http://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/03/11/
<http://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/03/11/omn36a393-surat-gaib-penentu-sejarah>
omn36a393-surat-gaib-penentu-sejarah
<http://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/03/11/omn36a393-surat-gaib-penentu-sejarah>
Sabtu , 11 March 2017, 15:00 WIB
Misteri Surat Sebelas Maret
Surat Gaib Penentu Sejarah
Red: Fitriyan Zamzami
Arsip Nasional
Soeharto ketika menerima mandat presiden dari Soekarno
Soeharto ketika menerima mandat presiden dari Soekarno
Oleh: *Fitriyan Zamzami*, wartawan Republika
REPUBLIKA.CO.ID <http://REPUBLIKA.CO.ID>, Hari itu 8 Oktober 1998. Bara
belum padam di Jakarta. Sisa-sisa kericuhan yang berujung pada jatuhnya
rezim orde Baru belum benar-benar padam. Pada hari itu, di Jakarta,
hadir Naoko Nemoto, seorang perempuan Jepang yang lebih dikenal dengan
nama Dewi selepas menikahi proklamator Sukarno.
Ia masih nampak muda dan segar kala itu. Dengan batik tulis bercorak,
berwarna cokelat, dihadapan wartawan di Jakarta, ia mulai berkisah.
Bahasa Indonesia-nya kurang fasih. Sesekali terucap dari mulutnya mungil
kata-kata dalam bahasa Inggris atau Jepang. Salah satu yang ia tuturkan
saat itu perihal sebuah surat yang ditandatangani suaminya pada 11 Maret
1966.
Dewi ingat, pada pagi hari 11 Maret 1966, Sukarno berangkat dari Wisma
Yaso di Jalan Gatot Subroto, ke Istana Merdeka untuk mengikuti sidang.
Menurut Dewi, saat itu tanda-tanda akan terjadi kup sangat jelas. Istana
Merdeka sudah dijaga ketat oleh para tentara. Di istana, sudah ada
Waperdam Soebandrio. Ia hanya mengenakan sandal jepit.
Di tengah kompleks istana, menurut Dewi, sebuah helikopter telah siap
diberangkatkan untuk mengangkut Soekarno ke Istana Bogor. Semua
dilakukan serba cepat, kata Dewi. Sampai-sampai, lanjutnya, Soebandrio
disuruh lari ke heli, akibatnya salah satu sandalnya jatuh dan tidak
sempat diambil.
Demikian juga di di Istana Bogor penjagaan sangat ketat. ''Di sana
(Istana Bogor) Bapak diperintahkan menandatangani sebuah surat, tanpa
boleh mengetahui isinya. Demikian juga yang lainnya tidak mengetahui apa
isi surat tersebut,'' kenang Dewi.
Kala itu, menyusul pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat pada 30
September 1965, kondisi perpolitikan dan pemerintahan tak menentu.
Sebagian pihak menuntut Sukarno yang menjabat presiden seumur hidup
bertanggung jawab. Bantahan Sukarno perihal keterlibatan dalam insiden
tak sedemikian diindahkan. Kecurigaan yang terus dikipas-kipasi sejumlah
pihak tak kunjung surut berbulan-bulan selepas kejadian. Tudingannya
bahwa peristiwa 30 September dipicu infiltrasi badan intelijen AS, CIA,
dalam tubuh CIA juga menambah hawa saling curiga.
Di jalan-jalan aksi menuntut pembubaran kabinet serta PKI yang dituding
jadi dalang gerakan 30 september terus dilakukan. Pembunuhan-pembunuhan
terhadap anasir PKI juga membuat suasana kian mencekam.
Surat yang diceritakan Dewi tersebut, nantinya bakal jadi polemik tak
berkesudahan. Ia adalah salah satu lini masa perjalanan sejarah bangsa
Indonesia, meski wujud aslinya hingga saat ini entah kemana. Garis besar
dalam berbagai versi salinan yang dipegang berbagai pihak, garis besar
surat itu memerintahkan Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Soeharto
memulihkan keadaan guna keberlangsungan pemerintahan. Dalam sejarah
versi Orde Baru, ia jadi surat yang memindahkan kekuasaan dari Sukarno
ke Soeharto.
Dalam sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966, Soeharto sedianya
berhalangan hadir karena alasan sakit flu. Pagi itu pasukan dari Kostrad
telah mengepung istana di sela gencarnya demo mahasiswa yang menuntut
bubarnya kabinet. Gerakan /mop up/ itu membikin sidang kabinet dengan
agenda pelantikan para menteri itu gagal berlanjut. Bung Karno diikuti
menteri-menteri seniornya antara lain waperdam Soebandrio dan Chaerul
Saleh harus mengungsi ke Bogor karena alasan keamanan.
Bung Karno meminta jaminan Pangdam Jaya Brigjen TNI Amirmachmud bahwa
keadaan Jakarta sudah cukup aman sebelum mereka memutuskan kembali ke
Ibu Kota. Sebelum Bung Karno dan rombongan kembali ke Jakarta, datanglah
utusan tiga orang perwira tinggi TNI AD membawa pesan Soeharto bahwa
'kalau diberi kepercayaan keadaan sekarang ini akan saya (Soeharto)
atasi'. Ketiga perwira tinggi itu masing-masing Pangkostrad Mayjen TNI
Basuki Rahmat, Brigjen TNI Amirmachmud, dan Panglima Komando Antara
Daerah Indonesia Timur Brigjen TNI M Yusuf. Sebagian besar saksi-saksi
peristiwa tersebut saat ini telah meninggal dunia.
Kendati demikian, pada masa-masa awal Reformasi, September 1998, keluar
kesaksian Letda (Purn) Soekardjo Wilardjito, mantan pengawal Presiden
Soekarno ketika beliau menghadapi saat-saat genting pada Jumat tanggal
11 Maret 1966 di Istana Bogor.
Menurut Wilardjito, sekitar pukul 01.00 pada 12 Maret 1966, empat
jenderal menemui Bung Karno. Selain tiga nama yang masuk catatan sejarah
resmi Orde Baru, Wiliardjito menyebut satu lagi, Mayjen TNI Maraden
Panggabean. Dalam versi Wilardjito, Brigjen TNI M Yusuf menyodorkan map
merah jambu pada Bung Karno seraya berujar: ''Ini mohon ditandatangani,
karena situasi sudah genting''.
Saat itulah Mayjen TNI Basuki Rahmat dan Mayjen TNI Maraden Panggabean
mencabut pistol FN kaliber 16 yang sudah terkokang dari pinggangnya dan
menodongkan ke arah Bung Karno. Wilardjito yang ada di belakang Bung
Karno bereaksi cepat mencabut pistol dari pinggangnya, "Jangan, jangan,"
ujar Bung Karno mencegah pengawalnya itu menembak.
Ada kejanggalan-kejanggalan perilaku karakter yang terlibat dengan
gambaran aksi penodongan Presiden Soekarno itu. Siapa pun yang mengenal
pribadi Jenderal Basuki Rahmat sulit mencerna cerita ia bisa menodong
panglima tertinggi, sekaligus orangtua yang ia hormati. Saat itu
Panggabean juga dinilai moderat dibanding misalnya Sarwo Edie, Kemal
Idris, atau M Yasin, dalam peta politik barisan anti-Soekarno. M Yusuf
dan Amirmachmud dikenal masih amat setia pada Bung Karno.
“Tugas saya sudah selesai, karena setelah kembali ke Jakarta, surat itu
kami serahkan kepada Jenderal Soeharto,'' kata M Yusuf terkait kejadian
itu, tak lama selepas pengakuan Wilardjito. Selain menyatakan tidak tahu
di mana naskah asli berada, M Yusuf juga membantah bahwa dirinya bersama
dua orang jenderal lainnya membawa pistol saat menghadap Presiden
Soekarno di Istana Bogor pada 11 Maret 1966. “Bawa pistol saja tidak,
apalagi menodong,'' kata mantan menhankam/pangab itu.
M Yusuf pun menegaskan bahwa Panggabean tidak ikut ke Bogor. Selain
dirinya, yang menemui Soekarno pada 11 Maret 1966 itu adalah Basuki
Rachmat dan Amirmachmud . ''Saudara Maraden Panggabean tidak pernah ikut
atau pergi bersama kami ke Istana Bogor. Bahkan, melihat di sana pun
tidak,'' ujarnya. Mantan menteri Perindustrian itu membantah pula bahwa
dirinya membawa map berwarna merah atau map apa pun yang berisi surat
yang harus ditandatangani oleh Soekarno.
''Selain itu, tidak benar bahwa kami bertiga meninggalkan Istana Bogor
pada pukul 01.00 dinihari, yang berarti sudah tanggal 12 Maret 1966.
Kami meninggalkan Istana Bogor pada pukul 20.30 (11 Maret) untuk
kemudian menyerahkan surat tersebut kepada saudara Letjen TNI Soeharto
di Jakarta,'' katanya.
Sementara Amirmachmud pada 1995 menerangkan, begitu naskah
ditandatangani Bung Karno di paviliun rumah kediaman Ibu Hartini di
Istana Bogor, rencananya langsung diserahkan ke Pangkostrad Mayjen TNI
Soeharto di Jakarta.
Dalam perjalanan ke Jakarta, tepatnya ketika sampai di Jembatan Satu
Duit, naskah dibaca lagi olehnya. Secara spontan dia bergumam, ''Kok ini
penyerahan kekuasaan.'' Tapi komentar itu tak berlanjut. Naskah
diserahkan oleh Basuki Rachmat ke Pak Harto selaku pemegang mandat
Supersemar. Begitu menerima naskah Supersemar, Pak Harto -- ketika itu
berpangkat Mayor Jenderal dan menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan
Darat -- langsung mengucapkan terima kasih. ''Tak ada diskusi waktu
itu,'' katanya.
Sejak itu, tutur Amirmachmud, dirinya tak tahu lagi tentang nasib surat
tersebut. Yang jelas, dia yakin betul bahwa naskah tersebut terdiri atas
dua lembar folio, ditandatangani di Bogor. ''Yang asli itu dua lembar,''
tuturnya.
Mantan Menhankam/Kasab Jenderal (purn) AH Nasution pada 1995
mengeluarkan pernyataan bahwa lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar) yang akan diperingati hari ini telah mempersatukan kembali
angkatan-angkatan di ABRI yang nyaris terpecah-belah.
Dengan Supersemar, kata Pak Nas, kepemimpinan yang bersifat dualistis
bisa dihilangkan. Supersemar juga menunjukkan ABRI tak bisa diadu-domba
dan dipecah-belah kekuatan mana pun. ''Kalau hal-hal yang bersifat
interpretatif saya tidak tahu,'' katanya diplomatis. Diakuinya
Supersemar sering menimbulkan berbagai prasangka.
Misalnya soal lokasi. Surat ini disiapkan di Jakarta, namun
ditandatangani di Bogor. ''Ini saja mengundang sejumlah pertanyaan.''
Pak Nas lebih banyak menceritakan pengalamannya sendiri mengenai sejarah
Supersemar. Misalnya, bagaimana sikap Pak Harto setelah menerima surat
perintah ini. ''Saya menyatakan dengan Supersemar bisa dibentuk kabinet
darurat dan mengangkat para sekjen,'' ceritanya. Namun Pak Harto menolak
membentuk kabinet darurat, dengan alasan soal ini masih tugasnya Soekarno.
Pak Nas mengaku baru mengetahui adanya Supersemar dari laporan stafnya
Soetjipto (Brigjen Soetjipto, ketua gabungan V Koti, yang kemudian
menjadi menteri pertanian) ''Saya diberitahu Sabtu malam, sehari setelah
Supersemar diumumkan,'' ceritanya.
Setelah pengumuman, Jakarta diliputi ketegangan. Soebandrio
menghembuskan isu bahwa Angkatan Darat akan mengkudeta, sehingga
mengundang reaksi angkatan lain. ''Mereka telah menyiapkan pasukan di
berbagai tempat strategis. Mereka ingin mendahului, karena tak ingin
kecolongan.'' Pak Nas lalu dikontak pihak Kostrad. ''Saya diminta
menjadi penengah, guna menghindari terjadinya konflik dalam tubuh
militer,'' katanya. Ia pun memenuhinya meskipun saat itu tak memiliki
jabatan.
Sekitar pukul dua dinihari para panglima berkumpul di rumahnya. Pak Nas
mengaku terkejut. ''Mereka membawa senjata lengkap, kayak mau perang
saja,'' ujarnya tersenyum. Dari pertemuan ini ditemukan akar persoalan,
kalangan militer termakan isu. Maka ia pun mengadakan serangkaian rapat
membahas substansi Supersemar. ''Mereka memandang Supersemar dari
dimensi politis,'' ungkapnya.
Sudut pandang politis itulah yang kemudian berjaya. Selepas pidato
“Nawaksara” sebagai pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS.
Soeharto kemudian naik tampuk. Surat yang naskah aslinya kini gaib
tersebut memicu rangkaian peristiwa yang membentuk republik seperti yang
kita ketahui sekarang dengan seluruh konsekuensi baik dan buruknya.
