Seandainya saja apa yang dinyatakan Aam Miftahul Achyar, saksi Ahli-Agama yang dihadirkan dalam Sidang ke-11 perkara Ahok menista-Agama ini, “Tabayun Hanya Untuk Muslim Saja!”, BENAR sebagaimana kaidah, sungguh BERUNTUNG Syariat Islam TIDAK diberlakukan sebagai UU di Indonesia!
Jadi, … berlakukan saja semua kaidah-kadiah Alquran itu HANYA bagi umat Muslim saja, tapi TIDAK dan jangan berlakukan juga pada warga non-muslim! Sedang bagi seluruh warga Indonesia, termasuk umat-Muslim hanya HUKUM dan UU yang di berlakukan, …! Artinya, apa yang diucapkan Ahok di pulau Seribu, sekalipun dirasakan sementara umat Muslim menista Alquran, dan oleh karenanya Ahok juga sudah minta maaf. Seharusnya SUDAH SELESAI dilihat dari ke-AGAMA-an, karena memang tidak ada MAKSUD Ahok untuk menista-Alquran! Sedang tuduhan Ahok “menista-Agama” berdasarkan HUKUM dan UU yang berlaku di Indonesia, dilangsungkan sesuai prosedur persidangan yang adil! Dan untuk pembuktian “menista-Agama” itu, tentunya BUKAN hanya dari PENAFSIRAN kalimat yang diucapkan saja, tapi terutama harus melihat seluruh konteks pembicaraan di pulau Seribu itu! Kemudian lebih lanjut, dibuktikan saja sikap dan tindakan Ahok selama hidupnya, khususnya selama menjabat Gubernur DKI-Jakarta itu apa betul ada kebencian dan menghujat-Islam, …! Salam, ChanCT Maaf, Tabayun Hanya Untuk Muslim Saja https://seword.com/sosbud/maaf-tabayun-hanya-untuk-muslim-saja/ BY YAYA ON FEBRUARY 21, 2017 SOSBUD Sedari saya kecil, suka tidak suka, tinggal di Bumi Indonesia ini, saya sudah diajarkan makna kata ‘diskriminasi’. Sebuah kata yang singkat, sederhana, tapi makna nya dalam sekali. Mungkin sudah kenyataan hidup, walau bagaimanapun, diskriminasi tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, dimana pun kita berada. Hari ini tanggal 21 Februari 2017 adalah sidang ke 11 Gubernur Ahok. Saya memilih memasang kembali kata ‘Gubernur’ karena kebanggaan saya memiliki seorang Gubernur seperti beliau. Tidak peduli berapa banyak orang menuding beliau kafir, atau penista Agama, I don’t care! Membaca berita di salah satu media online, salah satu saksi ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah Wakil Rois, Aam Miftahul Achyar. Ada salah satu kesaksian Miftahul yang sungguh membuat saya terhenyak. Miftahul menyampaikan dia tidak perlu melakukan tabayun atau klarifikasi kepada Ahok karena beliau bukan beragama Islam. “Jadi tabayun hanya untuk yang muslim saja?” tanya Humphrey, salah satu tim pengacara Ahok “Iya, memang kaidahnya begitu,” ujar Miftahul. “Walaupun kata-kata yang terlontar oleh non-muslim itu masih menjadi pertanyaan apakah penistaan atau tidak, tetap tidak perlu tabayun?” tanya Humphrey. “Tabayunnya ke masyarakat yang muslim,” ujar Miftahul. Miftahul menjelaskan bahwa tabayun tidak dilakukan terhadap non-muslim tetapi kepada muslim yang mendengar ucapan warga non-muslim tersebut (Ahok). Ketika Humphrey bertanya, jika demikian mengapa tidak tabayun terhadap warga Kepulauan Seribu yang hadir saat itu? Namun Miftahul mengatakan bahwa hal tersebut juga tidak perlu dilakukan. Sebab pidato Ahok telah menjadi viral dan bisa diperiksa kebenarannya tanpa perlu mengklarifikasi kepada warga Kepulauan Seribu. Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/13063041/ahli.sebut.tabayun.tidak.perlu.dilakukan.kepada.umat.non-muslim Jujur hati saya sakit sekali membaca berita tersebut, sampai hampir jatuh air mata ini. “Tabayun hanya kepada muslim saja, karena kaidah nya memang seperti itu.” Maaf, tapi saya menolak untuk percaya! Saya bukan hendak berperang tafsir dengan siapapun disini, tapi saya yakin agama mana pun selalu menempatkan setiap orang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, apalagi lebih rendah. Jika tidak perlu tabayun karena non muslim, seharusnya MUI juga tidak boleh serta merta mengeluarkan Fatwa yang menyatakan penista agama kepada non muslim. Seharusnya surat keagamaan atau fatwa MUI juga berlaku untuk umat muslim saja. Standar ganda diberlakukan di sini. Jadi untuk umat Muslim layak di-tabayunkan, sedang non muslim langsung dicap penista Agama? Dimana letak keadilan bagi umat non muslim? Tapi lalu tabayun terhadap sesama kaum Muslim Kepulauan Seribu yang hadir pada acara tersebut juga tidak dilakukan. Saya heran, tabayun kog seenak perut sendiri? Tahukah kalian wahai pak Miftahul, jika pak Ahok menang di Kepulauan Seribu pada pencoblosan Pilkada Jakarta tanggal 15 Februari yang baru lalu? Jika memang benar Ahok sudah melakukan penistaan agama di Kepulauan Seribu, apakah mungkin beliau bisa memperoleh suara tertinggi di sana? Jadi kesimpulannya, kesaksian pak Miftahul hanya berdasarkan pada melihat video yang viral (berarti video editan, bukan video yang utuh), sudah langsung mencap pak Ahok sebagai penista agama. Luar biasa sekali kesaksian pak Miftahul ini. Bagaimanapun, saya tetap percaya dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang rahmatan Lil ‘alamin, yang mengayomi seluruh umat. Jangan lupa, Tuhan Allah sendiri memerintahan umatnya untuk berlaku adil terhadap sesama manusia. Akhir kata, ijinkan saya mengutip sebagian surat Almaidah ayat 8 yang berbunyi : “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa…” God bless us all… Ahli Sebut Tabayun Tidak Perlu Dilakukan kepada Umat Non-Muslim Selasa, 21 Februari 2017 | 13:06 WIB POOL / ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjalan menuju ruang sidang saat sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Sidang lanjutan tersebut beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yaitu Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) yang juga sebagai Ahli agama Islam KH Miftahul Akhyar, ahli agama Yunahar Ilyas, ahli hukum pidana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Chair dan ahli pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir. Terkait · Usai Sidang, Ahok Langsung ke Balai Kota DKI · Alasan Jaksa Hadirkan Saksi Ahli dari MUI dalam Sidang Ahok · Ahli Agama dan Pidana Akan Bersaksi pada Sidang Ahok · Jalan RM Harsono Ditutup meski Belum Terlihat Pendemo di Sidang Ahok · Jumlah Pendemo Sidang Ahok Makin Berkurang · Polisi Imbau Pendemo pada Sidang Ahok Tidak Memprovokasi JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Basuki Tjahaja Purnama, Humphrey Djemat, bertanya kepada saksi ahli agama tentang tabayun. Adapun saksi ahli agama dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama hari ini adalah Wakil Rois Aam Miftahul Achyar. Miftahul menyampaikan, dia tidak perlu melakukan tabayun atau klarifikasi kepada Basuki karena bukan beragama Islam. "Jadi tabayun hanya untuk yang Muslim saja?" tanya Humphrey dalam persidangan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/2/2017). "Iya, memang kaidahnya begitu," ujar Miftahul. "Walaupun kata-kata yang terlontar oleh non-Muslim itu masih menjadi pertanyaan apakah penistaan atau tidak, tetap tidak perlu tabayun?" tanya Humphrey. "Tabayunnya ke masyarakat yang Muslim," ujar Miftahul. Miftahul sempat ingin menyudahi perdebatan itu. Namun, Humphrey menegaskan, itu adalah poin penting. Miftahul menjelaskan bahwa tabayun tidak dilakukan terhadap non-Muslim tetapi, kepada Muslim yang mendengar ucapan warga non-Muslim itu. Humphrey pun melanjutkan pertanyaannya. Jika demikian, maka seharusnya tabayun harus dilakukan kepada warga Kepulauan Seribu yang mendengar pidato itu. Namun, Miftahul mengatakan, hal itu juga tidak perlu dilakukan. Sebab, pidato Ahok telah menjadi viral dan bisa diperiksa kebenarannya tanpa perlu mengklarifikasi kepada warga Kepulauan Seribu. "Yang dari YouTube itu diproduksi Provinsi DKI sendiri. Bisa kita deteksi keasliannya, itu asli. Itu sudah cukup tanpa tabayun ke orang yang menyaksikan langsung," ujar Miftahul. Kompas TVSidang lanjutan perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Sidang rencananya menghadirkan 4 orang ahli untuk didengarkan keterangannya. Sidang kasus penodaan agama ke-11 akan menghadirkan 4 orang ahli yang terdiri dari 2 ahli agama islam dan 2 ahli hukum pidana. Mereka adalah ahli hukum pidana abdul Chair Ramadhan dan Mudzakkir. Sedangkan ahli agama ialah Yunahar Ilyas dan Miftachul Akhyar. Abdul Chair Ramadhan merupakan ahli hukum pidana Majelis Ulama Indonesia dan ahli pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mudzakkir merupakan ahli yang berhalangan hadir di persidangan ke-10. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: · Sidang Ahok Dugaan Penodaan Agama Penulis : Jessi Carina Editor : Ana Shofiana Syatiri
