Ahok Jawab Rumor yang
Tuding Dirinya Berpihak ke Pengembang
Selasa, 7 Maret 2017 | 08:44 WIB
KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat tiba di
acara serah terima nota pengantar tugas PLT (pelaksana tugas) Gubernur DKI
Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/2017). Serah terima
ini dilakukan oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung kepada pasangan
Gubernur-Wakil Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot
Saiful Hidayat, serta kepada Sumarsono.
Terkait
· Ahok Merasa Rugi Tidak Kerja dan Harus Cuti untuk Kampanye
· Ahok Tertawa Ditanya Isu Dapat "Backup" Jokowi pada Pilkada DKI
· Ahok: Intimidasi Tidak Berhasil Menakuti Warga Berikan Hak Suara
· Apa Saja Tugas yang Dititipkan Ahok kepada Sumarsono?
· Dampingi Ahok Tinjau Pembangunan Masjid Raya, Ketua DPW PKB Bantah
Beri Dukungan
· Ahok: Bagi Kami KPU Tidak Profesional
JAKARTA, KOMPAS.com - Pada acara Satu Meja di Kompas TV, Senin (6/3/2017)
malam, calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi rumor
yang menyatakan dirinya berpihak kepada pengembang.
"Sekarang saya tanya, yang nikmatin KJP (Kartu Jakarta Pintar), nikmatin naik
bus, itu pengembang atau siapa," tanya Ahok dalam acara yang dipandu Pemimpin
Redaksi harian Kompas Budiman Tanuredjo itu.
Ahok kemudian bercerita soal pajak yang dikenakan kepada pengembang pada masa
kepemimpinannya saat ada pengembang yang minta izin menaikan koefisien lantai
bangunan (KLB). Dulu, kata Ahok, pengembang mungkin bisa menyogok pejabat DKI
puluhan miliar saja agar bisa menaikan KLB.
"(Tapi) kamu (pengembang) sekarang mesti bayar berapa ratus miliar," ujar Ahok.
Salah satu contoh proyek yang memanfaatkan uang pengembang dari KLB di
kepemimpinannya, kata Ahok, yaitu proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi
senilai kurang lebih Rp 300 miliar.
Ahok juga mengungkapkan, ada pengembang yang mesti membayar Rp 700 miliar ke
Pemprov DKI. Karena itu, Ahok bingung mengapa dirinya dibilang melindungi
pengembang.
"Pengembang gue palakin Rp 700 miliar. Gimana rumusnya orang dipalakin 700
miliar bersekutu dengan dia. Sementara yang dulu enggak pernah minta duit sesen
pun, tapi bisa dapat izin, kita enggak tahu nih, (tapi) kok enggak dibilang
bersekutu sama pengembang," kata Ahok.
Ahok juga bercerita tentang kebijakannya yang bukan pro pengembang. Pemprov
DKI, kata dia, membeli lahan untuk membangun 188 ruang publik terpadu ramah
anak (RPTRA) di Jakarta. Lahan tersebut kemudian dijadikan taman publik.
"Sekarang ada enggak taman yang saya beli, saya gusur jadi mal, (atau) jadi
apartemen? Enggak ada. Kami jadikan RPTRA 188 lokasi. Tahun ini kami mau bangun
di 200 lokasi. Kalijodo saya gusur. Kalau zaman dulu (kalau) digusur,
jangan-jangan jadi mal, hotel," ujar Ahok.
Untuk membangun RPTRA Kalijodo pun, Ahok meminta dana dari CSR (Corporate
Social Responsibility) pengembang. Namun, Ahok masih heran dengan munculnya
fitnah bahwa Kalijodo dijual ke pengembang yang membangun RPTRA itu.
Meski begitu, Ahok senang difitnah karena ia bertekad menunjukan bahwa fitnah
tersebut tidak benar.
"Kadang saya ketawa juga, kalau fitnahnya orang bodoh gitu ya saya masih
maklum. Ini pinter, kok, masih bodoh begitu fitnahnya," kata Ahok.
Penulis
: Robertus Belarminus
Editor
: Egidius Patnistik
