hui Lin
  Cc: Tatiana ; Jonathan Goeij ; Daeng ; Roeslan ; Rachmat Hadi-Soetjipto ; 
Mitri ; Gol ; Harry Singgih ; Lingkar Sitompul ; Ronggo A. ; Ajeg ; Mang Broto 
; Farida Ishaja ; Marsiswo Dirgantoro ; Billy Gunadi ; writejohan@... ; 
indo1@... ; Karma I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia] ; 
octaviasyafarwati@... ; C. Manuputty ; denise_zaitun@... ; Oman Romana ; N. 
Nugroho
  Subject: Fw: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun 
Jatinegara [1 Attachment]

  Nah bung Chan, bagaimana dengan pendapat dan analisa Susi Pudjiastuti
  ttg sebab-sebab kebanjiran yang saya teruskan dibawah ini?

  Kalau kita cermati, sebenarnya pendapat Susi ini lebih ilmiah, lebih
  memperhatikan kepentingan nasional dan boleh dikatakan bertentangan
  dengan mentalitet ketundukan penguasa RI dan DKI Jakarta terhadap kaum
  konglomerat reklamator maupun Worldbank dan IMF.

  Lusi.-




  SUARA PEMBARUAN, 5 Oktober 2016 | 9:20

  SUSI: PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA JUSTRU MENGUNDANG
  BANJIR YANG LEBIH BESAR

  [JAKARTA] Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengaku tak
  heran dengan banjir yang masih terus melanda Jakarta. Sebagai seorang
  yang berkecimpung di bidSusi: Program Penanggulangan Banjir Jakarta
  Justru Mengundang Banjir yang Lebih Besar Rabu, 5 Oktober 2016 |
  9:20ang lingkungan, Susi menilai program-program penanggulangan banjir
  yang dicanangkan Pemprov DKI justru mengundang banjir yang lebih besar.

  "Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta
  ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak
  aneh. Wong memang the way it's designed and constructed right now
  adalah it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi publik
  "Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya" di Gedung
  KPK, Jakarta, Selasa (4/10).

  Susi memaparkan, program normalisasi sungai justru meluruskan daerah
  aliran sungai (DAS). Akibatnya, air sungai dari hulu mengalir dengan
  cepat ke hilir. Selain itu, sisi sungai ditanggul yang membuat air
  sungai tidak meresap ke tanah. Sementara proyek reklamasi di pantai
  utara Jakarta yang merupakan bagian proyek penanggulan banjir Jakarta
  National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea
  wall (tanggul laut raksasa) justru menjauhkan air sungai dengan laut.

  "Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang
  dari hulu ke hilir, nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat
  turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan
  membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari
  daratan Jakarta," jelasnya.

  Hal ini, kata Susi diperparah dengan disedotnya air tanah Jakarta yang
  membuat pori-pori tanah semakin keropos. Akibatnya, permukaan tanah
  Jakarta semakin menurun yang membuat air laut masuk.

  "Sehingga air laut masuk. Jadi dua. Satu banjir dari naiknya air laut,
  kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan,
  pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana
  DAS diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok
  supaya lambat lagi. Kalau (DAS) dilurusin erosinya juga akan lebih
  kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi
  ke mana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai?. Permukaan
  dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air
  tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik
  berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin lagi dan suatu
  saat tidak kuat, jebol. Banjir bandang. Itu yang terjadi," paparnya.

  Lebih jauh, Susi menilai, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta
  yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal
  Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) belum
  tentu menjadi solusi banjir Jakarta. Hal ini lantaran proyek reklamasi
  dilakukan tanpa lebih dulu membangun bendungan untuk menyimpan
  kelebihan air di Jakarta.

  "Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi.
  Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung
  sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta, tetapi bendungan belum
  jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke
  mana?" ungkapnya.

  Susi menegaskan, pernyataannya ini sebagai pribadi bukan sebagai
  Menteri Kelautan dan Perikanan.

  "Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan,
  bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.

  Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menyatakan, reklamasi di
  pantai utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemprov DKI. Menurutnya,
  proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena total
  luas 17 pulau yang direklamasi mencapai 5.100 hektar. Apalagi,
  reklamasi ini juga bersinggungan dengan kepentingan Jawa Barat dan
  Banten. Untuk itu, Susi menilai tepat kajian mengenai reklamasi ini
  dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
  Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, dampak lingkungan,
  sosial, ekonomi, dan lainnya akibat dari reklamasi teluk Jakarta dapat
  dikaji secara komprehensif dan terintegrasi.

  "Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta
  ini Ibu Kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.100 hektar.
  Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 haektar yang izinnya
  tidak sampai ke pusat, tetapi kalau 17 pulau dijumlahin ya jadi 5.100
  hektar. dan dampaknya seperti itu apa. Itulah amdal yang komprehensi
  sangat dibutuhkan. dan ini melibatkan tiga provinsi. Jawa Barat, Banten
  dan Jakarta karena tanah yang dipakai nguruk dari Banten," paparnya.

  Susi menegaskan, pihaknya berupaya mematuhi instruksi Presiden Joko
  Widodo mengenai reklamasi ini. Presiden, kata Susi, menyatakan
  reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan dan harus
  sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang
  ditabrak. Selain itu, Presiden mengingatkan agar proyek reklamasi ini
  dikendalikan oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta.

  "Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya urusan Jakarta
  ini dibawa satu proyek yang ditangani (pemerintah) pusat dan Presiden
  juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven,"
  tegasnya. [F-5]




  Beginn der weitergeleiteten Nachricht:

  Datum: Thu, 16 Feb 2017 09:57:19 +0800
  Von: "'Chan CT' SADAR@... [GELORA45]"
  <[email protected]> An: <[email protected]>, "Tatiana
  Lukman" <jetaimemucho1@...> Betreff: Re: [GELORA45] Kesumat
  Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun Jatinegara


  Lho, ... bukankah bagi setiap orang, tak peduli “kiri” atau “kanan”
  kalau saja seorang warga hendak MEMPERBAIKI hidup dan nasibnya, harus
  berpikir apa yang bisa dilakukan dan kerjakan sesuai kemampuan yang
  ada. Bukan dalam mimpi hayalan bagaikan sicebol merindukan BULAN!

  Saya melihat, sesuai dengan kekuatan RAKYAT yang masih lemah, apa yang
  bisa dicapai sekarang ini, ya mencoba memilih PIMPINAN

  [JAKARTA] Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengaku tak
  heran dengan banjir yang masih terus melanda Jakarta. Sebagai seorang
  yang berkecimpung di bidang lingkungan, Susi menilai program-program
  penanggulangan banjir yang dicanangkan Pemprov DKI justru mengundang
  banjir yang lebih besar.

  "Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta
  ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak
  aneh. Wong memang the way it's designed and constructed right now
  adalah it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi publik
  "Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya" di Gedung
  KPK, Jakarta, Selasa (4/10).

  Susi memaparkan, program normalisasi sungai justru meluruskan daerah
  aliran sungai (DAS). Akibatnya, air sungai dari hulu mengalir dengan
  cepat ke hilir. Selain itu, sisi sungai ditanggul yang membuat air
  sungai tidak meresap ke tanah. Sementara proyek reklamasi di pantai
  utara Jakarta yang merupakan bagian proyek penanggulan banjir Jakarta
  National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea
  wall (tanggul laut raksasa) justru menjauhkan air sungai dengan laut.

  "Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang
  dari hulu ke hilir, nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat
  turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan
  membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari
  daratan Jakarta," jelasnya.

  Hal ini, kata Susi diperparah dengan disedotnya air tanah Jakarta yang
  membuat pori-pori tanah semakin keropos. Akibatnya, permukaan tanah
  Jakarta semakin menurun yang membuat air laut masuk.

  "Sehingga air laut masuk. Jadi dua. Satu banjir dari naiknya air laut,
  kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan,
  pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana
  DAS diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok
  supaya lambat lagi. Kalau (DAS) dilurusin erosinya juga akan lebih
  kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi
  ke mana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai?. Permukaan
  dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air
  tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik
  berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin lagi dan suatu
  saat tidak kuat, jebol. Banjir bandang. Itu yang terjadi," paparnya.

  Lebih jauh, Susi menilai, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta
  yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal
  Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) belum
  tentu menjadi solusi banjir Jakarta. Hal ini lantaran proyek reklamasi
  dilakukan tanpa lebih dulu membangun bendungan untuk menyimpan
  kelebihan air di Jakarta.

  "Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi.
  Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung
  sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta, tetapi bendungan belum
  jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke
  mana?" ungkapnya.

  Susi menegaskan, pernyataannya ini sebagai pribadi bukan sebagai
  Menteri Kelautan dan Perikanan.

  "Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan,
  bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi.

  Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menyatakan, reklamasi di
  pantai utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemprov DKI. Menurutnya,
  proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena total
  luas 17 pulau yang direklamasi mencapai 5.100 hektar. Apalagi,
  reklamasi ini juga bersinggungan dengan kepentingan Jawa Barat dan
  Banten. Untuk itu, Susi menilai tepat kajian mengenai reklamasi ini
  dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
  Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, dampak lingkungan,
  sosial, ekonomi, dan lainnya akibat dari reklamasi teluk Jakarta dapat
  dikaji secara komprehensif dan terintegrasi.

  "Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta
  ini Ibu Kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.100 hektar.
  Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 haektar yang izinnya
  tidak sampai ke pusat, tetapi kalau 17 pulau dijumlahin ya jadi 5.100
  hektar. dan dampaknya seperti itu apa. Itulah amdal yang komprehensi
  sangat dibutuhkan. dan ini melibatkan tiga provinsi. Jawa Barat, Banten
  dan Jakarta karena tanah yang dipakai nguruk dari Banten," paparnya.

  Susi menegaskan, pihaknya berupaya mematuhi instruksi Presiden Joko
  Widodo mengenai reklamasi ini. Presiden, kata Susi, menyatakan
  reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan dan harus
  sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang
  ditabrak. Selain itu, Presiden mengingatkan agar proyek reklamasi ini
  dikendalikan oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta.

  "Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya urusan Jakarta
  ini dibawa satu proyek yang ditangani (pemerintah) pusat dan Presiden
  juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven,"
  tegasnya. [F-5] yang lebih baik dan bisa membawa keadaan sedikit saja
  perubahan membaik! Baik dalam memilih GUBERNUR, wali-kota, camat bahkan
  lurah yang sudah diatur dan ditentukan lewat pemilihan langsung. Jangan
  sampai terjadi kebalikan, yang menang dan keluar dari pemilihan itu
  seorang pemimpin yang lebih jelek/jahat/kejam yang akan membuat diri
  sendiri jadi lebih celaka, ...!

  Dari 3 paslon cagub DKI-Jakarta yang keluar kali ini, saya lihat
  pasangan Ahok-Djarot itulah yang lebih baik ketimbang 2 pasangan yang
  lain, dan itulah yang harus nya dipilih dan bverusaha dimenangkan agar
  DKI Jakartaq bisa ditata lebih baik dan kesejahteraan warga Jakarta
  bisa lebih baik! Dalam beberapa tahun terakhir ini, jelas bisa terlihat
  apa yang dikerjakan Ahok itu, ...! Dari kartu Kesehatan, kartu pinter
  sampai bisnis pembagian keuntungan 80:20, sebagaimana dijalankan di
  pulau Seribu dalam usaha pemeliharaan ikan kerapu dan akan dijalankan
  di RUSUNAWA-RUSUNAWA untuk bangkitkan usaha warga! Saya melihat usaha
  Ahok ini sangat baik dan HARUSnya didukung kuat untuk kesejahteraan
  RAKYAT banyak! Kenapa harus ditentang, ...???

  Penggusuran, nampaknya kita harus melihat secara keseluruhan, jangan
  hanya sepenggal dan seb again korban penggusuran! Sekalipun tidak ada
  data konkrit, saya bisa PASTIKAN sebagian besar, setidaknya lebih 80%
  warga yang digusur dari wilayah bantaran sungai, sudah pindah dan
  menetap dengan kehidupan baru di rusunawa dimana mereka ditempatkan.
  Bukankah juga tidak sedikit warga korban penggusuran yang sudah pindah
  kerusunawa itu, seperti warga di Marunda, Kalijodo, TETAP MEMILIH AHOK
  dan merasakan lebih nyaman dengan hidup barunya! Artinya tidak akan
  lebih dari 20% saja warga yang mogok dan anda katakan sebagai KORBAN
  penggusuran itu! Sekalipun dilihat dari jumlahnya, masih cukup besar,
  ada yang bilang masih ada ratusan warga. Dan bersyukur, kabarnya ada
  sementara LSM dan pengusaha yang menyediakan tempat penampungan
  sementara, ... sebagian pulang kembali kekampung halaman asal. Selama
  beberapa bulan ini mereka tidak ditelantarkan, ...

  Dari apa yang dinyatakan Ahok sendiri hari-hari terakhir ini, nampak
  terjadi perubahan sikapnya, tidak lagi meledak-ledak seperti
  sebelumnya. Mudah-mudahan saja dengan karakater ketegasannya,
  keberaniannya melabrak pejabat siluman-siluman yang ada, Ahok tetap
  bisa menjadi PELAYAN warga DKI Jakarta yang baik, berkemampuan menata
  Jakarta lebih indah dengan mengangkat kesejahteraan warga Jakarta lebih
  baik, ...!

  Salam,
  ChanCT


  From: Tatiana Lukman jetaimemucho1@... [GELORA45]
  Sent: Thursday, February 16, 2017 3:35 AM
  To: [email protected] ; Jonathan Goeij
  Subject: Re: [GELORA45] Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di
  Rusun Jatinegara


  Heran dan anehnya orang yang menamakan dirinya "kiri" pun cenderung
  terus memuja Ahok dari pada bersimpati kepada orang-orang yang
  digusur!!!



  On Wednesday, February 15, 2017 8:12 PM, "Jonathan Goeij
  jonathangoeij@... [GELORA45]" <[email protected]> wrote:




  "Saya ini korban gusur. Jangan hanya masyarakat kelas atas saja yang
  diperhatikan," ujarnya.

  ...
  Serupa dengan Wawan, Sukarto (47) juga masih memendam kesumat atas
  keputusan Ahok tentang Kampung Pulo. "Dia enggak memikirkan rakyat.
  Saya ini korban penggusuran. Ahok itu  arogan," ucapnya.

  ...
  Ahok kala itu mengatakan Pemprov tidak merelokasi warga secara
  sewenang-wenang. Pemprov DKI, kata dia, menyediakan sejumlah fasilitas
  khusus bagi para penghuni rusun bertaraf apartemen kelas menengah itu.

  ...
  Kesumat Terpendam pada Pemungutan Suara di Rusun Jatinegara

  Marselinus GualRabu, 15/02/2017 15:47 WIB

  Program normalisasi Kali Ciliwung milik memaksa warga Kampung Pulo
  pindah ke rusun. Dendam atas penggusuran itu mempengaruhi sikap politik
  mereka saat pilkada. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN
  Indonesia -- Sebagian warga Rumah Susun Jatinegara Barat belum bisa
  melupakan sebuah hari di pengujung Agustus 2015. Mereka yang pernah
  tinggal di Kampung Pulo, Jakarta Timur, itu menjadikan peristiwa
  tersebut sebagai dasar memilih calon orang nomor satu di Jakarta.

  Usai mencelupkan kelingkingnya ke tinta ungu, Wawan Setyawan menyatakan
  sikap politiknya. Tak ingin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali
  memimpin Jakarta, pria berusia 54 t ahun itu mencoblos gambar pasangan
  Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

  "Saya ini korban gusur. Jangan hanya masyarakat kelas atas saja yang
  diperhatikan," ujarnya.

  Sikap Wawan mendua. Walaupun menyebut dirinya sebagai korban
  penggusuran era pemerintahan Ahok, dia mengakui calon gubernur nomor
  urut dua itu memiliki program pembangunan Jakarta yang jelas.

  "Sepak terjang pembangunan Jakarta memang baik, tapi cara yang
  digunakan tidak bijaksana," tuturnya.

        Lihat juga:Kampung Pulo Masalah Lama Yang Dibiarkan Tak Selesai
  Serupa dengan Wawan, Sukarto (47) juga masih memendam kesumat atas
        keputusan Ahok tentang Kampung Pulo. "Dia enggak memikirkan
        rakyat. Saya ini korban penggusuran. Ahok itu arogan," ucapnya.

  Sukarto berharap Jakarta memiliki gubernur baru. "Asal bukan Ahok,"
  ujarnya.

  Tak melulu soal Kampung Pulo, ada pula warga Rusun Jatinegara Barat
  yang memilih calon gubernur berdasarkan tawaran program yang mereka
  dapatkan. Abdullah (32), seorang pekerja kebersihan alih daya, mengaku
  mencoblos pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

  "Saya butuh pekerjaan. Pak Sandi kan punya perusahaan, jadi dia
  mengerti cara membuka lowongan pekerjaan nanti," kata dia.

  Hingga berita ini diturunkan, penghitungan suara pada dua TPS di Rusun
  Jatinegara Barat masih berlangsung. Petugas TPS mencatat, 1.479 orang
  berhak menggunakan hak suara di rusun tersebut. Lihat juga:Rumah Hilang
  di Kampung Pulo, Tapi Tidak dengan Kenangan Pada 20 Agustus 2015,
  bentrokan pecah di Jatinegara. Warga Kampung Pulo berhadapan dengan
  Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu personel kepolisian dan tentara.

  Ahok kala itu berkeras membongkar Kampung Pulo agar normalisasi Kali
  Ciliwung dapat berjalan. Di sisi lain, penduduk Kampung Pulo merasa
  tanah mereka merupakan tanah adat.

  Akhirnya Kampung Pulo tetap dibongkar. Pemprov DKI merelokasi warga
  lokal ke Rusun Jatinegara Barat. Lihat juga:Mereka yang Harus Pergi
  dari Kampung Pulo Pada debat pilkada lalu, persoalan Kampung Pulo
  dibahas tiga pasangan calon kepala daerah DKI. Sebagai petahana, Ahok
  menyebut normalisasi Ciliwung dan relokasi warga ke Rusun Jatinegara
  Barat sebagai salah satu programnya yang berhasil.

  Ahok kala itu mengatakan Pemprov tidak merelokasi warga secara
  sewenang-wenang. Pemprov DKI, kata dia, menyediakan sejumlah fasilitas
  khusus bagi para penghuni rusun bertaraf apartemen kelas menengah itu.
  Lihat juga:Ketika Agus Serang Program Penggusuran Ahok (abm/asa)





  ------------------------------------

  Berita dan Tulisan yang disiarkan GELORA45-Group, sekadar untuk diketahui dan 
sebagai bahan pertimbangan kawan-kawan, tidak berarti pasti mewakili pendapat 
dan pendirian GELORA45.
  ------------------------------------



Kirim email ke