Masalah reklamasi teluk Jakarta tetap hangat dipersoalkan, tapi saya belum menemukan ada kelompok penentang yang mengajukan SOLUSI terbaik untuk memecahkan masalah yang dihadapi, ...
Kenyataan proyek reklamasi ini sudah dirancang dan berjalan sejak tahun 1995, dimasa Suharto masih berkuasa, bahkan nampaknya sudah ada pulau-pulau baru terbentuk hasil reklamasi. Lalu penentang keras dari sudut “Lingkungan” menuntut proyek reklamasi segera dihentikan! Apakah dengan dihentikannya begini tuduhan mereka “merusak lingkungan” bisa dihentikan dan terselesaikan? Saya yakin, TIDAK! Kecuali proyek reklamasi itu dilanjutkan dengan penggalian kembali pulau-pulau yang sudah terjadi dan mengembalikan teluk Jakarta sebagaimana sebelum reklamasi itu! Siapa yang harus menanggung biaya proyek pembongkaran pulau ini? Dan, ... bukankah dengan demikian kerusakan lingkungan akan terjadi lebih parah dengan mengerukkan pulau-pulao itu kembali ? Apakah kerusakan lingkungan yang terjadi dengan reklamasi yang dituduhkan itu begitu SERIUS dan oleh karenanya boleh saja BERHENTI tanpa harus memperhitungkan KERUGIAN yang lebih berat menimpa pemerintah dan rakyat secara keseluruhan??? Dan tidak ada jalan keluar lain untuk mengatasinya??? Jadi, seandainya saja kesalahan proyek reklamasi yang diajukan kelompok penentang ada benarnya, pemerintah tentu perlu lebih lanjut memikirkan sampai BATAS mana proyek reklamasi yang sedang berjalan ini harus dihentikan untuk mencapai kerugian seminimal mungkin, .... Salam, ChanCT From: [email protected] [GELORA45] Sent: Monday, February 20, 2017 5:31 AM Pemerintah Harus Beri Penjelasan Resmi Tentang Reklamasi Foto udara proyek reklamasi Teluk Jakarta, Selasa (15/11/2016). Pemerintah pemprov DKI Jakarta masih menunggu arahan presiden Joko Widodo terkait kelanjutan reklamasi teluk Jakarta. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/pd/16. 2 Shares a.. Pemerintah wajib menjelaskan segala informasi tentang reklamasi Teluk Jakarta kepada publik. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta telah memasukkan gugatan ke Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan informasi Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun hukum. tirto.id - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait reklamasi Teluk Jakarta yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Kiara yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai penjelasan resmi dari pemerintah sangat penting. "Informasi yang disampaikan sangat penting. Karena pada kesempatan sebelumnya, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan dan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli," sebut Pelaksana Sekretaris Jenderal Kiara, Arman Manila, dalam rilis yang diterima, Minggu ( 19/2/2017). Arman menegaskan bahwa pemerintah wajib menjelaskan segala informasi tentang reklamasi Teluk Jakarta kepada publik karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa segala informasi terkait dengan proyek pembangunan yang berdampak besar, terutama terhadap lingkungan hidup, merupakan kepentingan publik. "Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup," tandas Arman. Sebelumnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta telah memasukkan gugatan ke Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan informasi Hasil Kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun hukum. Sidang berikutnya akan digelar pada 24 Februari 2007 dengan agenda pemeriksaan lanjut alasan pemohon meminta informasi. Greenpeace Indonesia yang juga tergabung dalam koalisi tersebut meyakini bahwa reklam asi Teluk Jakarta jika dipaksakan tetap dilakukan akan melahirkan persoalan baru. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten menolak reklamasi. "Reklamasi bukan solusi, bahkan malah akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah peningkatan secara drastis kadar polusi air Teluk Jakarta karena adanya 17 pulau buatan akan mengurangi secara signifikan kecepatan arus dan volume air Teluk Jakarta," tukas Leonard Simanjuntak. Leonard menambahkan, berkurangnya kecepatan arus dan volume air Teluk Jakarta akan membuat kemampuan cuci alami air terhadap berbagai polutan menurun drastis. Menurut Leonard, tidak ada yang dapat meyakinkan bahwa reklamasi dapat menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan di Jakarta seperti penurunan (amblasnya) muka tanah, banjir rob, penghisapan air tanah secara masif, dan pencemaran kronis terhadap sungai-sungai di Jakarta, dan terhadap Teluk Jakarta itu sendiri. Baca juga artikel terkait REKLAMASI TELUK JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya (tirto.id - isw/isw)
