From: Institut Peradaban Sent: Sunday, March 12, 2017 2:13 PM To: IP Subject: (Pengingat) Undangan Seminar Peradaban (15 Maret 2017)
Undangan Seminar Institut Peradaban Institut Peradaban (IP) bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, Sinar Mas Group dan Pusat Studi Kelirumologi dengan hormat mengundang Anda hadir dan berpartisipasi dalam acara Seminar Peradaban pada: Hari Rabu, 15 Maret 2017 - pukul 12.00 bertempat di: Auditorium Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 97 – Jakarta Selatan Jakarta Selatan Topik Seminar: "Masih Relevankah Politik Luar Negeri Bebas Aktif?" Pembicara: - Dr. H Fadli Zon, S.S., M.Sc (Wakil Ketua DPR RI) - Dr. Jusuf Wanandi (Salah Seorang Pendiri CSIS) - Drs. Wiryono Sastrohandoyo (Mantan Dubes RI di Prancis, dan Australia) Penanggap Utama: Dr. Adriana Elizabeth ( Peneliti LIPI) Moderator: Dr. Ali Munhanif Mengingat relevan dan pentingnya topik ini, kami sangat mengharapkan kedatangan dan partisipasi Anda. Berhubung dengan terbatasnya tempat, kami berharap kesediaan Anda untuk lebih dahulu melakukan konfirmasi kedatangan melalui email ke: [email protected] Atau SMS ke 0877 2111 8855 Institut Peradaban (IP) Prof. Dr. Salim Haji Said, M.A., MAIA, Direktur Eksekutif. ========================================================================================== Acuan Seminar Masih Relevankah Politik Luar Negeri Bebas Aktif? Selama Perang Dingin, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang bertikai. Ini untuk pertama kali diuraikan Perdana Menteri Mohammad Hatta (Mendayung di antara Dua Karang). Pasca Perang Dingin, pengendalian politik dunia nyaris sepenuhnya berada di tangan Amerika Serikat. Mereka sangat ekspansif dalam mengatur negara-negara di dunia dalam tata hubungan internasionalnya.. Seiring perkembangan waktu, dunia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan itulah yang nampak pada berkembangnya peranan Cina menjadi kekuatan baru perekonomian dunia. Perubahan ekonomi Cina berpotensi menjadi menjadikan negeri itu penyaing dominasi Amerika Serikat. Kondisi seperti ini dipersepsikan sebagai berpotensi memicu konflik internasional. Amerika Serikat yang dewasa ini berada di bawah kendali Presiden Donald Trump dinilai banyak kalangan berpotensi mengubah peta politik dunia secara dramatis. Jika ketegangan kedua blok ini (Cina dan Amerika Serikat) mengkristal, keadaan bisa berdampak dilematis pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tersebut. Pertarungan Amerika dan Cina ini akan menyeret Indonesia kepada pilihan politik dan ekonomi yang tidak mudah. Keduanya melahirkan risiko yang berdampak strategis pada pembangunan nasional Indonesia yang sejak awal menjalankan kebijakan politik bebas aktif. Di masa pemerintahan Soekarno, Indonesia memiliki power tersendiri dengan membentuk kekuatan baru negara-negara yang tergabung dalam non blok. Dengan kelompok non blok itu, Indonesia berpotensi besa mempertahankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif . Di bawah pemerintahan Joko Widodo, hari-hari ini banyak pengamat yang menilai Indonesia berada dalam dilema politik yang berat. Terutama ketika Indonesia menghadapi perseteruan sejumlah negara mengenai konflik Laut Cina Selatan. Pertanyaannya adakah masih relevankah politik bebas aktif Indonesia itu? Bagaimana cara Indonesia sebaiknya memposisikan diri secara tepat dalam medan percaturan politik diantara Amerika dan Cina? Haruskah Indonesia memilih salah satu dari dua kekuatan yang sedang berseteru tersebut?
