http://www.antaranews.com/berita/617558/kiai-muda-nu-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim?
<http://www.antaranews.com/berita/617558/kiai-muda-nu-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news>
utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news
<http://www.antaranews.com/berita/617558/kiai-muda-nu-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news>
*Kiai muda NU perbolehkan memilih pemimpin
*
*non-Muslim*
Minggu, 12 Maret 2017 17:56 WIB | 5.678 Views
Pewarta: Sigit Pinardi
Kiai muda NU perbolehkan memilih pemimpin non-Muslim
ilustrasi: Nahdlatul Ulama (NU) (commons.wikimedia.org)
Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 100 kiai muda Nahdlatul Ulama (NU)
melalui forum bahtsul masail atau forum diskusi keagamaan memutuskan
bahwa seorang Muslim diperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim.
"Terpilihnya non-Muslim di dalam kontestasi politik berdasarkan
konstitusi adalah sah jika seseorang non-Muslim terpilih sebagai kepala
daerah," kata KH Najib Bukhori saat menyampaikan hasil bahtsul masail di
Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, Minggu.
Dengan demikian, lanjut Najib, keterpilihannya untuk mengemban amanah
kenegaraan adalah juga sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun
secara agama.
Sejak Sabtu (11/3) hingga Minggu, kiai muda dari berbagai pondok
pesantren se-Indonesia itu membahas persoalan kepemimpinan di dalam
forum Bahtsul Masail Kiai Muda yang digelar PP GP Ansor dengan tema
"Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia".
Mereka berpendapat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
berdasarkan konstitusi negara, setiap warga negara boleh memilih
pemimpin tanpa melihat latar belakang agama yang dianutnya.
"Seorang warga negara, dalam ranah pribadi, dapat memilih atau tidak
memilih non-Muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan," kata Najib
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan hasil bahtsul masail
itu akan disosialisasikan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Ia juga menimbau umat Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada
setiap kontestasi politik karena hal tersebut dapat berpotensi memecah
belah umat Islam, sebagaimana terjadi di Jakarta.
Apalagi, kecenderungan intoleransi sesama umat Islam semakin kasat mata
dan tergambar dengan adanya spanduk di sejumlah masjid yang tidak
menerima pengurusan keagamaan jenazah Muslim bagi pemilih dan pendukung
pemimpin non-Muslim, kata Yaqut.
"Akibat kontestasi politik di Jakarta yang makin tidak terkontrol dan
cenderung ganas, bukan tidak mungkin dapat menyebar di daerah lain,"
katanya.
KH Abdul Ghofur Maemun Zubair sebagai perumus bahtsul masail
menambahkan, pandangan sebagian kelompok untuk tidak menyalatkan jenazah
lawan politik justru merupakan cerminan sikap yang tidak sesuai dengan
ajaran Islam maupun nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia.
(S024/A011)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
