Politisasi Agama Menodai Demokrasi
Jumat, 17 Maret 2017 | 13:58
http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/5235-politisasi-agama-menodai-demokrasi.html
Pilgub DKI Jakarta 2017 ternoda oleh maraknya kampanye yang mengangkat
isu agama. Secara kasat mata spanduk-spanduk yang secara implisit mengajak
warga tidak memilih kandidat tertentu lantaran berlainan agama, bertebaran di
seantero Ibu Kota. Tak hanya itu, kampanye semacam itu juga menjadi viral di
media sosial.
Hal yang merisaukan, kampanye hitam berbalut isu agama intensitasnya
meningkat menjelang pemungutan suara putaran kedua 19 April mendatang, meskipun
durasi masa kampanye lebih singkat ketimbang saat putaran pertama. Kondisi ini
menegaskan telah terjadi politisasi agama secara masif di Pilgub DKI Jakarta.
Kita sangat prihatin dan cemas, di usia yang lebih dari tujuh dasawarsa,
bangsa Indonesia masih belum mampu menyelesaikan persoalan yang seharusnya
menjadi ranah pribadi masing-masing warga negara. Pada kenyataannya masih
banyak kalangan yang mempersoalkan latar belakang suku dan agama. Mereka masih
belum bisa menerima kalangan yang berbeda suku, agama, dan golongan sebagai
saudara satu bangsa, yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam
politik dan pemerintahan. Sebaliknya, mereka mengemas perbedaan itu sebagai
senjata untuk menyerang lawan politiknya, dalam rangka menancapkan hegemoni
mereka di pentas kekuasaan.
Dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta, dan juga saat Pilpres 2014, isu suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA) sengaja ditonjolkan untuk menenggelamkan
visi, misi, dan program sang kandidat. Secara vulgar, isu SARA sengaja diangkat
agar publik menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon
pemimpin.
Masih digunakannya kampanye hitam berbalut SARA sebagai salah satu
strategi pemenangan tentu merisaukan. Praktik itu mencerminkan etika berpolitik
para politisi dan pendukungnya masih rendah. Sesuai tujuannya untuk menjatuhkan
lawan politik, isu yang dijual dalam kampanye hitam sangat vulgar dan tidak
mempertimbangkan aspek moral. Apa pun bisa menjadi komoditas kampanye hitam,
asalkan lawan jatuh citranya di hadapan masyarakat pemilihnya.
Masih maraknya kampanye hitam tentu saja cukup memprihatinkan dan
berbahaya bagi pembangunan demokrasi ke depan. Sebab, masyarakat disuguhi
informasi yang menyesatkan sebagai bahan pertimbangan mereka dalam memilih.
Bangsa Indonesia seharusnya sudah meninggalkan persoalan identitas suku
dan agama, dan tidak menjadikannya sebagai alat pemecah, melainkan sebagai
kekuatan pemersatu. Bangsa Indonesia seharusnya sudah mengidentifikasi berbagai
persoalan dan tantangan dalam perjalanan bangsa ini menuju usia seabad, agar
kita menjadi bangsa yang maju dan besar, serta diperhitungkan dalam pergaulan
global.
Dalam konteks pilkada, masyarakat seharusnya diajak dan dididik untuk
mencermati visi, misi, dan program masing-masing kandidat. Apakah yang
dijanjikannya itu seturut dengan amanat konstitusi, dan sejauh mana
kemaslahatannya bagi warga. Selanjutnya mengukur apakah yang dijanjikannya itu
akan mampu diwujudkan. Sebab, hal-hal inilah yang sangat relevan dalam rangka
memilih siapa calon gubernur terbaik yang layak memegang tongkat estafet
kepemimpinan lima tahun ke depan.
Upaya mengedepankan kampanye SARA adalah bentuk penyesatan dan pembodohan
masyarakat. Tindakan itu pun justru akan merugikan kita semua sebagai bangsa.
Sebab, calon yang akan dipilih ternyata hanya atas dasar pertimbangan latar
belakang identitas suku dan agama, bukan apa yang akan dilakukan serta
kapasitas dan integritasnya sebagai calon pemimpin.
Menghadapi situasi ini, penyelenggara kampanye, dalam hal ini Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga aparat keamanan
dan pemerintah daerah harus bersikap tegas, menurunkan spanduk-spanduk yang
bersifat provokatif. Tindakan tegas harus dilakukan mengingat praktik kotor ini
tidak semata terkait urusan kontestasi kepala daerah, tetapi harus disadari
menjurus pada perpecahan bangsa.
Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya juga
mampu berperan meredam pemikiran, sikap, dan tindakan yang masih mengarah pada
penguatan politik identitas secara kontraproduktif. Para tokoh masyarakat dan
tokoh agama diharapkan mampu menahan munculnya kampanye hitam yang mengusung
isu SARA, dan intensif memberi pemahaman yang tidak menyesatkan publik.
Kita tidak ingin kepala daerah yang menang kelak karena sokongan kampanye
SARA. Masyarakat menghendaki calon pemimpin yang mampu mengartikulasikan visi
dan misinya secara cerdas, yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak
dipercaya karena kapasitas dan integritasnya.
So Wee Ming
18 Maret pukul 1:20
Agama Dalam Pusaran Politik Indonesia
Syahdan, cara mudah untuk masuk menjadi pemain dalam
politik praktis di Indonesia, dibutuhkan dua hal. Yakni : Uang dan Massa.
Mengenai gelar akademik, pengalaman berorganisasi,
kemampuan komunikasi, idealisme yg dianut, dll hingga komitmen dan integritas,
itu cuma formalitas.
Kenapa uang dan massa?
Sederhana, karena politik banyak menyoal perolehan
suara/dukungan untuk berkuasa, maka uang bisa membeli suara dan massa bisa
menjadi kantung suara.
Malah akan sempurna, jika memiliki keduanya. Punya uang
dan juga punya massa. Hingga harap maklum, jika artis dan pengusaha, yg tajir
melintir dan populer dg follower dan fans clubnya, berbondong-bondong masuk ke
dalam politik.
Sampai di sini, jika teman-teman berminat masuk dalam
politik praktis, mungkin bisa mengukur diri. Mau masuk dg uang atau dg massa..?
atau jangan-jangan pilih dg yg sempurna, punya uang dan punya massa? 😅
Dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi, ternyata
sejak dahulu kala dan pada perkembangan seterusnya, agama sudah selalu ditarik
ke dalam pusaran politik.
Bahkan agama menjadi bidang atau obyek yg sangat-sangat
potensial ditarik. Karena rata-rata agama memiliki massa, dan cukup besar.
Massa yg kita sebut sbg pengikut atau umat. Lalu ajaran agama bisa diolah untuk
menjadikan umatnya fanatik dan mau berkorban seolah untuk Tuhan. Ayat-ayat
kutipan agama, bisa arahkan pada tujuan yg diinginkan. Bisa dikondisikan.
Tak heran, maka tokoh agama sejak dulu juga kerap
ditarik ke dalam politik karena faktor umat di belakangnya. Malah seperti
diberi karpet merah. Bukan karena karomahnya dalam hal agama, tapi semata
karena ada suara yg bisa diberikannya.
Kalau sudah bisa kita pahami hal ini, mungkin kita bisa
sejenak merenung-renung, apakah dalam keberagamaan kita sbg umat, kita juga
tengah di giring masuk ke dalam pusaran politik? Bukan tidak boleh, hanya perlu
kita kritisi, apakah kita tetap memiliki kemerdekaan sbg umat dg diri dan
kehendak kita pribadi? Atau kita hanya seperti kerbau yg dicokok hidungnya dan
digiring ke pusaran yg kita tidak paham benar?
Diolahnya massa sbg penyumbang suara untuk kepentingan
politik, membuat partai politik, baik secara personal maupun kepartaian,
mengembang biakkan ormas-ormas dan menempatkannya sbg sayap-sayap politik. Yg
bisa digerakkan sewaktu diperlukan.
Bahkan hal ini telah menjadi "bisnis" tersendiri. Ada
uang yg digelontorkan dan ada banyak massa yg dilibatkan.
Musim pilkada langsung telah menjadi musim panen uang
buat kelompok ormas politik. Massa yg oportunis, ke partai sana ikut, ke partai
sini turut, yg penting uang banyak bisa dijemput.
Menarik, ketika simbol2 agama tertentu ditarik ke dalam
pusaran politik, lalu membenturkannya dg segala kepentingan sbg alat politik di
ruang publik, ditambah intrik plus sedikit bumbu anggapan-anggapan mistik,
tidakkah hal tersebut justru membuat agama menjadi tak mampu mengakomodir
simbol2 dan segala hal yg berbeda? Bahkan agama tersebut menjadi
terpecah-pecah?
Umat dihadapkan pada pilihan mengutamakan simbol atau
nilai-nilai dari agamanya.
Lalu ada yg terbalik-balik.
Bagi yg mengutamakan nilai, hingga mampu fleksibel
dalam pilihan karena tak menyoal simbol, malah dibilang sekuler. Seolah
memisahkan agama dari kehidupan riil.
Padahal, yg mengutamakan simbollah yg memisahkan agama
dg kehidupan riil secara saklek. Menjadi eksklusif hanya pada simbolnya
sendiri, pikiran sendiri, paham sendiri. Semua kehidupan diluarnya tak
terakomodir. Menutup diri dari nilai2 kebaikan dan kebenaran universal.
Berhenti pada kebaikan dan kebenaran menurut tafsir personal dan komunal.
Padahal agama yg mampu tegak sebagai ajaran dan
pengusung nilai-nilai kebaikan yg universal akan membuat umatnya setara dg umat
agama dan keyakinan apapun di muka bumi. Setara adalah awal dari harmonisasi.
Mengabaikan nilai2 universal, tak akan membuat agama
menjadi besar. Ia justru kecil pada komunitasnya sendiri.
Apalagi melihat ayat-ayat atau ajaran-ajaran yg
memiliki asbabunuzul atau konteks kejadian, dipaksakan pada era dan konteks yg
berbeda. Analogi-analogi juga dipaksakan seolah mengulang zaman nabinya. Lalu
jihad-jihad didefisinisikan sesuai kepentingan. Hingga kita menyaksikan
pemaksaan, pemisahan dan penolakan kepada yg berbeda menjadi pembenaran.
Membunuh nurani. Merusak akal sehat. Membuat spt sakit
jiwa. Karena logika-logika politik bukan logika-logika yg linier. Logika-logika
politik adalah logika-logika kepentingan sesaat.
Hari ini agama dipakai untuk berkuasa, tak mustahil
besok agama ditinggalkan setelah tahta didapat. Hari ini agama dipakai di DKI
Jakarta, tapi bersamaan pula hari ini, diabaikan di wilayah lainnya. Yg utama,
kepentingan akan kekuasaan tercapai. Segala cara adalah sah, agama menjadi
jaminan pembenarannya. Jika dikritisi, mereka akan berdalih, ini kata agama.
Ini firman Tuhan. Mereka tak bertanggungjawab, selain ingin suara dan dukungan.
Karenanya, sebelum hal agama ditarik ke dalam pusaran
politik ini semakin menjadi-jadi, bahkan menghancurkan agama itu sendiri. Kita
sbg umat beragama, terlebih jika agama kita yg tengah ditarik kuat ke dalam
pusaran politik itu, maka kita boleh dan harus menghentikan.
Kembalilah kepada nilai2 agama secara universal.
Kembalilah pada hakikat agama yg besar, bukan agama yg dipermainkan untuk
kepentingan sepihak dan sesaat. Bukan agama yg kerdil hanya untuk segelintir.
Agama Dalam Pusaran Politik Indonesia. 2019 sebentar
lagi. Tahun-tahun terakhir ini, sudah cukup agama dipermainkan. Buktikan sudah
bukan lagi waktu mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Umat sudah
pintar. Umat sudah kembali ke jalan agama yg benar. Yang universal, bisa
berdiri setara dg banyak kelompok dan golongan. Umat ini umat agama yg besar,
yg mengutamakan kebaikan dan progresif dalam keberagaman kehidupan.
Itulah agama. Itulah insan beragama.
Berhentilah mengorbankan agama untuk ambisi 5 tahunan.
Gitu ga sih?
